<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/16/WhatsApp-Image-2025-07-16-at-134126-3029528953.jpeg" alt="Barang bukti perbuatan DBH, pendeta asal Blitar yang jadi tersangka rudapaksa anak di bawah umur ditunjukkan di Mapolda Jatim, Rabu (16/7/2025). (Juliana Christy/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Barang bukti perbuatan DBH, pendeta asal Blitar yang jadi tersangka rudapaksa anak di bawah umur ditunjukkan di Mapolda Jatim, Rabu (16/7/2025). (Juliana Christy/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Tersangka DBH (67), pendeta pelaku rudapaksa anak di bawah umur di Blitar, kini menghadapi ancaman hukuman pidana yang tidak main-main. Pria paruh baya ini telah resmi ditahan sejak tanggal 11 Juli 2025 di Rumah Tahanan Negara Polda Jawa Timur, menanti proses hukum lebih lanjut. Menurut Kabid Humas Polda Jatim Kombespol Jules Abraham Abast, tersangka dijerat dengan pasal 82 juncto pasal 76 E UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman yang menanti pendeta asal Blitar itu sangat berat. Sanksi pidana penjara paling sedikit adalah 5 tahun, dan paling banyak mencapai 15 tahun. "Ancaman hukumannya yaitu sanksi pidana penjara paling sedikit 5 tahun dan paling banyak 15 tahun, serta denda paling banyak 5 miliar rupiah," tegas Jules. Pihak kepolisian dan aparat penegak hukum akan memastikan bahwa proses persidangan berjalan adil dan transparan, demi tegaknya keadilan bagi para korban dan keluarga mereka. Sebelumnya,&nbsp;Ditreskrimum Polda Jawa Timur resmi menahan pemuka agama berinisial DBH (67), warga Kabupaten Blitar. DBH yang berprofesi sebagai pendeta itu ditahan atas dugaan tindak asusila terhadap tiga anak di bawah umur. Kasus yang menggegerkan publik ini mulai mencuat setelah ayah korban berjuang mencari keadilan dengan bantuan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Dirreskrimum Polda Jatim Brigjen Farman mengonfirmasi penahanan DBH di Rutan Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut. "Betul sudah kami tahan di Rutan Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata Farman, Senin (7/7).&nbsp; Farman menjelaskan bahwa pelaku, yang berprofesi sebagai pendeta, diduga melakukan aksi tidak pantas itu di beberapa tempat. Termasuk di ruang kerjanya di Gereja JKI Mahanani Blitar dan juga di kediaman pelaku. Perbuatan ini diperkirakan terjadi sejak tahun 2022 hingga 2024. &nbsp;

Pria paruh baya ini telah resmi ditahan sejak tanggal 11 Juli 2025 di Rumah Tahanan Negara Polda Jawa Timur, menanti proses hukum.

Ancaman Pidana Berat Menanti Pendeta Pelaku Rudapaksa Anak di Bawah Umur di Blitar, Bisa Dipenjara Hingga 15 Tahun!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/asyik-judi-di-ruang-fraksi-gerindra-tiga-anggota-dprd-diciduk-polisi_m_211824.jpeg" alt="Ilustrasi judi remi bok. Tiga anggota DPRD Mempawah, Kalimantan Barat, diciduk polisi saat judi di salah satu ruangan di Kantor DPRD Mempawah." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi judi remi bok. Tiga anggota DPRD Mempawah, Kalimantan Barat, diciduk polisi saat judi di salah satu ruangan di Kantor DPRD Mempawah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengingatkan masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas perjudian online yang belakangan marak terjadi di masyarakat. Menurutnya, perjudian apa pun bentuknya tidak sehat bagi masyarakat. Lebih dari itu berdampak pada ancaman pidana bagi para pelakunya.  "Kalau konteks pidana untuk judi online, kita punya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang bisa menjerat setiap orang yang mendistribusikan muatan perjudian dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar," ungkap dia kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/5).  Di sisi lain, dirinya prihatin karena dampak yang ditimbulkan judi online membuat masyarakat tidak produktif serta menimbulkan banyak permasalahan dalam rumah tangga akibat candu perjudian. Bahkan ada masyarakat yang rela berhutang hanya untuk judi online.  "Tidak ada dampak positifnya, justru berdampak buruk untuk masyarakat. Jadi ini ajakan agar masyarakat stop judi online sembari mengingatkan adanya ancaman pidana tadi," jelas politisi Partai Golkar itu.  Dia juga meminta pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk terus konsisten memutus akses terhadap konten perjudian di berbagai platform digital. "Artinya patroli siber perlu dilakukan lebih maksimal lagi oleh Kominfo," tegasnya.  Masyarakat pun diimbau agar bijak menggunakan platform digital baik untuk tujuan hiburan, transaksi ekonomi, dan kegiatan yang produktif. Jangan sampai judi membuat diri tidak produktif dalam beraktivitas.  "Mari kita sama-sama memastikan perkembangan digital bermanfaat baik, bukan untuk hal-hal yang akhirnya merugikan kita sendiri. Jika perlu ikut bantu Pemerintah, adukan konten-konten bermuatan perjudian agar bisa segera ditutup aksesnya," pungkasnya.

