<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/18/JKT_-Konferensi-pers-APBN-KiTa_SALMAN-TOYIBI-8JPG-4234335462.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan bahwa sisa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2024 tercatat senilai Rp 457,5 triliun. Nilai anggaran ini diperoleh setelah memperhitungkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam tahun anggaran 2024.</p> <p>Menkeu menilai bahwa saldo APBN 2024 tersebut masih memadai. Utamanya untuk digunakan sebagai penjaga fiskal selama momen transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto.&nbsp;</p> <p>"Saldo ini pada level memadai dan berfungsi untuk menjaga fiskal dan masa transisi pemerintahan dan menghadapi berbagai kemungkinan risiko dinamis global," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR/MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/7).&nbsp;</p> <p>Lebih lanjut, Menkeu mengatakan bahwa neraca pemerintah per 31 Desember 2024 mencerminkan posisi keuangan negara yang solid. Hal ini terlihat dari total aset mencapai Rp 13.692,4 triliun, posisi kewajiban Rp 10.269 triliun, dan posisi ekuitas Rp 3.424,4 triliun.&nbsp;</p> <p>Menurutnya, hal ini menggambarkan kekayaan bersih negara dan kapasitas fiskal yang tetap dapat terjaga dan diandalkan untuk menopang kebutuhan pembangunan nasional secara berkelanjutan. "Dari sisi operasional, pendapatan tahun 2024 tercatat Rp 3.115,3 triliun, lebih rendah dari beban operasional sebesar Rp 3.353,6 triliun. Dengan demikian, defisit operasional sebesar Rp 238,3 triliun, dan dari sisi non-operasional, terdapat surplus Rp 22,7 triliun," lanjutnya.&nbsp;</p> <p>Dengan demikian, ungkap Menkeu, defisit secara keseluruhan tercatat Rp 215,7 triliun. Untuk melengkapi informasi, laporan arus kas 2024 menunjukkan aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris yang mencatatkan arus kas positif.&nbsp;</p> <p>Sementara itu, aktivitas operasi dan aktivitas investasi mencatatkan arus kas negatif. Meskipun demikian, arus kas negatif dari aktivitas investasi adalah mencerminkan komitmen pemerintah untuk melakukan investasi produktif di dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.&nbsp;</p> <p>Di sisi lain, Menkeu menyebut sepanjang tahun 2024, realisasi pembiayaan utang ditekan lebih rendah dari target awal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2024. Hal ini merupakan hasil dari upaya optimalisasi sumber pembiayaan agar terus efisien dan rendah risiko.&nbsp;</p> <p>Bahkan, di tengah suasana global, di mana suku bunga global higher for longer, yield dari surat berharga negara Indonesia tetap dapat kita kendalikan. Hal ini mencerminkan reputasi dari APBN di dalam menjaga kepercayaan para bondholder.&nbsp;</p> <p>"Pengelolaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan serta kebijakan APBN, pembiayaan APBN 2024 menjadi fondasi penting di dalam pelaksanaan APBN 2025 di bawah kepemimpinan Presiden baru yaitu Presiden Prabowo Subianto," pungkasnya.</p>

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan saldo APBN 2024 dan posisi keuangan negara yang solid.

