<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/Sidang-lanjutan-Nadiem-Makarim-7JPG-1027580054.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Laporan hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan alat bukti yang sah secara konstitusional. Aparat penegak hukum dibolehkan menggunakan hasil perhitungan tersebut. Termasuk dalam kasus dugaan korupsi seperti pengadaan laptop Chromebook. Menurut Ahli Keuangan Negara Eko Sambodo, bobot laporan hasil perhitungan kerugian negara yang dikeluarkan oleh BPKP sama dengan hasil perhitungan kerugian negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Keduanya sama-sama diakui oleh konstitusi sebagai alat bukti yang sah. Karena itu, Eko menyatakan bahwa hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP yang sudah dikantongi Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dapat digunakan untuk menjerat para terdakwa. Salah satunya mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim. &rdquo;Ya bisa, jelas di sini bahwa laporan hasil penghitungan kerugian negara adalah salah satu bukti sah,&rdquo; ungkap Eko dikutip pada Jumat (6/2). Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, hasil audit BPKP mencatat kerugian keuangan negara dengan nilai mencapai Rp 2,1 triliun. Angka itu mencakup selisih kemahalan harga perangkat sebesar Rp 1,5 triliun dan pengadaan Content Delivery Management (CDM) Rp 622 miliar yang dinilai tidak diperlukan. Eko menyampaikan bahwa hasil perhitungan kerugian negara itu sah dan sesuai konstitusi sebagaimana bunyi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan. Pasal 1 ayat 22 UU tersebut menjelaskan, kerugian negara merupakan kekurangan uang, surat berharga, dan aset yang nyata serta pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum, baik yang disengaja maupun karena kelalaian. &rdquo;Dari aturan tersebut, nampak jelas keterkaitan antara kerugian negara dengan delik tindak pidana yang sedang ditangani oleh Kejaksaan,&rdquo; jelasnya. Selain itu, nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Kejaksaan dengan lembaga auditor menegaskan bahwa aparat penegak hukum memiliki wewenang untuk meminta bantuan audit demi kepentingan pembuktian. Menurut Eko, meski aparat penegak hukum tidak memiliki kapasitas menghitung kerugian secara mandiri, hasil kerja sama pemeriksaan BPK atau BPKP merupakan dokumen hukum yang memiliki bobot tinggi dalam persidangan. Itu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Dalam kasus tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah menetapkan lima orang tersangka. Empat diantaranya kini berstatus terdakwa dan menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Mereka terdiri atas Nadiem Makarim, Ibrahim Arief, Mulyatsyah, dan Sri Wahyuningsih. Satu tersangka lain bernama Jurist Tan masih berada Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejagung dan kini berstatus buron. Tersangka yang terdeteksi berada di luar negeri itu terus dikejar oleh Kejagung untuk diadili di dalam negeri. &nbsp;

Audit BPKP jadi alat bukti sah di persidangan korupsi di Jakarta. Laporan ini akui kerugian negara Rp 2,1 triliun, jadi pegangan Kejagung.

Ahli Keuangan Tegaskan Audit BPKP Alat Bukti Sah dalam Persidangan Kasus Chromebook

