<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/30/LvXQZrbj9JMve11Dy7Kj7j8yRIi0Fu4fsXNt3c15-1093926350.jpg" alt="Video viral diduga ASN Pemkot Surabaya bermain game judol di Balai Kota, ternyata rekaman lama. (Tangkapan layar konten akun Instagram @lambe_turah)" width="100%">
<figcaption>Video viral diduga ASN Pemkot Surabaya bermain game judol di Balai Kota, ternyata rekaman lama. (Tangkapan layar konten akun Instagram @lambe_turah)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Beredar luas di media sosial video pendek, dengan narasi seseorang yang diduga Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, terekam bermain game judi online (judol) di jam kerja.&nbsp; Video berdurasi 7 detik tersebut diunggah oleh banyak akun media sosial Instagram, salah satunya @lambe_turah dengan jumlah followers 12,3 juta. Videonya pun viral dan menuai ribuan komentar warganet.&nbsp; "Hayooooo...," tulis akun Instagram @lambe_turah dalam caption. Dalam video pendek tersebut, pria yang diduga ASN dan bermain game judol itu duduk di kursi penerima tamu loby Balai Kota.&nbsp; Tidak tinggal diam dengan kabar yang viral di media sosial, Pemkot Surabaya melalui Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya, M. Fikser, memberikan klarifikasi.&nbsp; Fikser menegaskan bahwa video tersebut adalah rekaman lama yang diunggah ulang, yakni sekitar awal tahun 2024, serta seorang pria berseragam yang terekam bukanlah ASN Pemkot Surabaya. "Personel yang terekam bermain game itu bukan ASN Pemkot, tetapi petugas yang diperbantukan untuk menjaga objek vital di Balai Kota Surabaya. Saat ini, yang bersangkutan sudah tidak bekerja di sana,&rdquo; tuturnya, Minggu (30/11). Salah satu bukti kuat bahwa video tersebut rekaman lama adalah tidak adanya tulisan aksara Jawa pada dinding background Balai Kota Surabaya. Sementara saat ini, ada tulisan aksara Jawa-nya.&nbsp; Saat video tersebut diambil, lanjut Fikser, personel yang bersangkutan juga langsung ditegur, serta videonya sudah di-take down oleh seorang yang merekam dan mengunggahnya di medsos. Fikser menyayangkan sikap akun-akun media sosial yang menggunggah ulang video lama tanpa penjelasan detail waktu. Hal tersebut menggiring persepsi buruk masyarakat terhadap instansi pemerintah.&nbsp; Ia mengimbau masyarakat Surabaya untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas kebenarannya. Selalu memverifikasi fakta sebelum mempercayai atau menyebarkan konten di medsos. &ldquo;Akun-akun yang mengunggah video tersebut saat ini bisa dipermasalahkan secara hukum, karena tidak menjelaskan detail video diambil kapan, maupun keliru mengidentifikasi bahwa personel tersebut bukan ASN,&rdquo; tukas Fikser.&nbsp; &nbsp;

Pemkot Surabaya memberikan klarifikasi atas video viral ASN bermain judi online di jam kerja, menyebutkan video tersebut rekaman lama.