Sri Mulyani Ungkap Sisa Saldo APBN 2024 Capai Rp 457,5 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/17/POLRESTABES-SURABAYA-GAGALKAN-PENGIRIMAN-ROKOK-ILEGAL-AHMAD-KHUSAINI-2-3104807100.jpg" alt="Barang bukti rokok ilegal tanpa dilengkapi pita cukai berhasil diamankan Polrestabes Surabaya dengan barang bukti sebanyak 145 Koli atau senilai 1,5 miliar, Senin (16/12/2024). (Ahmad Khusaini / Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Barang bukti rokok ilegal tanpa dilengkapi pita cukai berhasil diamankan Polrestabes Surabaya dengan barang bukti sebanyak 145 Koli atau senilai 1,5 miliar, Senin (16/12/2024). (Ahmad Khusaini / Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;<br /><strong>JawaPos.com</strong> - Dugaan pelanggaran rokok ilegal sepanjang tahun 2024 ditemukan bahwa rokok polos (tanpa pita cukai) menempati posisi teratas sebesar 95,44 persen, disusul palsu sebesar 1,95 persen, salah peruntukan (saltuk) 1,13 persen, bekas 0,51 persen, dan salah personalisasi (salson) 0,37 persen. Potensi kerugian negara diperkirakan 97,81 triliun.</p> <p>Menurut Direktur Eksekutif Indodata Research Center, Danis Saputra Wahidin, temuan di lapangan tersebut relevan dengan hasil kajian dan survei rokok ilegal di Indonesia, yang mereka lakukan tahun 2024 lalu. Kendati demikian, Indodata akan melakukan survei dan kajian lebih komprehensif yang akan direkomendasikan pada riset-riset selanjutnya.</p> <p>Danis Wahidin mengatakan, hasil kajian dan survei rokok ilegal, didapatkan hasil terjadinya peningkatan persentase konsumsi rokok ilegal di tahun 2024 sebesar 46,95 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan bahwa angka konsumsi rokok ilegal mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan.</p> <p>"Hasil kajian memperlihatkan bahwa rokok ilegal peredarannya itu semakin meningkat dari 28 persen menjadi 30&nbsp;persen, dan kita menemukan angka di 46&nbsp;persen di tahun 2024. Maraknya rokok illegal terutama rokok polos yang dominan ini diperkirakan kerugian negara boncos Rp 97,81 triliun,&rdquo; kata Danis dikutip Minggu (16/2).</p> <p>Danis melihat tren para perokok yang mengalami <em>shifting</em> atau mengganti mengonsumsi rokok legal ke ilegal. Para perokok tidak lagi merokok yang mahal.</p> <p>Tetapi, kemudian mereka berubah mengkonsumsi rokok-rokok yang murah karena ternyata peningkatan nilai atau harga cukai tidak efektif untuk mengurangi jumlah perokok di Indonesia.</p> <p>Menurut Danis, kenaikan jumlah&nbsp; rokok ilegal&nbsp; disebabkan oleh ada <em>shifting</em>&nbsp; konsumsi rokok ilegal dari golongan I, golongann II dan golongan III menuju rokok ilegal yang lebih murah. Jenis-jenis rokok ilegal mengikuti selera pasar berupa polos, palsu, saltuk, bekas, dan salson.</p> <p>"Jumlah komsumsi jenis hasil tembakau diperkirakan tidak jauh berbeda dari hasil Susenas dan survei UGM Yogyakarta, dimana&nbsp;konsumsi sigaret kretek mesin (SKM) lebih banyak dikonsumsi baik oleh konsumen rokok legal maupun ilegal, diikuti dengan sigaret putih mesin (SPM) dan sigaret kretek tangan (SKT)," ungkap Danis.</p> <p>Indodata berharap, Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan arahan pada jajaran Kementerian/Lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan rokok perlu didukung oleh kajian yang objektif, komprehensif, dan inklusif.</p> <p>"Perlu dibarengi pengawasan dan penegakan hukum <em>extra ordinary</em> yang lebih intensif atas peredaran rokok ilegal, sebagai salah satu upaya strategis dalam mendukung optimalisasi pendapatan negara dan melindungi pabrikan legal di tanah air," kata Danis.</p> <p>Jamak diketahui, industri hasil tembakau (IHT) merupakan industri yang melibatkan banyak pemangku kepentingan (petani tembakau, petani cengkeh, buruh, dan masih banyak lagi).</p> <p class="class-paragraph">Oleh karena itu, melibatkan pemangku kepentingan yang luas (meaningful involvement) dalam merumuskan kebijakan tarif cukai dan HJE menjadi sebuah keharusan agar dapat memperoleh perspektif seluas mungkin sebagai dasar pengambilan keputusan yang efektif.</p> <p>"Kebijakan pengaturan IHT sangatlah perlu memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai aspek secara hati-hati, komprehensif, dan objektif untuk menghindari dampak yang tidak diinginkan (unintended consequences) yang justru berpotensi mengurangi efektivitas implementasi dan bahkan menimbulkan kerugian di sektor yang lain," pungkas Danis.</p>

Data dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan bahwa angka konsumsi rokok ilegal mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan.

