<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/19/IMG_6946JPG-3958940577.jpg" alt="Mantan narapidana kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) Nurhadi berjalan mengikuti sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (18/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan narapidana kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) Nurhadi berjalan mengikuti sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (18/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Utama (Dirut) PT Java Energy Semesta, Liyanto, mengungkapkan bahwa ayahnya, almarhum Bambang Hartono Tjahjono pernah mentransfer uang kepada menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono. Pernyataan itu disampaikan Liyanto saat bersaksi untuk terdakwa Nurhadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (22/12). Ketua Majelis Hakim, Fajar Kusuma Aji, mempertegas pernyataan Liyanto soal transfer uang kepada Rezky Herbiyono berkaitan dengan dakwaan jaksa KPK terhadap Nurhadi. Sebab, jumlah uang Rp 11 miliar yang ditransfer ayah Liyanto, almarhum Bambang Hartono nilainya sama dengan dakwaan jaksa KPK. "Saudara Saksi ya. Ini (Nurhadi) didakwa oleh penuntut umum ini menerima sejumlah uang," tanya Hakim Fajar Kusuma kepada Liyanto. "Iya," jawab Liyanto. "Di dakwaan penuntut umum ini menerima sejumlah uang. Nilainya itu adalah sejumlah yang saksi sebutkan tadi," tegas hakim. Sementara, tim kuasa hukum Nurhadi membantah keterangan saksi yang disampaikan di persidangan. Penasihat hukum Nurhadi, Maqdir Ismail, menilai dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) sarat dengan asumsi dan berpotensi mengikis prinsip-prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana. Menurut Maqdir, seseorang tidak dapat dipidana hanya berdasarkan dugaan bahwa uang yang diterima berkaitan dengan pengurusan perkara tanpa didukung bukti faktual yang jelas dan kuat. &ldquo;Apabila seseorang bisa dihukum hanya karena asumsi bahwa uang yang diterimanya berhubungan dengan pengurusan perkara, tanpa pembuktian yang nyata, maka yang runtuh bukan hanya satu perkara, melainkan keseluruhan sistem hukum kita,&rdquo; ujar Maqdir. Ia menegaskan, hukum pidana mensyaratkan alat bukti yang sah serta keterangan saksi yang memenuhi kriteria sebagai saksi fakta. Yakni berdasarkan apa yang benar-benar dilihat, didengar, dan dialami sendiri. Namun, keterangan saksi bernama Liyanto tidak memenuhi unsur tersebut karena tidak bersifat faktual. &ldquo;Jika sejak awal keterangan itu tidak memenuhi syarat pembuktian, mengapa tetap diterima? Ini yang menjadi keberatan kami,&rdquo; tuturnya. Selain itu, Maqdir juga mengkritisi prosedur pemeriksaan saksi yang dinilainya tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara. Ia menyoroti keterlambatan kehadiran saksi kunci serta mekanisme pemeriksaan saksi yang dilakukan secara daring. Ia mengingatkan, Mahkamah Agung telah mengatur secara tegas mekanisme pemeriksaan saksi secara daring, yang harus dilaksanakan dari kantor kejaksaan atau pengadilan. &ldquo;Ketentuan tersebut seharusnya dipahami dan dipatuhi oleh penuntut umum dalam proses persidangan,&rdquo; imbuhnya. <h2>Nurhadi Didakwa Terima Gratifikasi Rp 137 Miliar</h2> Dalam kasusnya, Nurhadi didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 137,1 miliar dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di lingkungan peradilan, baik saat dirinya masih aktif menjabat maupun setelah tidak menjabat di Mahkamah Agung. Gratifikasi itu diterima dari proses hukum di berbagai tingkat peradilan, mulai dari pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi hingga peninjauan kembali (PK). Penerimaan uang tersebut berlangsung dalam rentang Juli 2013 hingga 2019. Selain gratifikasi, Jaksa juga mendakwa Nurhadi dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp 307,26 miliar dan USD 50.000. Nurhadi menempatkan dan memindahkan uang yang diduga berasal dari para pihak berperkara tersebut ke berbagai rekening, serta membelanjakannya untuk pembelian aset berupa tanah dan bangunan dengan nilai total Rp 138,5 miliar. Nurhadi didakwa melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Tipikor serta Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP. &nbsp;

Direktur Utama PT Java Energy sebut almarhum Bambang Hartono transfer Rp11 miliar ke menantu Nurhadi. Simak bantahan pengacara soal dakwaan

