<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/31/jtZ8zS18zcyjOSVWzuJCXlpyUGFFX3MQ9VImnwiP-2353270758.jpg" alt="Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menyerahkan bantuan sosial (bansos) kepada korban unjuk rasa di Ibu Kota. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menyerahkan bantuan sosial (bansos) kepada korban unjuk rasa di Ibu Kota. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Banyak warga yang menunggu pencairan bantuan sosial (bansos) mengaku kebingungan saat melakukan pengecekan daring, karena nama mereka tidak tercantum sebagai penerima. Kondisi ini kerap dialami oleh sejumlah kelompok prasejahtera, para lansia, hingga warga yang sebelumnya pernah mendapatkan bantuan pemerintah. Situasi tersebut memunculkan beragam pertanyaan di tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang merasa berhak dan membutuhkan bantuan. Tidak sedikit yang mengira terjadi kesalahan sistem atau penghapusan data tanpa pemberitahuan. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses pengecekan, pemutakhiran, dan penetapan calon penerima bansos kini terintegrasi dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Platform ini dirancang untuk menyatukan berbagai sumber data sosial ekonomi agar penyaluran bantuan lebih akurat dan terukur. Dengan diterapkannya DTSEN, pemerintah ingin memastikan bahwa bansos benar-benar diberikan kepada warga yang memenuhi syarat berdasarkan kondisi ekonomi terkini. Pembaruan data yang dilakukan secara berkala membuat beberapa nama mungkin belum muncul atau tengah dalam proses verifikasi. Selain itu, faktor perbedaan data kependudukan, perubahan kondisi ekonomi keluarga, hingga data yang belum diperbarui oleh pemerintah daerah menjadi beberapa penyebab umum hilangnya nama dari daftar penerima. Pemerintah mendorong warga untuk aktif memeriksa dan memperbarui data melalui kanal resmi agar hak mereka tidak terlewatkan. <h2>Penyebab Nama Tidak Muncul di Sistem DTSEN</h2> 1. Data kependudukan belum terhubung sepenuhnya dengan sistem Dukcapil Kadang data warga belum masuk atau belum diperbarui di database kependudukan nasional, sehingga sistem DTSEN tidak dapat menampilkan informasi penerima bansos secara akurat. 2. Perubahan identitas seperti NIK, KK, atau KTP belum tercatat di sistem Warga yang mengganti dokumen kependudukan, tetapi datanya belum masuk ke pembaruan pusat, berpotensi hilang dari daftar penerima karena sistem masih membaca data lama. 3. Perpindahan alamat domisili belum dilaporkan atau disesuaikan Mereka yang pindah tempat tinggal tetapi belum memperbarui data administratif sering mengalami kendala karena wilayah penerimaan bantuan mengacu pada alamat yang terdaftar terakhir. 4. Kondisi ekonomi keluarga mengalami perubahan sehingga tidak lagi masuk prioritas Jika terdapat peningkatan kondisi sosial ekonomi, sistem akan melakukan penilaian ulang yang dapat membuat warga tidak lagi tercatat sebagai penerima prioritas dalam pembaruan DTSEN. 5. Terjadi kekeliruan dalam pencatatan data, seperti kesalahan penulisan nama atau NIK Kesalahan input saat pendataan, baik oleh petugas maupun sistem, dapat menyebabkan data tidak cocok sehingga nama tidak muncul ketika dicek secara online. <h2>Cara Verifikasi Data DTSEN Secara Online</h2> <ol> <li>Akses situs resmi DTSEN melalui ponsel atau laptop.</li> <li>Masukkan data seperti NIK, nomor KK, dan informasi sesuai KTP.</li> <li>Verifikasi OTP yang dikirim ke nomor HP terdaftar.</li> <li>Cek status data, apakah valid, masih diperiksa, atau perlu diperbaiki.</li> <li>Ajukan pembaruan jika memang diperlukan dengan mengunggah dokumen pendukung, seperti surat keterangan tidak mampu hingga surat domisili.</li> </ol> <h2>Cara Verifikasi secara Offline Melalui Kantor Desa atau Dinas Sosial&nbsp;</h2> Meski verifikasi sudah bisa dilakukan secara online, cara offline juga tetap bisa dilakukan. Warga diharuskan membawa dokumen yang diperlukan ke kantor desa atau Dinas Sosial. Dokumen tersebut di antaranya KTP asli dan fotokopi, Kartu Keluarga, surat domisili, hingga nomor HP aktif. Alhasil, petugas akan melakukan verifikasi ulang data keluarga, memperbarui informasi sosial ekonomi, mengirimkan data terbaru ke sistem DTSEN, serta memberikan bukti registrasi sebagai tanda bahwa pengajuan telah diterima. &nbsp;

Banyak warga bingung nama mereka tak terdaftar sebagai penerima bansos. Simak penyebab dan cara verifikasi data DTSEN!

