<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/buruh-migran-dieksekusi-hubungan-indonesia-saudi-hanya-basa-basi_m_1521453997_197175.jpeg" alt="Ketua Penelitian Kajian Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menilai, keharmonisan antara Indonesia dan Saudi hanya sebatas basa-basi di tingkat elit" width="100%">
<figcaption>Ketua Penelitian Kajian Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menilai, keharmonisan antara Indonesia dan Saudi hanya sebatas basa-basi di tingkat elit</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aktivis Perempuan yang juga Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah mengatakan, persoalan perempuan nyaris ditinggalkan dalam kontestasi pemilu baik itu Pilpres maupun pemilu legislatif. "Padahal itu persoalan perempuan masih menjadi agenda besar, PR kita ke depan, baik dari segi aspek satu representasi perempuan, kedua kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, pemenuhan hak dasar perempuan," kata Anis pada wartawan, Rabu (27/12).&nbsp; Anis menilai, dari dua debat yang sudah berlangsung, isu HAM dan Ekonomi, yang notabene dekat dengan perempuan, tidak menjadi fokus pada capres dan cawapres.&nbsp; "Dari dua debat yang berlangsung, isu perempuan sangat sedikit sekali diangkat, padahal di isu HAM tentu itu sangat dekat dengan isu perempuan yang kedua dalam debat terkait ekonomi, sangat dekat dengan perempuan, tetapi semua kandidat tidak mengangkat isu perempuan sebagai isu substansial yang itu merupakan salah satu persoalan penting bangsa ini," jelas Anis.&nbsp; Misalnya saja isu stunting, ketimbang berkutat dengan program makan siang gratis, seharusnya para paslon memperhatikan kesejahteraan perempuan. Karena ketika bicara stunting di dua debat itu sesungguhnya tidak membicarakan perempuan, hanya bicara teknis makan siang.&nbsp; "Padahal secara substantif persoalan stunting, HAM, persoalan perempuan, itu berasal dari kesehatan ibu yang hamil dimana gizinya tidak terpenuhi sehingga menyebabkan stunting,&rdquo; ungkap Anis, yang juga pendiri Migran Care ini.&nbsp; Belum lagi masih maraknya kasus-kasus yang dialami perempuan, misalnya kasus tindak pidana kekerasan seksual dimana perempuan masih menjadi potret korban, kasus tindak pidana perdagangan orang,&nbsp;kemudian sunat perempuan, dan kasus Angka Kematian Ibu dan Anak (AKI). Sebelumnya, di tengah kritik minimnya representasi perempuan dan diabaikannya persoalan-persoalan perempuan, Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD berkomitmen menghadirkan tujuh program sebagai bentuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Hal itu akan direalisasikan pasangan calon nomor urut tiga itu jika memenangi Pilpres 2024 mendatang. "Kami yakin tujuh komitmen ini dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan Indonesia," kata Mahfud.&nbsp; Ganjar-Mahfud bakal mengupayakan legislasi untuk tersedianya lapangan kerja yang mudah diakses dan ramah untuk kaum perempuan. Lalu, berupaya mewujudkan legislasi dan anggaran yang memadai untuk menjamin kesehatan para perempuan yang bekerja dari rumah, keikutsertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian untuk kasus kekerasan terhadap perempuan, Ganjar-Mahfud berupaya mewujudkan legislasi dan anggaran yang memadai untuk pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. "Satgas itu akan masuk ke setiap satuan lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta," ucap Mahfud. Sementara itu, Direktur eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati menilai kondisi afirmasi perempuan dalam bidang politik saat ini masih jauh dari ideal. "Kalau dari kondisi hari ini tentu cita-cita afirmasi belum tercapai," terangnya. Hal itu bisa dilihat jumlah perempuan di kursi legislatif belum mencapai angka yang diharapkan. "Karena jumlah perempuan yang ada di parlemen belum mencapai angka yang ditargetkan yaitu 30 persen," tambahnya. Menurutnya, kondisi bisa lebih buruk dengan adanya upaya pengubahan kebijakan afirmasi. Hal itu dikhawatirkan akan lebih menurunkan afirmasi perempuan. "Belum lagi ada upaya untuk mengubah kebijakan afirmasi yang ada sehingga ada potensi angkanya lebih turun lagi," tegas Khoirunnisa. "Masih perlu upaya baik itu penguatan kerangka hukum ataupun mendorong komitmen parpol dan pemerintah untuk mengupayakan penguatan afirmasi," ungkapnya.

