Dhimas Ginanjar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/sering-diprank.jpg" alt="ASRI: Anis Hidayah memamerkan halaman rumahnya yang penuh buah. Ada jeruk nipis, srikaya merah, hingga nangka. (M ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ASRI: Anis Hidayah memamerkan halaman rumahnya yang penuh buah. Ada jeruk nipis, srikaya merah, hingga nangka. (M ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>KABAR duka kembali menghampiri kita semua. Menjelang peringatan hari kemerdekaan, kita mendapat kabar ada banyak pekerja migran Indonesia (PMI) yang disekap perusahaan investasi bodong di Kamboja. Tercatat 62 PMI yang berhasil dievakuasi kepolisian Kamboja bersama dengan perwakilan RI di sana. Tahun lalu perwakilan RI di Phnom Penh melakukan repatriasi terhadap 119 PMI. Tahun ini telah tercatat 298 PMI yang kembali menjadi korban dalam kasus yang sama. Dari jumlah tersebut, 133 orang telah dipulangkan ke Indonesia.  Para korban direkrut melalui media sosial Facebook dengan komunikasi terkait persiapan dan keberangkatan dilakukan melalui messenger. Selama bekerja, mereka menghadapi ancaman dan penganiayaan. Bahkan, tak jarang mereka dijual ke perusahaan lain jika melanggar meski hanya karena terlambat masuk kerja dalam hitungan menit.  Mereka dipekerjakan tanpa visa kerja dan kontrak kerja. Setiap hari mereka bekerja selama 16–17 jam sebagai admin dan pencari member investasi bodong. Migrant CARE pada 4 Agustus 2022 juga menerima pengaduan dari 135 PMI yang terjebak di perusahaan scammer di Kamboja dan mengalami banyak eksploitasi. Mereka berasal dari Jember, Banyuwangi, Indragiri Hulu, Medan, Depok, dan Jakarta.  Kejahatan sindikat perdagangan orang lintas negara yang dihadapi PMI sesungguhnya merupakan fenomena lama, tapi makin meningkat pascapandemi. Tata kelola migrasi yang dominan dengan mekanisme private-to-private merupakan celah terjadinya praktik perdagangan orang. Terlebih, pengawasan migrasi tidak berjalan secara optimal. Peraturan pemerintah (PP) mengenai pengawasan yang menjadi mandat undang-undang (UU) tidak diterbitkan dan diintegrasikan dalam PP perlindungan. <h3>Masih dengan Undang-Undang Lama</h3> Mestinya UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) dapat menjadi babak baru dalam perlindungan PMI. Secara regulasi, banyak kemajuan dalam pengaturan migrasi yang aman dan melindungi. Seperti jaminan hak-hak PMI yang lebih komprehensif, layanan migrasi (LTSA, BLK, hingga layanan di desa) yang disediakan negara, tidak adanya beban biaya migrasi bagi PMI (zero cost), hingga pemidanaan yang sangat menjerat pelaku pengiriman karena tidak sesuai prosedur. Sayangnya, semua itu masih di atas kertas.  Penelitian Migrant CARE tahun 2022 mengenai lima tahun implementasi UU PPMI memperlihatkan bahwa perlindungan PMI masih berada di jalan yang terjal dan berlubang. Mekanisme migrasi di lapangan masih tetap menggunakan regulasi lama (UU 39/2004) yang bertumpu pada dominasi peran swasta yang mengakibatkan PMI terjerat utang, terjebak rentenir, dan berkubang dengan praktik-praktik eksploitasi yang membuat mereka rentan menjadi korban perdagangan manusia.  