<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/04/ae41718e-d1aa-4fc2-8795-e5530a74f204-719583961.jpg" alt="Arief Hidayat saat menyampaikan sambutan dalam acara purna bakti sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung MK, Jakarta, Rabu (4/2). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Arief Hidayat saat menyampaikan sambutan dalam acara purna bakti sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung MK, Jakarta, Rabu (4/2). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &mdash; Arief Hidayat resmi pensiun sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK), pada Rabu (4/12). Dalam sambutannya pada acara purna bakti, Arief mengungkapkan cerita pribadi yang dibalut guyonan, salah satunya terkait harapan terhadap masa depan cucunya.</p> <p>Arief bercerita sempat bercanda mengenai keinginan agar cucunya lahir di Solo, Jawa Tengah. Candaan itu muncul saat anak bungsunya memiliki dua pilihan lokasi persalinan, yakni Semarang dan Solo, setelah diketahui calon anaknya berjenis kelamin laki-laki.</p> <p>&ldquo;Tapi yang lucu, anak saya yang bungsu setelah jadi dosen di UNS, saat akan melahirkan anaknya yang kecil, ada pilihan bisa melahirkan di Semarang dan bisa melahirkan di Solo," tutur dia.</p> <p>"Anak saya, Angga, mengatakan, &lsquo;Pak, ini katanya sudah di-USG anak saya laki-laki, berarti cucu Papa nanti laki-laki. Biar lahir di Solo ya? Karena kalau lahir di Solo bisa jadi presiden atau wakil presiden&rsquo;,&rdquo; kata Arief disambut tawa hadirin.</p> <p>Menurut Arief, candaan tersebut berkaitan dengan anggapan bahwa Solo memiliki makna simbolik dalam perjalanan bangsa Indonesia. Karena kerap diasosiasikan dengan keberkahan kepemimpinan nasional.</p> <p>&ldquo;Karena Solo itu berkahnya Indonesia, katanya begitu. Tapi menjadi presiden atau wakil presiden yang baik itu doa saya pada cucu saya yang terakhir yang laki-laki ini,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Arief juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat memiliki harapan agar salah satu anaknya menempuh jalur politik hingga menjadi wakil presiden. Namun, ia menyadari harapan tersebut tidak terwujud.</p> <p>&ldquo;Tapi saya sebetulnya pengen anak saya bisa jadi wakil presiden,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Lebih lanjut, Arief menyampaikan rasa syukur karena anak-anaknya memilih jalur akademik dan berkarier sebagai dosen di perguruan tinggi negeri.</p> <p>&ldquo;Saya terima kasih pada anak-anak saya yang telah mendukung karier bapaknya, tidak merepotkan, tidak pernah aneh-aneh, tidak minta ini dan itu. Anak-anak memilih berkarier sebagai dosen, yang sulung di Undip dan yang bungsu di UNS, dan dua-duanya memang hanya ingin menjadi dosen,&rdquo; pungkasnya.</p>

Arief Hidayat resmi pensiun dari MK dan berharap cucunya yang lahir di Solo bisa jadi presiden atau wapres. Simak cerita candaannya.