Dari 2 debat yang sudah berlangsung, isu HAM dan Ekonomi, yang notabene dekat dengan perempuan, tidak menjadi fokus pada capres dan cawapres

Komisioner Komnas HAM Berharap Pemberdayaan Perempuan Harus Jadi Perhatian Serius di Pilpres 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/sering-diprank.jpg" alt="ASRI: Anis Hidayah memamerkan halaman rumahnya yang penuh buah. Ada jeruk nipis, srikaya merah, hingga nangka. (M ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ASRI: Anis Hidayah memamerkan halaman rumahnya yang penuh buah. Ada jeruk nipis, srikaya merah, hingga nangka. (M ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>KABAR duka kembali menghampiri kita semua. Menjelang peringatan hari kemerdekaan, kita mendapat kabar ada banyak pekerja migran Indonesia (PMI) yang disekap perusahaan investasi bodong di Kamboja. Tercatat 62 PMI yang berhasil dievakuasi kepolisian Kamboja bersama dengan perwakilan RI di sana. Tahun lalu perwakilan RI di Phnom Penh melakukan repatriasi terhadap 119 PMI. Tahun ini telah tercatat 298 PMI yang kembali menjadi korban dalam kasus yang sama. Dari jumlah tersebut, 133 orang telah dipulangkan ke Indonesia.  Para korban direkrut melalui media sosial Facebook dengan komunikasi terkait persiapan dan keberangkatan dilakukan melalui messenger. Selama bekerja, mereka menghadapi ancaman dan penganiayaan. Bahkan, tak jarang mereka dijual ke perusahaan lain jika melanggar meski hanya karena terlambat masuk kerja dalam hitungan menit.  Mereka dipekerjakan tanpa visa kerja dan kontrak kerja. Setiap hari mereka bekerja selama 16–17 jam sebagai admin dan pencari member investasi bodong. Migrant CARE pada 4 Agustus 2022 juga menerima pengaduan dari 135 PMI yang terjebak di perusahaan scammer di Kamboja dan mengalami banyak eksploitasi. Mereka berasal dari Jember, Banyuwangi, Indragiri Hulu, Medan, Depok, dan Jakarta.  Kejahatan sindikat perdagangan orang lintas negara yang dihadapi PMI sesungguhnya merupakan fenomena lama, tapi makin meningkat pascapandemi. Tata kelola migrasi yang dominan dengan mekanisme private-to-private merupakan celah terjadinya praktik perdagangan orang. Terlebih, pengawasan migrasi tidak berjalan secara optimal. Peraturan pemerintah (PP) mengenai pengawasan yang menjadi mandat undang-undang (UU) tidak diterbitkan dan diintegrasikan dalam PP perlindungan. <h3>Masih dengan Undang-Undang Lama</h3> Mestinya UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) dapat menjadi babak baru dalam perlindungan PMI. Secara regulasi, banyak kemajuan dalam pengaturan migrasi yang aman dan melindungi. Seperti jaminan hak-hak PMI yang lebih komprehensif, layanan migrasi (LTSA, BLK, hingga layanan di desa) yang disediakan negara, tidak adanya beban biaya migrasi bagi PMI (zero cost), hingga pemidanaan yang sangat menjerat pelaku pengiriman karena tidak sesuai prosedur. Sayangnya, semua itu masih di atas kertas.  Penelitian Migrant CARE tahun 2022 mengenai lima tahun implementasi UU PPMI memperlihatkan bahwa perlindungan PMI masih berada di jalan yang terjal dan berlubang. Mekanisme migrasi di lapangan masih tetap menggunakan regulasi lama (UU 39/2004) yang bertumpu pada dominasi peran swasta yang mengakibatkan PMI terjerat utang, terjebak rentenir, dan berkubang dengan praktik-praktik eksploitasi yang membuat mereka rentan menjadi korban perdagangan manusia.  