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/militer-india-tembak-satelit_m_.jpg" alt="PM India, Narendra Modi nyatakan, militernya menembak satelit orbit rendah dalam sebuah uji coba" width="100%">
<figcaption>PM India, Narendra Modi nyatakan, militernya menembak satelit orbit rendah dalam sebuah uji coba</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus dugaan korupsi satelit orbit 123 derajat bujur timur yang menyeret mantan petinggi Kementerian Pertahanan (Kemhan) Laksamana Muda TNI (Purn) Leonardi memasuki babak baru. Pada 18 Desember 2025, Pengadilan Tribunal de Paris di Perancis menolak gugatan yang diajukan oleh Navayo International AG. Atas putusan tersebut, Leonardi berniat mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Niatan tersebut disampaikan oleh tim penasihat hukum Leonardi, Rinto Maha, kepada awak media pada Kamis (8/1). Dia menyatakan bahwa putusan pengadilan di Perancis itu sekaligus menegaskan bahwa tidak ada kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret kliennya. Sebab, dalam kasus tersebut Leonardi yang pernah menjabat sebagai kepala Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kemhan disebut ada potential loss. &rdquo;Ini potential loss sudah tidak ada lagi, nol. Karena Indonesia asetnya yang katanya mau disita sudah dimenangkan,&rdquo; kata dia. Aset-aset yang dimaksud oleh Rinto adalah aset milik pemerintah Indonesia di Perancis yang digugat oleh Navayo kepada Pengadilan Tribunal de Paris. Menurut dia, sejak awal kliennya tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai tersangka. Apalagi sampai ditahan selama 199 hari. Dia menyebut, audit BPKP yang menyatakan ada potential loss dalam kasus tersebut sudah seharusnya ditinjau ulang. &rdquo;Itu dia (BPKP) menghitung kalau nanti Indonesia dikalahkan, disita asetnya, bakal ada kerugian. Itu potential loss,&rdquo; jelasnya. Karena itu, kini Leonardi melalui penasihat hukumnya menyiapkan gugatan praperadilan kepada PN Jaksel. Materi gugatan tersebut dipastikan sudah siap. Bila benar diajukan, maka gugatan praperadilan tersebut akan menjadi yang kedua kali. Sebab, pada Agustus 2025, dia sudah pernah mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jaksel. &rdquo;Soal materi praperadilan, saya sampaikan materi paraperadilan itu mungkin salah salah satunya (putusan pengadilan di Perancis) itu,&rdquo; ungkap dia. Dalam kesempatan yang sama, Laksamana Muda TNI (Purn) Surya Wiranto yang juga penasihat hukum Leonardi menyampaikan bahwa pihaknya keputusan mengajukan gugatan praperadilan untuk kedua kalinya bukan berarti pihaknya melawan pemerintah. Hal itu dilakukan karena pihaknya yakin Leonardi tidak seharusnya menjadi tersangka. Apalagi kasus itu ditangani dengan mekanisme koneksitas meski kliennya sudah lama pensiun. &ldquo;Kami mendukung upaya pemerintah. Jadi, bukan berarti kalau kami praperadilan, kami seolah-olah melawan pemerintah,&rdquo; kata dia. Sebelumnya, Kejagung sudah melimpahkan Leonardi kepada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta pada 1 Desember 2025 lalu. Pelimpahan tersebut dilakukan dalam rangka persiapan perkara untuk disidangkan di pengadilan militer. Dalam pelimpahan itu, Leonardi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima duit dari kasus yang menjeratnya. &rdquo;Saya tidak menerima sepeser pun duit, saya tidak melakukan korupsi,&rdquo; kata dia kepada awak media kala itu. Selain Leonardi, dalam kasus tersebut kejaksaan menetapkan beberapa tersangka lain. Yakni Anthony Thomas Van Der Hayden selaku perantara dan CEO Navayo International AG Gabor Kuti. Mereka dijadikan tersangka lantaran diduga terlibat dalam proyek pengadaan user terminal satelit slot di Kemhan yang membuat negara merugi hingga kurang lebih Rp 300 miliar. Kejagung juga menjadikan Gabor Kuti sebagai buronan. &rdquo;Benar, (Gabor Kuti) sudah dinyatakan DPO,&rdquo; ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna saat dikonfirmasi awak media pada 22 September 2025. &nbsp;

Kasus dugaan korupsi satelit orbit 123 derajat bujur timur menyeret mantan petinggi Kemhan Laksamana Muda TNI  Leonardi masuki babak baru.