Ini 5 Penyebab Nama Penerima Bansos Tak Muncul di Sistem DTSEN, Lengkap dengan Cara Mengatasinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/03/JKT_PEMBAGIAN-BANTUAN-BERAS-BULOG_HANUNG-HAMBARA_07051024-7-3413164862.jpg" alt="Warga menerima bantuan beras dari Bulog di RPTRA Petukangan Berseri, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2024). (Hanung Hambara/Jawa Pos Koran)" width="100%">
<figcaption>Warga menerima bantuan beras dari Bulog di RPTRA Petukangan Berseri, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2024). (Hanung Hambara/Jawa Pos Koran)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Sosial (Kemensos) masih menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat pada November 2025. Adapun bansos tersebut tak hanya berbentuk uang, tapi dalam bentuk pangan alias bahan pokok. Salah satunya dalam bentuk beras dan minyak goreng melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang bekerja sama dengan Perum Bulog.&nbsp;Penyaluran bansos itu bertujuan untuk membantu keluarga tak mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan harga pangan dan kenaikan biaya hidup. <h3>Rincian dan Jumlah Target Bansos Pangan 2025</h3> Bansos pangan 2025 menargetkan 18,27 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia.&nbsp;Masing-masing penerima mendapatkan 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng MinyaKita. <h3>Jadwal dan Mekanisme Penyaluran</h3> Pendistribusian bansos beras dan minyak goreng akan dilakukan dari Oktober hingga November 2025. Pemerintah sendiri telah menyiapkan stok melalui Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dengan pengawasan dari sejumlah lembaga demi memastikan ketepatan kualitas dan jumlah. Distribusi ini melibatkan Bulog serta Badan Pangan Nasional, serta pengawasan dari pemerintah daerah demi memastikan bantuan bisa disalurkan secara adil dan tepat sasaran. Tak hanya itu, pemerintah juga mengingatkan agar data penerima selalu terverifikasi, sehingga tak terjadi penyalahgunaan ataupun distribusi ke pihak yang tak berhak. <h3>Cara Cek Status Bansos Beras-Minyak Goreng November 2025</h3> Masyarakat bisa mengecek status penerimaan bansos secara online melalui dua saluran resmi Kementerian Sosial, di antaranya adalah: 1. Melalui Situs Resmi Kemensos Untuk mendapatkan informasi paling akurat dan terbaru, kunjungi laman resmi Kementerian Sosial di https://cekbansos.kemensos.go.id. Berikut langkah-langkahnya: <ul> <li>Buka situs tersebut di browser.</li> <li>Isi data sesuai kolom yang tersedia seperti Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan ketik nama lengkap sesuai KTP.</li> <li>Masukkan kode captcha yang muncul di layar.</li> <li>Klik tombol &ldquo;Cari Data&rdquo;.</li> </ul> Sistem akan menampilkan hasil pengecekan, apakah kamu terdaftar sebagai penerima bansos atau belum. 2. Melalui Aplikasi Cek Bansos Kemensos Selain lewat situs web, kamu juga bisa mengecek status bantuan melalui aplikasi Cek Bansos yang dikeluarkan resmi oleh Kementerian Sosial.&nbsp; Langkah-langkahnya: <ul> <li>Buka aplikasi Cek Bansos Kemensos di smartphone.</li> <li>Login menggunakan akun yang sudah terverifikasi.</li> <li>Pilih menu &ldquo;Cek Bansos&rdquo;.</li> <li>Masukkan data domisili dan nama lengkap sesuai KTP.</li> <li>Tekan &ldquo;Cari Data&rdquo; untuk melihat status penerimaan bansos.</li> </ul>

Pemerintah salurkan bansos pangan berupa beras dan minyak goreng untuk 18,27 juta penerima pada November 2025.