Arief Hidayat Resmi Pensiun dari Hakim MK, Seloroh Cucunya Lahir di Solo Biar Bisa jadi Presiden atau Wapres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/17/IMG_9343JPG-1120255476.jpg" alt="Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2024).  (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2024).  (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi III DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pengganti Arief Hidayat yang akan memasuki masa pensiun. Hanya ada satu calon pengganti Arief Hidayat, yakni Inosentius Samsul yang saat ini menjabat Badan Keahlian DPR RI.&nbsp;</p> <p>Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengklaim, proses penjaringan ini berjalan secara objektif, akuntabel, dan transparan. Hal itu disampaikan Habiburokhman saat membuka agenda uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim MK, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/8).</p> <p>&ldquo;Mekanisme pengajuan hakim konstitusi ini dilaksanakan dengan cara penjaringan aktif yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka. Hal itu sudah disepakati dalam rapat internal Komisi III DPR RI tanggal 19 Agustus 2025. Mekanisme ini juga sesuai dengan Pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang MK,&rdquo; kata Habiburokhman.</p> <p>Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menyebut, penugasan kepada Komisi III untuk membahas penggantian hakim MK bermula dari rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada 19 Agustus 2025.&nbsp;</p> <p>Menurutnya, Bamus menindaklanjuti surat dari pimpinan MK Nomor 3093.1/KP/07.00/08/2025 tertanggal 5 Agustus 2025, yang berisi pemberitahuan berakhirnya masa jabatan hakim konstitusi Arief Hidayat.</p> <p>Karena itu, Habiburokhman memastikan proses pengajuan pengganti Hakim Konstitusi Arief Hidayat dilakukan melalui sejumlah tahapan. Tahapan itu meliputi penelitian administrasi, penyampaian visi dan misi, pelaksanaan uji kelayakan, hingga pemberitahuan secara terbuka kepada publik.</p> <p>&ldquo;Tadi kami cek ke sekretariat, Pak Inosentius Samsul ini secara administrasi sudah memenuhi syarat. Berikutnya kita dengarkan visi misi dan melaksanakan uji kelayakan,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Sebagaimana diketahui, Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang merupakan perwakilan dari DPR RI akan memasuki masa purna tugas pada 3 Februari 2026. Hal ini mengingat, masa usia Arief Hidayat akan memasuki 70 tahun.</p> <p>Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), yang mengatur perihal hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat salah satunya karena telah berusia 70 tahun.</p> <p>&nbsp;</p>

Komisi III DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan untuk calon hakim MK, Inosentius Samsul, pengganti Arief Hidayat.

Komisi III DPR Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan Inosentius Samsul Calon Pengganti Hakim Konstitusi Arief Hidayat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/29/antarafoto-sidang-pengujian-formil-uu-pemilu-281123-sth-7-1937473729.jpg" alt="Hakim Ketua MK Suhartoyo (tengah) bersama Hakim Konstitusi Arief Hidayat (kanan), dan M Guntur Hamzah saat memimpin sidang uji Pengujian Formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." width="100%">
<figcaption>Hakim Ketua MK Suhartoyo (tengah) bersama Hakim Konstitusi Arief Hidayat (kanan), dan M Guntur Hamzah saat memimpin sidang uji Pengujian Formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Hakim konstitusi Arief Hidayat menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama aparatur negara di bawahnya tidak bersifat netral dalam menghadapai Pemilu 2024. Menurut Arief, Jokowi dinilai menyuburkan politik dinasti yang berpotensi mengancam demokrasi Indonesia.</p> <p>Hal itu disampaikan Arief yang menyatakan berbeda pendapat atau dissenting opinion dalam menyikapi putusan sengketa hasil Pilpres 2024, yang diajukan pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Meski secara keseluruhan, MK menolak gugatan yang diajukan Anies-Muhaimin.</p> <p>"Presiden dan aparaturnya bersifat tidak netral, bahkan mendukung paslon tertentu. Apa yang dilakukan presiden seolah mencoba menyuburkan spirit politik dinasti yang dibungkus oleh virus nepotisme sempit yang berpotensi mengancam tata demokrasi ke depan," kata Arief saat menyampaikan dissenting opinion di ruang sidang pleno gedung MK, Jakarta, Senin (22/4).</p> <p>Arief menekankan, seharusnya dalam memutus sengketa hasil Pilpres 2024, MK tidak hanya terpacu melalui pendekatan formal. Melainkan, perlu norma hukum yg progresif, solitif dan subtantif tatkala melihat adanya pelanggaraan asas pemilu yang jujur dan adil.</p> <p>Bahkan, Arief memandang seharusnya gugatan Anies-Muhaimin dapat dikabulkan. Karena dinilai dalil-dalil yang dimohonkannya terbukti. Karena itu, Arief meminta seharusnya MK dapat meminta penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU RI, untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah.</p> <p>"Mengabulkan permohonan untuk sebagian, memerintahkan a revote in Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Sumatera Utara," tegas Arief.</p> <p>Selain Arief Hidayat, dua hakim konstitusi lainnya juga menyatakan dissenting opinion yakni Saldi Isra dan Enny Nurbaningsih.</p> <p>Sebelumnya, MK menolak seluruh permohonan sengketa hasil Pilpres 2024, yang diajukan oleh pemohon satu yakni pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Hal ini setelah MK membacakan pertimbangan permohonan yang dimohonkan pemohon.</p> <p>"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di ruang sidang pleno gedung MK, Jakarta, Senin (22/4).</p> <p>MK menyebut permohonan gugatan Anies-Muhaimin tidak beralasan hukum. Sehingga MK menolak permohonan sengketa Pilpres, yang diajukan Anies-Muhaimin.</p>

Hakim konstitusi Arief Hidayat menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama aparatur negara di bawahnya tidak bersifat netral.