Pengadilan Perancis Tolak Gugatan Navayo, Tersangka Kasus Satelit Kemhan Siapkan Gugatan Praperadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rp-46-t-tak-akan-cukup-menyelamatkan-defisit-bpjs-kesehatan_m_.jpg" alt="Ilustrasi: anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Ahmad Ansyori menilai dana talangan Rp 4,6 T tidak cukup selamatkan defisit BPJS Kesehatan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Ahmad Ansyori menilai dana talangan Rp 4,6 T tidak cukup selamatkan defisit BPJS Kesehatan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - BPJS Kesehatan berusaha keluar dari kondisi defisit yang dialaminya. Upaya itu hanya dapat dilakukan dengan bantuan suntikan dana dari pemerintah. Sementara hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait BPJS Kesehatan sudah diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Laporan tersebut dijadikan landasan untuk melanjutkan pembiayaan. Menurut anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Ahmad Ansyori, sudah ada jumlah pasti yang disebutkan untuk menanggulangi defisit BPJS Kesehatan. "Dapat info bahwa sudah disetujui Rp 4,6 triliun," katanya kemarin (6/9). Info tersebut, kata Ansyori, baru didapatkan secara lisan dari Kemenkeu pada Selasa (4/9). Kemarin Jawa Pos mengonfirmasikannya kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tapi, Menkeu Sri Mulyani enggan menjawab ketika ditemui di Jakarta Convention Center. Wakil Menkeu Mardiasmo juga tak merespons ketika dihubungi. Sedangkan Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani hanya mengarahkan Jawa Pos untuk menanyakan rencana suntikan dana tersebut ke Mardiasmo. Menurut Ansyori, sebelumnya DJSN menyurati presiden. Intinya, presiden harus segera bertindak menyelamatkan kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Respons dari presiden adalah memanggil Menkeu dan direktur utama <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/05/09/2018/keuangan-bermasalah-bpjs-belum-bayar-tagihan-ke-rs" target="_blank">BPJS Kesehatan</a>. Mengenai dana talangan Rp 4,6 T, Ansyori menilainya tidak cukup. "Itu tidak cukup untuk mengatasi sampai Desember 2018," paparnya. Amburadulnya kas BPJS Kesehatan berdampak pada banyak faktor. Yang paling anyar adalah Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi) menyurati Menteri Kesehatan Nila Moeloek lantaran tagihan jatuh tempo yang seret. Surat tertanggal 13 Agustus itu menyatakan bahwa utang jatuh tempo obat dan alat kesehatan (alkes) jaminan kesehatan nasional (JNK) yang belum dibayar mencapai Rp 3,5 triliun. Penyebabnya, antara lain, keterlambatan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/06/09/2018/tagihan-obat-dan-alkes-bpjs-kesehatan-mencapai-rp-35-t" target="_blank">BPJS Kesehatan</a> dalam melakukan pembayaran kepada rumah sakit. Menurut data BPJS Watch yang dipaparkan Mei lalu, BPJS Kesehatan memiliki total tunggakan Rp 4,2 triliun. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar kemarin mengatakan, BPJS Kesehatan menunggak karena lembaga tersebut defisit. "Defisit BPJS Kesehatan seharusnya jadi tanggung jawab seluruh stakeholder seperti pemerintah (pusat dan daerah), asosiasi RS (rumah sakit), dokter, dan lain sebagainya," ujarnya. Dia berharap pemerintah segera mem-bailout BPJS Kesehatan. "Sehingga tunggakan klaim bisa segera dibayar," kata Timboel.&nbsp;

Rp 4,6 T Tak Akan Cukup Menyelamatkan Defisit BPJS Kesehatan

audit bpkp

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#audit bpkp

Berita Terkini

Ahli Keuangan Tegaskan Audit BPKP Alat Bukti Sah dalam Persidangan Kasus Chromebook

Pengadilan Perancis Tolak Gugatan Navayo, Tersangka Kasus Satelit Kemhan Siapkan Gugatan Praperadilan

Rp 4,6 T Tak Akan Cukup Menyelamatkan Defisit BPJS Kesehatan

Download Aplikasi JawaPos.com