<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/icmi-as-makin-tak-dipercaya-masyarakat-internasional_m_176444.jpeg" alt="Ketua Umum ICMI Jimly Asshidiqie" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum ICMI Jimly Asshidiqie</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Melalui dialog bertajuk Exclusive Talks Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII), Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqie menyerap masukan yang disampaikan dalam rangka ikhtiar menjadikan Polri semakin baik. Dalam kegiatan yang berlangsung pada Jumat (12/12) tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB IKA PMII M. Nur Purnamasidi menyampaikan bahwa pihaknya mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri. Menurut dia, itu adalah bukti presiden mendengar suara publik.&nbsp; Menurut Purnamasidi, pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri sangat penting. Sebagai lembaga penegak hukum yang diandalkan oleh masyarakat, pihaknya ingin Polri semakin baik, profesional, dan dapat dipercaya dalam setiap pelaksanaan tugasnya.&nbsp; &rdquo;Untuk mendorong agar Polri menjadi lebih baik, lebih akuntabel, serta semakin melayani masyarakat, bukan justru menjadi subordinasi kekuasaan dan oligarki tertentu,&rdquo; terang dia.&nbsp; Atas dukungan dan masukan yang disampaikan oleh PB IKA PMII, Jimly menyatakan bahwa saat ini Indonesia sudah memasuki fase penting yang disebut sebagai Reformasi Gelombang ke-II. Menurut dia, fase itu penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat Indonesia sebagai negara hukum. Jimly menyampaikan bahwa sampai 10 Desember 2025, Komisi Percepatan Reformasi Polri sudah melakukan 16 kali audiensi dan menerima masukan serta saran dari 78 kelompok masyarakat. Semua masukan dan saran tersebut diserap oleh komisi sesuai dengan komitmen untuk mendengar dan menerima masukan dalam tahap awal pelaksanaan tugas. &rdquo;Sudah 78 kelompok yang beraudiensi dengan kami, terakhir tadi ormas keagamaan,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Jimly menyatakan bahwa setiap masukan yang diberikan oleh kelompok masyarakat akan menjadi bahan Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk merumuskan berbagai alternatif kebijakan baru dalam rangka reformasi kepolisian. Baik secara struktural, kultural, maupun instrumental, termasuk kode etik Polri. &rdquo;Jadi, kami mulai pelan-pelan. Kalau kemarin belum punya sikap, belum punya keputusan tapi satu bulan ke depan mulai kami intensifkan rapat-rapat untuk menyepakati kebijakan reformasi yang dimaksud,&rdquo; terang dia.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqie menyerap masukan dari PB IKA PMII untuk memperbaiki Polri.

Komisi Percepatan Reformasi Polri Sudah Audiensi dengan 78 Kelompok, Hasilnya Apa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/24/dXBsb2Fkcy8yMDI1LzIvMjIvZTc3NWExNGQtMjFhMi00YjgyLWJlMDctMjZlYWFiNTdhZmM2LmpwZWc-2147638379.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menerima audiensi dari perwakilan TikTok di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat. (Komdigi)" width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menerima audiensi dari perwakilan TikTok di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat. (Komdigi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menerima audiensi dari perwakilan TikTok di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan, bahwa platform digital harus bertanggung jawab penuh dalam melindungi anak-anak dari konten negatif.&nbsp; Bahkan, Meutya juga menuntut platform digital untuk segera memperketat penerapan teknologi verifikasi usia. Guna memastikan keamanan anak-anak di ruang digital. &ldquo;Platform digital tidak boleh lagi abai. Mereka harus memastikan teknologi pembatasan usia diterapkan dengan ketat dan efektif. Keselamatan anak-anak adalah prioritas, dan kami akan memastikan regulasi ini ditegakkan,&rdquo; tegas Meutya. Dia menekankan, regulasi perlindungan anak di ruang digital saat ini sedang disusun. Nantinya, regulasi tersebut akan mengatur kewajiban platform secara lebih tegas agar tak ada celah bagi pelanggaran. &ldquo;Tidak ada ruang untuk kelalaian. Platform harus bertindak nyata dan bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan lingkungan digital yang aman bagi generasi muda,&rdquo; ungkap Meutya. Menurut dia, kerja sama antara pemerintah dan platform digital harus menghasilkan tindakan yang konkret, tak hanya sekadar wacana. &ldquo;Kami mengingatkan platform digital untuk memastikan anak-anak hanya mengakses konten yang sesuai dengan usia mereka. Kepatuhan terhadap regulasi ini tidak bisa ditawar,&rdquo; jelas mantan jurnalis itu. Dalam kesempatan yang sama, VP Global Public Policy TikTok, Helena Lersch, mengatakan bahwa TikTok telah menerapkan berbagai pembatasan bagi pengguna dengan kategori anak-anak. Termasuk pengaturan terkait pesan pribadi, komentar, siaran langsung, dan notifikasi. &ldquo;Kami memiliki fitur khusus yang dirancang untuk melindungi pengguna berusia 13 hingga 15 tahun,&rdquo; ungkap Helena. Itu sekaligus menegaskan komitmen TikTok dalam menjaga keselamatan anak-anak di platformnya.