Bansos Beras dan Minyak Goreng 2025: Rincian, Jumlah Target, Jadwal Penyaluran, hingga Cara Cek Status

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/16/bansos-bpnt-1-2636861259.png" alt="Ilustrasi cek penerima bansos PKH dan BONT Oktober 2025 (Dok. cekbansos.kemensos.go.id)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi cek penerima bansos PKH dan BONT Oktober 2025 (Dok. cekbansos.kemensos.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat kembali disalurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) pada Oktober 2025. Dua program bantuan yang dicairkan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). &nbsp; Dilansir dari laman Kemensos, pada bulan Oktober ini bantuan PKH dan BPNT merupakan pencairan triwulan IV atau tahap 4 tahun 2025 yang juga mencakup bulan November dan Desember. Masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima bansos adalah yang namanya tercantum dalam sistem Kemensos. Pengecekan dilakukan secara online melalui laman resmi&nbsp;cekbansos.kemensos.go.id&nbsp;maupun aplikasi Cek Bansos. <ul> <li>Download aplikasi Cek Bansos Kemensos di Play Store atau App Store</li> <li>Pilih menu "Cek Bansos"</li> <li>Masukkan data yang diminta sesuai dengan data di KTP: Provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, dan nama lengkap</li> <li>Klik tombol "Cari Data"</li> <li>Kemudian sistem akan menampilkan nama lengkap sesuai KTP, umur, jenis bantuan yang diterima, status penerima, dan periode pencairan.</li> </ul> 2. Pengecekan via laman resmi&nbsp;cekbansos.kemensos.go.id <ul> <li>Buka situs&nbsp;https://cekbansos.kemensos.go.id</li> <li>Masukkan data wilayah berupa provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa</li> <li>Isi data diri berupa nama lengkap sesuai KTP</li> <li>Masukkan kode huruf verifikasi yang tertera</li> <li>Klik tombol "CARI DATA"</li> <li>Kemudian sistem akan menampilkan nama lengkap sesuai KTP, umur, jenis bantuan yang diterima, status penerima, dan periode pencairan.</li> </ul> Kapan PKH BPNT Oktober 2025 Mulai Cair? Pencairan bansos PKH dan BPNT triwulan IV-2025 akan mulai cair pada pertengahan bulan ini hingga akhir tahun mendatang. Meski demikian, jadwal penyaluran bantuan di setiap daerah dapat berbeda-beda, sesuai dengan kebijakan masing-masing Dinas Sosial dan Pemkot/Pemkab.

Pada bulan Oktober ini, bantuan PKH dan BPNT merupakan pencairan tahap 4 tahun 2025 yang juga mencakup bulan November dan Desember.

Cara Cek Penerima Bansos PKH BPNT Oktober 2025, Kapan Bantuan Mulai Cair?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/21/bansos-bpnt-266983727.png" alt="Ilustrasi bansos BPNT (Dok. cekbansos.kemensos.go.od)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bansos BPNT (Dok. cekbansos.kemensos.go.od)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah terus berupaya membantu ekonomi masyarakat salah satunya melalui bantuan sosial Bantuan Pangan Non Tunai (bansos BPNT) 2025. Namun, masih banyak masyarakat yang mencari tahu kapan bansos ini mulai cair kepada yang berhak mendapatkan. BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan dua program penebalan bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos) pada triwulan II tahun 2025. Dilansir dari laman Instagram Kemensos, @kemensosri, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan BPNT akan diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai bulan Juni 2025. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016155671/menteri-sosial-pastikan-pencairan-dana-penebalan-bansos-segera-dilakukan-setelah-bansos-reguler-rampung">Menteri Sosial Pastikan Pencairan Dana Penebalan Bansos Segera Dilakukan Setelah Bansos Reguler Rampung</a> "Penebalan bantuan sosial untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT siap dicairkan mulai bulan Juni 2025," tulis keterangan pada unggahan Kemensos pada Sabtu (21/6/2025). Gus Ipul juga menambahkan bahwa proses penyaluran akan segera dilakukan melalui bank-bank Himbara (Himpunan Bank Negara). Langkah Kemensos untuk menyalurkan kembali bansos BPNT disambut antusias oleh masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. "Penebalan BPNT ini keputusan bijak di tengah situasi ekonomi sekarang. Salut buat Kemsos RI. GusMen Paten," tulis akun @akhmadrifai_. "Langkah yang bagus! Mudah-mudahan makin banyak bantuan yang langsung nyentuh masyarakat," tulis akun @agus_anin. Cara Cek Penerima Bansos BPNT 2025 Masyarakat yang dinyatakan sebagai penerima bansos BPNT 2025 nantinya disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). KPM dapat mengecek status penerima dan jadwal pencairan BPNT bulan Juni-Juli 2024 melalui situs resmi Kementerian Sosial di&nbsp;<a href="https://cekbansos.kemensos.go.id/">https://cekbansos.kemensos.go.id</a>&nbsp;dengan cara berikut ini: 1. Buka laman resmi Kemensos di&nbsp;<a href="https://cekbansos.kemensos.go.id/">https://cekbansos.kemensos.go.id</a> 2. Masukkan data wilayah berupa provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa 3. Isi data diri berupa nama lengkap sesuai KTP 4. Masukkan kode huruf verifikasi yang tertera di layar 5. Kemudian klik tombol "CARI DATA" 6. Jika data Anda terdaftar, maka status bansos akan ditampilkan Penerima bansos BPNT akan menerima uang bantuan sebesar Rp 400.000 yang dibayarkan dalam dua tahap.

