<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/01/35_ketidak-3767544088.jpg" alt="Cover buku. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Cover buku. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Tak mudah merangkum persoalan gender yang begitu kompleks dalam satu buku setebal 174 halaman. Tapi, setidaknya, esai-esai Radius Setiyawan memberikan perspektif baru dalam melihat persoalan kekerasan pada perempuan dengan pembaruan terkait data-data termutakhir. SETIAP tahun, korban kekerasan kepada perempuan terus meningkat. Perempuan menjadi korban pemukulan, pelecehan, penculikan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Butuh solusi untuk menghentikan itu semua. Radius Setiyawan membuka paradigma terkait dari mana kekerasan itu bermula. Buku yang ditulisnya dengan judul Reproduksi Kekerasan sejak Belia: Wajah Perempuan-Anak Indonesia dalam Sastra dan Media menggambarkan bahwa perilaku kekerasan bermula saat seseorang mendapat pembelajaran di bangku dasar. Saat anak itu mulai membaca buku ajar di sekolah bermuatan bias gender, mulai melihat tayangan kekerasan di media, mulai mendengarkan cerita rakyat yang diceritakan turun-temurun. Radius melakukan penelitian dan melihat bagaimana kurikulum bahan ajar SD, mulai Orde Baru, kemudian Orde Reformasi, Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka, yang meskipun terdapat perbaikan dalam beberapa bagian, masih banyak mengandung gambar dan teks narasi ketidakadilan gender dan ketimpangan ekologi. Misalnya, gambaran perempuan hanya berposisi mengurus rumah tangga, memasak, menyapu, mencuci. Sedangkan laki-laki diposisikan sebagai pihak yang superior. Tidak jauh berbeda dengan buku ajar di sekolah dasar, buku Radius juga mengacu pada media. Tayangan media sering kali menunjukkan cara berpikir patriarki, dualistik, dan logika dominasi. Terutama hubungan perempuan dengan alam. Lingkungan diperkosa, hutan perawan, dan ibu bumi adalah istilah-istilah yang menggambarkan alam yang diperempuankan. Sedangkan perempuan yang dialamkan tecermin dalam istilah-istilah bitch atau &rdquo;anjing betina&rdquo;, maupun perempuan pekerja seksual, &rdquo;ayam kampus&rdquo; untuk merujuk mahasiswi yang bekerja sebagai pekerja seksual, dan &rdquo;jinak-jinak merpati&rdquo; sebagai representasi perempuan yang tenang namun sesungguhnya liar. Dua narasi di atas masih belum selesai. Buku ini juga melihat bagaimana cerita-cerita rakyat yang didengarkan untuk anak kecil menyimpan persoalan serius bagaimana menggambarkan perempuan sebagai makhluk lemah tak berdaya. Di antaranya kutipan pada halaman 5: &rdquo;Tokoh perempuan ditampilkan sebagai sosok di bawah kendali laki-laki. kisah Putri Salju dan Cinderella adalah contoh bagaimana perempuan digambarkan sebagai manusia yang tidak berdaya. Perempuan hanya pasrah menunggu sosok laki-laki dambaan untuk menyelamatkan dirinya. Begitu juga cerita Timun Mas, dia digambarkan tergantung dengan empat paket ajaib untuk tetap bisa bertahan hidup.&rdquo; Wacana Kuasa Sebuah kisah, baik lisan maupun tulisan, dapat membangun pola konstruksi berpikir seseorang. Terlebih anak yang duduk di sekolah dasar. Apa yang mereka baca, lihat, dengarkan, akan membentuk suatu keyakinan yang terus diyakini, dijalankan, dan diterapkan dalam kehidupannya. Jika narasi-narasi yang diterima banyak yang menghinakan perempuan, bukan tidak mungkin perilaku kekerasan akan dilakukan di kemudian hari. Gagasan Radius sejalan dengan pandangan Bourdieu (1991) bahwa masyarakat hari ini tidak menyadari adanya kekuatan yang membelenggu mereka. Meskipun