Peredaran Rokok Polos Tanpa Pita Cukai Capai 95,44 Persen, Negara Tekor Rp 97,81 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/06/WhatsApp-Image-2025-01-06-at-112745-1-598267994.jpg" alt="Suasana konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (6/1). (Dinda Juwita/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (6/1). (Dinda Juwita/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepanjang tahun 2024 diklaim masih tetap terjaga.</p> <p>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, sepanjang tahun 2024, realisasi sementara menunjukkan defisit APBN tercatat Rp 507,8 triliun.</p> <p>Ani -sapaan akrab Sri Mulyani- memerinci, defisit itu berasal dari nilai belanja negara sebesar Rp 3.350,3 triliun. Angka itu lebih besar dibanding pendapatan negara yang mencapai Rp 2.842,5 triliun.</p> <p>Dengan realisasi yang ada saat ini, Menkeu menyebut kinerja APBN 2024 secara umum tetap terkendali. &ldquo;APBN 2024 itu kita bisa tutup dengan jauh lebih baik dari yang kita prediksikan di pertengahan tahun,&rdquo; ujarnya pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (6/1).</p> <p>Ani menjelaskan, pada <em>outlook</em> (lapsem), pendapatan negara didesain mencapai Rp 2.802,5 triliun dan belanja negara mencapai Rp 3.412,2 triliun.</p> <p>Realisasi defisit APBN yang mencapai Rp 507,8 triliun (2,29 persen PDB) itu disebut Menkeu sebagai capaian yang impresif.</p> <p>Sebab, defisit itu bukan hanya lebih rendah daripada lapsem mencapai Rp 609,7 triliun, tapi juga lebih rendah dibanding desain defisit APBN awal yang mencapai Rp 522,8 triliun.</p> <p>&ldquo;Defisit Rp 507,8 triliun ini sangat impresif. karena tidak hanya lebih rendah dari lapsem yang waktu itu kita prediksi memburuk ke Rp 609,7 triliun. Namun juga bahkan lebih rendah dari APBN awal yang Rp 522,8 triliun,&rdquo; jelas Bendahara Negara.</p>

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, realisasi sementara menunjukkan defisit APBN 2024 tercatat Rp 507,8 triliun.

APBN 2024 Defisit Rp 507,8 Triliun, Menkeu Sri Mulyani: Ditutup dengan Kinerja yang Jauh Lebih Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/17/WhatsApp-Image-2024-12-16-at-13-15-49-3430251178.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Kemenkeu)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Kemenkeu)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan. Untuk diketahui total target penerimaan negara dalam APBN 2024 ditetapkan sebesar Rp 2.809,29 triliun.</p> <p>Meski begitu, Sri Mulyani belum membeberkan secara rinci terkait besarannya. Hanya saja, ia mengatakan bahwa penerimaan negara pada Semester 2 sudah pulih, setelah sempat mengalami tekanan dan kontraksi pada Semester 1.</p> <p>Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat menggantian Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan perdagangan bursa di Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (2/1).</p> <p>"Penerimaan negara yang tadi saya sampaikan di semester 1 mengalami tekanan dan kontraksi luar biasa, di semester 2 sudah mulai pulih," kata Sri Mulyani.</p> <p>"Dan pada akhir tahun bahkan masih tumbuh, meskipun tidak tinggi, tapi cukup decent untuk situasi yang begitu tidak mudah, tumbuh dari tahun lalu meskipun tidak tercapai target karena target 2024 waktu itu dibuat cukup tinggi," sambungnya.</p> <p>Lebih lanjut, dia juga menjelaskan bahwa belanja sepanjang tahun 2024 tercatat lebih besar dan mencapai dua digit. Pasalnya, sepanjang tahun ini ada sejumlah belanja yang membutuhkan banyak anggaran belanja, seperti Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), hingga digunakan untuk pembangunan IKN.</p> <p>Selain itu, ada juga tambahan bantuan-bantuan sosial di dalam rangka menangani El Nino termasuk belanja untuk ketahanan pangan seperti pupuk, pompa air.</p> <p>"Sehingga belanja atau APBN turut memitigasi dampak dan tekanan di dalam masyarakat oleh karena itu belanja tumbuh tinggi di Kementerian/Lembaga bahkan tumbuhnya double digit dan keseluruhan tumbuhnya melebihi dari 6 persen," jelas Sri Mulyani.</p> <p>Sri Mulyani memastikan bahwa secara detail angka dari capaian APBN 2024 akan disampaikan dalam konferensi pers yang bakal digelar oleh Kemenkeu.</p> <p>Tak hanya penerimaan negara dan belanja, ia memastikan bahwa defisit dalam APBN 2024 tercatat jauh lebih kecil dari yang ditetapkan dalam Laporan Semester atau Lapsem sebesar 2,7 persen.</p> <p>"Namun saya sampaikan defisit APBN 2024 mendekati undang-undang APBN awal. Ini adalah hasil yang luar biasa. Lebih kecil, jauh lebih kecil dari laporan semester yang waktu itu diprediksikan 2,7. Jauh lebih kecil. Artinya APBN kita tutup di tahun 2024 dengan relatif sehat, aman, dan itu menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025," pungkasnya.</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><br />Sumber foto: Dok. JawaPos.com</p> <p>&nbsp;</p>