Dissenting Opinion Hakim MK Arief Hidayat, Sebut Jokowi Tak Netral, Minta PSU di Sejumlah Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/SIDANG-UJI-MATERIIL-UU-PEMILU_Salman-Toyibi-5.jpg" alt="Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah), didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat ( kanan), Saldi Isra (kiri) saat memimpin sidang sidang uji materiil Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang me" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah), didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat ( kanan), Saldi Isra (kiri) saat memimpin sidang sidang uji materiil Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang me</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan hakim konstitusi Arief Hidayat terbukti melanggar kode etik dam perilaku hakim. Pelanggaran kode etik itu, karena Arief Hidayat memberikan pernyataan atau ceramah dalam Konferensi Hukum Nasional dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan wawancara yang dinilai merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, prinsip kepantasan dan kesopanan sepanjang terkait dengan pernyataan di ruang publik yang merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (7/11).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK menjatuhkan Arief Hidayat untuk disankai teguran tertulis. "Menjatuhkan sanksi teguran tertulis," tegas Jimly.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Arief Hidayat dan delapan hakim konstitusi lainnya juga terbukti melanggar kode etik, terkait bocornya informasi rapat permusyawaratan hakim (RPH) dan pembiaran atas konflik kepentingan yang terjadi di MK. Karena itu, MKMK menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan terhadap Saldi Isra dan delapan hakim konstitusi lainnya, termasuk Ketua MK Anwar Usman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013234739/mkmk-putuskan-saldi-isra-tidak-langgar-kode-etik-usai-curhat-dalam-dissenting-opinion">MKMK Putuskan Saldi Isra Tidak Langgar Kode Etik Usai Curhat Dalam Dissenting Opinion</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap hakim terlapor dan hakim konstitusi lainnya," ucap Jimly.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013234077/hanya-etik-kuasa-hukum-penggugat-usia-capres-cawapres-yakin-mkmk-tak-pengaruhi-putusan-nomor-90">Hanya Etik, Kuasa Hukum Penggugat Usia Capres-Cawapres Yakin MKMK Tak Pengaruhi Putusan Nomor 90</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, MKMK telah menerima sebanyak 21 laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dalam putusan MK soal batas minimal usia capres dan cawapres tersebut. Selain Anwar Usman, delapan hakim konstitusi lain juga turut dilaporkan, yakni Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Manahan Sitompul, Daniel Yusmic, Guntur Hamzah, dan Wahiduddin Adams yang juga menjadi anggota MKMK.</div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas laporan tersebut, MKMK telah menggelar serangkaian rapat MKMK mulai dari sidang pendahuluan, dan sidang pemeriksaan lanjutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam sidang tersebut, MK mendengarkan keterangan pelapor, 9 hakim konstitusi, ahli, dan saksi sejak Kamis (26/10) hingga Jumat (3/11). MKMK menggelar sidang terbuka saat mendengar keterangan pelapor dan ahli dan sidang tertutup terhadap sembilan hakim MK.</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Arief Hidayat dan delapan hakim konstitusi lainnya juga terbukti melanggar kode etik, terkait bocornya informasi rapat permusyawaratan hakim

