<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/selter-anak.jpg" alt="TEMPAT KHUSUS: Irfan Miro, petugas selter, memeriksa ruangan yang ditempati anak berhadapan dengan kasus hukum. Biasanya selter menerima penitipan anak dari polsek dan PN Surabaya. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TEMPAT KHUSUS: Irfan Miro, petugas selter, memeriksa ruangan yang ditempati anak berhadapan dengan kasus hukum. Biasanya selter menerima penitipan anak dari polsek dan PN Surabaya. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Selama tahun lalu Kejari Surabaya telah menangani 32 anak berhadapan hukum (ABH). Namun, tidak ada satu pun yang berhasil diupayakan diversi ketika perkaranya masuk ke ranah kejaksaan. Salah satu alasannya, korban tindak kejahatan mereka enggan memaafkan.  ’’Menolak berdamai dengan berbagai macam alasan korban. Salah satunya, ABH sudah melakukan perbuatannya secara berulang-ulang,’’ kata Kasubsi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejari Surabaya Ahmad Muzakki kemarin (2/1).  Menurut dia, semua perkara ABH selama tahun ini disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya. ABH yang dapat diupayakan diversi adalah mereka yang ancaman hukuman tindak pidananya kurang dari 7 tahun. ’’Diversi selalu diupayakan di setiap tahapan. Di penyidikan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan diupayakan lagi sebelum disidangkan,’’ ungkapnya.  Diversi adalah penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hal itu sejalan dengan tujuan peradilan anak yang mengutamakan keadilan restoratif.  Hampir sama dengan RJ (restorative justice). Cuma, RJ merupakan istilah untuk pelaku yang sudah dewasa. Kalau anak-anak, istilahnya diversi.  ’’Pada 2021 ada yang berhasil kami upayakan diversi di kejaksaan,’’ tuturnya.  Muzakki menambahkan, salah satu persyaratan diversi adalah mengutamakan kepentingan korban. Jika kepentingan korban sudah terpenuhi, upaya diversi bisa dilakukan. ’’Yang terpenting, salah satunya ada perdamaian dengan korban dari tindak kejahatan ABH,’’ ucapnya.  Kepala Kejari Surabaya Danang Suryo Wibowo menambahkan, perkara ABH yang terbanyak ditanganinya, selain pencurian, adalah penggunaan senjata tajam. Namun, untuk perkara senjata tajam, tidak dapat diupayakan diversi karena ancaman hukumannya lebih dari 7 tahun. ’’Sajam karena untuk tawuran sebagai salah satu kenakalan remaja. Bukan gangster sebenarnya. Hanya kenakalan remaja,’’ tuturnya.  Meski begitu, menurut Danang, ketika ABH masih di tingkat kepolisian, sudah ada yang berhasil diupayakan diversi. Hal itu tidak terlepas dari kerja sama semua penegak hukum. ’’ABH di kepolisian ada yang diversi. Dua di antaranya dikembalikan ke orang tua dan diberi bimbingan sosial,’’ ungkapnya.  Peradilan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Keseluruhan proses penyelesaian perkara ABH dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak yang belum cukup umur. Mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.  YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM UPAYA DIVERSI  - Tetap berorientasi pada kepentingan korban  - Menekankan rasa tanggung jawab dan kesejahteraan anak  - Menghindari stigma negatif yang dapat timbul kepada anak  - Mengantisipasi terjadinya pembalasan  - Menciptakan suasana kondusif dalam masyarakat  - Kesusilaan, ketertiban umum, serta kepatutan  Sumber: Pasal 1 UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA

Korban Tak Memaafkan, 32 Perkara Anak Berhadapan Hukum Berlanjut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/liponsos-keputih.jpg" alt="TERJARING LALU DIPULANGKAN : Penghuni Liponsos Keputih Surabaya berada di lorong gedung. Tidak sedikit yang diantarkan pemkot ke kampung halamannya. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TERJARING LALU DIPULANGKAN : Penghuni Liponsos Keputih Surabaya berada di lorong gedung. Tidak sedikit yang diantarkan pemkot ke kampung halamannya. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sebanyak 70 kasus dengan terdakwa anak disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sepanjang 2022. Para terdakwa yang belum cukup umur itu diseret ke meja hijau karena terlibat berbagai macam kasus.  Berdasar data PN Surabaya, para anak berhadapan hukum (ABH) itu didakwa dengan berbagai pasal yang sesuai dengan kasusnya. Mulai pencurian, narkotika, pemerkosaan, penggunaan senjata tajam, pengeroyokan, penipuan, hingga perencanaan pembunuhan.  Misalnya, anak berinisial AR diadili bersama temannya, RA, karena merampas handphone anak berinisial VR. AR dan RA yang masing-masing berusia 14 tahun mencegat VR yang sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Waduk Kedurung, Karang Pilang, pada 1 November 2022 pukul 21.15.  Keduanya mengancam dengan mengacungkan parang agar VR yang berusia 13 tahun mau menyerahkan handphone. AR dan RA dihukum oleh hakim PN Surabaya menjalani pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Marsudi Putra, Surabaya, selama 4 bulan.  