Sepanjang tahun 2021 Kementerian Sosial menerima 1.082 PMI korban perdagangan rujukan dari kementerian lain, LSM, dan organisasi internasional. Di tahun yang sama Kementerian Luar Negeri memfasilitasi repatriasi 75.591 PMI dari luar negeri. Polri menyelidiki 24 kasus perdagangan manusia. Peradilan mengadili 167 kasus perdagangan dan menghukum 178 traffickers. Dan BP2MI menerima 1.702 pengaduan dari PMI, 59 di antaranya berpotensi sebagai kasus perdagangan manusia. Data-data tersebut tentu belum termasuk kasus-kasus perdagangan orang yang tidak terlaporkan. <h3>Peringkat yang Menurun</h3> Department of State USA pada 20 Juli 2022 meluncurkan laporan perdagangan manusia alias Trafficking in Persons (TiP) Report untuk melihat secara global capaian, kemajuan, dan tantangan yang dihadapi negara-negara dalam memberantas perdagangan manusia. Dalam TiP Report kali ini, posisi Indonesia merosot dibanding laporan sebelumnya, yaitu dari tier 2 menjadi tier 2 watchlist. Tier 2 adalah kategori negara-negara yang pemerintahnya tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk penghapusan perdagangan manusia. Tetapi melakukan upaya yang signifikan untuk mematuhi standar-standar tersebut. Sedangkan tier 2 watchlist sama dengan tier 2 diiringi dengan meningkatnya jumlah korban perdagangan manusia yang sangat signifikan. Tetapi, pemerintah tidak mengambil tindakan nyata yang proporsional.  Dalam TiP Report dinyatakan, pemerintah Indonesia tidak menunjukkan upaya peningkatan secara keseluruhan dibandingkan periode pelaporan sebelumnya. Hal ini terbukti dari maraknya kasus PMI yang menjadi korban trafficking dengan modus penipuan secara online seperti kasus di Kamboja. Di Indonesia, investigasi terhadap perdagangan manusia juga dinilai menurun selama lima tahun berturut-turut. Begitu juga putusan pengadilan dalam kasus perdagangan orang yang menurun selama empat tahun berturut-turut. Lemahnya penegakan hukum dalam penuntasan kasus perdagangan manusia ini menjadi salah satu kunci sejauh mana negara mengambil peran yang serius dalam memerangi kejahatan trafficking.  Selain itu, pemerintah Indonesia dinilai kurang dalam menjalankan prosedur identifikasi korban secara sistematis dan proaktif. Terjadi kesenjangan koordinasi antara satuan tugas anti perdagangan manusia nasional dan di tingkat daerah. Sehingga tidak dapat menerjemahkan dengan baik kebijakan pemerintah pusat ke dalam implementasi kebijakan nasional. Oleh karena itu, Indonesia diturunkan menjadi tier 2 watchlist.  Karena itu, TiP Report memberikan beberapa rekomendasi, di antaranya adalah mendorong adanya pelembagaan penguatan kapasitas untuk aparat penegak hukum dan meningkatkan upaya penyelidikan, penuntutan, serta penghukuman kepada pelaku trafficking. Mengimplementasikan secara optimal UU 21/2007 tentang TPPO dan UU 18/2017 tentang Perlindungan PMI. Meningkatkan kesadaran tentang tren perdagangan dan kerentanan di antara para pemimpin desa setempat. Dan menuntaskan serta mengimplementasikan rencana aksi nasional untuk memerangi perdagangan manusia.  Situasi tersebut menuntut pemerintah Indonesia untuk sungguh-sungguh menjalankan UU PPMI guna membangun tata kelola migrasi yang berbasis layanan negara yang lebih menjamin perlindungan PMI. Selain itu, pemerintah harus melakukan pengawasan secara intensif dan transparan serta penegakan hukum terhadap praktik-praktik ilegal pihak-pihak yang selama ini banyak mengambil keuntungan dan tidak bertanggung jawab. Masih banyak agen penempatan PMI saat ini yang melakukan praktik-praktik yang bertentangan dengan UU.  Di luar itu, pencegahan yang berskala luas dan membumi hingga desa dan komunitas mengenai bahaya trafficking mesti dilakukan dengan pendekatan interseksionalitas. Jika tidak, kita akan benar-benar mengalami darurat perdagangan manusia. Dan tidak mustahil peringkat Indonesia anjlok ke tier 3 sebagai negara yang tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum dalam memberantas perdagangan manusia. (*)  <hr />  *) ANIS HIDAYAH, Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant CARE