BPNT 2025 kapan cair? Cek update penyaluran dan cara cek penerima di laman cekbansos.kemensos.go.id.

Bansos BPNT 2025 Kapan Cair? Ini Update Penyaluran dari Kemensos dan Cara Cek Penerimanya

JawaPos.com - Bantuan sosial (bansos) kembali disalurkan oleh pemerintah pada triwulan II (bulan April hingga Juni). Salah satu bansos yang diberikan yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dilansir dari laman Kemensos, pada bulan April-Juni, pencairan BPNT memasuki tahap yang ke-2 dan dilakukan secara bertahap. Masyarakat yang sebelumnya pernah mendapatkan bantuan ini atau disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat mengecek jadwal penyaluran secara berkala. "Penyaluran mulai dilakukan hari ini secara bertahap," ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam keterangan resmi, Rabu (28/5/2025).

Informasi bansos BPNT Juni 2025 kapan cair, cara cek penerima bansos BPNT 2025 tahap 2, dan jadwal penyaluran.

Bansos BPNT Juni 2025 Kapan Cair? Ini Cara Cek Penerima Bansos BPNT 2025 Tahap 2 dan Jadwal Penyaluran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/09/BAPANAS-09-770658539.jpg" alt="Ilustrasi beras bansos yang siap disalurkan olerh Bapanas kepada keluarga penerima manfaat (KPM). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi beras bansos yang siap disalurkan olerh Bapanas kepada keluarga penerima manfaat (KPM). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) memastikan bahwa bantuan pangan beras pada Juni-Juli 2025, sebanyak 20 kilogram (kg) akan mulai disalurkan pada akhir bulan ini.&nbsp; Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan bantuan beras itu nantinya akan disalurkan kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).&nbsp; Data tersebut sebagaimana telah tertuang dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan basis data penerima menambah keakuratan sasaran bantuan pangan beras tahun ini.&nbsp; "Pengiriman beras akan lebih efisien dengan langsung diberikan 20 kilogram (kg) untuk tiap penerima dengan total 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)," kata Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya, Senin (9/8).&nbsp; Lebih lanjut, Arief membeberkan hingga saat ini penyaluran bantuan pangan masih dalam tahap administrasi penganggaran bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, secara paralel, kata Arief, Bulog telah diminta untuk memulai persiapan kemasan beras per 10 kg, sehingga nanti dapat didistribusikan secara cepat.&nbsp; Dia mengatakan pengiriman bantuan beras dalam dua bulan sekaligus akan berpengaruh terhadap besaran anggaran negara yang dikucurkan. Sehingga, kata dia, secara biaya akan lebih efisien. &nbsp; "Untuk bantuan pangan beras itu 10 kilogram dengan alokasi 2 bulan, jadi 20 kilogram per keluarga penerima. Tapi kita upayakan agar bisa dikirimkan dalam one shoot atau dalam satu kali pengiriman sudah mencakup dua bulan. Jadi lebih efisien dari segi biaya," jelas Arief.&nbsp; Terkait estimasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk program prorakyat ini, Arief menyebut akan menghabiskan sebesar Rp 4,9 triliun. Guna mengawasi program ini, pihaknya nanti akan bekerja sama dengan seluruh kementerian lembaga, termasuk Satgas Pangan Polri. &nbsp;&nbsp; "Untuk kebutuhan program 2 bulan ini, kan 18,3 juta penerima dikali 10 kilogram beras dikali 2 bulan. Kemudian ada biaya distribusi, kemungkinan sekitar Rp 4,9 triliun. Jadi by name by address dengan data penerima yang terverifikasi," kata Arief lagi.&nbsp; "Kami berupaya menyalurkan mulai akhir Juni ini dengan preferensi daerah-daerah yang agak jauh seperti Indonesia timur dan beberapa daerah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan). Itu yang harus dijalankan duluan," pungkasnya.