Kasus lainnya adalah anak belum cukup umur yang mencabuli anak tetangganya. Anak berinisial AA yang masih 13 tahun mencabuli IP, anak tetangganya yang berusia 9 tahun, di rumahnya di Kenjeran. Pencabulan itu terjadi pada Januari tahun lalu. IP yang sedang bermain bersama temannya di depan rumah dipanggil AA untuk masuk ke rumahnya. Pelajar SMP itu kemudian mencabuli IP di rumahnya yang sepi.  AA dihukum dengan menjalani pembinaan di LPKS Marsudi Putra selama 5 bulan dan pelatihan kerja selama 2 bulan. Sementara itu, MAR, remaja 17 tahun, dihukum untuk menjalani pembinaan selama 2 tahun di LPKS Marsudi Putra karena menganiaya maling yang masuk ke rumah tetangganya hingga tewas.  Jaksa penuntut umum Duta Mellia dalam dakwaannya menyatakan, almarhum Muhammad Abas awalnya masuk ke rumah Miftachul Huda untuk mencuri. Aksinya tepergok Huda yang saat itu pulang ke rumah di Jalan Gadukan Timur dan mengetahui pintu rumahnya terbuka.  Abas meronta dengan memohon agar tidak dilaporkan ke polisi. Mendengar keributan, para tetangga Huda, termasuk MAR, datang. Mereka lantas menganiaya Abas hingga tewas. ’’MAR memukul korban satu kali dan menginjak korban tiga kali,’’ tutur jaksa Melli dalam dakwaannya.  Hakim Gunawan Tri Budiono menyatakan MAR bersalah dan harus dihukum. ’’Mengadili, menyatakan anak MAR terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut,’’ ujar hakim Gunawan dalam putusannya.  Sementara itu, di satu sisi saat ini Pemkot Surabaya mengajukan diri untuk menjadi kota layak anak level internasional. Sebab, metropolis sudah lima kali menyandang kota layak anak tingkat utama. Berbagai persiapan pun dilakukan untuk menuju ke sana.  Dia menyebut partisipasi masyarakat adalah salah satu kunci dalam membentuk kota ramah anak. Karena itu, pihaknya hingga jajaran RT dan unsur lain selalu menyediakan ruang dengar dari anak untuk memberikan masukan. Fasilitas seperti ruang terbuka untuk bermain juga dilengkapi agar anak-anak lebih aman.

Kasus ABH di Surabaya, Mulai Cabuli Anak Tetangga hingga Bunuh Maling

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/kapolres-0107.jpeg" alt="Kapolresta Surakarta Kombespol Ade Safri Simanjutak di Malapresta Surakarta, Kamis (1/7). Bambang Dwi Marwoto/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolresta Surakarta Kombespol Ade Safri Simanjutak di Malapresta Surakarta, Kamis (1/7). Bambang Dwi Marwoto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim penyidik Polres Kota Surakarta menetapkan tujuh anak sebagai tersangka kasus perusakan nisan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Cemoro Kembar, Kelurahan Mojo, Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah.  ”Setelah tim penyidik Polresta Surakarta melakukan gelar kasus tersebut, menetapkan tujuh anak berhadapan dengan hukum (ABH) sebagai tersangka,” kata Kapolresta Surakarta Kombespol Ade Safri Simanjutak seperti dilansir dari Antara usai acara peringatan HUT Ke-75 Bhayangkara di Mapolres Surakarta, Kamis (1/7).  Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, lanjut Kapolresta, dari tujuh ABH akan dibagi menjadi dua kategori pananganan sesuai dengan batasan usia mereka. Anak usia 12 tahun ke atas dan belum umur 18 tahun melalui langkah-langkah diversi dengan mempertemukan semua pihak, baik korban maupun keluarga pelaku.  Dia mengatakan, pihaknya pada Kamis (1/7) melakukan upaya itu karena amanat UU Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan wajib upaya diversi pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka. Upaya diversi tersebut dengan mempertemukan semua pihak, antara lain pihak korban, ABH yang didampingi orang tua, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Surakarta, Bapas, psikolog, tokoh masyarakat, dan tokoh agama setempat.  Untuk penanganan kategori ABH yang usianya di bawah 12 tahun, lanjut dia, melalui keputusan tiga pilar, yakni penyidik Polresta Surakarta, pekerja sosial, dan Bapas, guna mengembalikan mereka kepada orang tuanya atau rekomendasi lain terkait dengan pembinaan lebih lanjut. Dari tujuh anak yang ditetapkan tersangka itu, terdiri atas satu anak dilakukan upaya diversi dan enam lainnya melalui keputusan tiga pilar.  Hal diversi dan keputusan tiga pilar itu, kata Kapolresta, kemudian akan diajukan ke Pengadilan Negeri Surakarta untuk mendapatkan penetapan yang dapat dijadikan dasar kepolisian untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Kombespol Ade Safri Simanjutak mengungkapkan motivasi mereka melakukan perusakan bervariasi, yakni hanya main-main dan ada pula yang sengaja melakukan perbuatan itu.  Sebelumnya, perusakan di TPU Cemoro Kembar terjadi pada Rabu (16/6) sekitar pukul 15.00 WIB oleh sembilan anak murid di sebuah lembaga pendidikan kuttab di daerah itu.  ”Dari hasil pemeriksaan, ada sekitar 12 nisan rusak,” ujar Ade Safri Simanjutak.  Tim penyidik telah memanggil sembilan anak atas dugaan sebagai pelaku perusakan makam. Ketika bertemu penyidik, mereka didampingi orang tua/keluarga, Bapas, DP3APM Kota Surakarta, dan tokoh masyarakat setempat.

