<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/01/bantuan-akses-pendidikan-menjadi-cara-berbuat-baik-di-bulan-suci-ramadhan-istimewa-OD9Dp.webp" alt="Bantuan akses pendidikan menjadi cara berbuat baik di Bulan Suci Ramadhan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bantuan akses pendidikan menjadi cara berbuat baik di Bulan Suci Ramadhan. (Istimewa)</figcaption>
</figure>
&nbsp;
JawaPos.com&ndash;Momentum Ramadhan kerap menjadi ruang refleksi tentang solidaritas sosial dan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Di tengah tantangan biaya sekolah dan kebutuhan operasional lembaga sosial, dukungan terhadap yayasan pendidikan dan panti asuhan dinilai semakin krusial.
Dalam konteks itu, PT BRI Asuransi Indonesia atau BRI Insurance menyalurkan bantuan peralatan sekolah serta dukungan biaya operasional kepada dua yayasan di Jakarta pada 26&ndash;27 Februari 2026. Dua lembaga yang menerima dukungan tersebut adalah Yayasan Ridho Berkah Sejahtera di Cipayung, Jakarta Timur; dan Yayasan Baitul Yatama Jakarta (Bayata) di Penjaringan, Jakarta Utara. Bantuan difokuskan pada kebutuhan dasar pendidikan seperti perlengkapan sekolah serta penunjang aktivitas harian yayasan.
Direktur Utama BRI Insurance Budi Legowo menyerahkan bantuan secara langsung di Cipayung. Dia menilai, akses terhadap perlengkapan belajar yang memadai masih menjadi tantangan bagi sebagian anak di wilayah perkotaan, termasuk Jakarta.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/ekonomi/2603010109/konflik-israel-iran-bikin-sejumlah-penerbangan-dari-bandara-i-gusti-ngurah-rai-dibatalkan-1631-penumpang-terdampak">Konflik Israel&ndash;Iran Bikin Sejumlah Penerbangan dari Bandara I Gusti Ngurah Rai Dibatalkan, 1.631 Penumpang Terdampak</a>
&rdquo;Harapannya, dukungan ini bisa membantu anak-anak lebih fokus belajar dan meringankan kebutuhan operasional yayasan,&rdquo; ujar Budi Legowo di sela kegiatan.
Pihak yayasan menyambut positif bantuan tersebut. Perwakilan Yayasan Ridho Berkah Sejahtera menyebut, kebutuhan perlengkapan sekolah kerap menjadi beban tersendiri, terutama menjelang tahun ajaran baru maupun saat kegiatan belajar tambahan selama Ramadhan.
Di lokasi berbeda, Komisaris Independen BRI Insurance Benny Imam Syafii menyerahkan bantuan kepada Yayasan Baitul Yatama Jakarta. Dia menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor swasta dan lembaga sosial dalam memperkuat fondasi pendidikan anak-anak yang tinggal di panti asuhan maupun yayasan sosial.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/ekonomi/2603010075/mandiri-dan-visa-perkuat-sinergi-dorong-penguatan-ekosistem-pembayaran-digital-terintegrasi">Mandiri dan Visa Perkuat Sinergi, Dorong Penguatan Ekosistem Pembayaran Digital Terintegrasi</a>
Menurut pengelola Yayasan Baitul Yatama Jakarta, dukungan terhadap biaya operasional akan membantu menjaga keberlangsungan program pembinaan, mulai dari pendidikan formal hingga kegiatan keagamaan selama bulan suci. Data berbagai lembaga menunjukkan, biaya pendidikan, termasuk perlengkapan sekolah, masih menjadi salah satu komponen pengeluaran signifikan bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Di kawasan perkotaan dengan biaya hidup tinggi seperti Jakarta, tekanan tersebut kerap berdampak pada keberlanjutan pendidikan anak. Dalam situasi tersebut, keterlibatan dunia usaha tak lagi dipandang sebatas kegiatan filantropi musiman.