Darurat Perdagangan Manusia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/buruh-migran-dieksekusi-hubungan-indonesia-saudi-hanya-basa-basi_m_1521453997_197175.jpeg" alt="Ketua Penelitian Kajian Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menilai, keharmonisan antara Indonesia dan Saudi hanya sebatas basa-basi di tingkat elit" width="100%">
<figcaption>Ketua Penelitian Kajian Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menilai, keharmonisan antara Indonesia dan Saudi hanya sebatas basa-basi di tingkat elit</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Migrant Care meyakini penyekapan WNI di Kamboja bagian dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal itu diperkuat atas temuan 11 unsur yang dialami para korban.  "Ada 11 temuan unsur-unsur yang menguatkan bahwa ini memang benar TPPO," kata Kepala pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah, Selasa (2/8).  Adapun, Unsur-unsur yang ditemukan yakni para korban direkrut melalui media sosial. Mereka dijanjikan bekerja sebagai marketing, customer service, hingga operator. Para pekerja dipekerjakan 16-17 jam per hari. Jika tidak mencapai target, maka pekerja didenda USD 300.  Para pekerja juga tidak diberi makan secara layak, mendapat kekerasan fisik, handphone dan paspor ditahan. Para korban juga bisa dijualbelikan ke perusahan lain dengan harga sekitar USD 2000 per orang. Mereka dijual jika dicurigai melakukan pelaporan ke KBRI atau membantu pekerja lain melapor.  Para korban dipekerjakana tanpa kontrak kerja. Sebagin besar pekerja tidak menerima kerja. Apabila pekerja mengundurkan diri bisa didenda USD 1000-2000. "Kondisinya mirip praktik perbudakan modern. Situasi-situasinya sangat mengerikan," pungkas Anis.  Sebelumnya diberitakan, sebanyak 60 orang Warga Negara Indonesia (WNI) disekap di Kamboja. Terkait kasus ini, KBRI Phnom Penh telah menghubungi pihak Kepolisian Kamboja guna membantu membebaskan 60 warga negara Indonesia (WNI) yang disekap di negara itu.  Menurut Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha, puluhan WNI tersebut dilaporkan menjadi korban penipuan perusahaan investasi palsu di Sihanoukville, Kamboja.  “KBRI telah menghubungi pihak Kepolisian Kamboja untuk permohonan bantuan pembebasan sambil terus menjalin komunikasi dengan para WNI. Saat ini, Kepolisian Kamboja sedang melakukan langkah-langkah penanganan,” kata Judha melalui pesan singkat, Kamis (28/7).