Saksi Beber Aliran dana Rp 11 Miliar ke Menantu Eks Sekretaris MA Nurhadi, Pengacara Klaim Hanya Asumsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/f3350982-a128-406b-8826-28fc389ead27-2932999955.jpg" alt="Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat memberikan keterangan di Kota Bandung. (Rubby Jovan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat memberikan keterangan di Kota Bandung. (Rubby Jovan/Antara)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran dana dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank BUMD di Jabar untuk periode 2021&ndash;2023 untuk mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) saat berkontestasi di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. &ldquo;Itu sedang kami dalami,&rdquo; ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu. Asep menjelaskan pendalaman tersebut dilakukan KPK seiring dengan penelusuran aliran dana kepada selebgram Lisa Mariana Presley Zulkandar (LM), dan pembelian satu unit kendaraan mobil Mercedes-Benz 280 SL dari Ilham Akbar Habibie (IAH) atas nama ayahnya, yakni Presiden ke-3 RI B. J. Habibie. &ldquo;Jadi, aliran dana atau penggunaan dana yang diduga mengalir ke RK itu, kami panggil dan minta keterangan IAH, kemudian LM, termasuk juga sedang kami dalami ke mana lagi, digunakan untuk apa lagi, termasuk apakah digunakan untuk kegiatan keperluan politiknya dan lain-lain,&rdquo; jelasnya. Dalam perkara dugaan korupsi Bank BJB itu, penyidik KPK pada 13 Maret 2025 telah menetapkan lima orang tersangka, yang pada tahun perkara menjabat sebagai berikut, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BJB Widi Hartoto (WH). Selain itu, Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Pengendali Agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (SUH), dan Pengendali Agensi Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma (SJK). Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi di Bank BJB tersebut sekitar Rp222 miliar. Kemudian, pada 10 Maret 2025, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di Bank BJB, dan turut menyita sepeda motor hingga mobil dari penggeledahan tersebut. Hingga Rabu (10/9), tercatat sudah 184 hari Ridwan Kamil belum dipanggil oleh KPK setelah penggeledahan tersebut. (*)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran dana dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat

KPK Dalami Aliran Dana Kasus Bank BUMD untuk Ridwan Kamil di Pilgub DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/25/25_tiga_2-2918860200.jpg" alt="UNGKAP TEMUAN: Kajati Jatim Mia Aminati (tengah) memberikan keterangan terkait penangkapan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tannur, Rabu (23/10) di Kejati Jatim." width="100%">
<figcaption>UNGKAP TEMUAN: Kajati Jatim Mia Aminati (tengah) memberikan keterangan terkait penangkapan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tannur, Rabu (23/10) di Kejati Jatim.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penangkapan terhadap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya: Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo tidak berhenti begitu saja. Penyidik Kejaksaan berupaya mencari sumber dana dan aliran&nbsp;dana panas itu ke mana saja. Tiga hakim yang menyidangkan kasus Ronald Tannur dengan berujung membebaskan Ronald Tannur itu kemarin dijebloskan ke Cabang Rutan Negara Kelas I Surabaya di Kejati Jatim. Mereka diduga menerima upeti untuk membebaskan Ronald Tannur, terdakwa pembunuh Dini Sera Afrianti. Tim penyidik kejaksaan menemukan bukti kuat bahwa ketiga hakim yang membebaskan Ronald Tannur menerima gratifikasi senilai lebih dari Rp 20 miliar untuk memvonis bebas Ronald. Uang sebanyak itu diduga mereka terima dari Lisa Rachmat, pengacara Ronald. Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan tidak akan berhenti hanya pada Lisa. Penyidik akan mendalami siapa pemberi uang dalam kasus suap tersebut. Direktur Penyidikan JAM Pidsus Kejagung Abdul Qohar menuturkan, jajarannya telah menemukan bukti berupa dokumen elektronik. Salah satunya menunjukkan lokasi para tersangka menukarkan uang asing. "Ini alat bukti yang cukup untuk bisa mengarah ke siapa pemberi uang," paparnya. Aliran uang panas itu juga bisa dideteksi. "Siapa, kapan, di mana, dan bagaimana pemberiannya sudah ada buktinya," tegasnya. Penyidik akan mengungkap semua temuan itu pada saatnya nanti. "Sabar, beri waktu kami mendalami lebih jauh siapa para pihak yang terlibat dalam kasus ini," terangnya. Dia mengatakan, penyidik juga akan melakukan kroscek terhadap Ronald Tannur. Bila ditemukan bukti bahwa uang haram itu berasal dari Ronald Tannur, yang bersangkutan akan diproses hukum. "Kami mendalami proses transaksi, apakah seluruhnya sebelum putusan atau setelah putusan sidang. Karena dokumen yang sangat tebal, data sangat banyak, enggak cukup waktu dalam dua jam selesaikan ini satu per satu," paparnya. (gas/elo/idr/oni/c6/eko)

Penangkapan terhadap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya: Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo tidak berhenti begitu saja.