Sejumlah perusahaan mulai mengaitkan program sosialnya dengan pendekatan keberlanjutan, termasuk prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor asuransi kerugian, BRI Insurance menilai stabilitas sosial dan akses pendidikan memiliki kaitan erat dengan ketahanan ekonomi jangka panjang. Pendidikan yang lebih baik diharapkan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/ekonomi/2603010072/harga-bbm-pertamina-terbaru-pertamax-naik-jadi-rp-12300-per-liter-berlaku-mulai-1-maret-2026">Harga BBM Pertamina Terbaru, Pertamax Naik jadi Rp 12.300 per Liter Berlaku Mulai 1 Maret 2026</a>
Ramadhan pun menjadi momentum yang relevan untuk memperkuat pesan tersebut. Selain identik dengan ibadah dan pengendalian diri, bulan suci juga kerap dimaknai sebagai waktu untuk memperluas kepedulian sosial, khususnya kepada anak-anak yatim dan keluarga yang membutuhkan dukungan.
Kegiatan penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari agenda keberlanjutan perusahaan yang dijalankan sepanjang tahun. Ke depan, perusahaan menyatakan akan terus memperluas jangkauan program sosial ke berbagai wilayah, dengan fokus pada dampak nyata bagi masyarakat.
Lebih dari sekadar seremoni, isu yang mengemuka adalah bagaimana kolaborasi antara sektor swasta dan lembaga sosial dapat menciptakan efek berkelanjutan. Tantangannya bukan hanya pada penyaluran bantuan, tetapi juga memastikan dukungan tersebut terintegrasi dengan kebutuhan riil anak-anak dan pengelola yayasan.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/ekonomi/2602280303/wujud-kepedulian-masyarakat-bank-mandiri-area-gresik-gelar-safari-ramadan">Wujud Kepedulian Masyarakat, Bank Mandiri Area Gresik Gelar Safari Ramadan</a>
Di tengah dinamika ekonomi dan meningkatnya biaya hidup, dukungan terhadap akses pendidikan tetap menjadi salah satu investasi sosial paling strategis. Ramadhan menjadi pengingat bahwa solidaritas sosial dan pembangunan manusia berjalan beriringan, dan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk dunia usaha.

BRI Insurance salurkan bantuan pendidikan ke dua yayasan di Jakarta saat Ramadhan, soroti isu akses sekolah anak prasejahtera

Ramadhan dan Akses Pendidikan: BRI Insurance Salurkan Dukungan untuk Dua Yayasan di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/30/PEGADAIAN-30-B-3556544159.jpg" alt="Pegadaian bersama Golden Future Indonesia menghadirkan program &ldquo;Kapal Literasi Moh. Hatta&rdquo;sebagai wujud nyata dukungan terhadap Sustainable Development Goals Pendidikan Berkualitas/(Dok. Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Pegadaian bersama Golden Future Indonesia menghadirkan program &ldquo;Kapal Literasi Moh. Hatta&rdquo;sebagai wujud nyata dukungan terhadap Sustainable Development Goals Pendidikan Berkualitas/(Dok. Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos com &ndash; Dalam semangat memperluas akses pendidikan dan literasi hingga ke pelosok negeri, Pegadaian bersama Golden Future Indonesia menghadirkan program &ldquo;Kapal Literasi Moh. Hatta&rdquo;, bagian dari inisiatif Suar Pendidikan Indonesia. Program ini merupakan wujud nyata komitmen Pegadaian terhadap penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta dukungan terhadap Sustainable Development Goals nomor 4, yakni Pendidikan Berkualitas. &ldquo;Melalui inisiatif ini, Pegadaian berupaya menjalankan peran sosialnya secara berkelanjutan. Kami percaya bahwa pendidikan adalah fondasi utama pembangunan manusia. Kapal Literasi Moh. Hatta bukan sekadar mengantar buku, namun juga mengantar ilmu pengetahuan dan kesempatan bagi anak-anak di wilayah Timur Indonesia,&rdquo; ujar Eka Pebriansyah, Direktur Jaringan dan Operasi Pegadaian. Kapal Literasi Moh. Hatta akan berlayar ke pulau-pulau terpencil di Kepulauan Sula, membawa ribuan buku bacaan, membuka lapak literasi, dan menggelar pelatihan bagi guru serta masyarakat tentang literasi keuangan dan digital. Dengan konsep mobile education, kapal ini diharapkan menjadi jembatan pengetahuan dan kesetaraan, khususnya