Meutya menuntut platform digital untuk segera memperketat penerapan teknologi verifikasi usia.  Guna memastikan keamanan anak-anak.

Audiensi dengan TikTok, Komdigi Tegaskan Platform Digital Harus Bertanggung Jawab Penuh Lindungi Anak-anak dari Konten Negatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/27/prabowow-893175905.jpg" alt="Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad secara tiba-tiba menelepon Presiden RI terpilih Prabowo Subianto di tengah rapat audiensi bersama Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) terkait kesejahteraan hakim. Dasco menunjukkan layar handphone miliknya bahwa dirinya menelepon Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pak, ini dengan perwakilan hakim, mohon izin bicara pak," kata Dasco saat menelepon Prabowo di tengah audiensi dengan SHI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan itu, Dasco menyatakan bahwa Prabowo memberi atensi lebih terhadap kesejahteraan para hakim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/015172002/kekhawatiran-terbesar-vadel-badjideh-setelah-lolly-berada-di-save-house">Kekhawatiran Terbesar Vadel Badjideh Setelah Lolly Berada di Save House</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo menyatakan, berkomitmen untuk memperbaiki gaji hakim agar lembaga yudikatif di Indonesia semaki kuat. Hal ini dikatakan Prabowo melalui sambungan telepon Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saudara-saudara sekalian, saya diberitahu oleh Profesor Dasco bahwa ada pertemuan antara Saudara-saudara perwakilan dari para hakim dengan pimpinan DPR. Saya memang menaruh perhatian yang sangat besar sudah sejak lama terhadap para hakim. Saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus sangat kuat," tegas Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Pertahanan (Menhan) itu meyakini, dengan peningkatan kesejahteraan hakim, kualitas lembaga yudikatif di Indonesia akan semakin baik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya sangat berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas-kualitas hidupnya, dan harus dijamin, supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya," ujar Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo mengklaim, dirinya sejak lama ingin mengubah penghasilan hakim di Indonesia. Karena itu, ketika nantinya memegang amanah sebagai Kepala Negara akan fokus untuk memperbaiki kinerja hakim di Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji. Tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar. Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim, karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi," ucap Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Prabowo menegaskan dirinya ingin hakim-hakim di Indonesia tidak lagi bisa dibeli atau disogok, ketika mereka telah menerima penghasilan yang layak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara penghasilan yang memadai, sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekad saya, itu keyakinan saya," pungkasnya.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Prabowo menyatakan, berkomitmen untuk memperbaiki gaji hakim agar lembaga yudikatif di Indonesia semaki kuat.