terlihat jelas di depan mata. Mekanisme kekerasan simbolik pada tokoh-tokoh perempuan dipraktikkan dalam bentuk eufemisme. Eufemisme adalah mekanisme kekerasan simbolik yang biasanya tidak terlihat, bekerja secara wajar, dan tidak dikenali serta dipilih secara tidak sadar. Misalnya, berupa kepercayaan, kewajiban, kesetiaan, kesopanan, administrasi, pinjaman, penghargaan, atau rasa kasihan. Beberapa contoh kuasa teks yang diteliti Radius dalam bukunya banyak menggambarkan buku teks anak SD yang cenderung rasis kepada Papua, laki-laki terlalu dominan atas peran dibanding perempuan, serta teks yang melemahkan posisi perempuan. Menurut saya, teks-teks yang dicontohkan ini bahaya karena kuasa wacana dalam teks adalah praktik penggunaan bahasa untuk mendapatkan kekuasaan. Wacana dan kekuasaan saling berkaitan karena pengetahuan yang digunakan dalam wacana dapat menghasilkan kebenaran dan menimbulkan efek kuasa. Upaya Memutus Kekerasan Ada dua catatan kecil untuk buku ini. Pertama, buku ini secara tema tidak runut, tetapi loncat-loncat. Setelah membahas sastra anak, kemudian membahas majalah, lalu membahas media. Substansi untuk mendalami satu gagasan besar perlu dibaca berulang sehingga pembaca baru memahami apa maksud dari penulis. Bagi pembaca awam, perlu mengerutkan dahi untuk memahami makna yang terkandung dalam tulisan. Kedua, buku ini lebih banyak menceritakan kisah dan perumpamaan. Misalnya, kisah Putri Salju, Cinderella, dan kisah rakyat lainnya. Namun, hanya sedikit menceritakan terkait bagaimana reproduksi kekerasan itu terus diproduksi hingga hari ini. Meski demikian, buku ini tidak kehilangan substansinya untuk membela kaum perempuan menolak menjadi &rdquo;korban&rdquo; laki-laki. Memang tidak mudah merangkum persoalan gender yang begitu kompleks dalam satu buku setebal 174 halaman. Menurut saya, buku ini tidak terlalu ambisius untuk menyelesaikan semua persoalan tentang perempuan. Esai-esai yang ditulis dalam buku ini ingin memberikan perspektif baru dalam melihat persoalan kekerasan pada perempuan dengan pembaruan terkait data-data termutakhir. Setelah membaca buku tersebut, saya merenungkan diri. Mengapa di negara yang terkenal agamis ini perilaku kekerasan kepada perempuan tidak bisa dihilangkan? Apa dan siapa yang salah? Jika memang buku teks ajar, tontonan anak, dan cerita rakyat perlahan bisa diperbaiki, apakah Indonesia bisa menghilangkan kekerasan pada perempuan? Lamat-lamat saya membaca buku ini hingga selesai. Mencari titik temu antara kegelisahan dan solusi yang ditawarkan dalam buku ini. Melalui buku ini, kita diajak menyelami kata per kata, kisah per kisah, dan perumpamaan yang cerdik. Meskipun dalam setiap bab memiliki judul yang berbeda, Radius memberikan benang merah terkait kekerasan pada perempuan. Radius berkeyakinan, jika narasi teks buku, tontonan, media, cerita rakyat dalam konteks bias gender terus terjadi, bukan tidak mungkin kekerasan akan terus berulang. Memutus kekerasan pada perempuan bisa dimulai dari mendidik anak akan pentingnya kesadaran gender. (*) Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/cerpen/015571373/lelaki-yang-berlari-kesetanan-tengah-malam">Lelaki yang Berlari Kesetanan Tengah Malam</a> --- <ul> <li>Judul: Reproduksi Kekerasan sejak Belia: Wajah Perempuan-Anak Indonesia dalam Sastra dan Media</li> <li>Penulis: Radius Setiyawan</li> <li>Penerbit: Mera Books</li> <li>Terbit: Desember 2024</li> <li>Tebal: xxiv + 174 halaman, 13 cm x 19 cm</li> <li class="class-paragraph">ISBN: 978-623-8302-09-3</li> </ul> --- *) TEGUH IMAMI, Dosen dan pegiat literasi