Penyidik Kejaksaan Kejar Pemberi Suap dan Aliran Dana 3 Hakim Yang Bebaskan Ronald Tannur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/16/2151683277-790211613.jpg" alt="Ilustrasi zodiak yang bakal kaya raya pada September 2024. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi zodiak yang bakal kaya raya pada September 2024. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.Com - Momen-momen tak terduga dalam hidup sering kali membawa kejutan yang mengubah nasib seseorang. Bagi sebagian orang, rezeki datang dengan cara yang tak terduga, tiba-tiba, dan mengalir seperti air. Menurut ramalan astrologi Tiongkok, beberapa shio diprediksi akan mengalami lonjakan finansial yang signifikan akhir pekan ini. Mereka mungkin mendapatkan kucuran dana dari berbagai sumber, baik melalui keberuntungan, kerja keras yang akhirnya membuahkan hasil, atau bantuan dari orang-orang di sekitar mereka. Jika Anda termasuk dalam salah satu shio yang diprediksi mendapatkan keberuntungan finansial ini, bersiaplah untuk menerima aliran rezeki yang bisa datang kapan saja. Siapa tahu, akhir pekan ini menjadi momen Anda menikmati hasil dari usaha yang telah lama Anda lakukan, atau mendapatkan kejutan manis yang tidak pernah Anda duga. Dilansir dari Astrology.com, inilah lima shio yang diprediksi akan mendapatkan&nbsp;aliran dana melimpah akhir pekan ini. 1. Shio Tikus Shio Tikus dikenal cerdik, pandai, dan selalu siap memanfaatkan peluang yang ada. Mereka adalah individu yang tekun dalam merencanakan masa depan, terutama dalam hal keuangan. Tikus sangat pandai mengelola uang dan tidak mudah tergoda untuk berbelanja sesuatu yang tidak diperlukan. Pada akhir pekan ini, shio Tikus diprediksi akan menerima kucuran dana yang bisa datang dari berbagai sumber, seperti investasi yang sudah lama dilakukan, kenaikan gaji, atau bahkan bonus tak terduga. Keberuntungan finansial ini bisa jadi merupakan hasil dari upaya mereka yang terus-menerus dan ketekunan dalam mengelola keuangan dengan bijak. Dengan kecerdasan yang dimiliki, Tikus tidak hanya akan menerima rezeki, tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk investasi masa depan yang lebih besar. Jika Anda adalah shio Tikus, akhir pekan ini mungkin saat yang tepat untuk mempertimbangkan peluang-peluang investasi yang sudah lama Anda incar. 2. Shio Naga Naga merupakan simbol kekuatan dan kemakmuran dalam astrologi Tiongkok. Mereka adalah pribadi yang ambisius, berani, dan tidak takut untuk menghadapi tantangan demi mencapai kesuksesan. Shio Naga sering kali mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekitarnya, terutama ketika mereka sedang berada dalam momen-momen penting dalam hidup. Pada akhir pekan ini, Naga diprediksi akan mendapatkan kucuran dana yang mungkin datang dari kerjasama bisnis, proyek yang sukses, atau hadiah dari kerja keras yang telah mereka lakukan. Shio Naga juga dikenal dengan kemampuan mereka dalam menarik peluang finansial yang menguntungkan. Mereka sering kali menemukan cara untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui ide-ide kreatif dan inovatif. Keberuntungan finansial ini akan menjadi salah satu pencapaian besar bagi Naga, yang tentunya tidak hanya akan berdampak pada diri mereka sendiri, tetapi juga pada orang-orang di sekitarnya. 3. Shio Kambing Shio Kambing dikenal sebagai pribadi yang penuh perhitungan dan teliti dalam menjalani kehidupan, terutama dalam hal finansial. Mereka tidak suka mengambil risiko besar, tetapi lebih memilih untuk menyimpan uang dan menggunakannya dengan bijak. Meskipun demikian, akhir pekan ini shio Kambing diprediksi akan mendapatkan kucuran dana yang tak terduga. Rezeki ini bisa datang melalui investasi jangka panjang yang akhirnya membuahkan hasil, bantuan dari keluarga, atau bonus yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sifat Kambing yang bijaksana dalam mengelola keuangan membuat mereka mampu memanfaatkan keberuntungan ini dengan baik. Mereka tidak akan langsung menghabiskan uang yang mereka dapatkan, tetapi justru berusaha untuk menggunakannya demi kestabilan finansial jangka panjang. Bagi Kambing, kucuran dana ini adalah kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangan dan merencanakan masa depan dengan lebih matang. 4. Shio Ular Shio Ular merupakan pribadi yang penuh perhitungan dan pandai dalam mengelola keuangan. Mereka sangat teliti dan cermat dalam melihat peluang, terutama dalam hal investasi. Ular sering kali menunggu saat yang tepat untuk melakukan tindakan, dan ketika momen itu tiba, mereka akan meraih kesempatan tersebut dengan cepat dan tepat. Pada akhir pekan ini, shio Ular diprediksi akan mendapatkan kucuran dana yang tak disangka-sangka, baik melalui investasi yang menguntungkan, dukungan dari rekan bisnis, atau proyek yang sukses besar. Keberuntungan ini bisa menjadi hasil dari perencanaan matang yang telah mereka lakukan sebelumnya. Shio Ular juga sangat pandai memanfaatkan peluang yang ada dan mampu menggandakan rezeki yang mereka terima. Jika Anda adalah shio Ular, akhir pekan ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi kondisi keuangan Anda dan mempertimbangkan langkah selanjutnya untuk meningkatkan kesejahteraan Anda. 5. Shio Monyet Shio Monyet dikenal sebagai pribadi yang cerdas, kreatif, dan selalu memiliki ide-ide cemerlang untuk mendapatkan keuntungan. Mereka sangat pandai dalam mencari celah dan peluang, terutama dalam hal keuangan. Pada akhir pekan ini, shio Monyet diprediksi akan mendapatkan kucuran dana yang tak terduga, baik melalui bisnis yang sukses, kesempatan investasi yang menguntungkan, atau hadiah dari seseorang yang menghargai usaha mereka. Monyet sangat piawai dalam mengelola rezeki yang mereka terima dan akan mencari cara untuk memutarnya agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Keberuntungan ini adalah bukti bahwa kerja keras dan kreativitas mereka tidak sia-sia. Shio Monyet selalu tahu cara memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk mencapai kesuksesan finansial. Jika Anda termasuk shio Monyet, pastikan untuk tetap cermat dalam mengelola keuangan dan memanfaatkan kucuran dana ini dengan bijaksana. ***