Viral di Medsos, Video Pria Diduga ASN Pemkot Surabaya Main Game Judol Ternyata Rekaman Lama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/15/Ilustrasi-Mobil-Dinas-Pemkot-Surabaya-1-4-2019791301.jpg" alt="Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menginstruksikan ASN untuk tidak menggunakan mobil dinas saat mudik. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menginstruksikan ASN untuk tidak menggunakan mobil dinas saat mudik. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Larangan penggunaan kendaraan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mudik ke kampung halaman, berlaku mulai hari ini, Jumat (28/3).&nbsp; Hal ini sebagaimana Surat Edaran Nomor 000.1.4/6463/436.8.2/2025 tentang penempatan kendaraan dinas selama libur panjang Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka dan Hari Raya Idulfitri 2025. "Setiap pejabat dan atau pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya dilarang menggunakan kendaraan dinas roda dua dan roda empat untuk mudik, berlibur, ataupun kepentingan lain di luar kepentingan dinas," tutut Sekda Kota Surabaya, Ikhsan dalam SE, dikutip Jumat (28/3). &nbsp; Adapun larangan penggunaan kendaraan dinas ini berlaku mulai tanggal 28 Maret 2025 hingga 7 April 2025. Selama periode tersebut, kendaraan dinas roda empat wajib dikumpulkan, paling lambat pada Kamis (27/3). Pejabat ataupun pegawai dapat mengumpulkan kendaraan dinasnya di empat lokasi parkir yang telah ditentukan, yakni Parkiran Balai Kota, Parkiran Jimerto, Gedung Siola Lantai 5 dan 7, Parkiran HiTech Mall Lantai 4 dan 5 &ldquo;Setelah libur panjang, kendaraan dinas dapat diambil kembali pada Senin (7/4) antara pukul 09.00 hingga 12.00 WIB dengan menunjukkan tanda bukti penyerahan kendaraan dan kartu identitas diri,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama, Ikhsan juga menginformasikan bahwa mulai Kamis (27/3), kendaraan pribadi masyarakat dilarang parkir di area dalam Balai Kota dan area parkir Gedung Jimerto, serta Gedung Siola Lantai 5 dan 7. "Pengecualian diberikan untuk kendaraan dinas operasional yang digunakan untuk pelayanan masyarakat, seperti ambulans, mobil patroli, bus/truk, dan kendaraan pelayanan masyarakat lainnya," tukas Ikhsan. Terakhir, bagi pejabat maupun pegawai Pemkot Surabaya yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas listrik roda empat. Kendaraan wajib dikumpulkan dalam kondisi kapasitas baterai minimal 75 persen. (*) &nbsp; &nbsp;

Larangan penggunaan kendaraan dinas ASN Pemkot Surabaya untuk mudik berlaku mulai 28 Maret 2025, dengan aturan yang ketat.

ASN Pemkot Surabaya Dilarang Pakai Kendaraan Dinas untuk Mudik, Berlaku Mulai Hari Ini!