Migrant Care Sebut Penyekapan WNI di Kamboja Mirip Perbudakan Modern

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Sering-diprangk-2.jpg" alt="ASRI: Anis Hidayah memamerkan halaman rumahnya yang penuh buah. Ada jeruk nipis, srikaya merah, hingga nangka. (M ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ASRI: Anis Hidayah memamerkan halaman rumahnya yang penuh buah. Ada jeruk nipis, srikaya merah, hingga nangka. (M ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Sering Di-Prank Durian, Beradu Cepat dengan Codot  Masa kecil penuh dengan kenangan indah dan tak terlupakan. Beberapa orang saat sudah dewasa berupaya menghadirkan kenangan masa kecilnya. Misalnya, yang dilakukan aktivis Anis Hidayah. Dia memenuhi halaman rumahnya dengan aneka tanaman buah-buahan untuk kembali mengenang masa kecilnya.  ---  MASIH melekat kuat di ingatan Anis Hidayah. Waktu dia masih kecil, halaman rumah neneknya dipenuhi pohon srikaya. ’’Baunya begitu harum. Pohon srikayanya banyak sekali,’’ kata Anis menceritakan masa kecilnya saat ditemui di rumahnya di Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (22/6) lalu.  Selain pohon srikaya, terdapat beberapa pohon nangka, sawo, jeruk beragam jenis, dan anggur. Ada juga jambu bangkok serta juwet. Anis bahkan masih ingat, suatu ketika kantong seragam sekolahnya sampai berwarna ungu pekat. ’’Karena saya mengantongi buah juwet untuk bekal sekolah,’’ ucapnya.  Anis mengatakan saat ini sudah jarang menemukan pohon juwet. Tetapi, dia bersyukur ada anaknya yang menyukai tanaman khas Indonesia, yaitu buah nangka. Untuk menghadirkan kembali memori masa kecilnya itu, Anis menanam berbagai buah-buahan di sekitar rumahnya. Mulai halaman sampai pembatas jalan. ’’Selain untuk menghadirkan memori masa kecil, saya menanam buah lokal untuk turut melestarikan kekayaan buah Indonesia,’’ jelasnya.  Persis di samping gerbang rumahnya, tumbuh pohon nangka yang tinggi menjulang. Saat dikunjungi, Anis sedang memanen satu buah nangka. Aromanya begitu harum. Dia memperkirakan dua sampai tiga hari lagi, buah nangka itu sudah siap disantap.  Di samping pohon nangka tersebut, Anis menanam pohon jeruk lemon dan srikaya merah. Sedangkan di dalam pagar, dia menanam jambu, rambutan, durian, dan manggis. Untuk tanaman yang berada di dalam pagar, kebanyakan ditanam di pot atau tabulampot (tanaman buah di dalam pot).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/sering-diprank-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> ASRI: Anis Hidayah memamerkan halaman rumahnya yang penuh buah. Ada jeruk nipis, srikaya merah, hingga nangka. (M ALI/JAWA POS)  Anis menceritakan, dirinya tinggal di rumahnya yang berada di Depok itu sejak 2005. Khusus pohon nangka sudah berumur sekitar sebelas tahun. Dia sempat kaget karena dalam sekali berbuah, pernah sampai muncul 30 buah nangka. Buah nangka yang sudah matang sering dia kirim ke koleganya di Jakarta dan sekitarnya. ’’Menariknya, teman-teman mencoba untuk menanam biji dari nangka yang saya kirim, tetapi tidak ada yang berbuah, apalagi selebat di sini. Nangka di sini memiliki rasa manis yang begitu kuat,’’ paparnya.  Anis juga menyukai buah srikaya di depan pagar rumahnya. Srikaya yang dia tanam adalah srikaya merah. Sesuai namanya, buah srikaya yang muncul berwarna ungu kemerahan. Ketika sudah tua, warnanya semakin merah. ’’Saya harus beradu cepat dengan codot. Jika tidak, saya hanya kebagian sisa-sisanya,’’ keluhnya.  Menurut Anis, menanam buah-buahan tidak membutuhkan perawatan khusus. Dia hanya menyiapkan pupuk kompos. Dia kadang membuat pupuk kompos sendiri. Tetapi, sering kali juga membeli pupuk ramai-ramai dengan warga di kompleksnya.  Aktivis Migran Care itu mengatakan berada di jalur organik. Dia sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia untuk tanaman buah maupun sayurannya. ’’Buah-buahan yang ditanam secara organik lebih aman untuk urusan kesehatan. Berbeda dengan buah-buahan impor yang sudah banyak kandungan bahan kimia,’’ terangnya.  Perempuan asli Bojonegoro, Jawa Timur, itu menuturkan, karena menggunakan pupuk organik, ada beberapa tanaman buahnya yang sulit sekali berbuah. ’’Contohnya, durian ini. Sukanya nge-prank,’’ tuturnya. Maksudnya, sering muncul bunganya, tetapi tidak pernah sampai menjadi buah durian.  Begitu juga dengan beberapa tanaman anggur. Meskipun batangnya menjulur panjang dan daunnya lebat, tanaman itu sulit berbuah. Dia menduga faktor cuaca ikut menjadi pemicu buah anggurnya sulit berbuah. Seperti diketahui, Kota Depok yang bertetangga dengan Bogor memiliki curah hujan yang cukup tinggi.  Anis mengatakan, karena keterbatasan lahan, beberapa tanaman buah sempat dipotong. Di antaranya, pohon mangga gadung. ’’Sedih banget. Apalagi, saya suka sekali mangga gadung,’’ ujarnya. Sebagai gantinya, dia sering dikirimi mangga gadung ketika kampungnya sedang panen.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/sering-diprank-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> ASRI: Srikaya merah. (M ALI/JAWA POS)