Inilah lima shio yang diprediksi akan mendapatkan aliran dana akhir pekan ini, mendapatkan kejutan manis yang tidak pernah Anda duga.

Kaya Mendadak, 5 Shio yang Diprediksi Mendapat Aliran Dana Melimpah Akhir Pekan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/14/JUDI-ONLINE-1-3241815717.jpg" alt="Keinginan Kaya Mendadak, Faktor Utama Meningkatnya Judi Online di Era Modern. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Keinginan Kaya Mendadak, Faktor Utama Meningkatnya Judi Online di Era Modern. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah merancang berbagai cara untuk menghentikan judi online. Mulai memblokir e-wallet bandar dan pemain, menelusuri aliran dana judi, hingga mengejar para bandar. Dirjen Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo Semuel A. Pangerapan menuturkan, pemerintah berupaya untuk melihat judi online dengan helicopter view sehingga bisa melihat dari berbagai sisi. &rdquo;Maka, dibentuk satgas judi online dengan anggota lintas kementerian,&rdquo; terangnya di kantor Kominfo, Jakarta, kemarin (14/6). Langkah selama ini berupa pemblokiran situs dan aplikasi judi online serta penegakan hukum terhadap bandar dinilai belum cukup. Karena itu, diperluas upaya pemberantasan judi online tersebut dengan beragam sisi. &rdquo;Dari sisi keuangan, PPATK diupayakan mengejar aliran dana. Agar bisa disita dan tidak lagi bisa beroperasi,&rdquo; paparnya. Lalu, yang terbaru dengan memblokir e-wallet bandar judi. Semuel mengatakan, judi online memang terus berkembang. Dulu memakai kartu kredit, lalu transfer rekening bank, dan sekarang melalui e-wallet. &rdquo;E-wallet ini akunnya akan diblokir, dimulai dari akun e-wallet bandar. Tapi, juga nantinya bisa ke akun pemain judi,&rdquo; tuturnya. Pemblokiran tersebut dilakukan instansi yang berwenang. Misalnya, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kominfo bertugas untuk memberikan bukti-bukti bahwa akun rekening bank dan e-wallet itu memang digunakan untuk kejahatan judi online. Menurut Semuel, pemblokiran e-wallet sangat penting karena ada modus yang berkembang terkait e-wallet. Misalnya, penggunaan e-wallet judi online menggunakan data identitas curian. &rdquo;Jadi, orangnya itu tidak mengetahui memiliki e-wallet dan digunakan untuk menampung uang judi online,&rdquo; ujarnya. Dia menuturkan, kebanyakan server judi online berada di luar negeri. Pemerintah juga berupaya dengan berkoordinasi dengan negara luar untuk menindak bandar judi online. Terpenting Aliran Dana Terpisah, pengamat kepolisian Bambang Rukminto menuturkan, sebenarnya yang paling utama dilakukan satgas judi online itu terkait aliran dana judi online. Selama ini PPATK telah mendeteksi aliran dana judi online, tapi justru belum ada kasus judi online kelas kakap yang terbongkar. &rdquo;Hanya ada operator dan pemain judinya yang diproses hukum,&rdquo; ujarnya. Dari transaksi judi online sebesar Rp 327 triliun yang disebut PPATK tidak juga ditindaklanjuti. Dia mengatakan, Direktorat Tindak Pidana (Dittipid) Siber Bareskrim belum pernah menyentuh pengelola platform judi online atau bandarnya. &rdquo;Ini yang membuat banyak persepsi adanya aparat yang menjadi beking bandar judi online,&rdquo; ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014682756/ojk-blokir-5-ribu-rekening-dan-555-akun-e-wallet-terkait-judi-online">OJK Blokir 5 Ribu Rekening dan 555 Akun e-Wallet Terkait Judi Online</a> Akses Mudah Kendati sudah ribuan situs dan aplikasi judi online yang diblokir, menemukan situs judi online tetap sangat mudah. Banyak bertebaran iklan situs judi online di beragam media sosial. Jawa Pos mencoba untuk mendaftar salah satu situs judi online Bernama Bintaro88. Dalam iklan di media sosial, situs itu menawarkan tambahan deposito. Bila pengguna melakukan deposito atau menambah saldo Rp 25 ribu, situs akan menambahkan Rp 25 ribu. Tentunya itu merupakan trik situs judi online untuk menggaet korban. Pendaftarannya cukup mudah, tinggal memasukkan identitas dan nomor rekening. Bahkan, situs tersebut juga menawarkan untuk dipandu customer service secara langsung dalam pendaftarannya. Sementara itu, pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendy bahwa korban judi online yang menjadi miskin bakal mendapatkan bansos menuai polemik. Apalagi, dalam perjudian tidak ada istilah korban. Bandar maupun pemasang taruhan sama-sama pelaku perjudian. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berkeberatan dengan wacana pelaku judi online, yang jadi miskin gara-gara kalah taruhan, kemudian mendapatkan bansos. Dia menegaskan, judi online maupun offline sama-sama perbuatan melanggar hukum. Dia menyatakan, tidak ada istilah korban dalam perjudian. Karena secara sadar, orang melakukan perjudian. &rsquo;&rsquo;Berbeda dengan pinjol (pinjaman online). Masih berpotensi ada korbannya,&rsquo;&rsquo; kata Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni&rsquo;am Sholeh di kantornya kemarin (14/6). (idr/wan/c7/ttg)