Penerimaan negara di semester 1 mengalami tekanan dan kontraksi luar biasa, sementara di semester 2 sudah mulai pulih.

Sri Mulyani Ungkap Penerimaan Negara di APBN 2024 Tak Capai Target

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/14/JKT_Rapat-Kerja-Menteri-Keuangan-Dengan-Komisi-XI_Salman-Toyibi_07-2228784388.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersiap memberikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersiap memberikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan,&nbsp;hingga akhir November 2024, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat sebesar Rp 401,8 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan dengan posisi Oktober 2024 yang sebesar Rp 309,2 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampai dengan akhir November defisit APBN mencapai Rp 401,8 triliun di dalam APBN kita 2024," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers yang dipantau secara daring, Rabu (11/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski meningkat, Sri Mulyani memastikan bahwa angka tersebut masih 76,8 persen dari defisit yang ditetapkan dalam Undang-undang APBN 2024. Realisasi defisit masih belum melampaui batas maksimal yang ditetapkan dalam UU APBN 2024 sebesar Rp 522,8 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Total defisit anggaran di dalam UU APBN mencapai Rp 522,8 triliun. Jadi defisit Rp 401,8 triliun masih di bawah Rp 522,8 triliun. Makanya kita sebut 76,8 persen dari defisit yang ada di UU APBN 2024 atau -1,81 persen dari PDB kita," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, mantan Kepala Bappenas ini juga memastikan meskipun postur APBN secara total defisit, tetapi keseimbangan primernya masih tercatat surplus sebesar Rp 47,1 triliun. "Ini memang suatu yang tetap kita jaga meskipun cukup berat karena tekanan belanja cukup besar, sementara pendapatan negara kita baru mau mulai pulih kembali," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan ini, Menkeu juga membeberkan bahwa hingga akhir November 2024, pemerintah sudah memperoleh pendapatan negara sebesar Rp 2.492,7 triliun. Itu artinya, pemerintah telah mengantongi 89 persen dari target yang ditetapkan sesuai dengan UU APBN 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, ada kenaikan sebesar 1,3 persen dalam pendapatan yang diperoleh pemerintah. Hal ini merupakan momentum positif setelah sebelumnya pendapatan negara sempat mendapat tekanan luar biasa pada Juli dan Agustus 2024, utamanya untuk pajak dan bea cukai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pendapatan negara kita mendapatkan tekanan yang luar biasa besar sampai dengan bulan Agustus, itu kalau kita lihat pendapatan negara terutama dari pajak dan bahkan bea cukai sejak tahun lalu itu tekanannya luar biasa," ujar Sri Mulyani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga untuk mendapatkan positif gross itu juga merupakan sesuatu yang turn around yang sangat kita harapkan akan terus terjaga momentumnya. Ini adalah suatu momen yang cukup positif," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, ia menilai bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih cukup baik dalam 2-3 tahun terakhir. Adapun hingga akhir November 2024 belanja negara telah mencapai Rp 2.894,5 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Belanja negara untuk sampai dengan akhir November telah terbelanjakan sebesar Rp 2.894,5 triliun. Ini artinya 87 persen dari pagu anggaran yang ada di dalam UU APBN kita. Kenaikannya cukup tajam sebesar 15,3 persen dibandingkan dengan tahun lalu," pungkasnya.</div>