Polisi Tetapkan Tujuh Tersangka Kasus Perusakan Makam di Solo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/putus-mata-rantai-korban-anak-di-sisa-tahun_m_135015.jpeg" alt="TAK BOLEH DIPEGANG: Rangga (kiri) dan Reza, siswa SDN Pucang 1 Sidoarjo, berdiskusi saat sosialisasi pencegahan kekerasan seksual di dispendik." width="100%">
<figcaption>TAK BOLEH DIPEGANG: Rangga (kiri) dan Reza, siswa SDN Pucang 1 Sidoarjo, berdiskusi saat sosialisasi pencegahan kekerasan seksual di dispendik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kota Delta belum bisa terbebas dari kasus anak yang menjadi korban kejahatan atau kekerasan. Dalam lima bulan pertama tahun ini, misalnya. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Sidoarjo mencatat ada 15 anak yang menjadi korban. Meski jumlahnya masih lebih rendah jika dibandingkan dengan dua tahun terakhir, angka tersebut tetap harus diwaspadai. Sebab, jumlahnya hampir mencapai separo dari angka korban anak pada 2016.  &rsquo;&rsquo;Kasus hukum yang melibatkan anak menjadi salah satu atensi kami. Baik jumlah anak sebagai korban maupun pelaku. Sebisa mungkin ditekan,&rsquo;&rsquo; kata Kasatreskrim Polresta Sidoarjo Kompol Muhammad Harris kemarin.  Dia menjelaskan, ada beberapa faktor yang membuat jumlah anak sebagai korban bisa ditekan sejauh ini. Salah satunya, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melindungi anak. &rsquo;&rsquo;Instansi terkait kerap melakukan sosialisasi. Memberikan imbauan sebagai bagian dari langkah pencegahan,&rsquo;&rsquo; terangnya.  Harris menambahkan, perbedaan hukuman bagi pelaku kejahatan dengan korban anak-anak turut berpengaruh. &rsquo;&rsquo;Vonis hakim umumnya lebih tinggi karena yang dilanggar adalah Undang-Undang Perlindungan Anak,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Hukuman itu menciutkan nyali pelaku yang hendak melancarkan aksi jahatnya terhadap anak-anak.  Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum juga menunjukkan tren membaik. Hingga Mei tahun ini, pihaknya baru menangani empat anak. Angka tersebut jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 21 anak. &rsquo;&rsquo;Jumlah anak sebagai pelaku menurun tahun ini, tapi juga sempat meningkat dari 2015 ke 2016,&rsquo;&rsquo; tutur mantan Kapolsek Simokerto, Surabaya, itu.  Meski begitu, Harris tak bisa memprediksi apakah tren anak sebagai pelaku kembali meningkat pada akhir tahun. Yang jelas, usia anak, terutama remaja, memang tergolong rawan. &rsquo;&rsquo;Di usia 14&ndash;17 tahun, anak-anak kerap mencari kegiatan sebagai proses mencari jati diri,&rsquo;&rsquo; katanya.  Lingkungan sekitar sangat memengaruhi kepribadian dan psikologis anak. Jika tidak mendapat pengawasan dan pendampingan yang baik, celah untuk terjerumus ke lingkaran kejahatan akan terbuka lebar. Sebab, anak masih labil dalam mengambil keputusan. &rsquo;&rsquo;Sejumlah kasus kejahatan anak berawal dari pergaulan yang salah,&rsquo;&rsquo; terang lulusan Akpol 2005 tersebut.  Pengaruh media sosial juga tidak kecil. Apalagi, tak sedikit konten berbau pornografi dan kekerasan yang menyebar di dalamnya. &rsquo;&rsquo;Kita harus cermat memanfaatkan teknologi,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Orang tua, lanjut Harris, merupakan kunci utama pengawasan terhadap anak. Mereka tidak boleh bersikap abai. &rsquo;&rsquo;Berikan edukasi dan jangan takut memberikan batasan,&rsquo;&rsquo; ujarnya. (edi/c18/pri)

Putus Mata Rantai Korban Anak di Sisa Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/antisipasi-penghuni-rutan-stres_m_113319.jpeg" alt="PRAKTIK DI PENJARA: Dokter Rini Nahdarina (tengah) dan dr Melati Wahyu Rini (kanan) memberikan pendampingan kepada AM, anak berhadapan dengan hukum, di Poli Kesehatan Rutan Medaeng." width="100%">