Hakim Konstitusi Arief Hidayat Terbukti Langgar Etik Terkait Pernyataan yang Rendahkan Martabat MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Pengamanan-Gedung-MK-Dery-Ridwansah-7-640x480-1.jpg" alt="Pengamanan Gedung Mahkamah Konstitusi. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pengamanan Gedung Mahkamah Konstitusi. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Sebanyak delapan hakim konstitusi bersepakat, namun satu hakim yakni Arief Hidayat berbeda pendapat atau <em>dissenting opinion</em>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sistem pemilu proporsional terbuka terbatas itulah yang saya usulkan. Isu hukum mengenai sistem pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka, namun tidak berarti hal tersebut menghalangi Mahkamah untuk menilai konstitusionalitasnya," kata Hakim Konstitusi Arief Hidayat membacakan <em>dissenting opinion</em> di Gedung MK, Jakarta, Kamis (15/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Arief, diperlukan evaluasi perbaikan dan perubahan pada sistem proporsional terbuka yang telah empat kali diterapkan pada 2004, 2009, 2014, dan 2019. Karena itu, ia berpendapat peralihan sistem pemilu, dari sistem proporsional terbuka ke sistem proporsional terbuka terbatas diperlukan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab dari perspektif filosofis dan sosiologis pelaksanaan sistem proporsional terbuka yang selama ini eksis, ternyata didasarkan pada demokrasi yang rapuh. Karena para calon anggota legislatif bersaing tanpa etika. "Menghalalkan segala cara untuk dapat dipilih masyarkat dan adanya potensi konflik yang tajam di masyarakat yang berbeda pilihan," cetus Arief.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;MK memutuskan menolak permohonan <em>judicial review</em> (JR) alias uji materi sistem pemilu yang tertuang dalam perkara Nomor 114/PUU-XIX/2022. Dengan demikian, Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem&nbsp; proporsional terbuka.&nbsp; "Mengadili, memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan di Gedung MK di Gedung MK, Jakarta, Rabu (15/6).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan ini diambil oleh&nbsp;sembilan hakim MK dengan satu hakim yang berpendapat berbeda atau <em>dissenting opinion</em>, yakni hakim konstitusi Arief Hidayat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sidang pleno pembacaan putusan ini dihadiri oleh&nbsp;delapan hakim konstitusi, yakni Anwar Usman, Arief Hidayat, Suhartoyo, Manahan Sitompul, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Guntur Hamzah. Sementara hakim konstitusi Wahiduddin Adams tidak hadir karena sedang menjalankan tugas MK di luar negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perkara dengan nomor 114/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diajukan oleh enam pemohon. Mereka adalah Demas Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono. Para pemohon meminta agar sistem Pemilu 2024 diubah dari sitem proporsional tertutup, menjadi proporsional terbuka.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para Pemohon menguji Pasal&nbsp;168 Ayat (2), Pasal 342 Ayat (2), Pasal 353 Ayat (1) huruf b, Pasal 386 Ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan&nbsp;huruf d, Pasal 422, Pasal 424 Ayat (2), Pasal 426 Ayat (3) UU Pemilu terkait ketentuan sistem proporsional&nbsp;terbuka pada pemilu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para Pemohon berpendapat UU Pemilu telah mengerdilkan atau membonsai organisasi partai politik dan pengurus partai politik. Hal tersebut karena dalam penentuan caleg terpilih oleh KPU, tidak berdasarkan nomor urut sebagaimana daftar caleg yang dipersiapkan oleh partai politik, namun berdasarkan suara terbanyak secara perseorangan.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Model penentuan caleg terpilih berdasarkan pasal a quo menurut para pemohon telah nyata menyebabkan para caleg merasa Parpol hanya kendaraan dalam menjadi anggota parlemen, seolah-olah peserta pemilu adalah perseorangan bukan partai politik.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Sebanyak delapan hakim konstitusi bersepakat, namun satu hakim yakni Arief Hidayat berbeda pendapat atau dissenting opinion.