Rumah Kenangan Masa Kecil Anis Hidayah Penuh Aneka Buah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/anis-hidayah-berkebun.jpg" alt="Anis Hidayah." width="100%">
<figcaption>Anis Hidayah.</figcaption>
</figure>Anis Hidayah merawat 53 jenis sayuran dan tanaman pangan di sela kesibukannya mengadvokasi buruh migran. Membentuk Urban Farming Club di kalangan aktivis perempuan dan HAM.  KHAFIDLUL ULUM, Depok, Jawa Pos  ---  TANAMAN lada tumbuh subur di depan rumah dua lantai di Depok itu. Merambat di pagar, kanopi, dan dinding rumah.  Saking lebatnya, bagian depan rumah milik Anis Hidayah itu tidak terlihat dari jalan. Buah lada yang masih hijau hanya terlihat di beberapa bagian.  ”Ini habis dipanen,” tutur Anis yang juga ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care saat ditemui Jawa Pos pekan lalu.  Selain lada, tanaman pangan yang lain juga tumbuh subur di pekarangan dan depan pagar yang mengelilingi rumah. Ada tebu, pohon mangga, jambu biji, jambu air, rambutan, durian, nanas, dan sejumlah pohon nangka.  Satu buah nangka yang masih muda menggantung persis di depan pintu pagar besi. Buah nangka sudah habis dipetik. Perempuan kelahiran Bojonegoro, Jawa Timur, itu membagikan nangka ke tetangga dan beberapa teman aktivis. ”Ada yang minta dikirim pakai Go-Send,” terang pendiri Migrant Care itu.  Di pekarangan rumah Anis juga terdapat dua kolam ikan. Kolam yang satu diperuntukkan ikan lele dan satunya lagi untuk ikan sepat. Ada juga kandang ayam. Beberapa ekor ayam petelur dan ayam kalkun berada di kandang. Terlihat pula beberapa ekor angsa. Tak jauh dari kandang ayam yang ditutup dengan jaring itu terdapat drum biru. Drum itu berisi pupuk cair yang dibuat sendiri oleh Anis.  Kompos cair itulah yang digunakan untuk menyuburkan tanaman. Dia juga membagikan pupuk cair itu kepada para tetangga dan kenalannya.  Yang terlihat di depan pekarangan rumah itu hanya pohon-pohon besar. Bagaimana dengan tanaman pangan lain yang ukurannya lebih kecil?  Anis pun mengajak Jawa Pos melihat Oriswa Organic Garden yang berada di rooftop rumah. Oriswa diambil dari dua nama anaknya, yaitu Diya Orien dan Sakwa Vieda. Orien-Sakwa disingkat Oriswa.  Kebun yang berada di atap rumah itu sangat hijau. Penuh dengan berbagai tanaman pangan. Semuanya organik karena tidak menggunakan pupuk kimia.  Semua bahan untuk memasak ada di kebun mini tersebut. Jenis tanamannya sangat beragam. Banyak tanaman yang tidak dijumpai di petani kebanyakan.  