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/28/WhatsApp-Image-2023-04-28-at-1721151-1601872748.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan alasan wacana aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah kota setempat yang tidak harus bekerja di kantor, melainkan bisa dimana saja asalkan output dan outcome tiap ASN tercapai. Eri Cahyadi mengatakan, rencana yang akan dilakukan pada 2024 itu sebetulnya sudah dijalankan oleh jajaran ASN, salah satunya pada pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) di seluruh Balai RW dengan mengedepankan digitalisasi. "Sekarang masyarakat bisa merasakan digitalisasi, maksud saya pelayanan tidak harus ngantor itu adalah sekarang sudah ada pelayanan di balai RW. Jangan di kantor terus, kapan bertemu masyarakat?. Contoh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan (Disperkim) bisa berdiskusi di bawah, tidak harus di kantor, jalan-jalan ke bawah, sehingga terjalin komunikasi dengan masyarakat," katanya dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, dikutip dari Antara Senin (1/5). Pada pelayanan di Balai RW, Wali Kota Eri minta masyarakat tak perlu khawatir dengan kemampuan para ASN maupun perangkat yang tersedia. Sebab, kata dia, Kota Pahlawan mengedepankan konsep Surabaya Smart City pada ranah digitalisasi telah menyediakan komputer di setiap Balai RW. Bahkan, para ASN telah dibekali dengan kemampuan digitalisasi melalui ponsel mereka masing-masing. "Secara otomatis kalau ada masyarakat yang kesulitan, maka datanglah ke Balai RW. Sehingga, ASN yang akan membantu karena semua itu dilakukan dengan cara digitalisasi, itu yang saya inginkan. Karena ASN tidak hanya di kantor, tetapi juga di Balai RW lalu berdiskusi dengan masyarakat," ujarnya. Sebab, menurutnya, ASN bisa bekerja dimana saja, terutama mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar output dan outcome dapat tercapai. Karenanya, ia berharap setiap ASN bisa mengetahui persoalan warga, serta bisa memberikan solusi atas persoalan tersebut. "Hadirnya pemerintah memang harus ke masyarakat, karena banyak masyarakat yang perlu diajak berdiskusi sehingga kita akan tahu permasalahan masyarakat secara langsung," ucap Cak Eri panggilan lekatnya. Meski begitu, Cak Eri tidak mempersoalkan apabila terdapat ASN yang menyelesaikan pekerjaanya dari rumahnya masing-masing. Namun, ia mengingatkan, tiap ASN harus menyelesaikan pekerjaan utama mereka. Yakni hasilnya akan terlihat di output dan outcome mereka masing-masing. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/01570074/kata-nabila-maharani-soal-pernikahannya-dengan-tri-suaka-dadakan">Kata Nabila Maharani Soal Pernikahannya dengan Tri Suaka Dadakan</a> "Boleh saja, ketika bekerja dia punya waktu, sekarang dia ada di Balai RW karena ada pelayanan. Sampai pukul 14.00 WIB-15.00 WIB ternyata tidak ada orang yang ingin mengurus pelayanan atau habis pelayanan, maka dia bisa pergi ke tempat lainnya. Tetapi contoh, ketika ada yang meminta mengurus KTP, warga bisa menghubungi ASN, warga diminta kirim datanya, lalu dibantu ASN dan dikirim. Artinya, langsung diproses," ujarnya. Oleh sebab itu, Cak Eri memastikan, tidak akan ada ASN yang dapat mengelabui masyarakat. Sebab, kata dia, setiap ASN memiliki capaian output dan outcome-nya sebagai pertanggungjawaban atas kinerja mereka masing-masing. Apalagi, ia berpesan bahwa tidak ada pelayanan yang tidak terselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam standar operasional prosedur (SOP). "Sanksinya tunjangan kerja bisa dikurangi, bisa dikurangi sampai 100 persen kalau dia tidak memenuhi. Jadi tidak mungkin ada ASN yang berani mengelabui. Saya juga mantan ASN, sehingga saya harus bisa merubah itu, bagaimana ASN itu memiliki output dan outcome yang dinilai sehingga berhak menerima gaji dan tunjangan. Karena semua pelayanan dan perizinan, siapapun yang mengerjakan itulah QPI atau Indikator kinerja kualitas," katanya. Lebih lanjut, dengan wacana ASN bekerja dari mana saja, sistem tersebut dinilai hampir sama dengan sistem yang diterapkan oleh para Startup yang ada di Indonesia. "Iya, seperti Startup tapi ada ada output dan outcomenya. Contoh KTP dalam sehari harus selesai, KK sehari harus selesai. Nanti akan tahu di Balai RW mana, petugasnya siapa. Kalau belum selesai terkena sanksi tunjangan kerjanya dikurangi," ujarnya. Sehingga, menurutnya, tidak akan ada lagi masyarakat yang berpikiran bahwa ASN yang tidak bekerja tetap menerima gaji. Sebab, Cak Eri mengubah hal itu dengan melihat capaian output dan outcome setiap ASN. "Itu pernah saya terapkan saat menjadi Kepala Disperkim, mereka tidak ada yang terlambat dalam memberikan proses perizinan. Jika terlambat maka berapa persen tunjangan akan dipotong karena saya tahu siapa saja yang bertugas. Maka saya terapkan ketika menjadi wali kota," kata Cak Eri.

Eri Cahyadi mengatakan, rencana yang akan dilakukan pada 2024 itu sebetulnya sudah dijalankan oleh jajaran ASN