<figcaption>PRAKTIK DI PENJARA: Dokter Rini Nahdarina (tengah) dan dr Melati Wahyu Rini (kanan) memberikan pendampingan kepada AM, anak berhadapan dengan hukum, di Poli Kesehatan Rutan Medaeng.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kondisi di dalam rutan yang serba terbatas berpotensi membuat penghuninya stres. Terlebih penghuni baru dan anak-anak. Karena itu, di Rutan Kelas I Surabaya, setiap Selasa didatangkan psikiater dari RSUD dr Soetomo untuk memberikan pendampingan. Yakni, dua dokter yang tengah menempuh program pendidikan dokter spesialis psikiatri. Mereka bisa menampung curhat, keluh kesah, sampai pendampingan dan terapi. &rsquo;&rsquo;Pihak rutan sudah lima tahun ini bekerja sama dengan pihak PPDS psikiatri,&rsquo;&rsquo; tutur Kasi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas I Surabaya Aris Sakuriyadi. Penghuni rutan yang mendapatkan pendampingan merata. Mulai penghuni dewasa, wanita, hingga anak-anak. Dalam sehari setiap dokter bisa melayani 3&ndash;5 pasien. &rsquo;&rsquo;Bergantung keluhan dan jumlah pasiennya juga,&rsquo;&rsquo; kata Aris. Sebenarnya, pihak rutan juga melakukan bimbingan setiap hari. Namun, pasien-pasien yang memerlukan penanganan lanjutan akan diserahkan kepada dokter. Mayoritas adalah para penghuni baru. &rsquo;&rsquo;Mereka masih terbengong-bengong saat pertama masuk sini,&rsquo;&rsquo; katanya. Tidak terkecuali anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Menurut dia, mereka perlu perhatian khusus sehingga hak-haknya bisa terpenuhi sesuai dengan UU Sistem Peradilan Anak. &rsquo;&rsquo;Kami kan terhalang keterbatasan ilmu. Jadi, perlu ada bantuan dari pihak lain seperti dinsos,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Kemarin (28/2) dua dokter yang datang adalah Rini Nahdarina dan Melati Wahyu Rini. Keduanya mengatakan beruntung bisa berpraktik di rutan. Menurut mereka, suasana di rutan yang serba terbatas membuat potensi penghuni stres lebih besar. &rsquo;&rsquo;Banyak belajar dari orang-orang di sini,&rsquo;&rsquo; tutur Rini. Dia mengungkapkan, penghuni anak banyak bercerita seputar penyesalan-penyesalan mereka. Misalnya, AH yang mengikuti bimbingan kemarin. Dia menyesal dengan kenakalannya selama ini. &rsquo;&rsquo;Sama seperti lainnya, banyak yang menyesal pernah mengenal minuman beralkohol, pil koplo, hingga narkoba,&rsquo;&rsquo; ucap Rini.  Melati menambahkan, selama ini dirinya fokus mempersiapkan mental para penghuni. Terutama anak, wanita, dan penghuni baru. Dengan begitu, mereka siap menerima kehidupan di balik jeruji besi. &rsquo;&rsquo;Kami fokus membenahi mental mereka agar lebih mudah beradaptasi,&rsquo;&rsquo; jelas perempuan 32 tahun itu. (aji/c15/fal/sep/JPG)

Antisipasi Penghuni Rutan Stres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/sisi-seni-yoyon-sukaryono-pembimbing-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum_m_111275.jpeg" alt="KREATIF: Yoyon Sukaryono, pembimbing anak yang berhadapan dengan hukum." width="100%">
<figcaption>KREATIF: Yoyon Sukaryono, pembimbing anak yang berhadapan dengan hukum.</figcaption>
</figure> Bagi Yoyon Sukaryono, membimbing anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) hanyalah sebagian kecil dari kesibukannya. Lebih dari itu, dia juga seorang aktivis. Aktif bergerak melawan kebisingan kota.    FAJRIN MARHAENDRA BAKTI, Surabaya    YOYON Sukaryono terasa menjadi sosok unik di kantor Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surabaya. Dia duduk lurus dengan pintu pada ruang bimbingan klien anak (BKA) di timur kompleks bapas. Rambut Yoyon dicukur undercut. Bak anak gaul. Dan dia terlihat paling muda di antara orang-orang di kantor tersebut.  Beruntung sekali, Kamis siang itu (16/2) Yoyon berada di kantor. Maklum, pekerjaan utamanya sejatinya enggak ngantor. Justru dia harus sering beraktivitas di luar. Kalau tidak di sekitar rumah ABH, ya di pengadilan negeri (PN). Kebetulan, hari itu dia belum sempat keluar. &rsquo;&rsquo;Ini masih menyelesaikan berkas ABH. Sebentar lagi juga keluar,&rsquo;&rsquo; kata pria dengan nama beken YY tersebut.  