Marak Judi Online, Legislator Prihatin dan Ingatkan Ada Ancaman Pidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dear-penumpang-jangan-sekali-kali-bikin-candaan-bom-di-pesawat_m_216245.jpeg" alt="Ilustrasi pelaku tindak pidana menjalani pidana penjara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelaku tindak pidana menjalani pidana penjara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebuah bomb joke atau candaan bom dilontarkan seorang penumpang Lion Air dengan penerbangan bernomor JT687 tujuan Jakarta berinisial FS. Hal itu sontak membuat kepanikan seisi pesawat. Kejadian itu lantas membuat sejumlah penumpang mengalami luka-luka lantaran mereka panik dan turun dari sayap pesawat tanpa alat bantuan. Kejadian itu tentu sebuah ironi. Membuat candaan bom tentu bukan hal yang dibenarkan di negara mana pun. Selain merugikan maskapai, tindakan tersebut juga merugikan seluruh penumpang. Perlu diketahui oleh masyarakat, menyampaikan informasi palsu, bergurau, atau mengaku-ngaku membawa bom di bandara dan di pesawat udara dapat dikenakan pidana penjara. Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Ada beberapa sanksi yang diberikan sesuai dengan Pasal 437. Dalam ayat 1 disebutkan, setiap orang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Kemudian dalam ayat 2 dijelaskan, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. Selanjutnya ayat (3) menyebutkan, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Hingga kini, pelaku FS masih diperiksa intensif oleh aparat keamanan. Sementara itu pihak maskapai telah mem-blacklist yang bersangkutan. "Atas tindakannya, yang bersangkutan telah di-blacklist," kata Corporate Communications Strategic Lion Air, Danang Mandala Prihantoro kepada JawaPos.com, Senin (28/5) kemarin. Oleh karena itu, jangan pernah membuat informasi maupun candaan di pesawat yang dapat merugikan penumpang lain, ya. Sebab ancaman pidana penjaranya sangat berat.

Dear Penumpang, Jangan Sekali-kali Bikin Candaan Bom di Pesawat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/simak-nih-bila-terbukti-lalai-ini-ancaman-terberat-pemilik-bus-maut_m_126853.jpeg" alt="Bus pariwisata yang mengalami kecelakaan di jalur Puncak terbalik setelah menabrak sejumlah mobil dan motor." width="100%">
<figcaption>Bus pariwisata yang mengalami kecelakaan di jalur Puncak terbalik setelah menabrak sejumlah mobil dan motor.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Jawa Barat masih mengusut kasus kecelakaan maut yang terjadi &nbsp;di Jalan Raya Puncak, Kampung Ciloto, Cipanas, Cianjur. Dalam &nbsp;kecelakaan itu, sebelas nyawa melayang, lima luka berat, dan 42 luka ringan. Dalam perkara ini, si sopir bus tewas. Sehingga tak bisa dijadikan tersangka bila terbukti lalai karena rem blong. Menurut Kabid Humas Polda Jabar Kombes Yusri Yunus, sekarang telah ada hukuman baru bagi para pemilik bus yang terbukti lalai, dan &nbsp;bisa dijerat pidana. "Ini baru ada penegasan di salah satu pasal bisa menjerat si pemilik bus, atau po bus. Itu di Pasal 315, kalau sopir kan ada di Pasal 310 dan Pasal 311, &nbsp;ancamannya enam tahun kalau tidak salah," ucapnya kepada JawaPos.com, Minggu (30/4). Ancaman &nbsp;hukuman bagi pemilik, kata dia, akan lebih berat tiga kali lipat dari hukuman sopir bus yang menjadi tersangka. Baik itu hukuman penjara maupun denda. "Ini hukuman baru, salah satu pintu gerbang menjerat semuanya, termasuk si pemilik bus," sambung dia. Aturan ini, kata dia, tertuang dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas &nbsp;dan Angkutan Jalan. Menurut dia, pasalnya memang bukan baru, tapi penerapannya diperbaharui. "Penerapannya diperbaharui kalau tidak salah dari undang-undang sebelumnya. Jadi si pemilik bus apabila melakukan kelalaian dan &nbsp;ada kesalahan, maka akan terkena tiga kali lipat dari sopir bus," tegas dia. Namun untuk perkara yang baru ini, polisi masih melakukan &nbsp;penyelidikan. "Masih kita selidiki ini ya (kasus di Ciloto)," sambung dia. Sementara itu kata dia, bila dipemeriksaan nanti ditemukan kelalaian, maka pemilik bus dipastikan bakal kena pidana. "Masih kita periksa semuanya apakah ada kelalaian dari pemilik bus, contohnya remblong dan kir itu bisa kesalahan dari pemilik bus, jadi ini bisa dikenakan," tukas dia. (elf/JPG)

Simak Nih! Bila Terbukti Lalai, Ini Ancaman Terberat Pemilik Bus Maut

ancaman pidana

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ancaman pidana

Berita Terkini

Ancaman Pidana Berat Menanti Pendeta Pelaku Rudapaksa Anak di Bawah Umur di Blitar, Bisa Dipenjara Hingga 15 Tahun!

Marak Judi Online, Legislator Prihatin dan Ingatkan Ada Ancaman Pidana

Dear Penumpang, Jangan Sekali-kali Bikin Candaan Bom di Pesawat

Simak Nih! Bila Terbukti Lalai, Ini Ancaman Terberat Pemilik Bus Maut

Download Aplikasi JawaPos.com