Pemerintah merancang berbagai cara untuk menghentikan judi online. Mulai memblokir e-wallet bandar dan pemain, menelusuri aliran dana judi,

Berantas Judi Online, Satgas Bakal Blokir E-Wallet serta Telusuri Aliran Dana dan Bandar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kasus-suap-kpk-bakal-periksa-sekjen-dpr-indra-iskandar_m_.jpg" alt="Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar bakal diperiksa Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan 2018 untuk Kabupaten Arfak, Papua Barat." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar bakal diperiksa Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan 2018 untuk Kabupaten Arfak, Papua Barat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; KPK kembali memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar kemarin (15/5). Diperiksa selama dua jam, Indra mengaku sudah menyampaikan seluruhnya kepada penyidik terkait dengan apa yang diketahuinya tentang proyek pengadaan perlengkapan sarana-prasarana rumah jabatan anggota (rumjab) DPR tahun 2020. &rdquo;Sebagai warga negara yang baik, saya sudah memenuhi panggilan dari penyidik KPK. Intinya, hari ini (kemarin) sudah saya sampaikan semua,&rdquo; terangnya setelah diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin pukul 11.55. Indra menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik. Dia meyakini penyidik profesional dalam menangani kasus dengan nilai proyek sekitar Rp 120 miliar tersebut. Ada kabar sudah ada penetapan tersangka dalam kasus tersebut. Namun, sampai kemarin KPK belum mengumumkannya. Saat disinggung soal penggeledahan KPK di ruang kerjanya, Sekretariat DPR, pada 30 April lalu, Indra memilih bungkam. Dia justru meminta awak media menanyakannya kepada penyidik. Indra sempat berseloroh saat ditanya mengenai proyek itu juga mengalir ke meja komisi di DPR alias para legislator. Indra juga sedikit tertawa sambil menjawab secara guyonan. &rdquo;Tanyanya jauh bener,&rdquo; katanya, lantas tertawa seraya segera masuk ke mobil. KPK sudah menggeledah beberapa tempat terkait dengan perkara ini. Pada 29 April, rumah dan kantor dari pihak yang ditetapkan sebagai tersangka sudah digeledah. Tim penyidik menemukan beberapa dokumen pengerjaan proyek dan transaksi keuangan. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan, komisi antirasuah belum bisa menjelaskan secara detail perkara ini. Sebab, tim penyidik masih melakukan penyidikan. (elo/c14/ttg)

KPK kembali memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar kemarin (15/5). Indra diperiksa selama dua jam.