Sepanjang tahun 2021 Kementerian Sosial menerima 1.082 PMI korban perdagangan rujukan dari kementerian lain, LSM, dan organisasi internasional. Di tahun yang sama Kementerian Luar Negeri memfasilitasi repatriasi 75.591 PMI dari luar negeri. Polri menyelidiki 24 kasus perdagangan manusia. Peradilan mengadili 167 kasus perdagangan dan menghukum 178 traffickers. Dan BP2MI menerima 1.702 pengaduan dari PMI, 59 di antaranya berpotensi sebagai kasus perdagangan manusia. Data-data tersebut tentu belum termasuk kasus-kasus perdagangan orang yang tidak terlaporkan. <h3>Peringkat yang Menurun</h3> Department of State USA pada 20 Juli 2022 meluncurkan laporan perdagangan manusia alias Trafficking in Persons (TiP) Report untuk melihat secara global capaian, kemajuan, dan tantangan yang dihadapi negara-negara dalam memberantas perdagangan manusia. Dalam TiP Report kali ini, posisi Indonesia merosot dibanding laporan sebelumnya, yaitu dari tier 2 menjadi tier 2 watchlist. Tier 2 adalah kategori negara-negara yang pemerintahnya tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk penghapusan perdagangan manusia. Tetapi melakukan upaya yang signifikan untuk mematuhi standar-standar tersebut. Sedangkan tier 2 watchlist sama dengan tier 2 diiringi dengan meningkatnya jumlah korban perdagangan manusia yang sangat signifikan. Tetapi, pemerintah tidak mengambil tindakan nyata yang proporsional.  Dalam TiP Report dinyatakan, pemerintah Indonesia tidak menunjukkan upaya peningkatan secara keseluruhan dibandingkan periode pelaporan sebelumnya. Hal ini terbukti dari maraknya kasus PMI yang menjadi korban trafficking dengan modus penipuan secara online seperti kasus di Kamboja. Di Indonesia, investigasi terhadap perdagangan manusia juga dinilai menurun selama lima tahun berturut-turut. Begitu juga putusan pengadilan dalam kasus perdagangan orang yang menurun selama empat tahun berturut-turut. Lemahnya penegakan hukum dalam penuntasan kasus perdagangan manusia ini menjadi salah satu kunci sejauh mana negara mengambil peran yang serius dalam memerangi kejahatan trafficking.  Selain itu, pemerintah Indonesia dinilai kurang dalam menjalankan prosedur identifikasi korban secara sistematis dan proaktif. Terjadi kesenjangan koordinasi antara satuan tugas anti perdagangan manusia nasional dan di tingkat daerah. Sehingga tidak dapat menerjemahkan dengan baik kebijakan pemerintah pusat ke dalam implementasi kebijakan nasional. Oleh karena itu, Indonesia diturunkan menjadi tier 2 watchlist.  Karena itu, TiP Report memberikan beberapa rekomendasi, di antaranya adalah mendorong adanya pelembagaan penguatan kapasitas untuk aparat penegak hukum dan meningkatkan upaya penyelidikan, penuntutan, serta penghukuman kepada pelaku trafficking. Mengimplementasikan secara optimal UU 21/2007 tentang TPPO dan UU 18/2017 tentang Perlindungan PMI. Meningkatkan kesadaran tentang tren perdagangan dan kerentanan di antara para pemimpin desa setempat. Dan menuntaskan serta mengimplementasikan rencana aksi nasional untuk memerangi perdagangan manusia.  Situasi tersebut menuntut pemerintah Indonesia untuk sungguh-sungguh menjalankan UU PPMI guna membangun tata kelola migrasi yang berbasis layanan negara yang lebih menjamin perlindungan PMI. Selain itu, pemerintah harus melakukan pengawasan secara intensif dan transparan serta penegakan hukum terhadap praktik-praktik ilegal pihak-pihak yang selama ini banyak mengambil keuntungan dan tidak bertanggung jawab. Masih banyak agen penempatan PMI saat ini yang melakukan praktik-praktik yang bertentangan dengan UU.  Di luar itu, pencegahan yang berskala luas dan membumi hingga desa dan komunitas mengenai bahaya trafficking mesti dilakukan dengan pendekatan interseksionalitas. Jika tidak, kita akan benar-benar mengalami darurat perdagangan manusia. Dan tidak mustahil peringkat Indonesia anjlok ke tier 3 sebagai negara yang tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum dalam memberantas perdagangan manusia. (*)  <hr />  *) ANIS HIDAYAH, Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant CARE