Pengiriman beras akan diberikan 20 kilogram (kg) untuk tiap penerima dengan total 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Bantuan Pangan Beras 20 Kg untuk 18,3 Juta Keluarga Penerima Manfaat Dimulai Akhir Juni 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/10/bansos-10-3841583914.jpg" alt="Mensos Saifullah Yusuf dalam rapat penyaluran bantuan sosial (Bansos) di Kementerian Sosial Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mensos Saifullah Yusuf dalam rapat penyaluran bantuan sosial (Bansos) di Kementerian Sosial Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyaluran bantuan sosial (bansos) triwulan kedua tahun 2025 bakal sedikit berbeda. Kementerian Sosial (Kemensos) akan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) milik Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan calon penerima. DTSEN sendiri baru saja menjalani uji petik oleh BPS guna memastikan keakuratan data. Meski begitu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menekankan bahwa DTSEN bersifat dinamis, karena setiap hari bisa saja terjadi perubahan data akibat adanya warga yang wafat, lahir, atau pindah domisili. Sehingga nantinya bakal berpengaruh pada daftar penerima manfaat bansos. &ldquo;Bisa saja ada penerima yang keluar dari daftar karena inclusion error, atau sebaliknya, ada yang masuk karena sebelumnya terkena exclusion error,&rdquo; ujarnya dikutip Sabtu (10/5). Oleh karenanya, guna memastikan akurasi dan keterbukaan, menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu mengajak masyarakat ikut aktif mengawasi dan memperbarui data bansos melalui aplikasi Cek Bansos. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat memberikan usulan atau menyanggah data penerima manfaat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015995118/deretan-aksi-bumi-walo-enumbi-pentolan-kkb-yang-tewas-dalam-operasi-penyergapan-satgas-gabungan-tni-bin">Deretan Aksi Bumi Walo Enumbi, Pentolan KKB yang Tewas dalam Operasi Penyergapan Satgas Gabungan TNI-BIN</a>&nbsp; &ldquo;Siapa pun bisa menyampaikan usulan atau sanggahan melalui aplikasi. Nanti data tersebut akan dimutakhirkan kembali oleh BPS dalam tiga bulan berikutnya,&rdquo; ungkapnya. Sementara itu, terkait jadwal penyaluran bansos triwulan kedua direncanakan mulai dicairkan pada minggu ketiga Mei 2025. Bansos disalurkan baik melalui bank-bank himbara maupun PT Pos. Di sisi lain, Gus Ipul turut menekankan pentingnya program pemberdayaan sehingga dapat mendorong keluarga penerima manfaat (KPM) mentas dari kemiskinan. Dia bahkan menekankan, bahwa bansos ke depan akan diberikan maksimal 5 tahun saja kecuali untuk para disabilitas dan lansia yang sudah tidak produktif. Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, pihaknya bersama Kemensos telah melakukan pemutakhiran DTSEN dengan berbagai cara. Salah satunya, yaitu ground checking atau pengecekan langsung di lapangan melalui pendamping PKH. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015995107/long-weekend-154-ribu-kemdaraan-tinggalkan-jabodetabek">Long Weekend, 154 Ribu Kemdaraan Tinggalkan Jabodetabek</a>&nbsp; "Sekitar 12 juta (keluarga penerima manfaat,red) yang kami lakukan ground checking di lapangan. selain itu, kami juga melakukan pemutakhiran dengan sumber-sumber data administrasi dan juga dengan data Survei Sosial Ekonomi Nasional, Survei Angkatan Kerja Nasional, maupun data lain yang kami kumpulkan baru-baru ini," jelasnya. Kemudian, pihaknya juga akan melakukan rekonsiliasi dengan Dinas Dukcapil terkait data-data tersebut. Sehingga informasi yang tercantum dalam DTSEN lebih akurat sesuai dengan tujuannya, yakni menjadi referensi tunggal untuk program-program perlindungan sosial maupun pemberdayaan semua kementerian dan lembaga. "Berikutnya, tentunya rencana Pak Mensos adalah menggunakan DTSEN ini untuk penyaluran (bansos) di triwulan kedua, yang mana perlu kita catat bersama-sama karena Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini adalah terkait dengan data manusia sehingga pasti akan dinamikanya tiap hari akan berubah," paparnya. Oleh sebab itu, dia menjanjikan adanya updating secara berkala dalam pemutakhiran DTSEN. Dengan demikian, akurasi data akan terus terjaga. "Tentunya BPS akan selalu mendukung dan siap terus mendukung dari pusat, provinsi, kabupaten kota untuk kita berkolaborasi selalu," pungkasnya.&nbsp;