Dissenting Opinion, Hakim MK Arief Hidayat Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/merasa-dirugikan-bawaslu-mk-sebut-psi-baper_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung MK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung MK</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak dirusak citra dirinya oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebab Bareskrim Polri telah menghentikan proses hukum terkait tindak pidana dugaan pemilu yang dilakukan PSI.</p><br /> <p>"Saya pernah diperiksa KPK, semua juga diperiksa tapi nggak tercemar karena benar. Berarti anda baper (bawa perasaan) merasa dicemarkan, kalau tercemar nggak bisa jadi saksi di sini," kata hakim konstitusi Arief Hidayat di ruang sidang MK, Senin (5/11).</p><br /> <p>PSI sebagai pihak pelapor merasa dirugikan dengan sanksi pidana sebagaimana tercantum pada Pasal 429 UU Pemilu karena terancam oleh ketentuan pidana akibat kampanye pemilu di luar jadwal.</p><br /> <p>Arief menilai, tidak ada yang dampak kerugian yang dirasakan oleh PSI. Sebab Bareskrim Mabes Polri telah mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3).</p><br /> <p>"Secara hukum anda tidak bersalah karena sudah di SP3, berarti saudara nggak ada kerugian. Karena menurut Bawaslu baru dugaan pelanggaran terhadap pasal ini," ungkap Arief.</p><br /> <p>Oleh karena itu, majelis hakim menilai tidak ada pelanggaran konstitusionalitas karena Bareskrim Polri telah menghentikan proses penyidikan. "Secara hukum nggak ada masalah berati sebenarnya ini menyangkut implementasi pasal, pasal yang dituduhkan tidak terbukti jadi nggak tercemar," jelasnya.</p><br /> <p>Kendati demikian, PSI selaku pihak pemohon merasa dirugikan atas tindakan Bawaslu yang menduga adanya pelanggaran pidana terkait kampanye pemilu di luar jadwal.</p><br /> <p>"Kalau saya merasa ada, ini kan pendapat pribadi saya sebagai seorang awam," ujar Wasekjen PSI Satya Chandra Wiguna di Gedung MK, Jakarta Pusat.</p><br /> <p>Chandra menilai, tidak lama setelah PSI memasang iklan pada salah satu media cetak. Partai Amanat Nasional (PAN) melakukan hal yang sama bahkan terpampang jelas foto Ketua Umum dan Sekjen.</p><br /> <p>"Setelah kami pasang iklan itu kan ada iklan PAN juga jelas ada Sekjen, Ketum dan jajaran DPP yang lain, sedangkan kami nggak ada, sama sekali nggak ada kader hanya logo saja, hanya logo PSI," pungkasnya.</p>

Merasa Dirugikan Bawaslu, MK Sebut PSI Baper

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-pesan-arief-hidayat-untuk-ketua-mk-terpilih_m_200732.jpeg" alt="Mantan Ketua MK Arief Hidayat" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua MK Arief Hidayat</figcaption>
</figure><p>JawaPos.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyatakan terdapat pekerjaan besar yang akan diselesaikan pada 2018 yakni Pilakada Serentak 2018 yang digelar di 171 daerah. Hal ini dilontarkan Arief saat memberikan sambutan di rapat pleno khusus pemilihan Ketua MK periode 2018-2020.</p><br /> <p>"Tapi kalau dilihat dari daerah jumlah pemilihannya sekitar 70 sampai 90 persen jumlah pemilih. Sehingga keberhasilan Pilkada ini menjadi tolak ukur Pemilu 2019," kata <a href="https://www.jawapos.com/tag/430/mk" target="_blank">Arief </a>di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (2/4).</p><br /> <p>Tak hanya itu, MK akan diberikan tanggung jawab dalam rangka menyelesaikan pesta demokrasi di 2019. "Kemudian Pemilu 2019, Pileg dan Pilpres mempunyai makna luar biasa," ujar Arief.</p><br /> <p>Oleh karena itu, akui Arief, MK akan berhati-hati dalam menyelesaikan sengketa pesta demokrasi.</p><br /> <p>"Tapi kewaspadaan dan kehati-hatian dalam penyelenggaraan baik KPU, Bawaslu, DKPP maupun MK harus dijalankan sebaik-sebaiknya," urai Arief.</p><br /> <p>Arief pun berpesan kepada Ketua MK terpilih untuk dapat menjaga kepentingan bangsa, ideologi pancasila dan independensi hakim konstitusi.</p><br /> <p>"Kita harus menjaga independensi imparsialitas, tidak bisa mencampuri hakim yang lain. Saya akan mendukung ketua siapapun yang terpilih dalam pemilihan kali ini," jelas Arief.</p><br /> <p>Untuk diketahui, Arief Hidayat tidak lagi bisa menjadi Ketua MK lantaran telah terpilih sebanyak dua kali pada 7 Januari 2015 lalu, menggantikan Hamdan Zoelva. Kemudian kembali terpilih sebagai Ketua MK pada 14 Juli 2017.</p><br /> <p>Setidaknya pada rapat pleno pemilihan Ketua MK dihadiri oleh sembilan orang hakim konstitusi, mereka diantaranya Arief Hidayat, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida lndrati, Wahidudd Adams, l Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan Sitompul, dan Saldi Isra.</p>