"Total defisit anggaran di dalam UU APBN mencapai Rp 522,8 triliun. Jadi defisit Rp 401,8 triliun masih di bawah Rp 522,8 triliun," katanya.

Defisit APBN hingga November 2024 Tembus Rp 401,8 Triliun, Menkeu Sri Mulyani: Belanja Negara Naik Cukup Tajam

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/APBN-tekor-3305405811.jpg" alt="Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/12)." width="100%">
<figcaption>Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/12).</figcaption>
</figure> <p><br /><strong>JawaPos.com</strong> - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit Rp 401,8 triliun per akhir November 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, defisit itu disebabkan karena belanja negara yang lebih besar dibandingkan pendapatan negara.<br /><br />&ldquo;Akhir November 2024, kita sudah memperoleh pendapatan negara Rp 2.492,7 triliun. Ini artinya 89 persen dari target tahun ini, sesuai dengan UU APBN itu sudah kita kumpulkan. Ada kenaikan 1,3 persen yoy which is good,&rdquo; ujar Menkeu dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/12).<br /><br />Sri Mulyani menjelaskan, pada Juli-Agustus, pendapatan negara mengalami tekanan. Sehingga, dengan adanya pertumbuhan pendapatan 1,3 persen, disebutnya merupakan kondisi yang diharapkan dapat berkelanjutan di masa mendatang.<br /><br />Dari sisi belanja, sampai akhir November, telah terbelanjakan Rp 2.894,5 triliun. Jumlah itu 87 persen dari total pagu yang ada di UU APBN. &ldquo;Kenaikannya cukup tajam dibanding belanja negara tahun lalu, yakni 15,3 persen yoy,&rdquo; imbuh Ani, sapaan akrab Menkeu.<br /><br />Dengan kondisi itu, defisit APBN tercatat mencapai Rp 401,8 triliun. Di dalam APBN Kita 2024, total defisit anggaran disebutkan mencapai Rp 522,8 triliun. &ldquo;Jadi defisit Rp 401,8 triliun masih di bawah Rp 522,8 triliun. Jumlah itu setara dengan 76,8 persen terhadap APBN atau -1,81 persen dari PDB kita,&rdquo; tambah dia.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015410861/presiden-prabowo-subianto-tegaskan-pendidikan-dan-kesehatan-jadi-prioritas-utama-alokasi-apbn-2025">Presiden Prabowo Subianto Tegaskan Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas Utama Alokasi APBN 2025</a></strong><br /><br />Secara umum, Bendahara Negara memandang, defisit anggaran hingga akhir November masih terjaga. Hal itu juga tercermin dari keseimbangan primer yang masih surplus mencapai Rp 47,1 triliun.<br /><br />&ldquo;Ini sesuatu yang tetap kita jaga apalagi meski dengan tekanan belanja yang besar. Ekonomi kita baru mau pulih kembali,&rdquo; jelasnya. (Dinda Juwita)<br /><br /><br /></p>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit Rp 401,8 triliun per akhir November 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani

APBN Tekor Rp 401,8 Triliun per November

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/23/POLPEM-Distribusi-pengiriman-barang-dari-Pelabuhan-diharapkan-berdampak-pada-PAD-diptawahyu9JPG-2977517621.jpg" alt="PENGIRIMAN HINGGA LUAR NEGERI: Sejumlah petugas melakukan pengaturan distribusi barang yang akan dikirim menggunakan kapal cargo menuju daerah tujuan saat di Terminal Jamrud Nilam Mirah area Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, kemarin, Selasa (21/5/2024)." width="100%">
<figcaption>PENGIRIMAN HINGGA LUAR NEGERI: Sejumlah petugas melakukan pengaturan distribusi barang yang akan dikirim menggunakan kapal cargo menuju daerah tujuan saat di Terminal Jamrud Nilam Mirah area Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, kemarin, Selasa (21/5/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melaporkan telah menyetor dividen ke negara sebesar Rp 85,5 triliun pada tahun 2024 ini. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 81,2 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ada 10 top perusahaan BUMN dengan setoran dividen jumbo tahun ini. Peringkat pertama diduduki oleh&nbsp;PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan angka Rp 25,7 triliun. Kemudian diikuti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 17,1 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di peringkat ketiga ada <em>holding</em> BUMN Tambang, MIND&nbsp;ID&nbsp;dengan setoran dividen sebesar&nbsp;Rp 11,2 triliun. BUMN energi PT Pertamina (Persero) ada di urutan keempat dengan kontribusi dividen sebesar Rp 9,3 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di urutan kelima ada PT Telkom (Persero) dengan dividen yang disetorkan ke negara sebesar Rp 9,2 triliun, disusul PT BNI (Persero) Tbk dengan dividan sebesar Rp 6,2 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perusahaan setrum pelat merah PT PLN (Persero) menduduki urutan ketujuh dengan dividen sebesar Rp 3 triliun, diikuti PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan setoran dividen sebesar Rp 1,2 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di urutan kesembilan dan sepuluh ada PT Pelindo dengan dividen sebesar Rp 1 triliun, dan PT BTN (Persero) Tbk dengan dividen sebanyak Rp 420 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, dividen yang telah disetorkan BUMN per 7 November 2024 pada negara itu telah meningkatkan pendapatan negara sehingga pendapatan negara dari dividen BUMN tercapai 100 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu hal tersebut tidak lepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh segenap pengurus, karyawan&nbsp;dan juga didukung oleh sejumlah kementerian yang terkait," kata Erick dalam keterangannya, Minggu (24/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Erick juga turut mengapresiasi kinerja positif BUMN yang mampu meningkatkan setoran pendapatan pada negara. Namun, Erick optimistis bahwa performa ini bisa semakin baik seiring dengan sejumlah upaya transformasi yang terus dilakukan BUMN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mulai dari memaksimalkan potensi dan peluang baru. Bahkan hingga terus melakukan eksplorasi dan berinovasi guna membuka beragam pendapatan baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terima kasih atas kinerja yang positif yang selama ini telah ditorehkan oleh BUMN-BUMN. Tapi, saya&nbsp;yakin bahwa performa ini bisa semakin baik seiring dengan semangat BUMN untuk memaksimalkan&nbsp;potensi yang telah ada sekaligus mengeksplorasi peluang baru,"&nbsp;jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, kuncinya tak hanya memanfaatkan sumber pendapatan yang telah eksis, tetapi juga mengeksplorasi dan berinovasi untuk membuka potensi pendapatan baru," sambungnya.</div>

Di peringkat ketiga ada holding BUMN Tambang, MIND ID dengan setoran dividen sebesar Rp 11,2 triliun, disusul PT Pertamina (Persero).