Kemensos akan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) milik Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan calon penerima.

Bansos Triwulan II Cair Pekan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/Screenshot_2025-04-09-21-12-02-662_comandroidchrome-edit-3583699500.jpg" alt="Mensos Saifullah Yusuf memberikan pernyataan kepada awak media. (Humas Kemensos)" width="100%">
<figcaption>Mensos Saifullah Yusuf memberikan pernyataan kepada awak media. (Humas Kemensos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus terjadi sejak tahun lalu. Bahkan, dikhawatirkan bakal meluas imbas kebijakan tarif resiprokal yang dikeluarkan Amerika Serikat (AS). Pemerintah mengklaim sudah melakukan antisipasi. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyebut, isu PHK telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Diskusi khusus antara Presiden dan pelaku usaha serta tokoh pekerja juga telah dilakukan merespon kondisi ketenagakerjaan saat ini. &ldquo;Satgas PHK itu kan Presiden sudah akan membentuk itu,&rdquo; ujarnya di Jakarta, Rabu (9/4). Satgas PHK ini nantinya bertugas meminimalisir dampak PHK. Termasuk, memastikan hak-hak buruh yang ter-PHK dipenuhi. Selain itu, dari kerja satgas tersebut akan terlihat apa saja penetrasi yang diperlukan dalam penanganan PHK ini. Jika memang, nantinya dibutuhkan adanya bantuan-bantuan dalam kerangka perlindungan dan jaminan sosial maka pihaknya siap. Artinya, korban PHK bisa mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari Kemensos? Gus Ipul, sapaan akrab mensos, mengamini. Asal, mereka memenuhi ketentuan. Misalnya, mereka ternyata mengalami turun kelas sosial dan masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya desil bawah. &ldquo;Nah apakah mereka dapat bansos? kan gitu. Nah itu kita tetap pedomanya nanti berdasarkan data (DTSEN, red),&rdquo; katanya. Saat ini, DTSEN sedang finalisasi tahap uji petik. Data ini pun akan diupdate tiga bulan sekali oleh BPS. Karenanya, lanjut dia, tidak menutup kemungkinan adanya penambahan anggaran untuk bansos bila jumlah masyarakat yang masuk pada desil 1 dan 2 meningkat. Meski, sampai saat ini belum ada rencana penambahan anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk bansos. &ldquo;Semua bergantung pada situasi dan kondisi. Sampai sekarang belum ada rencana penambahan anggaran, tetapi tidak menutup kemungkinan itu ke depan,&rdquo; paparnya. Seperti diketahui, pada Selasa (8/4), Presiden memerintahkan jajarannya untuk membentuk satgas khusus yang mengurusi masalah PHK. Usulan pembentukan ini datang dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang khawatir atas nasib pekerja/buruh di tengah badai PHK yang terus terjadi. Iqbal menegaskan, keberadaan satgas ini penting untuk mengantisipasi adanya gelombang PHK lanjutan dan memastikan hak-hak pekerja/buruh yang diPHK dipenuhi perusahaan/pemberi kerja. &ldquo;Saya kira bentuk Satgas PHK, segera libatkan pemerintah, libatkan serikat buruh, libatkan dunia akademi, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS (Ketenagakerjaan), dan sebagainya. Satu Satgas, kita antisipasi,&rdquo; ujar Prabowo dalam acara sarasehan ekonomi bertajuk Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Tarif Perdagangan, di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4). (*)

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan tentang bantuan sosial yang diberikan bagi korban PHK dan pembentukan Satgas PHK.