Tak mudah merangkum persoalan gender yang begitu kompleks dalam satu buku setebal 174 halaman. Radius Setiyawan membuat prespektif baru.

Ketidakadilan Gender sejak dari Bahan Ajar Kurikulum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/PTM-surabaya4.jpg" alt="SEMANGAT BELAJAR: Guru memberikan materi di ruang kelas SDN Ketintang 1 pekan lalu. Dinas Pendidikan Surabaya akan memberlakukan aturan baru PTM dengan kapasitas 25 persen. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SEMANGAT BELAJAR: Guru memberikan materi di ruang kelas SDN Ketintang 1 pekan lalu. Dinas Pendidikan Surabaya akan memberlakukan aturan baru PTM dengan kapasitas 25 persen. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sedang menggulirkan Kurikulum Merdeka. Kurikulum baru tersebut masih dijalankan secara bertahap dan terbatas di beberapa sekolah.  Data Kemendikbudristek menyebutkan, jumlah sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka sudah mencapai 143.265 unit. Implementasi terbanyak ada di jenjang SD, yaitu berjumlah 84.034 unit. Disusul di jenjang PAUD 24.159 unit, dan jenjang SMP ada 18.938 sekolah.  Kemendikbudristek menetapkan ada tiga jalur bagi sekolah yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka. Yaitu, Jalur Mandiri Belajar, Jalur Berubah, dan Jalur Berbagi.  Untuk implementasi Jalur Mandiri, Kurikulum Merdeka diterapkan untuk PAUD (usia 5-6 tahun), Kelas I SD, Kelas IV SD, Kelas VII SMP, dan Kelas X SMA.  Dengan implementasi Kurikulum Merdeka itu, Kepala SMP Negeri 2 Singosari Bambang Dwi Yudo Leksono sangat mengapresiasi. "Lewat Kurikulum Merdeka, guru dapat memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran bisa sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik," kata Bambang dalam kegiatan Gerakan Transformasi Edukasi (Generasi) Trakindo SMP pada Kamis (25/8).  Bambang menjelaskan, implementasi Kurikulum Merdeka oleh sekolah diarahkan untuk mencapai kompetensi peserta didik. Termasuk dalam kondisi khusus. Dia mencontohkan Pandemi Covid-19 merupakan salah satu kondisi khusus. Pada kondisi pandemi, membuat munculnya fenomena ketertinggalan pembelajaran (learning loss) berbeda-beda pada ketercapaian kompetensi peserta didik.  "Untuk mengatasi learning loss sekolah memerlukan pemulihan pembelajaran," kata dia.  Bambang menyambut baik peran Gerakan Generasi Trakindo membantu sekolah mempercepat pemulihan dan membangun standardisasi yang setara antar sekolah dan antara peserta didik.  Chief Administration Officer Trakindo Yulia Yasmina mengatakan implementasi Kurikulum Merdeka butuh kerjasama banyak sektor. "Di antaranya sektor usaha," kata dia. Yulia menyampaikan apresiasi terhadap Kurikulum Merdeka. Sebab bertujuan menciptakan siswa Indonesia yang memiliki kompetensi unggul sesuai tantangan di masa depan.

Kurikulum Merdeka, Kini Guru Bisa Bebas Pilih Perangkat Bahan Ajar

Bahan Ajar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bahan Ajar

Berita Terkini

Ketidakadilan Gender sejak dari Bahan Ajar Kurikulum

Kurikulum Merdeka, Kini Guru Bisa Bebas Pilih Perangkat Bahan Ajar

Download Aplikasi JawaPos.com