Penjelasan Wali Kota Surabaya  Soal Alasan ASN Tak Harus Bekerja di Kantor

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/28/WhatsApp-Image-2023-04-28-at-1721151-1601872748.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota Surabaya mewacanakan, aparatur sipil negara (ASN) tidak harus bekerja dan melayani masyarakat dari kantornya. Melainkan bisa bekerja dari mana saja sesuai konsep Surabaya Smart City yang mengedepankan digitalisasi. Hal ini akan dilakukan pada 2024 mendatang. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, seluruh pelayanan di lingkup Pemkot Surabaya sudah digitalisasi, sehingga pelayanan kepada masyarakat itu bisa dilakukan dari mana saja secara digital menggunakan ponsel. "Saya juga ingin di Surabaya itu tidak ngantor. Saya pernah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), ngantor setiap hari di ruangan, kalau ada pimpinannya yang kerja langsung sibuk, pura-pura mengerjakan yang lain. Sekarang sudah tidak musimnya, sudah sekarang (waktunya) kerja dari manapun," katanya dikutip dari Antara Sabtu (29/4). Menurut dia, ASN bisa bekerja dari mana saja asal output dan outcome itu terpenuhi. Misalnya, lanjut dia, ASN tidak berada di kantor tapi di tengah masyarakat agar lebih dekat dengan warganya. Namun tentunya, ASN tersebut tidak boleh melupakan pekerjaan utamanya. "Sehingga hadirnya mereka (ASN) dinilai bukan dari kehadirannya (absensi) di kantor. Tapi pekerjaan ASN dinilai dari output dan outcome tercapai. Meski ke kantor atau tidak di kantor tidak apa-apa, daripada di kantor tapi output dan outcome tidak tercapai," kata Cak Eri panggilan lekatnya. Wali Kota Eri berharap, wacana ASN bekerja dari mana saja bisa mulai diterapkannya pada tahun 2024. Ia pun tak menginginkan ada ASN yang bekerja dari kantor namun justru output dan outcome tidak tercapai. "Saya berharapnya tahun depan sudah tidak di kantor. Kalau bekerja di kantor tidak apa-apa, tapi jangan duduk saja. Kalau ada kepala dinas datang pura-pura pegang berkas (bekerja), jadi seperti orang sibuk, itu zaman dahulu," ujarnya. Ia pun lantas mencontohkan, bentuk pelayanan yang bisa dilakukan ASN ketika berada di luar kantor misalnya ada warga yang mengalami kesulitan mengurus berkas, maka warga tersebut bisa mengirimkan datanya kepada ASN melalui WhatsApp untuk dibantu. "Sudah saatnya digitalisasi. Dengan begitu kesejahteraan itu semakin tercapai dan terwujud di Kota Surabaya. Jadi kerja itu dari hati, tidak perkara mencari muka kepada pemimpinnya," ucapnya. Cak Eri menyebutkan, wacana ASN bekerja dari mana saja sejalan dengan konsep Surabaya Smart City. Konsep Smart City tersebut, sebenarnya akan diterapkannya pada tahun 2022 sejak menjabat Wali Kota Surabaya pada 2021. Namun rencana tersebut terkendala karena adanya pandemi COVID-19. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01569290/puting-beliung-melanda-sumba-barat-daya-4-warga-meninggal-2-orang-patah-tulang-dan-1-kritis">Puting Beliung Melanda Sumba Barat Daya, 4 Warga Meninggal, 2 Orang Patah Tulang, dan 1 Kritis</a> "Saya punya visi dulu, dalam tiga tahun pertama saya bekerjanya dengan disiplin, bekerja dengan mindset, mengubah yang tadi menjadi digitalisasi, tidak harus bekerja di kantor. Dua tahun berikutnya, bekerja dengan qalbunya, bekerja dengan hatinya," katanya. "Sehingga dengan mindset disiplin, output-outcome yang tidak harus bekerja di kantor, ditunjang dengan ilmu agamanya, apapun itu, maka hasilnya sangat akan luar biasa," ucapnya melanjutkan. Namun demikian, kata dia, karena terkendala pandemi COVID-19, sehingga penerapan visi itu harus diubah. Karena itu pada tahun 2022-2023, ia baru bisa menerapkan konsep ASN bekerja dengan disiplin. Sementara konsep ASN bekerja dengan hati atau qalbu, mulai diterapkan pasca-Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. "Saya yakin dengan kekuatan disiplinnya teman-teman, dengan kekuatan outcome-outcome yang dituju, bukan hanya (bekerja) di kantor tapi tanggung jawab digabung dengan kekuatan qalbu yang ada di hati mereka masing-masing, Insya Allah 2024 sudah bisa jalan," kata Cak Eri. Cak Eri menyakini, penerapan konsep bekerja dengan disiplin, hati dan digitalisasi bagi para ASN tersebut, akan lebih mensejahterakan warga Surabaya. "Bayangkan kalau (ASN) tetap di rumah terus (ada warga) tidak bisa (mengurus) KTP dibantu. Kerjanya di rumah, jadi sejahtera. Sehingga Baiti Jannati, rumah dan kantor menjadi surga. Ini yang mau saya terapkan," ujarnya.