Begini Pesan Arief Hidayat untuk Ketua MK Terpilih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/akan-lepas-jabatan-ketua-mk-arief-hidayat-minta-maaf_m_200709.jpeg" alt="Ketua MK Arief Hidayat" width="100%">
<figcaption>Ketua MK Arief Hidayat</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyampaikan permintaan maaf dalam rapat pleno pemilihan Ketua MK periode 2018-2020. Arief menyebut masih banyak kekurangan saat dirinya menjadi pimpinan MK.</p><br /> <p>"Saya menyampaikan permohonan maaf apabila pada waktu saya menjadi ketua ada kekurangan dalam menjalankan amanah," kata<a href="https://www.jawapos.com/tag/430/mk" target="_blank"> Arief </a>di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Senin (2/4).</p><br /> <p>Menurut Arief, MK merupakan lembaga strategis yang dapat mengubah kehidupan bangsa melalui uji materi undang-undang.</p><br /> <p>"MK sebagai lembaga seksi yang bisa mengubah arah kehidupan bangsa dari segala aspek. Mulai dari hewan sakit sampai agama, sosial, budaya, diajukan ke sini," ujar Arief.</p><br /> <p>Meski demikian, Arief tidak lagi bisa terpilih menjadi Ketua MK lantaran telah dua kali menjabat sebagai Ketua MK. Pada 7 Januari 2015 lalu menggantikan Hamdan Zoelva. Kemudian kembali terpilih sebagai Ketua MK pada 14 Juli 2017.</p><br /> <p>Setidaknya pada rapat pleno pemilihan Ketua MK dihadiri oleh sembilan orang hakim konstitusi, di antaranya Arief Hidayat, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida lndrati, Wahidudd Adams, l Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan Sitompul, dan Saldi Isra.</p><br /> <p>Selain Arief Hidayat, delapan orang hakim lainnya mempunyai hak dipilih untuk menjadi Ketua MK sesuai PMK Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Pemilihan ketua MK dipilih oleh para hakim konstitusi yang dimusyawarahkan secara tertutup oleh sembilan hakim konstitusi.</p><br /> <p><br /><br /></p>

Akan Lepas Jabatan Ketua MK, Arief Hidayat Minta Maaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mk-lakukan-rapat-pleno-untuk-ganti-arief-hidayat_m_200698.jpeg" alt="Rapat Pleno Pemilihan Ketua MK periode 2018-2020, Jakarta Senin (2/4)" width="100%">
<figcaption>Rapat Pleno Pemilihan Ketua MK periode 2018-2020, Jakarta Senin (2/4)</figcaption>
</figure><p>JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar Rapat Pleno Pemilihan Ketua MK periode 2018-2020. Pemilihan ini dilakukan seiring berakhirnya masa jabatan Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi periode 2013-2018. Arief kemudian kembali menjadi hakim konstitusi periode 2018-2023 atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat, namun tidak dapat melanjutkan periode kepemimpinannya sebagai ketua MK yang terakhir kali terpilih pada Juli 2017.</p><br /> <p>Berdasarkan PMK Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, pemilihan ketua MK dipilih oleh para hakim konstitusi yang dimusyawarahkan secara tertutup oleh sembilan hakim konstitusi.</p><br /> <p>"Dalam pemilihan ini, setiap hakim konstitusi berhak mencalonkan dan dicalonkan sebagai Ketua MK," kata Juru Bicara MK, <a href="https://www.jawapos.com/tag/430/mk" target="_blank">Fajar Laksono</a> dalam keterangan tertulis, Senin (2/4).</p><br /> <p>Fajar menjelaskan, proses pemilihan Ketua MK dilakukan oleh tujuh hakim konstitusi. Jika tidak memenuhi kuorum tersebut, rapat permusyawaratan ditunda selama dua jam. Namun, jika setelah dua jam masih tidak memenuhi kuorum. rapat pemilihan ketua MK tetap dilakukan berapapun hakim konstitusi yang hadir.</p><br /> <p>"Jika musyawarah tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan bulat (aklamasi), keputusan Pemilihan Ketua MK diambil dengan voting berdasarkan suara terbanyak dalam Rapat Pleno," ungkap Fajar.</p><br /> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. masa jabatan Ketua MK terpilih adalah selama dua tahun enam bulan (2018-2020).</p><br /> <p>Oleh karena itu, Fajar menyebut terdapat delapan orang hakim konstitusi yang memiliki hak yang untuk memilih dan dipilih sebagai Ketua MK. Kedelapan orang Hakim Konstitusi tersebut adalah Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida lndrati, Wahidudd n Adams, l Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan Sitompul, dan Saldi Isra.</p><br /> <p>Sedangkan Arief Hidayat tidak lagi mempunyai hak untuk dipilih sebagai ketua MK sesuai dengan Pasal 4 ayat (3a) UU MK dan Pasal 2 ayat (6) PMK Nomor 3/2012. Hal tersebut mengingat Arief telah dua kali menjadi Ketua MK, pada 7 Januari 2015 lalu, menggantikan Hamdan Zoelva. Kemudian. Arief kembali terpilih sebagai Ketua MK pada pemilihan yang diadakan pada 14 Juli 2017 lalu.</p><br /> <p></p>