Kesibukan Yoyon memang diamanatkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) para ABH harus komplet dalam waktu tiga hari. Dan jumlah ABK terus bertambah. Dalam sebulan, Yoyon harus merampungkan litmas untuk 5&ndash;10 ABK. &rsquo;&rsquo;Belum terpotong waktu untuk mendampingi sidang,&rsquo;&rsquo; ujar staf Kemenkum HAM sejak 2003 tersebut. Karena itu, saat akhir pekan pun, dia sering menghabiskan waktu untuk merampungkan tugas.  Tapi, di sela waktunya, Yoyon masih bisa punya oase. Sebuah kesibukan kecil. Dia masih aktif menghasilkan karya. Terutama di bidang seni. Di antara kepenatan bekerja, Yoyon &rsquo;&rsquo;melarikan diri&rsquo;&rsquo; pada puisi dan prosa. Tak jarang lelaki 39 tahun tersebut diminta manggung untuk membacakan karya-karyanya. &rsquo;&rsquo;Teman-teman sering bikin kegiatan seni. Saya jadi salah satu pengisi acaranya,&rsquo;&rsquo; ujarnya. &rsquo;&rsquo;Kadang juga freestyle, spontan saja,&rsquo;&rsquo; lanjutnya.  Bukan hanya itu, bersama dengan seniman-seniman muda Surabaya, dia aktif berkampanye lewat seni. Seni instalasi suara dan seni instalasi rupa. Mereka pun mempunyai wadah berkesenian dalam bidang seni instalasi rupa-suara bernama Melawan Kebisingan Kota yang didirikan pada 2012.  Seni memang menjadi bagian hidupnya. Bahkan, dia pernah mencoba hidup murni menjadi seniman. Itu terjadi pada 2000&ndash;2003. Namun, dia merasa tidak benar-benar bisa hidup dari seni. &rsquo;&rsquo;Ketika itu bisa dibilang saya lebih mirip pengangguran terselubung, lah,&rsquo;&rsquo; tandas pria lulusan D-3 Pariwisata Universitas Airlangga (Unair) tersebut.  Akhirnya, Yoyon memutuskan bekerja. Karirnya dimulai sebagai sipir di Lapas Kelas I Bandar Lampung. Namun, dunia seni tetap melekat dalam hidupnya. &rsquo;&rsquo;Seni punya tempat tersendiri di hidup saya, jadi tidak bisa ditinggalkan,&rsquo;&rsquo; tegas lelaki yang nyeni sejak SMA itu.  Mayoritas karyanya adalah karya-karya kritis yang satire. Bahkan, Yoyon dan Melawan Kebisingan Kota pernah dua kali memamerkan karya dalam pameran seni bertaraf internasional. Yang pertama terjadi pada 2015 di ajang Jakarta Biennale. Pada pameran di Gudang Sarinah Ecosistem, Jakarta, itu, Yoyon membawakan karya bertajuk Kebisingan Adalah Sarapan.  Hasil karyanya berupa meja makan yang diberi taplak hitam. Di atasnya dibeber karpet berwarna merah. Nah, sajian utama yang dijejer adalah alat-alat penghasil kebisingan. Misalnya, knalpot kendaraan, klakson, dan sound system. Kenapa meja makan? Dia mengatakan bahwa visualisasinya mengadaptasi dari lukisan legendaris The Last Supper karya Leonardo da Vinci.  Karya itu mengandung pesan bahwa masyarakat urban selalu sarapan dengan kebisingan sehari-hari. &rsquo;&rsquo;Tak ada waktu dan tempat yang tersisa untuk hening dan merenung sejenak,&rsquo;&rsquo; sesalnya. Namun, dia menyadari bahwa kebisingan tersebut tak bisa dilawan sehingga kita hanya bisa menikmati kebisingan yang ada.  Terakhir, dia diundang sebagai peserta Art with Purpose 2016 di Museum Nasional Indonesia, Jakarta. Pameran tersebut diadakan PBB untuk merayakan ulang tahunnya ke-71. Dalam pameran pada pengujung tahun itu, dia menampilkan karya berupa seni rupa tiga dimensi. Judulnya Noah Project.  Karya itu dibuat dari bahan-bahan bekas. Mulai kayu papan bekas, tabung freon bekas, dua CCTV bekas, hingga sobekan majalah mode. Pembuatannya melewati beberapa fase yang cukup berkesan bagi dia.  Untuk menciptakan kanvas yang rusak, papan bekas yang dicat warna merah darah itu ditarik dengan menggunakan sepeda motor sehingga bergesekan langsung dengan aspal. Setelah jadi, karya tersebut diruwat dengan tembang Indonesia Sakit. Dia berkolaborasi dengan Iwan Raditya, seniman nyentrik yang menggunakan gergaji sebagai alat bermusik. &rsquo;&rsquo;Prosesnya sendiri sangat menyenangkan,&rsquo;&rsquo; kenangnya.  Noah Project mengadaptasi kisah bahtera Nabi Nuh. Sebuah perahu yang tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga menyelamatkan peradaban. Dalam konteks kekinian, bahtera penyelamat saat ini adalah propaganda. Itu tampak pada tulisan For Brighter Future, tetapi berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih parah.  