Sudah saatnya digitalisasi. Dengan begitu kesejahteraan itu semakin tercapai dan terwujud di Kota Surabaya.

Walkot Surabaya Wacanakan ASN Bekerja dari Mana Saja pada 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/eri-di-Balai-Kota-Surabaya-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kota setempat agar hidup sederhana dan tidak berlebihan. Cak Eri memaparkan hal itu karena para ASN adalah pelayan masyarakat.  "Alhamdulillah di Surabaya tidak ada yang pamer-pamer," kata Eri Cahyadi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Senin (6/3).  Hal itu, lanjut dia, menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengingatkan para ASN dan pelayan publik tidak memamerkan kekayaan serta lebih bijak dalam penggunaan media sosial.  Oleh sebab itu, Wali Kota Eri meminta seluruh ASN untuk menerapkan filosofi ilmu padi yakni ketika padi semakin berisi maka akan semakin merunduk.  "Sudah saya sampaikan juga mulai awal, bagaimana kita ini bisa menghormati orang lain. Berarti dalam kehidupan pun sama, bagaimana kita bisa mempelajari dari padi. Ketika padi semakin berisi semakin merunduk, itu yang Alhamdulillah terus dimunculkan oleh teman-teman Pemkot Surabaya," kata Cak Eri.  Bahkan, lanjut dia, untuk zakat saja diberikan dari pendapatan maupun tunjangan penghasilannya. Kalau yang beragama Kristen dengan persepuluhan, begitu pula dengan pemeluk agama yang lainnya.  Sebab, menurut dia, itulah cinta kasih yang dibangun oleh seluruh ASN di lingkungan Pemkot Surabaya. Salah satunya adalah zakat yang diberikan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Surabaya.  "Di sekitar kita masih banyak orang yang membutuhkan, sehingga kita berbagi dengan mereka dengan melakukan zakat. Kita punya komitmen tidak menampilkan (gaya hidup), karena kita hidup dari pajaknya masyarakat, PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari pajaknya masyarakat, maka kita harus mengembalikan itu kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan," kata Cak Eri.