Ditelepon Dasco saat Audiensi dengan SHI, Prabowo Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/audiensi-dpr-ist.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Sejumlah purnawirawan TNI AD dan warga Pos Pengumben, Jakarta Barat, menggelar audiensi dengan Komisi I DPR RI. Pertemuan itu dilaksanakan untuk membahas sengketa lahan di Kelurahan Kelapa Dua dan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Warga meminta perlindungan kepada dewan karena akan direlokasi paksa.  "Menko Polhukam telah mengeluarkan produk Surat resmi kepada Pangdam Jaya yang berisi agar pihak TNI AD tidak melanjutkan relokasi. Di antaranya guna menghindari bentrok dengan masyarakat," kata Pengacara masyarakat, Victor Simanjuntak, kepada wartawan, Jumat (3/2).  Audiensi itu digelar setelah warga mengirimkan surat kepada Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Audiensi dengan Komisi I DPR RI dianggap penting karena sebagai mitra kerja TNI. "Kami sekaligus melampirkan surat permohonan perlindungan dan keselamatan masyarakat," imbuhnya.  Lebih lanjut, Victor mengatakan, Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara telah memerintahkan kepada Menko Polhukam untuk mengadakan Rakor pada 21 Januari 2020 lalu yang menghasilkan di antaranya keputusan agar menghentikan relokasi. Sebab, lahan tersebut dipastikan bukan milik TNI atau Kodam Jaya.  Sementara dari surat yang dikeluarkan Menko Polhukam dengan nomor B.408/HK.00.01/02/2020 tertanggal 13 Februari 2020 kepada Pangdam Jaya dijelaskan bahwa telah dilakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh perwakilan Kodam Jaya, Kanwil BPN DKI Jakarta, perwakilan kantor Pertanahan Jakarta Barat, pihak PT Pertamina (Persero) dan warga setempat yang didampingi Tin Kuasa Hukum dari Victor &amp; Victory.  Hasil Rakor disebutkan bahwa lahan di Pos Pengumben yang ditempati oleh sejumlah purnawirawan TNI AD dan warga belum memiliki status kepemilikan. Relokasi sendiri dilakukan atas permohonan kepemilikan Tan Rudy Setiawan selaku penerima gadai girik pada tahun 1970-an.  Selanjutnya, terinformasi bahwa lahan tanah Pos Pengumben pada awalnya adalah objek perjanjian antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Isa Contractor/Biro Isa untuk dilakukan pembebasan oleh Biro Isa menggunakan dana dari Pertamina yang berasal dari keuangan negara. Namun, sejak Perjanjian Tambahan antara Tim Keppres qq PT Pertamina dengan Biro Isa pada 22 September 1979, hingga saat ini belum melaksanakan kewajibannya yaitu mengembalikan dokumen-dokumen kepemilikan di antaranya girik-girik, bestek beserta turunan lainnya, malah pada kurun tahun 2000-an digadaikan.  Berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut, terinformasi bahwa lahan tanah Pos Pengumben berstatus tanpa kepemilikan yang saat ini ditempati warga dan Purnawirawan TNI AD selama 40 tahun terakhir. Maka Kodam Jaya diminta tidak melanjutkan relokasi guna menghindari adanya bentrok dengan warga.  "Serta menginformasikan kepada saudara Tan Rudy Setiawan untuk menindaklanjuti pengakuan kepemilikan terhadap lahan tanah Pos Pengumben melalui upaya hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku" demikian bunyi surat dari Menko Polhukam.  Warga sendiri menginginkan tidak mendapatkan intimidasi dan relokasi. Masyarakat juga mau mendaftarkan lahannya agar mendapat sertifikat resmi dari BPN selaras dengan hibah dari Pertamina Nomor 039/K00000/2017-SO tertanggal 26 Januari 2017.  Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI, Yan Permenas Mandenas mengatakan, pihaknya menerima dengan baik aduan dari masyarakat pos pengumben. Segala aspirasi akan diselesaikan sebaik mungkin.  "Yang jelas kita akan mencari solusi bersama-sama dengan Panglima TNI dan KSAD terkait persoalan yang mereka hadapi. Sehingga sengketa lahan ini tidak berlarut-larut tapi bisa diselesaikan dengan cepat sesuai dengan situasi dan kondisi," kata Yan.  Bagi dia, masalah ini bukan sekadar relokasi, melainkan aspek administrasi juga harus diselesaikan. Oleh karena itu, butuh solusi untuk kedua belah pihak agar tidak saling merugikan.  