Sekjen DPR Indra Iskandar Mengelak soal Pertanyaan Aliran Dana ke Legislator

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/09/Screenshot-2023-07-09-133224-1013001537.jpg" alt="Raffi Ahmad saat menjadi narasumber. (YouTube Sinemaku Pictures)" width="100%">
<figcaption>Raffi Ahmad saat menjadi narasumber. (YouTube Sinemaku Pictures)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Ketua NCW Hanifa Sutrisna mengungkap awal mula pihaknya melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan aliran dana dalam jumlah besar mengalir ke Raffi Ahmad dan RANS Entertainment dari para koruptor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam video diunggah di TikTok DPP NCW, dia mengatakan berawal dari adanya aduan masyarakat. Orang itu menyatakan ada artis ternama yang menerima uang dari terdakwa korupsi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang menempatkan uang ini sudah tidak bisa menghubungi saudara R. Dia sudah menempatkan puluhan miliar, tapi beberapa bulan ini R tidak bisa dihubungi," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014079558/tkn-prabowo-gibran-sebut-emak-emak-timses-yang-efektif-untuk-memenangkan-pilpres-2024">TKN Prabowo-Gibran sebut Emak-emak Timses yang Efektif untuk Memenangkan Pilpres 2024</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya juga mendapati aduan masyarakat berbeda. Orang ini mengungkapkan kekecewaanya pengaduannya sudah sampai ke KPK namun belum ada kejelasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada hubungan Raffi Ahmad dengan saudara R, terdakwa kasus suap dan korupsi dari pajak. Dia mengatakan pengaduan itu sudah sampai ke KPK," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah itu, menurut Hanifa Sutrisna, pihaknya lantas meminta orang kenalan di internal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana diduga tidak wajar mengalir ke Raffi Ahmad atau RANS Entertainment.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PPATK saat itu sebenarnya ingin mengatakan, ada dugaan tidak wajar yang masuk dalam bisnis RANS yang ada di 8 bisnis lain yang dikelola Raffi," klaimnya.</div>

Ketua NCW Hanifa Sutrisna mengungkap awal mula pihaknya melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan aliran dana ke Raffi Ahmad.