Darurat Perdagangan Manusia

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

Andre Rizal Hanafi

Milo optimistis Persis Solo tampil maksimal saat dijamu Persijap Jepara di pekan 24 BRI Super League. Persis buru kemenangan kedua beruntun

Latu Ratri Mubyarsah

Milo Optimistis Persis Solo Tampil Maksimal saat Dijamu Persijap Jepara Malam Ini

Persijap Jepara menantang Persis Solo di Jepara yakin bakal ulang kemenangan putaran pertama dan menjauh dari zona degradasi BRI Super League

Duel Panas Persijap vs Persis di Jepara, Laskar Kalinyamat Ingin Ulangi Kemenangan Putaran Pertama

Novia Herawati

 Restoran di Surabaya Selatan akali larangan Ramadhan jual mihol pakai teko plastik. Satpol PP sita 61 botol dan tingkatkan pengawasan. 

Sabik Aji Taufan

Akali Larangan Ramadhan, Restoran di Surabaya Jual Minuman Keras Diam-diam Pakai Teko Plastik

Dalam perkara ini, ayah korban berinsial SA dianggap perlu diselidiki terkait dugaan kelalaian atau pembiaran kekerasan terjadi.

Nizam Syafei Diduga Tewas di Tangan Ibu Tiri, Ibu Kandung Korban Minta Sang Ayah Ikut Diproses Hukum

Diar Candra Tristiawan

Dewa United melaju ke perempat final AFC Challenge 2025 lawan Manila Digger. Banten Warriors siap hadapi lapangan sintetis dan dukungan suporter.

Hendra

Jelang Manila Digger vs Dewa United, Banten Warriors Tak Gentar Main di Lapangan Sintetis Rizal Memorial Stadium

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Darurat Perdagangan Manusia

Tags

Artikel Terkait

Popular News

Milo Optimistis Persis Solo Tampil Maksimal saat Dijamu Persijap Jepara Malam Ini

Duel Panas Persijap vs Persis di Jepara, Laskar Kalinyamat Ingin Ulangi Kemenangan Putaran Pertama

Akali Larangan Ramadhan, Restoran di Surabaya Jual Minuman Keras Diam-diam Pakai Teko Plastik

Nizam Syafei Diduga Tewas di Tangan Ibu Tiri, Ibu Kandung Korban Minta Sang Ayah Ikut Diproses Hukum

Jelang Manila Digger vs Dewa United, Banten Warriors Tak Gentar Main di Lapangan Sintetis Rizal Memorial Stadium

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Darurat Perdagangan Manusia

Tags

Artikel Terkait

Polri Diminta Lindungi PMI, Tak Ingin Ada Perdagangan Orang Lintas Negara

Bareskrim Polri Pulangkan 249 WNI Bermasalah dari Kamboja, Ungkap Modus TPPO untuk Kelabui Korban

APJATI Nilai Target 500 Ribu PMI Per Tahun Tak Realistis, Regulasi Penempatan Dinilai Terlalu Rumit

Popular News

Milo Optimistis Persis Solo Tampil Maksimal saat Dijamu Persijap Jepara Malam Ini

Duel Panas Persijap vs Persis di Jepara, Laskar Kalinyamat Ingin Ulangi Kemenangan Putaran Pertama

Akali Larangan Ramadhan, Restoran di Surabaya Jual Minuman Keras Diam-diam Pakai Teko Plastik

Nizam Syafei Diduga Tewas di Tangan Ibu Tiri, Ibu Kandung Korban Minta Sang Ayah Ikut Diproses Hukum

Jelang Manila Digger vs Dewa United, Banten Warriors Tak Gentar Main di Lapangan Sintetis Rizal Memorial Stadium

Download Aplikasi JawaPos.com