Bahtera Nabi Nuh yang dulu dari kayu digantikan kapal selam yang terbuat dari tabung freon. Memang ada anggapan bahwa freon adalah penyelamat manusia kekinian. Namun, jika tidak dimanfaatkan dengan bijak, malah akan timbul potensi kerusakan parah pada lapisan ozon.  Selain aktif di seni, Yoyon adalah seorang penulis aktif. Kegemarannya menulis juga dimulai sejak SMA. Yang ditulis adalah prosa dan puisi. &rsquo;&rsquo;Mungkin karena masih kasmaran,&rsquo;&rsquo; seloroh bapak dua anak itu, lantas tertawa lepas.  Kini ada tiga buku karyanya yang terbit. Buku pertama berjudul Apolstolik, sebuah novel yang diterbitkan FelixCulpa Semesta pada 2004. Buku tersebut berisi tentang &rsquo;&rsquo;pengartian bebas&rsquo;&rsquo; pemikiran beberapa tokoh dan filsuf. Namun, karena isunya dianggap sensitif, buku tersebut beredar untuk kalangan tertentu. &rsquo;&rsquo;Buku itu hanya ada di toko buku kecil, terutama di Jakarta dan Bandung,&rsquo;&rsquo; kisahnya.  Kemampuannya menulis terus diasah. Tulisannya yang kedua adalah Panduan untuk Memulai Band Indie. Terinspirasi dari hobinya ngeband. Bahasanya pun sangat berbeda dengan buku pertama. Lebih ngepop. &rsquo;&rsquo;Buku ini sangat anak muda banget,&rsquo;&rsquo; katanya.  Yoyon punya kisah tersendiri untuk penerbitan buku kedua tersebut. Saat itu dia berada dalam kondisi terdesak. Istrinya, Eka Rina Wahyuni, sedang hamil anak kedua, Saint H. Gema A.D. Karena itu, dia memerlukan banyak biaya. &rsquo;&rsquo;Ekonomi sedang sulit-sulitnya,&rsquo;&rsquo; kenang lulusan Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai (USBRJ) Bandar Lampung tersebut.  Akhirnya, dia memutuskan menjual salah satu naskahnya. Kebetulan, salah satu penerbit buku populer mau membelinya. Namun, harganya sangat minim. Saat itu dia hanya mendapat bayaran Rp 2,5 juta. &rsquo;&rsquo;Dipotong-potong pajak dan segala macam tinggal Rp 2,1 juta,&rsquo;&rsquo; imbuhnya.  Buku itu akhirnya dijual di toko buku besar. Namun, dia tidak pernah mendapat royalti dari penjualannya. &rsquo;&rsquo;Ya, memang dulu lagi butuh,&rsquo;&rsquo; ujar pria yang sejak 2010 berdinas di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya tersebut.  Buku ketiganya kembali mengambil jalur penerbitan indie. Judulnya Grunge Indonesia; Catatan Seorang Pecundang. Isinya didasarkan pengalamannya selama ngeband. Tepatnya saat dia menjadi gitaris di sebuah band grunge asal Surabaya yang bernama Klepto Opera.  Saat ini dia sedang menyiapkan buku keempatnya. Temanya juga agak nyeleneh. Horor. Kali ini dia akan berkolaborasi dengan seniman asal Semarang yang menetap di Amerika Serikat, Garna Raditya. &rsquo;&rsquo;Saya akan menulis horor bergenre sadistik. Garna genrenya science fiction. Doakan segera rilis, ya,&rsquo;&rsquo; ungkap pria yang saat ini menempuh kuliah magister hukum (S-2) di Ubhara Surabaya itu. (*/c19/dos)

Sisi Seni Yoyon Sukaryono, Pembimbing Anak yang Berhadapan dengan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/kisah-tri-pamoedjo-14-tahun-mendampingi-anak-berhadapan-dengan-hukum_m_105222.jpeg" alt="BERPENGALAMAN: Tri Pamoedjo di ruang kerjanya pada Jumat (13/1). Dia selalu ingin total dalam membimbing ABH." width="100%">
<figcaption>BERPENGALAMAN: Tri Pamoedjo di ruang kerjanya pada Jumat (13/1). Dia selalu ingin total dalam membimbing ABH.</figcaption>
</figure>Sudah cukup lama Tri Pamoedjo bertugas menjadi pendamping anak yang berkonflik dengan kasus hukum. Tidak terhitung lagi jumlah mereka. Di antara mereka, cukup banyak yang sukses.  FAJRIN MARHAENDRA BAKTI  MENURUT data Badan Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surabaya, jumlah anak berhadapan hukum (ABH) meningkat dari tahun ke tahun. Tidak saja dari segi jumlah. Kualitas kasus yang mereka hadapi juga cukup pelik.  Betapa tidak, sepanjang 2016 saja, ada 500 anak yang membutuhkan pendampingan. Jangan heran bila Seksi Bimbingan Klien Anak Bapas Kelas I Surabaya juga kian repot.  