Awal Mula NCW Menyelidiki Adanya Dugaan Aliran Dana Hasil Korupsi ke Raffi Ahmad

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/13/Wakil-Ketua-KPK-Nurul-Ghufron-Dery-Ridwansah-2JPG-2724059134.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri memastikan bakal menindaklanjuti laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran dana mencurigakan jelang Pemilu 2024. Sejauh ini, ada dua laporan yang diterima. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan, dua laporan itu diterima KPK pada Desember-Januari. "Yang kami terima baru dua (laporan)," katanya saat ditanya awak media di Jakarta kemarin (12/1). Sesuai tugas dan fungsinya, dia menyebut laporan dari PPATK berbasis anomali transaksi keuangan sehingga diduga sebagai transaksi mencurigakan. Sementara itu, KPK sebagai penegak hukum wajib menemukan alat bukti. Karena itu, KPK butuh waktu untuk menindaklanjuti laporan yang diterima dari PPATK. Mereka tengah mendalami temuan transaksi keuangan mencurigakan itu secara terperinci. Sebab, KPK tidak bisa hanya menggunakan satu basis data. "Ketidakwajaran aliran dana harus kami buktikan berdasar perbuatan melawan korupsi atau tidak, dan itu butuh waktu lebih," jelasnya. Ghufron mengakui, laporan dari PPATK pasti melalui proses panjang. Sebab, PPATK mengikuti aliran uang secara menyeluruh. Termasuk lalu lintas uang di perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, dia menegaskan bahwa KPK punya tanggung jawab pembuktian. "Bahwa dugaan atau hipotesis aliran (uang yang mencurigakan) itu berbasis entah dari suap, gratifikasi, melawan hukum, menyalahgunakan wewenang. Itu sedang kami lakukan," ujarnya. Terpisah, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan menyatakan belum menerima laporan dari PPATK. Meski begitu, dia memastikan koordinasi Bareskrim dan PPATK tak pernah berhenti dijalin. Termasuk soal laporan hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan terkait aktivitas peserta pemilu. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya belum melihat data dari PPATK secara langsung. "Nanti kami lihat datanya. Kan ada surat dari PPATK ke kami. Kami mau lihat dulu isinya, terkait dengan itu atau tidak," terangnya. Menurut dia, ada kemungkinan masalah itu akan diserahkan ke sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) jika ada indikasi pidana pemilu. Selanjutnya, tergantung gakkumdu apakah dilanjutkan atau tidak. Yang jelas, kata Bagja, data PPATK merupakan informasi awal. "Bukan sebagai alat bukti. Informasi PPATK bukan alat bukti. Tapi, itu petunjuk untuk dilakukan penelusuran," terangnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/013695566/soal-transaksi-misterius-yang-diduga-terkait-pemilu-ppatk-tunggu-respons-kpu-bawaslu">Soal Transaksi Misterius yang Diduga Terkait Pemilu, PPATK Tunggu Respons KPU-Bawaslu</a> Yang jadi pertanyaan, lanjut Bagja, apakah transaksi itu berkaitan dengan pemilu atau tidak. Namun, data transaksi itu bisa menjadi bentuk pencegahan. Berdasar data PPATK tersebut, Bawaslu telah menyurati parpol peserta pemilu agar memasukkan semua data keuangan ke dalam laporan awal dana kampanye (LADK) ke KPU. Bagja mengatakan, lembaganya juga mengimbau peserta pemilu agar tidak melakukan pelanggaran terkait dana kampanye. Salah satunya soal dana dari luar negeri. "Itu jelas tidak boleh," tegasnya. Sementara itu, sejumlah parpol peserta pemilu berusaha memperbaiki LADK. Salah satunya PKS. Ketua Tim Pelaporan Dana Kampanye PKS Marwan Gunawan menyatakan, partainya telah melengkapi LADK ke KPU melalui sistem kampanye dan dana kampanye (sikadeka). Menurut dia, KPU sebelumnya menetapkan LADK harus disampaikan sebelum batas akhir penerimaan, yakni 7 Januari 2024. PKS sebagai salah satu peserta pemilu mematuhi aturan itu dengan melakukan submit LADK lebih awal pada 6 Januari 2024. Dalam LADK-nya, PKS melaporkan dana penerimaan partai Rp 12,7 miliar dan dana pengeluaran Rp 7,8 miliar. Selain menyelesaikan dana kampanye partai, LADK caleg PKS yang berjumlah 580 orang juga sudah dimasukkan sesuai dengan waktunya. Dari hasil pencermatan KPU terhadap LADK, sebanyak 266 LADK caleg butuh perbaikan minor dan diberi waktu hingga 12 Januari pukul 23.00. "PKS berhasil menyelesaikan perbaikan itu pada 9 Januari," tandasnya. PPP juga berusaha memperbaiki LADK. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menyebut pihaknya menaati semua tahapan, termasuk soal perbaikan laporan dana kampanye. Jadi, PPP pasti menuntaskan perbaikan LADK sebelum batas waktu yang ditetapkan. Menurut Awiek, sapaan akrabnya, pemasukan dana kampanye PPP sebesar Rp 20 miliar dan pengeluarannya Rp 13 miliar. Semua data itu dimasukkan dalam LADK yang diserahkan ke KPU. Awiek menambahkan, laporan dana kampanye semua caleg PPP sudah dimasukkan ke LADK. "Semua caleg PPP sudah melaporkan dana kampanyenya," terang legislator asal Madura itu. Sementara itu, KPU belum mau membuka data hasil perbaikan LADK parpol peserta pemilu. Anggota KPU August Mellaz yang dimintai keterangan soal LADK enggan menjawab. "Kalau itu tanya Pak Idham," terangnya seusai rapat soal debat capres-cawapres di kantor KPU kemarin. Anggota KPU Idham Holik juga belum bersedia memberi keterangan. Pesan singkat yang dikirim Jawa Pos tidak dibalas sampai berita ini selesai ditulis pukul 21.30. (syn/lum/c18/ttg)

KPK dan Polri memastikan bakal menindaklanjuti laporan PPATK terkait aliran dana mencurigakan jelang Pemilu 2024.

