<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/20/survei-fintech-187762874.jpg" alt="Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) merilis hasil terbaru dari Annual Members Survey (AMS) 2024-2025. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) merilis hasil terbaru dari Annual Members Survey (AMS) 2024-2025. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) merilis hasil terbaru dari Annual Members Survey (AMS) 2024-2025. Laporan tahunan ini menggarisbawahi berbagai tantangan fundamental yang harus ditangani bersama agar manfaat transformasi digital dapat dinikmati secara lebih merata oleh masyarakat.&nbsp; Di sisi lain, survei ini juga mengindikasikan bahwa ekosistem fintech Indonesia mulai memasuki fase kedewasaan, tercermin dari peningkatan kuat dalam tata kelola, keamanan digital, perluasan bisnis, dan pemanfaatan teknologi. AMS 2024-2025 menunjukkan bahwa penggunaan fintech masih terkonsentrasi di wilayah Jabodetabek, yang mencapai 73,77 persen, menandakan penetrasi layanan di wilayah non-metro masih terbatas. Sebagian besar pengguna berasal dari kelompok pendapatan menengah dengan Rp 5-10 juta, sementara masyarakat berpenghasilan rendah atau Rp 0-5 juta masih menghadapi berbagai hambatan akses terhadap layanan keuangan yang sebenarnya paling mereka perlukan. Hal ini menegaskan urgensi percepatan inklusi keuangan digital yang lebih luas. Seiring meningkatnya transaksi digital, aspek keamanan siber dan potensi penipuan tetap menjadi sorotan utama. Phishing tercatat sebagai serangan siber paling sering terjadi, dialami oleh 27,12 persen perusahaan fintech pada 2025, turun dari 33,59 persen pada 2024.&nbsp; Tantangan terbesar justru berasal dari eksternal dengan 82,98 persen responden mengungkapkan bahwa fraud eksternal menjadi ancaman utama, baik dari konsumen, kelompok kriminal siber, maupun pihak ketiga. Edukasi dan literasi keuangan digital juga mulai menunjukkan peningkatan, meski belum sebanding dengan pesatnya pertumbuhan produk dan inovasi fintech. Sebanyak 43,44 persen perusahaan menjadikan literasi sebagai program inti perlindungan konsumen. Namun, 59,02 persen pelaku industri masih menilai rendahnya literasi merupakan hambatan terbesar dalam perluasan inklusi keuangan. Survei juga menyoroti kesenjangan kompetensi sebagai salah satu tantangan utama. Sebanyak 65,57 persen responden menyatakan kekurangan talenta di bidang Artificial Intelligence (AI) dan Big Data, dua kemampuan krusial untuk inovasi dan keamanan digital.&nbsp; Representasi perempuan dalam posisi strategis juga masih terbatas dengan 75 persen perusahaan belum memiliki CEO perempuan, dan 71 persen menyebutkan bahwa porsi perempuan di jajaran direksi berada di bawah 25 persen.&nbsp; Aftech menilai diperlukan upaya lebih kuat untuk mendorong keberagaman dalam kepemimpinan. Pada aspek keberlanjutan, penerapan program Environmental, Social, and Governance (ESG) juga masih rendah, dengan hanya 27,05 persen perusahaan yang memiliki program ESG formal. Ketua Umum Aftech, Pandu Sjahrir, menegaskan bahwa temuan AMS 2024&ndash;2025 merupakan cerminan penting bagi arah perkembangan industri fintech.&nbsp; "Tantangan-tantangan ini bukanlah hambatan, melainkan peta jalan untuk memperkuat ekosistem. Kita telah memasuki fase maturing, dan fokus kita adalah memastikan inovasi tumbuh dengan tata kelola yang kuat, perlindungan konsumen yang kokoh, serta dampak nyata bagi sektor riil dan masyarakat luas," kata Pandu dalam keterangannya. Pada saat yang sama, AMS 2024-2025 juga mencerminkan optimisme besar dari para pelaku industri. Fokus mereka kini bergeser ke profitabilitas, efisiensi, dan tata kelola berkelanjutan, sembari memperkuat peran fintech sebagai motor inklusi keuangan dan produktivitas ekonomi nasional. Pergeseran strategi ini terlihat jelas dalam pendekatan bisnis dan pendanaan. Pada 2025, 43,4 persen perusahaan fintech memilih untuk tidak lagi agresif mencari pendanaan eksternal, naik dari 38,9 persen pada 2024, yang menandakan fokus pada penguatan internal dan pencapaian profitabilitas.&nbsp; Optimisme terhadap perekrutan juga tetap tinggi, dengan 57,38 persen perusahaan berencana menambah karyawan. Sementara itu, jumlah perusahaan yang melakukan pengurangan tenaga kerja turun drastis menjadi 16,33 persen, mengindikasikan bahwa industri fintech telah melewati fase penyesuaian dan kembali memasuki fase ekspansi.&nbsp; Selain itu, 94,26 persen responden menilai regulasi pemerintah semakin kondusif bagi inovasi dan investasi digital, menjadi modal penting dalam memperkecil kesenjangan akses keuangan dan memperkuat daya saing nasional. Di bidang tata kelola, peningkatan signifikan turut terlihat. Tingkat kepatuhan terhadap Kode Etik Aftech mencapai 73,77 persen pada 2025, naik dari 69,47 persen pada 2024. ISO/IEC 27001 juga tetap menjadi standar keamanan terkini yang paling banyak diterapkan, dengan tingkat adopsi mencapai 88,04 persen. Model bisnis fintech menunjukkan transformasi besar. Porsi pengguna utama di segmen business-to-business (B2B) meningkat pesat dari 27,48 persen pada 2024 menjadi 50 persen pada 2025, mencerminkan tingginya kepercayaan sektor korporasi terhadap solusi fintech sebagai bagian dari transformasi digital. Layanan lintas negara juga semakin meluas, di mana perusahaan yang memiliki pengguna internasional meningkat dari 56 persen menjadi 64 persen pada periode yang sama. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Aftech, Firlie Ganinduto, menekankan bahwa AMS 2024-2025 memberikan gambaran menyeluruh mengenai peluang dan tantangan yang perlu dijawab industri.&nbsp; "Kita melihat progres besar dalam aspek tata kelola, keamanan, dan kapabilitas teknologi. Namun, masih terdapat sejumlah kesenjangan yang perlu dijembatani. Ke depan, salah satu fokus utama Aftech adalah memperkuat governance untuk meningkatkan trust sehingga mendorong confidence di industri digital, khususnya fintech. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mengatasinya," tukasnya. Firlie juga menambahkan bahwa hasil AMS 2024-2025 akan menjadi acuan bagi Aftech dalam menetapkan agenda strategis tahun mendatang, termasuk penguatan advokasi kebijakan, standardisasi keamanan, peningkatan tata kelola, kolaborasi antara sektor riil dan digital, serta perluasan program literasi dan inklusi keuangan.

Laporan AMS 2024-2025 mengungkap tantangan dan peluang dalam industri fintech Indonesia, termasuk aspek keamanan dan inklusi keuangan.

Survei Aftech: 73,77 Persen Pengguna Fintech Domisili di Jabodetabek, Mayoritas Pendapatan Rp 5-10 Juta

Asosiasi Fintech Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Asosiasi Fintech Indonesia

Berita Terkini

Survei Aftech: 73,77 Persen Pengguna Fintech Domisili di Jabodetabek, Mayoritas Pendapatan Rp 5-10 Juta

Download Aplikasi JawaPos.com