Selain membuat penelitian kemasyarakatan, mereka harus mendampingi anak-anak tersebut saat duduk di bangku sidang. Bisa dibayangkan betapa repotnya. Maklum, selama ini hanya ada sebelas orang yang bertugas mendampingi para ABH tersebut. Di antara sebelas orang itu, ada satu sosok yang tidak kalah sibuk. Dia adalah Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak Bapas Kelas I Surabaya Tri Pamoedjo. &rsquo;&rsquo;Anak-anak semakin nakal. Tapi, mereka tetap harus didampingi bagaimanapun keadaannya,&rsquo;&rsquo; katanya. Siang itu, Selasa (17/1), Tri memang sedang banyak kerjaan. Namun, dia masih menyempatkan diri untuk bertemu dengan Jawa Pos. &rsquo;&rsquo;Meski banyak kerjaan, tetap harus dinikmati,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Mendampingi ABH memang bukan cita-cita pria kelahiran Magetan tersebut. Keinginan utamanya adalah mengabdi untuk negara sebagai serdadu TNI. Namun, dua kali dia tidak lolos tes kesehatan. Hal itu membuatnya sedikit kecewa. &rsquo;&rsquo;Saya pun memutuskan untuk kuliah saja,&rsquo;&rsquo; kenangnya. Jurusan yang dipilih pun sama sekali tidak berkaitan dengan anak-anak, yaitu hubungan internasional. Dia mengasah ilmu diplomasi dan negosiasi tersebut di Universitas Jember. Sebab, Tri gemar membaca berita luar negeri sejak kecil. &rsquo;&rsquo;Dulu waktu baca koran, yang dicari selalu berita internasional,&rsquo;&rsquo; ujar Tri yang besar di lingkungan keluarga guru. Setelah menyelesaikan pendidikan, dia memilih bekerja. Tri cukup selektif, hanya memilih perusahaan dengan gaji tinggi. Tapi, dia tidak kunjung diterima. Akhirnya, karena kepepet, dia sempat bekerja sebagai penjaga wartel. &rsquo;&rsquo;Dulu terlalu idealis. Jadi, susah diatur,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Sampai suatu saat, ayahnya menegur Tri. Intinya, sang ayah ingin anaknya memikirkan kembali pekerjaan yang dipilihnya. Ayahnya pun merekomendasikan untuk bekerja di Kementerian Kehakiman. Saat itu ada lowongan, tapi belum jelas ditempatkan di mana. &rsquo;&rsquo;Ternyata ditempatkan di sini. Ya sudah, terima saja,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Suami Dwi Rini Widyastuti tersebut bekerja sejak 1993. Awalnya berposisi di bagian umum. Selama sepuluh tahun dia mengurus administrasi di bapas. Pada 2013, dia dipromosikan untuk menjadi pembimbing klien anak. &rsquo;&rsquo;Sebenarnya tidak pernah mikir bakal ngurusi anak-anak,&rsquo;&rsquo; katanya. Dia kaget. Pria yang hobi bermain voli itu tidak punya latar belakang menangani perkara anak. But, the show must go on. Dia belajar secara otodidak. Satu per satu pasal yang menyangkut peradilan anak dipelajarinya. Tidak tertinggal tentang psikologi anak. &rsquo;&rsquo;Sempat susah juga membuat penelitian kemasyarakatan (litmas),&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Namun, dia memanfaatkan ilmu negosiasi dan diplomasi yang didapatkan saat kuliah dulu. Selain itu, karena lama berurusan dengan bagian administrasi, yang menjadi perhatiannya adalah cara membuat laporan penelitian masyarakat (litmas) yang baik. &rsquo;&rsquo;Kalau laporannya baik, hasilnya akan jelas. Itu juga akan memudahkan hakim membuat putusan,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Litmas yang terkesan kaku dan membosankan diubah menjadi lebih mudah dan enak dibaca. Terobosan itu akhirnya membuat Tri dipromosikan menjadi kepala seksi tiga tahun kemudian. Dia juga masih menjabat sampai sekarang.  Namun, meski memiliki jabatan, Tri tetap turun ke lapangan. Padahal, dia sudah diminta berfokus mengurusi administrasi. &rsquo;&rsquo;Nggak enak kalau hanya di dalam ruangan terus. Jadi, tetap harus turun membimbing anak-anak,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Tak pelak, sudah tak terhitung ABH yang sudah ditanganinya. Mereka berasal dari berbagai latar belakang dengan beragam masalah yang dihadapi. Mulai pembunuhan sampai pencabulan. Pencurian hingga sekadar cakar-cakaran. Dalam menangani perkara anak, dia tidak mau setengah-setengah. Anak akan dikawal hingga proses hukum selesai. Bahkan, pascavonis dan selesai menjalani hukuman, Tri tetap rajin menjenguk mereka. Tujuannya, memastikan anak-anak