DPR sendiri akan membahas masalah ini dengan TNI selaku mitra kerja. Namun, belum ada keputusan yang diambil. "Yang jelas kita akan diselesaikan secara baik dan tidak merugikan kedua pihak, baik keluarga maupun yang mengaku sebegai pemilik tanah," pungkasnya.  Sebagai informasi, kasus ini bermula pada 1970 TNI AD memohon kepada Pertamina untuk membebaskan dan membangun rumah-rumah di atas tanah seluas 11,7 hektare di Pos Pengumben. Pertamina dan TNI AD kemudian menunjuk PT Isa Contractor (Biro Isa) untuk pembebasan lahan.  Presiden saat itu melihat keganjilan bahwa Pertamina mengeluarkan uang yang bukan peruntukannya, termasuk proyek yang dilaksanakan kerja oleh Kontraktor Biro Isa, sehingga diputuskan Langkah penertiban melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1975 (dan dibentuk Tim Keppres). Perjanjian Tambahan PT Pertamina qq Tim Keppres Nomor 34 Tahun 1975 dengan Biro Isa berdasarkan Pasal 4 Biro Isa wajib mengembalikan dokumen kepemilikan beserta turunannya.  Dokumen itu ternyata dihibahkan Imam Soepardi (Biro Isa) kepada adiknya bernama Suharjo. Kemudian digadaikan lagi kepada Tan Rudy Setiawan. Pada kurun waktu hingga 2019 ada putusan Mahkamah Agung terkait gadai mengadai tersebut.  Investigasi terhadap hasil Rakor Menko Polhukam disebutkan, Pertamina meminta masyarakat mempertahankan tanah dan bangunan 2,1 hektare dari 11,7 hektare yang dihibahkan Pertamina kepada Masyarakat. Hal ini telah dilaporkan kepada Kemeterian ATR/BPN RI termasuk kepada Pangdam Jaya oleh Pertamina. (*)  &nbsp;

Tolak Direlokasi, Purnawirawan TNI Audiensi dengan Komisi I DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/tolak-penggusuran-royyan-JPC.jpg" alt="Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) menyatakan akan melakukan aksi jika tidak ada respons dari pihak Pemprov untuk audiensi terkait pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) no. 206 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin ya" width="100%">
<figcaption>Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) menyatakan akan melakukan aksi jika tidak ada respons dari pihak Pemprov untuk audiensi terkait pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) no. 206 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin ya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) menyatakan akan melakukan aksi jika tidak ada respons dari pihak Pemprov DKI Jakarta untuk audiensi terkait pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) no. 206 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak.  Jihan Fauziah selaku perwakilan dari KRMP mengatakan telah melayangkan surat permohonan untuk audiensi bersama Gubernur DKI Anies Baswedan, Kamis (4/8). Rencananya, audiensi tersebut dijadwalkan Kamis (11/8).  "Kalau tidak ada respons setelah kami follow up, kami bisa jadi merencanakan aksi untuk menuntut adanya pencabutan Pergub ini," tegasnya di depan Gedung Balai Kota DKI.  Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta itu juga menyatakan agar Pemprov DKI tidak menganggap remeh masalah Pergub tersebut. Pasalnya, banyak warga Jakarta yang harus kehilangan rumahnya karena Pergub tersebut. "Lagi-lagi warga Jakarta harus kehilangan rumahnya begitu aja tanpa prosedur dan Pergub ini sangat bermasalah gitu," ujarnya.  Menurut data yang sudah dihimpun KRMP, korban penggusuran akibat dari Pergub 207/2016 ini di tahun 2019 ada di daerah Sunter Agung. Sedangkan di tahun 2021 penggusuran terjadi di Pancoran Buntu II dan Menteng Dalam. Jika permohonan audiensi tidak digubris oleh Pemprov DKI, Jihan mengatakan akan mengajak semua elemen yang terdampak Pergub tersebut.  "Itu kami libatkan. Makanya kalau misalnya dari koalisi rakyat ini yang tergabung ada sekitar 57 kampung dan terbagi dengan mahasiswa juga itu pasti kami libatkan untuk hadir sebagai bentuk representatif yang menjadi korban adalah warga langsung," pungkasnya.  