Daftar 10 Perusahaan BUMN dengan Setoran Dividen Jumbo Tahun 2024, Empat Bank Pelat Merah Masuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/04/JKT-1-PEMBAGIAN-KUPON-BANSOS-2023-FED-8-1JPG-1663703914.jpg" alt="ILUSTRASI. Warga mengantri mengambil Kupon Bansos di RPTRA Bawang Putih di Jakarta Utara, Rabu (20/9/2023). (Fedrik Tarigan/Jawa Pos Koran)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Warga mengantri mengambil Kupon Bansos di RPTRA Bawang Putih di Jakarta Utara, Rabu (20/9/2023). (Fedrik Tarigan/Jawa Pos Koran)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp 1.823,5 triliun hingga akhir Oktober 2024. Angka ini tercatat naik sebesar 16,7 persen secara tahunan (YoY) atau mencapai 74,3 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suahasil merinci dari total belanja tersebut sebesar Rp 933,5 triliun atau setara dengan 85,6 persen dari pagu anggaran telah digunakan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Belanja tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur, penyaluran berbagai program bansos, sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan. Kemudian, dukungan pelaksanaan pemilu dan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta dengan TNI/Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan kalau teman-teman ingat bulan lalu ada yang bertanya, menuju akhir tahun akan ada percepatan belanja, seperti biasanya iya. Dan, ini sudah mulai kelihatan, akhir Oktober sudah kelihatan 85,6 persen dan ini akan terus meningkat sampai dengan akhir tahun nanti," kata Wamenkeu Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA edisi November 2024 di Jakarta, Jumat (8/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut ia merinci, belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 933,5 triliun terdiri dari belanja pegawai 84,8 persen dan belanja barang sebesar 86,7 persen. Dari sisi belanja pegawai dipengaruhi oleh pembayaran THR dan Gaji 13 ASN beserta dengan TNI/Polri serta kenaikan gaji ASN/TNI/Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Belanja pegawai K/L reguler berupa gaji dan tukin tumbuh 10,9 persen dan THR dan gaji 13 tumbuh 33,6 persen. Angka ini tinggi karena di bulan Januari lalu, ada kenaikan gaji," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, sebesar 86,7 persen digunakan untuk belanja barang. Meliputi realisasi belanja untuk pemantapan ketersediaan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pelaksanaan pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, Suahasil juga membeberkan bahwa dari belanja pusat K/L ada sekitar 88,1 persen digunakan untuk belanja modal. Itu artinya, digunakan untuk meningkatkan belanja infrastruktur PUPR dan pengadaan alutsista Kementerian Pertahanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Belanja bansos mencapai 80,1 persen peningkatan realisasi ini utamanya dipengaruhi peningkatan indeks dan sasaran PIP. Mulai dari PKH hingga penerima PIP dan KIP kuliah," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, Wamenkeu menjelaskan belanja non K/L tercatat mencapai Rp901 triliun atau sebesar 65,4 persen dari pagu APBN 2024. Anggaran ini digunakan untuk realisasi subsidi/kompensasi energi dan pembayaran manfaat pensiun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Belanja non K/L sebesar Rp 901 triliun utamanya atas realisasi subsidi, pembayaran kompensasi, dan pembayaran manfaat pensiun," pungkasnya.</div>

Angka ini tercatat naik sebesar 16,7 persen secara tahunan (YoY) atau mencapai 74,3 persen dari pagu dalam APBN.

Hingga Oktober 2024, Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp 1.834,5 Triliun, Buat Apa Saja?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/25/Screenshot_2024-10-25-18-24-24-36_1c337646f29875672b5a61192b9010f9-4157830631.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga membagikan momen saat mengenakan seragam Komando Cadangan atau Komcad di Akademi Militer (Akmil). (IG Sri Mulyani)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga membagikan momen saat mengenakan seragam Komando Cadangan atau Komcad di Akademi Militer (Akmil). (IG Sri Mulyani)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat defisit sebesar Rp 309,2 triliun per Oktober 2024. Angka ini setara dengan 1,37 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari target yang ditetapkan sebesar 2,29 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Defisit sampai akhir Oktober tercatat Rp 309,2 triliun atau 1,37 persen terhadap PDB. Ini masih lebih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama DPR," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (8/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, defisit APBN merupakan kondisi di mana pendapatan negara lebih kecil dibanding jumlah belanja negara. Menkeu menyampaikan, realisasi pendapatan negara hingga Oktober 2024 mencapai Rp 2.247,5 triliun atau 80,2 persen dari target.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, pendapatan negara ini tumbuh sebesar 0,3 persen secara tahunan atau year on year (YoY). "Artinya 80,2 persen dari target dalam APBN 2023 sudah kita kumpulkan. Ada kenaikan 0,3 persen dibandingkan periode Oktober tahun 2023," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp 2.556,7 triliun atau sebesar 76,9 persen dari pagu APBN 2024. Angka ini tercatat tumbuh 14,1 persen (YoY) dibandingkan dengan belanja negara pada tahun sebelumnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau dilihat dari pertumbuhannya belanja negar ini sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu 14,1 persen yoy. Hal ini memberikan dampak perekonomian yang cukup baik," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Sri Mulyani menyampaikan dari sisi keseimbangan primer RI masih mengalami surplus sebesar Rp 97,1 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini artinya keseimbangan primer positif, seperti diketahui untuk APBN 2024 postur yang sudah ditetapkan dalam UU defisit adalah dirancang dengan 2,29 persen dari PDB. Artinya defisit ini masih kecil dibandingkan dengan yang ada di dalam APBN UU," pungkasnya.</div>