tersebut sudah kembali ke jalan yang benar. &rsquo;&rsquo;Biasanya kalau sedang menangani perkara di sebuah daerah, sekalian mampir ke rumah anak yang dulu saya tangani,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Hubungannya pun tidak sebatas di situ saja. Beberapa anak yang pernah dibimbingnya masih sering menghubungi via telepon. Mereka kadang menumpahkan keluh kesahnya. Namun, ada pula cerita sukses mereka. &rsquo;&rsquo;Ada yang sudah jadi dosen. Itu kan bukti bahwa anak bisa berubah walau mereka pernah nakal,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Meski sering berhadapan dengan anak nakal, Tri tidak trauma. Ayah Oktavian Adnan Pramu Widiyanto dan Meita Hamas Pramu Widiyati tersebut tidak ragu melibatkan anak-anaknya dalam pekerjaannya. Dia sering berdiskusi soal perkara anak dengan anaknya. &rsquo;&rsquo;Alhamdulillah, anak saya ndak ada yang ketularan nakal. Semuanya nurut,&rsquo;&rsquo; ujarnya.  Karena itu, dia mengajak semua orang tua untuk lebih memperhatikan anak. Sebab, selama ini biang kenakalan anak, menurut dia, adalah kurangnya perhatian orang tua. &rsquo;&rsquo;Kalau orang tua saja tidak peduli kepada anaknya, bagaimana anak bisa baik?&rsquo;&rsquo; katanya. (aji/c5/git/sep/JPG)

Kisah Tri Pamoedjo 14 Tahun Mendampingi Anak Berhadapan dengan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/65744_84861_Hukrim-4-anak-berhadapan-hukum.jpg" alt="BELIA: Salah seorang anak berhadapan dengan hukum." width="100%">
<figcaption>BELIA: Salah seorang anak berhadapan dengan hukum.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH) seharusnya melibatkan sekolah. Sayang, selama ini peran sekolah dinilai minim. Padahal, sekolah punya potensi besar dalam menentukan masa depan anak. Pembina Surabaya Child Crisis Community (SCCC) Nonot Suryono menyatakan, selama ini pihaknya selalu berhadapan dengan sekolah yang tak acuh terhadap ABH. Alasannya, klise: demi nama baik sekolah. Pihak sekolah lebih memilih menekan orang tua ABH agar mengundurkan diri. &rdquo;Hal itu kan ironis. Anak punya hak untuk memperoleh pendidikan,&rdquo; ujarnya. Padahal, lanjut dia, sudah ada peraturan bahwa sekolah bisa berperan mengambil langkah-langkah yang bersifat perdamaian. Selain itu, sekolah wajib membentengi siswa agar tidak terpengaruh dengan dunia luar. &rdquo;Sekolah bisa mendirikan posko untuk siswa yang mengalami kekerasan dan bermasalah secara hukum,&rdquo; usulnya. Sementara itu, anggota Dewan Pendidikan Surabaya Didik Yudhi Ranu Prasetyo menyangkal kondisi tersebut. Menurut dia, selama ini lembaga pendidikan berperan cukup baik dalam penyelesaian masalah ABH. Beberapa sekolah sudah proaktif berkomunikasi dengan pihak kepolisian. &rdquo;Biasanya pihak sekolah mendatangi polsek atau koramil setempat,&rdquo; ujarnya. Namun, dia mengakui, dalam konteks pencegahan, pihak sekolah masih sangat minim. Sekolah baru bertindak setelah ada dua kubu yang berkonflik. Biasanya sekolah akan melakukan mediasi. &rdquo;Tapi, kami tak tahu apakah mediasi itu sudah sampai penetapan PN atau tidak,&rdquo; katanya. Selain itu, pendampingan setelah proses hukum juga tidak maksimal. Misalnya, ketika diputuskan si anak dikembalikan kepada orang tua, tidak ada pihak yang mendampingi. Tidak ada yang menjelaskan kepada anak bahwa tindakannya salah. &rdquo;Karena itu, anak tidak punya semangat untuk berbuat lebih baik,&rdquo; tandasnya. Dia berharap bimbingan konseling bisa menjalankan fungsi untuk proses mediasi. Dengan begitu, tidak semua kasus sampai ke kepolisian. Hanya, ketika termasuk kasus berat seperti pencabulan dan pembunuhan, tidak perlu ada toleransi. &rsquo;&rsquo;Langsung diserahkan kepada pihak kepolisian,&rdquo; tegasnya. Dia membayangkan jika kelak dibuat panduan untuk menyelesaikan persoalan hukum di sekolah. Tidak semua kasus harus dilaporkan. Musyawarah bisa jadi alternatif penyelesaian. &rdquo;Musyawarah kan sejalan dengan semangat restorative justice,&rdquo; pungkasnya. (aji/c16/fal/sep/JPG)

Sekolah Punya Andil Tangani Anak Berhadapan Hukum