Korban PHK Dapat Bansos? Ini Penjelasan Mensos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/15/BANTUAN-3025853521.jpg" alt="Kemensos menyalurkan bantuan kepada 1.695 anak yatim, piatu dan yatim piatu di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kemensos menyalurkan bantuan kepada 1.695 anak yatim, piatu dan yatim piatu di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Sosial (Kemensos) melanjutkan penyaluran bantuan sosial (bansos) Atensi Yapi di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sebanyak 1.695 anak yatim, piatu, dan yatim piatu (Yapi) mendapatkan bantuan tersebut. Berbagai upaya dilakukan Kemensos agar penyaluran berjalan lancar dan target terpenuhi. Salah satunya dengan melakukan sinergi dengan PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND. Proses penyaluran bantuan Atensi Yapi dipersiapkan PosIND dengan matang. Dalam realisasi penyaluran bansos ini, Kantorpos Banyuwangi melakukan tiga mekanisme. Ketiganya yaitu, penyaluran melalui loket Kantorpos, komunitas, dan pengantaran langsung ke penerima bantuan (door to door). Pembayaran door to door menjadi salah satu cara yang berperan penting untuk lancarnya penyaluran bansos Atensi Yapi ini. Dengan metode ini, bansos Atensi Yapi ini tersalurkan tepat sasaran dan makin akurat. Manfaat door to door ini pun dirasakan salah satu keluarga penerima manfaat (KPM) bernama Dimas Ahmad Setiawan. Pemuda berusia 16 tahun yang duduk di kelas X SMKN 1 Glagah itu mengaku terbantu dengan adanya penyaluran ini. "Alhamdulillah sekali bantuan untuk Dimas diantar door to door enggak pernah. Baru kali ini kami dikunjungi dari pihak Kantorpos dan sangat membantu saya kalau seandainya saya lagi sibuk. Jadi bisa mewakili saya langsung datang ke sini. Intinya sangat meringankan saya," ujar wali dari Dimas, Maya Safitri. Maya juga mengatakan bantuan ini juga sangat bermanfaat bagi Dimas untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya dan sehari-hari. "Alhamdulillah membantu. Dari segi apapun itu. Dari sekolahnya kalau seandainya pihak sekolah ataupun Dimas juga lagi butuh sepatu, buku, dan lain-lain. Kadang juga buat kebutuhan sehari-hari, contohnya untuk membeli beras atau sembako. Alhamdulillah, bisa tercover semua," kata Maya. Maya juga mengungkapkan proses Dimas mendapat bantuan ini. Awalnya, dia mendapat informasi dari kelurahan bahwa Dimas menjadi penerima manfaat dari bantuan ini. Proses mendapatkan bantuan ini pun tak sulit. Maya sebagai wali Dimas diminta untuk menunjukkan berkas-berkas seperti kartu keluarga (KK), kartu identitas anak (KIA), dan akte kelahiran Dimas. "Insyaallah tidak. Soalnya kita sudah punya semua data-datanya. Jadi kita langsung aja ke Kantorpos," tutur Maya. Ungkapan bahagia juga dilontarkan Dimas. Ia menilai bantuan ini sangat bermanfaat baginya memenuhi kebutuhan sekolah. "Kepentingan sekolah, buat bayar buku, seragam dan lain-lain," ungkapnya. Dimas juga berharap agar bantuan ini bisa dilanjutkan pemerintah. Bahkan, bantuannya juga bisa ditambahkan berupa keperluan sekolah. "Saya berharap bisa mendapatkan bantuan dalam bentuk lain seperti seragam, sepatu, buku, tas. Enggak harus uang," lanjutnya. Kesuksesan penyaluran door to door di Banyuwangi tak lepas dari peran Kantorpos yang ditunjuk sebagai penyalur bantuan. Selama melaksanakan tugas penyaluran, mereka mempersiapkan berbagai strategi dan mekanisme. Salah satunya menunjuk juru bayar dan berkoordinasi dengan pihak kelurahan. "Alhamdulillah, pengalaman saya selama ini mengantarkan bantuan door to door lancar semua. Semua juga bisa dikoordinasi dengan bagus," kata juru bayar Kantorpos Banyuwangi, Tomi Regal Nanta. Tomi juga bahagia melihat penyaluran ini bisa disalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Dia berharap ke depannya bantuan ini bisa terus dilaksanakan dan penyalurannya bisa lebih tepat sasaran ke orang yang benar-benar membutuhkan. "Semoga ke depannya pemerintah masih bisa mempercayakan bantuan ini lewat Kantorpos," tuturnya.