Alumnus Universitas Negeri Jember (Unej) itu mengatakan, yang ditanam adalah tanaman yang dikonsumsi setiap hari. Misalnya, sayur bayam, kangkung, sawi, kol, kacang panjang, terong, pare, kemangi, tomat, dan cabai.  Anis juga menanam selada, bawang merah, jagung, dan sorgum. Selain jagung biasa, Anis menanam jagung pulut yang berwarna putih-ungu.  Menurut dia, total ada 53 jenis sayuran dan tanaman pangan yang tumbuh di kebunnya. Tanaman itu tumbuh di 600 pot. Dengan banyaknya sayuran dan tanaman pangan, dia dan keluarga bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dari hasil panen di kebun. Bahkan, hasil panen berlebih dan dibagikan ke tetangga dan teman-temannya.  Praktis, Anis tidak pernah pergi ke pasar untuk membeli sayur. ”Dulu seminggu sekali saya ke pasar untuk stok sayur, sekarang tidak lagi. Semuanya ada di sini,” ucapnya sembari menunjukkan tanamannya.  Anis juga membentuk komunitas penggiat tanaman pangan di kalangan aktivis HAM dan perempuan dengan nama Urban Farming Club (UFC) yang berdiri setahun. Mereka sering berbagi ilmu dan hasil panen. Mereka sering panen bersama. ”Kami juga sering saling kirim hasil panen,” kata dia.  Dia memanfaatkan media sosial (medsos) untuk kampanye tanaman organik. Dia selalu mem-posting hasil panen, pupuk cair, dan kondisi tanaman. Banyak follower-nya yang kemudian tertarik mengikuti.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/hobi-kesenangan/25/10/2020/bertanam-markisa-jumbo-buah-langka-asal-amerika/">Bertanam Markisa Jumbo, Buah Langka Asal Amerika</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/hobi-kesenangan/04/10/2020/ketelatenan-mendandani-bonsai-santigi-bergaya-cascade/">Ketelatenan Mendandani Bonsai Santigi Bergaya Cascade</a></li> </ul> Bahkan, dia pernah membuat gerakan donasi benih. Ternyata, yang berdonasi sangat banyak. Ada sekitar 1.000 paket benih yang terkumpul. Dia pun mengirimkan ke seluruh Indonesia.  Bagaimana dengan kegiatannya sebagai aktivis buruh migran dan HAM? Anis mengatakan, dirinya tetap aktif. Hampir setiap hari dia mengisi diskusi daring.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=t3Nv7UmAF9o

Rajin Menanam, Anis Hidayah Tak Perlu Lagi ke Pasar untuk Beli Sayuran

Anis Hidayah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Anis Hidayah

Berita Terkini

Komisioner Komnas HAM Berharap Pemberdayaan Perempuan Harus Jadi Perhatian Serius di Pilpres 2024

Darurat Perdagangan Manusia

Migrant Care Sebut Penyekapan WNI di Kamboja Mirip Perbudakan Modern

Rumah Kenangan Masa Kecil Anis Hidayah Penuh Aneka Buah

Rajin Menanam, Anis Hidayah Tak Perlu Lagi ke Pasar untuk Beli Sayuran

Download Aplikasi JawaPos.com