MK Lakukan Rapat Pleno untuk Ganti Arief Hidayat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dituntut-mundur-ketua-mk-persilakan-gugat-keppres_m_199650.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Prof Arief Hidayat kembali menjadi hakim konstitusi . Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Prof Arief Hidayat kembali menjadi hakim konstitusi . Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Di tengah derasnya protes dan permintaan mundur, Arief Hidayat tetap mengucap sumpah sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2018-2023. Kemarin (27/3) pengambilan sumpah itu dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, dengan disaksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).</p><br /> <p>"Prof Arief adalah hakim MK yang dipilih oleh DPR. Harus tahu semuanya," tutur presiden.</p><br /> <p>Terkait dengan pelanggaran etik <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/21/190536/dinilai-langgar-kode-etik-arief-hidayat-didesak-dicopot-dari-ketua-mk" target="_blank">Arief</a>, Jokowi menyerahkan prosesnya kepada pihak internal MK. "Jangan saya disuruh masuk ke wilayah yang bukan wilayah saya," imbuhnya.</p><br /> <p>Seperti diwartakan, Arief dua kali terkena kasus pelanggaran <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/01/192547/lagi-arief-hidayat-dilaporkan-ke-dewan-etik-mk" target="_blank">etik</a>. Yang pertama terkait dengan kasus katebelece. Dalam kasus itu, dia meminta pejabat tinggi Kejaksaan Agung untuk memberikan perlakuan istimewa kepada salah satu koleganya.</p><br /> <p>Kedua, dia diduga melakukan pertemuan dengan DPR di tengah proses perpanjangan masa jabatannya. Karena itu, sejumlah pihak menilai masa jabatan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/12/195309/jelang-pilkada-ketua-mk-arief-hidayat-minta-pendampingan-kpk" target="_blank">Arief</a> tidak layak untuk diperpanjang. Bahkan, sejumlah guru besar sudah meminta Arief mundur melalui berbagai cara. Mulai surat hingga petisi.</p><br /> <p>Sementara itu, Arief menanggapi dengan santai sejumlah keberatan tersebut. Bahkan, kalaupun ada pihak yang menggugat keabsahan keppres tentang perpanjangan masa jabatannya, dia mempersilakan.</p><br /> <p>"Kan yang digugat bukan saya. Keppres, kan? Kami nggak masalah itu, silakan saja," ujarnya. Dia tidak terlampau pusing dengan desakan tersebut. Ke depan, Arief bertekad tetap bisa bekerja secara maksimal. Apalagi, dua hajatan besar sudah ada di depan mata, yakni Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.</p><br /> <p>Dia menegaskan, kedekatannya dengan DPR tidak terkait dengan kewajibannya sebagai hakim konstitusi. Kalaupun ada interaksi, hal itu hanya urusan kelembagaan.</p>

Dituntut Mundur, Ketua MK Persilakan Gugat Keppres

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#arief hidayat

Berita Terkini