Angka ini setara dengan 1,37 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari target yang ditetapkan sebesar 2,29 persen.

Defisit APBN per Oktober 2024 Tembus Rp 309,2 Triliun, Sri Mulyani: Masih Lebih Kecil Dibandingkan Pagunya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/07/IMG-20241007-WA0017-2052678169.jpg" alt="Direktur Utama LMAN, Basuki Purwadi. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama LMAN, Basuki Purwadi. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) melaporkan telah menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 3,245 triliun hingga 4 Oktober 2024. Angka itu berasal dari tiga fungsi LMAN yang meliputi advisory, treasury, dan property atau optimalisasi aset.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Utama LMAN, Basuki Purwadi menyebut total aset yang sudah dioptimalisasi mencapai 126 aset dari jumlah keseluruhan sebanyak 310 aset.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari 126 aset yang sudah teroptimalisasi artinya sudah menghasilkan PNBP Rp 690,3 miliar, 45 dalam kondisi siap dipasarkan, selebihnya masih dalam proses konseptualisasi," kata Basuki dalam Media Briefing di Kantor LMAN, Jakarta, Senin (7/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Basuki juga mengungkapkan, jumlah tersebut terdiri dari dari 54 unit apartemen dan 72 aset dalam bentuk non apartemen. Sedangkan, aset ready to market 42 unit, konstruksi 44 unit, as it is 3 unit, pre development 93 unit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun hingga akhir tahun nanti pihaknya menargetkan bisa menambah PNBP mencapai Rp 1 triliun. Hingga akhirnya, PNBP LMAN per akhir 2024 bisa mencapai Rp 4,2 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Harapannya kita masih punya tiga bulan ke depan ini masih akan bertambah. Saya mendorong teman-teman supaya setidaknya dalam tiga bulan ke depan sampai akhir tahun 2024, kita bisa menambah syukur-syukur optimis sampai dengan Rp 1 triliun. Jadi sampai akhir di tahun 2024 bisa kurang lebih Rp 4,2 triliun," jelas Basuki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN, Candra Giri Artanto juga membeberkan dari fungsi advisory atau konsultasi, hingga 4 Oktober pihaknya telah menyetor PNBP sebesar Rp 1,3 miliar yang berasal dari sejumlah mitra mulai dari Kementerian/Lembaga (K/L), BLU hingga BUMN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sedangkan dari pengelolaan treasury atau keuangan mencapai Rp 2,533 triliun. Sehingga secara total realisasi PNBP LMAN mencapai Rp 3,245 triliun," ujar Candra Giri Artanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, dia juga menyampaikan sampai dengan 4 Oktober 2024, LMAN berperan mendukung multiplier effect untuk manfaat non finansial yang telah dikuantifikasi mencapai Rp 72,6 miliar yang bersumber dari aset kilang sebesar Rp 27,6 miliar dan properti umum Rp 45 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Secara total, jumlah aset kelolaan mencapai 310 aset yang terdiri dari 1 kilang LNG Arun, 1 kilang LNG Badak, 151 unit apartemen, 112 ruko/gudang, 14 gedung, 22 tanah, dan 9 rumah," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Dari 126 aset yang sudah teroptimalisasi artinya sudah menghasilkan PNBP Rp 690,3 miliar, 45 dalam kondisi siap dipasarkan," katanya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#APBN 2024

Berita Terkini