KPK dan Polri Kaji Laporan PPATK soal Transaksi Mencurigakan Jelang Pemilu  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/31/maruf-amin-4054331905.jpeg" alt="Wapres Ma" width="100%">
<figcaption>Wapres Ma</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi keuangan mencurigakan bernilai triliunan rupiah. Transaksi mencurigakan itu ditengarai terkait dengan dana kampanye Pemilu 2024. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta aliran dana itu segera ditelusuri supaya tidak mencurigakan lagi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arahan tersebut disampaikan Ma'ruf di Jakarta pada Senin (19/12). Dia mengatakan aliran mencurigakan itu tidak bisa dibiarkan terus menerus. "Mengenai transaksi mencurigakan, saya kira kalau mencurigakan buat terang saja," katanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menyampaikan lembaga terkait harus segera memeriksa temuan aliran dana mencurigakan itu. Sehingga segera bisa diketahui ada kejahatan apa tidak dalam aliran mencurigakan itu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013633800/miris-baru-saja-rampung-jls-tulungagung-digandrungi-warung-warung-yang-tak-berizin-di-sepanjang-badan-jalan">Miris! Baru Saja Rampung, JLS Tulungagung Digandrungi Warung-Warung yang Tak Berizin di Sepanjang Badan Jalan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau ada yang mencurigakan diusut saja secara tuntas. Kalau ada pelanggaran (hukum) ya ditindak," jelas Ma'ruf. Termasuk kepada Bawaslu, diharapkan bisa bekerjasama dengan PPATK untuk menuntaskan persoalan aliran duit mencurigakan untuk kampanye tersebut. Supaya semuanya jelas. Dan tidak ada kecurigaan lagi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti diketahui PPATK mengungkapkan ada aliran dana mencurigakan senilai triliunan rupiah. Diduga terkait modal kampanye. Sejatinya dana sumbangan kampanye tidak dilarang. Namun ada batasannya. Untuk perorangan maksimal Rp 2,5 miliar. Sedangkan untuk badan hukum, korporasi, atau sejenisnya, maksimal Rp 25 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/013633715/ketahui-alasan-wasabi-digunakan-oleh-masyarakat-jepang-sebagai-pelengkap-pada-makanan-sushi-dan-sashimi">Ketahui Alasan Wasabi Digunakan oleh Masyarakat Jepang sebagai Pelengkap pada Makanan Sushi dan Sashimi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada sejumlah kesempatan, Ma'ruf menekankan Pemilu harus berjalan dengan baik dan lancar. Caranya adalah setiap pihak bekerja sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing. Termasuk bagi para ASN supaya menjaga netralitas. Kemudian bagi para politisi atau kelompok yang bermain dalam Pemilu, tetap menjaga kondusifitas. Jangan membuat masyarakat terbelah.&nbsp;</div>

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta aliran dana mencurigakan itu segera ditelusuri supaya tidak mencurigakan lagi.

Soal Aliran Dana Mencurigakan Kampanye Pemilu, Wapres Minta Segera Dibuat Jelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/23/47_kpk-3261951673.png" alt="CARI BUKTI: Tim KPK setelah menggeledah kantor bupati Bondowoso Selasa (21/11)." width="100%">
<figcaption>CARI BUKTI: Tim KPK setelah menggeledah kantor bupati Bondowoso Selasa (21/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penyidik KPK terus mencari alat bukti terkait operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap penghentian kasus di Kejaksaan Negeri Bondowoso. Salah satunya melakukan penggeledahan secara maraton. Pada Minggu (19/11), tim KPK menggeledah kantor Kejari Bondowoso. Dari penggeledahan di beberapa ruang kerja tersebut, KPK memperoleh dokumen terkait penanganan perkara yang sedang diselesaikan penyidikannya. &rdquo;Hasil penggeledahan akan dijadikan barang bukti dalam perkara,&rdquo; jelas Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kemarin (22/11). Sehari berselang, pada Senin (20/11), penyidik mendatangi rumah para tersangka. Penggeledahan juga berlangsung di kantor Dinas Bina Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Bondowoso. Penggeledahan di kantor BSBK tersebut dilakukan lantaran saat OTT ada tiga orang yang bekerja di OPD itu yang ikut ditangkap. Dua orang merupakan ASN dan satu lainnya tenaga honorer. Dari sana, KPK menemukan bukti cukup penting mengenai kasus yang membuat Kepala Kejari Bondowoso Puji Triasmoro menjadi tersangka. Selain tumpukan dokumen, tim menemukan catatan aliran sejumlah uang. Namun, Ali belum membeberkan dari mana aliran uang itu berasal dan ke mana bermuara. Selanjutnya, Selasa (21/11) KPK menggeledah kantor dan rumah dinas bupati Bondowoso. Ali membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Namun, dia belum secara terperinci mengungkap hasilnya. Yang jelas, dari rangkaian penggeledahan itu penyidik mengamankan bukti berupa dokumen proyek pengadaan. &rdquo;Termasuk catatan adanya aliran uang berupa fee ke berbagai pihak, termasuk para tersangka,&rdquo; jelasnya. KPK juga menemukan uang tunai yang besaran jumlahnya masih akan dikonfirmasi kepada para pihak. Sebagaimana diketahui, dari OTT di Bondowoso, KPK menetapkan empat tersangka. Yakni, Kajari Bondowoso Puji Triasmoro dan Kasipidsus Kejari Bondowoso Alexander Kristian Diliyanto Silaen. Dua tersangka lainnya adalah pihak swasta, yakni Yossy S. Setiawan dan Andhika Imm Wijaya. (elo/c6/fal)

Penyidik KPK terus mencari alat bukti terkait operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap penghentian kasus di Kejaksaan Negeri Bondowoso

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aliran dana

Berita Terkini