Pembayaran door to door menjadi salah satu cara yang berperan penting untuk lancarnya penyaluran bansos Atensi Yapi ini.

Mudahkan KPM, PosIND Salurkan Bansos Atensi Yapi secara Door to Door

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/04/IPUK-04-1374729329.jpg" alt="Bupati Ipuk Fiestiandani menggelar program Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa) dan menyalurkan bantuan infrastruktur sambungan rumah air bersih bagi warga dan berbagai kegiatan lainnya.(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Bupati Ipuk Fiestiandani menggelar program Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa) dan menyalurkan bantuan infrastruktur sambungan rumah air bersih bagi warga dan berbagai kegiatan lainnya.(Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani kembali menggelar program Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa), di empat desa Kecamatan Genteng, Desa Kaligondo, Kembiritan, Genteng Kulon dan Genteng Wetan, Selasa (3/9/2024). Dalam Bunga Desa tersebut Ipuk menyalurkan bantuan infrastruktur sambungan rumah (SR) air bersih bagi ratusan warga, serta berbagai kegiatan lainnya. Di Desa Kaligondo Ipuk menyerahkan simbolis 127 sambungan rumah (SR) air bersih gratis kepada warga. Sebelumnya di desa ini sudah terpasang sebanyak 2.048 SR air bersih. Dengan tambahan sambungan SR baru tersebut, saat ini di Desa Kaligondo total terdapat 2.175 SR. &ldquo;Semoga bantuan ini bermanfaat. Mohon dirawat salurannya dan airnya dipergunakan seperlunya sesuai kebutuhan,&rdquo; pesan Ipuk. Ipuk juga menegaskan akan terus meningkatkan ketersediaan dan pipanisasi Sambungan Rumah (SR) air bersih hingga ke desa-desa. Langkah tersebut untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. &ldquo;Untuk tahun ini total ada 10 titik yang kita kerjakan dari dana alokasi khusus dari pusat. Selain Kaligondo, ada 9 desa lainnya yang kita garap SR-nya,&rdquo; kata Ipuk. Selain itu, di Desa Kaligondo, Ipuk menyalurkan bantuan sosial BLT Dana Desa kepada ratusan keluarga penerima manfaat (KPM). Dalam penyaluran kali ini masing-masing KPM menerima BLT DD untuk tiga bulan (Juli-September) senilai total Rp. 900 ribu. Di tiga desa tersebut Ipuk juga menyalurkan insentif bagi puluhan ketua RT/RW, serta ratusan kader posyandu. &ldquo;Insentif ini sebagai bentuk apresiasi bagi para ketua RT/RW dan kader posyandu. Terima kasih atas dedikasinya mendukung program-program daerah. Semoga ke depan terus semangat dalam melayani masyarakat,&rdquo; kata Ipuk. Ipuk menyebut tahun ini pemkab menganggarkan Rp. 16,15 miliar untuk insentif bagi 13.457 ketua RT dan RW se-Banyuwangi. Masing-masing ketua RT/RW akan menerima sejumlah Rp. 1,2 juta per tahun yang diserahkan secara bertahap. Saat menjalani program Bunga Desa, Ipuk selalu mengeksplorasi berbagai potensi yang ada di desa tersebut. Seperti di Desa Genteng Wetan, Ipuk meninjau langsung pabrik pembuatan tempe. Ipuk juga mengunjungi sentra produksi pot dan furniture yang sudah merambah pasar ekspor. Begitu juga saat di Desa Kaligondo, Ipuk meninjau pabrik pupuk organik yang sudah dipasarkan hingga ke berbagai daerah di Tanah Air. Ipuk juga bertemu dan berdialog langsung dengan para petani dan masyarakat setempat. Pelayanan publik, seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha mikro berbasis OSS, perpajakan, konseling kesehatan, pelatihan UMKM, juga digelar di setiap program Bunga Desa.

Bupati Ipuk  menegaskan akan terus meningkatkan ketersediaan dan pipanisasi Sambungan Rumah (SR) air bersih hingga ke desa-desa.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bantuan sosial

Berita Terkini