Sebelumnya, Ulul Azmi sebagai salah satu perwakilan KRMP memaparkan alasan pihaknya meminta Gubernur Anies Baswedan untuk mencabut Pergub no. 206 tahun 2016. Menurutnya, Pergub tersebut memfasilitasi terjadinya penggusuran tanpa musyawarah dengan warga terdampak.  Belum lagi pelibatan aparat yang tidak berwenang seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) membuat adanya intimidasi dan kekerasan serta pelanggaran terhadap upaya hukum hingga pelanggaran hak masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah.  "Hal ini berimbas pada hilangnya hunian warga. Penggusuran juga mengancam keselamatan jiwa, kesehatan, serta hilangnya akses terhadap makanan, pendidikan, perawatan kesehatan bahkan pekerjaan dan peluang mencari mata pencaharian lainnya," ujarnya di depan Gedung Balai Kota DKI, Kamis (4/8). (*)  &nbsp;

KRMP Ancam Demo kalau Permohonan Audiensi Tak Direspons Pemprov DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/teleconference-wali-kota-risma-2-1-1.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Tri Rismharini menyikapi adanya peningkatan jumlah kasus Covid-19 di Kota Surabaya dengan menggelar audiensi dengan Kapolrestabes Surabaya Kombespol Sandi Nugraha pada Senin (13/4). Pada audiensi itu, dibahas peningkatan upaya pencegahan Covid-19, mengingat berkembangnya jumlah pasien yang positif.  ”Bu Risma dan Pak Sandi diskusi banyak. Salah satunya jumlah yang terkonfirmasi apakah mereka dari orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP). Atau data dari luar, yang kemudian tes swab-nya di rumah sakit di Surabaya dari luar masuk terus jadi seperti itu,” kata Koordinator Protokol Komunikasi, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya M. Fikser seperti dilansir dari Antara pada Senin (13/4).  Fikser menjelaskan, untuk pasien ODP dan PDP sebelumnya sudah melalui berbagai tahap pemeriksaan dan tes khususnya untuk warga Surabaya. Namun yang dikhawatirkan dari jumlah data yang dimiliki pemkot, ada pasien Covid-19, tetapi di luar dari data yang dimiliki pemkot. Artinya, Pemerintah Kota Surabaya harus menyiapkan strategi penanganan khusus, jika ada warga Surabaya yang berobat  di kota dan statusnya positif Covid-19.  ”Padahal Surabaya juga kan menjadi rujukan dari berbagai daerah. Bisa jadi awalnya dia (pasien) bukan positif. Lalu dalam perkembangannya berobat di rumah sakit luar Surabaya akhirnya positif. Sehingga ini yang sedang dibahas di sini bagaimana penanganannya,” ujar Fikser.  Kapolrestabes Surabaya Kombespol Sandi Nugraha menjelaskan, hasil koordinasi dengan wali kota yakni meningkatkan pencegahan yang terus dimaksimalkan dengan bergerak bersama-sama TNI, Polri, dan stakeholders lain.  ”Tapi utamanya, kita berusaha meningkatkan pencegahan ini dan mengajak masyarakat untuk ikut serta dan bersama-sama peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Apalagi melihat jumlah data yang berkembang menjadi 83 pasien positif,” kata Sandi Nugraha.  Dia menjelaskan, setelah pertemuan itu, kepolisian akan lebih meningkatkan kedisiplinan untuk memantau warga Surabaya agar bersama-sama menegakkan protokol yang sudah ada. Bahkan tak tanggung-tanggung akan menindaklanjuti bagi warga yang masih ditemui melanggar protokol.  ”Secara teknis akan dirapatkan nanti lebih detail. Tapi secara umum sudah disampaikan ada peningkatan kepada masyarakat. Kalau ada yang masih membandel akan kami tindak lanjuti,” ucap Sandi Nugraha.  Sandi meminta agar masyarakat tetap di rumah. Jika misalnya ada warga yang hendak membeli makanan dipersilakan tapi dibungkus. Imbauan tersebut sudah kerap kali dilakukan setiap hari. Namun beberapa warga masih saja ada yang belum memahami imbauan tersebut.  ”Setiap hari kami sudah beri pemahaman kepada masyarakat. Harapan inilah yang harus kita tekankan dan kita ingatkan kembali kepada masyarakat untuk tinggal di rumah,” kata Sandi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KVXf0pQEyxk  https://www.youtube.com/watch?v=H7ZbPGwOVYc  https://www.youtube.com/watch?v=ckdSBd3TtBI &nbsp;

Wali Kota dan Kapolrestabes Surabaya Sikapi Peningkatan Kasus Covid-19

audiensi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#audiensi