Wali Kota Eri Cahyadi Minta ASN Pemkot Surabaya Hidup Sederhana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/20160901ilustrasi_penipuan.jpg" alt="Ilustrasi kasus penipuan. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kasus penipuan. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tidak ada proses yang instan. Termasuk untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil (PNS).  Ingin cepat diangkat menjadi PNS, justru ditipu hingga ratusan juta. Itulah yang dialami korban Syaiful Rakhman dan Abdullah. Mereka ditipu terdakwa Syaiful Arifin yang menjanjikan akan meloloskan anak mereka yang masih berstatus pegawai honorer K-2 sebagai PNS tanpa melalui tes.  Saat itu, terdakwa mengaku mempunyai seorang kenalan bernama Danny Wilson. Menurut keterangan terdakwa, Danny bisa meloloskan seseorang menjadi PNS tanpa melalui tes asal menyetor sejumlah uang.  Terdakwa memang seorang aparatur sipil negara (ASN) di salah satu dinas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Dia menawarkan kepada siapa saja yang hendak menjadi PNS di wilayah Jawa Timur.  Mendengar kabar tersebut, Abdullah dan Rahman ingin anak mereka yang berstatus pegawai honorer K-2 diangkat menjadi PNS. Mereka pun bersepakat menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa.  ”Abdullah memberi saya Rp 200 juta dan Rahman Rp 150 juta supaya meloloskan dan diangkat menjadi PNS. Waktu itu saya terima uangnya di rumah,” ujar terdakwa Syaiful Arifin saat diperiksa di Pengadilan Negeri Surabaya pada Selasa (8/6).  Terdakwa juga meminta kepada kedua orang tua korban tersebut untuk mengirim dokumen terkait anaknya sebagai syarat administrasi. Dia lalu menjanjikan anak korban diangkat menjadi pegawai tetap dalam jangka waktu 6 bulan.  Namun, hingga batas waktu tersebut, anak korban tidak kunjung diangkat menjadi ASN. Menurut keterangan terdakwa, mereka tidak bisa diangkat menjadi ASN karena tidak memenuhi persyaratan. Padahal, uang yang disetorkan para korban telah diberikan kepada Danny.  ”Uang Rp 350 juta sudah saya serahkan kepada Danny. Penyerahannya saya lakukan bertahap,” terang terdakwa Syaiful Arifin.  Namun, ternyata Danny sudah meninggal dunia. Uang itu pun tidak bisa ditarik kembali oleh Syaiful. Dia juga tidak mengetahui ke mana uang tersebut setelah diberikan kepada Danny. Menurut pengakuan terdakwa telah mengembalikan Rp 100 juta kepada kedua korban dari seluruh uang yang diterima. Masing-masing Rp 25 juta dan Rp 75 juta kepada Abdullah.  ”Uang itu milik saya pribadi, bukan dari Danny. Uangnya saya dapat dari hasil meminjam di bank. Jadi saya di sini juga korban,” ucap terdakwa Syaiful Arifin.  Atas perbuatannya tersebut, Syaiful terancam pidana yang diatur dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Janjikan Jadi PNS Tanpa Tes, Oknum ASN Pemkot Surabaya Disidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/teleconference-wali-kota-risma-2-1-1.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengimbau kepada para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya untuk tidak mudik atau pulang kampung pada saat Lebaran tahun ini di tengah pandemi Covid-19. Imbauan tersebut menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.  Risma menyampaikan, beberapa waktu lalu, pihaknya sudah menyosialisasikan kepada ASN Pemkot Surabaya untuk tidak mudik Lebaran tahun ini. Bahkan, dia memastikan para ASN sudah menyepakati aturan tersebut. ”Kita sudah sepakat untuk itu. Saya kira ASN Surabaya patuh kok,” kata Risma seperti dilansir dari Antara pada Minggu (12/4).  Risma menjelaskan, soal imbauan mobil dinas ditarik saat jelang libur Lebaran tahun lalu, aturan tersebut langsung diikuti secara serentak. Oleh karena itu, dia pun meyakini bahwa para ASN pun juga mematuhi peraturan yang ditetapkan itu. ”Mudah-mudahan semuanya patuh. Sudah dua minggu lalu kita sosialisasikan,” ujar Risma di Balai Kota Surabaya.  Tidak hanya itu, Risma juga meminta kepada seluruh warga Surabaya untuk tetap disiplin menjalankan protokol-protokol yang sudah ditetapkan sampai masa pandemi Covid-19 selesai. Mulai dari surat edaran tingkat RT/RW sampai protokol mobilitas penduduk. ”Jadi kalau kita keluar kota atau kita kedatangan tamu, itu sudah kita atur sedemikian rupa protokolnya. Tujuannya untuk menjaga kesehatan kita bersama,” tutur Risma.  Selain itu, dia juga menegaskan, jika ada warga yang ternyata baru datang dari luar kota atau luar negeri dipastikan untuk tidak keluar rumah selama masa inkubasi 14 hari. Semua itu dilakukan agar masyarakat yang dari berpergian maupun warga yang tinggal di wilayah tersebut tetap aman.  ”Jadi kalau ada yang dari luar kota atau migrasi penduduk yang baru, saya berharap bisa ditinggal di rumah selama 14 hari. Ini dikhawatirkan ada virus atau bakteri menempel di tubuh mereka yang kemudian akan menulari kita. Karena itu, tolong sekali lagi, bantu pemerintah kota untuk menjaga protokol ini dengan disiplin yang tinggi,” ucap Risma.  Dia juga berpesan semua warga di Kota Surabaya dapat bersama-sama menjaga diri sendiri, lingkungan dan keluarga mengingat jumlah pasien yang kian bertambah dan terbatasnya jumlah dokter maupun perawat. ”Lebih baik mencegah dari pada mengobati. Kita juga punya keterbatasan dokter dan perawat. Sekali lagi untuk seluruh wargaku yang saya cintai, ayo ikuti protokol itu,” kata Risma.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=UfzhGdr4xgs  https://www.youtube.com/watch?v=q5fYk_JF7l0  https://www.youtube.com/watch?v=RER8xCqKyl4 &nbsp;

Risma Imbau ASN Pemkot Surabaya Tidak Mudik Lebaran

ASN Pemkot Surabaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ASN Pemkot Surabaya

Berita Terkini