bagi wilayah yang sulit dijangkau jalur darat maupun udara. Penamaan Kapal Literasi Moh. Hatta ini juga telah memperoleh restu keluarga Bung Hatta melalui putri mendiang yang juga merupakan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 2004-2009, Meutia Hatta, sebagai bentuk penghormatan terhadap jejak sejarah Bung Hatta di Maluku, yang juga merupakan tempat beliau pernah berbagi buku dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat selama masa pengasingan. Ketua Pembina Golden Future Indonesia, Edwin Senjaya, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi bersama Pegadaian sebagai langkah konkret dalam meningkatkan literasi, khususnya di wilayah Indonesia Timur dan daerah pedalaman. &ldquo;InsyaAllah, Kapal Literasi Mohammad Hatta akan menjadi bukti nyata upaya kita dalam mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Dari kapal ini, semoga lahir generasi pembelajar dan calon pemimpin masa depan bangsa,&rdquo; ujar Edwin. Rangkaian kegiatan Kapal Literasi Moh. Hatta akan dimulai pada 23 Oktober 2025 dengan seminar dan pelatihan guru, serta puncaknya pada 28 Oktober 2025, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda sebagai simbol kebangkitan semangat belajar dan gotong royong lintas generasi. &ldquo;Kapal ini merupakan bahtera ilmu yang akan membawa pengetahuan bagi generasi muda di Kepulauan Sula. Kehadiran kapal ini membuktikan bahwa keterbatasan geografis bukan lagi penghalang untuk mengakses ilmu pengetahuan,&rdquo; tutur Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula, Adrawati, saat penyerahan Kapal Literasi di Kepulauan Sula, Maluku Utara. Melalui kolaborasi ini, Pegadaian menegaskan komitmennya untuk menjadi perusahaan yang tumbuh bersama masyarakat, menghadirkan nilai ekonomi sekaligus sosial. Inisiatif Kapal Literasi ini sejalan dengan strategi ESG Pegadaian, yang menempatkan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian penting dari perjalanan menuju Indonesia yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan. &nbsp;

Kapal Literasi Moh. Hatta akan berlayar ke Kepulauan Sula membawa ribuan buku bacaan dan menggelar pelatihan bagi guru dan masyarakat.

Pegadaian Dorong Akses Pendidikan di Timur Indonesia Lewat “Kapal Literasi Moh. Hatta”

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/23/s67Zr04HrL6eg3SxuO9pq8cwCAw8TYURF5w9rKO4-3524253659.jpg" alt="Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lebak, Banten, yang diselenggarakan Yayasan Hamim Center Founder (HCF) gunakan rantang atau food tray lokal. (Istimewa)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lebak, Banten, yang diselenggarakan Yayasan Hamim Center Founder (HCF) gunakan rantang atau food tray lokal. (Istimewa)&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintahan Prabowo Subianto menyiapkan agenda dengan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Waktu yang tinggal 20 tahun lagi itu harus disertai dengan persiapan yang matang. Salah satunya generasi yang hadir pada 2045 generasi memiliki intelektualitas yang memumpuni. Semua itu dapat dipersiapkan dengan menyiapkan gizinya sejak dini.&nbsp; Pengamat Universitas Cipta Mandiri Aceh Riska Riani menilai inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan Prabowo Subianto merupakan langkah penting dalam mewujudkan kesetaraan akses pendidikan di seluruh Indonesia.&nbsp; Menurut Riska, pemberian asupan bergizi pada masa pertumbuhan awal atau usia emas merupakan fondasi utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. "Intervensi gizi yang dilakukan di masa usia emas (golden age) akan menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan," kata Riska Riani kepada wartawan pada (7/10).&nbsp; Riska menekankan nutrisi yang baik berdampak langsung pada perkembangan kognitif anak, konsentrasi saat belajar, serta daya tahan tubuh yang lebih kuat&mdash;semuanya berpengaruh terhadap capaian akademik.&nbsp; Dalam implementasinya, program MBG yang mulai dilaksanakan awal 2025 telah menunjukkan hasil konkret, termasuk di Aceh. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Banda Aceh, tercatat sebanyak 3.478 porsi makanan bergizi telah disalurkan kepada peserta didik di 13 sekolah, mulai dari TK hingga SMA, serta ibu hamil, menyusui, dan balita.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016668102/5000-dapur-sppg-ajukan-sertifikasi-halal-kepala-bpjph-pastikan-nampan-mbg-tak-tercemar-minyak-babi">5.000 Dapur SPPG Ajukan Sertifikasi Halal, Kepala BPJPH Pastikan Nampan MBG Tak Tercemar Minyak Babi</a> Di wilayah lain seperti Aceh Barat, sebanyak 1.360 siswa di bawah naungan Kementerian Agama juga telah menerima manfaat program ini sejak hari pertama pelaksanaan.&nbsp; "Berbagai daerah di Aceh sudah berjalan dengan baik program MBG ini, dan masyarakat puas karena sangat bermanfaat. Di Aceh Timur, distribusi perdana mencapai 3.497 paket makanan kepada delapan sekolah dengan pengawasan langsung oleh aparat TNI untuk memastikan kualitas dan ketepatan distribusi," jelasnya.&nbsp; Secara nasional, Riska menyampaikan bahwa hingga kuartal pertama 2025, lebih dari 3 juta penerima telah merasakan manfaat MBG. Pemerintah menargetkan peningkatan jumlah penerima hingga mencapai 15 juta orang pada akhir 2025, dan secara bertahap naik hingga 82,9 juta orang pada 2029.&nbsp; "Kita ketahui Pemerintah menargetkan jumlah itu meningkat menjadi 15 juta penerima pada akhir tahun 2025, dan secara bertahap mencapai 82,9 juta penerima hingga 2029. Angka ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun generasi Indonesia yang sehat dan tangguh melalui kebijakan berbasis gizi dan pendidikan", tambahnya.&nbsp; Dalam jangka panjang, menurut Riska, program MBG akan turut mendorong peningkatan mutu pembelajaran dan meratakan peluang pendidikan bagi anak-anak, baik yang tinggal di wilayah perkotaan maupun daerah pelosok.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016666758/sebanyak-5000-dapur-sppg-ajukan-sertifikasi-halal-kepala-bpjph-pastikan-nampan-mbg-tak-tercemar-minyak-babi">Sebanyak 5.000 Dapur SPPG Ajukan Sertifikasi Halal, Kepala BPJPH Pastikan Nampan MBG Tak Tercemar Minyak Babi</a> "Banyak anak di daerah terpencil yang memiliki potensi besar, tetapi sering terkendala kondisi ekonomi dan kurangnya asupan gizi yang memadai. Dengan hadirnya program MBG, beban orang tua berkurang, sementara anak-anak mendapatkan kepastian gizi seimbang di sekolah", katanya.&nbsp; Intervensi gizi pada masa usia dini tidak hanya berkaitan dengan tumbuh sehat secara fisik, tetapi juga berdampak pada kecerdasan dan kesiapan belajar anak. "Ketika nutrisi anak terpenuhi, kemampuan belajarnya meningkat dan kehadiran di sekolah menjadi lebih konsisten,&rdquo; tuturnya.&nbsp; Riska mengingatkan, kualitas pelaksanaan MBG perlu terus diawasi, khususnya terkait kebersihan dapur penyedia dan mutu menu makanan. Ia juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam melakukan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas program.&nbsp; &ldquo;Tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi dan mutu pelaksanaan di lapangan. Jika pengawasan diperkuat, manfaat program ini akan sangat besar terhadap kemajuan pendidikan. Kita patut apresiasi respons cepat dari Presiden Prabowo terkait evaluasi ini,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016665517/diterpa-hoaks-siswa-keracunan-mbg-kepala-sds-bina-pusaka-alhamdullilah-engga-ada">Diterpa Hoaks Siswa Keracunan MBG, Kepala SDS Bina Pusaka: 'Alhamdullilah Engga Ada'</a> Dia menyoroti program MBG sejalan dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, yakni pengembangan kualitas manusia menjadi prioritas utama. &ldquo;Jika anak-anak dari pelosok Aceh hingga Papua memiliki gizi yang sama baiknya, maka mereka akan punya peluang yang sama untuk berprestasi,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Menurut dia, MBG bukan hanya tentang menyediakan makan siang gratis, tetapi tentang menghadirkan keadilan sosial dalam pendidikan. Dengan gizi yang seimbang, anak-anak Indonesia memiliki peluang yang lebih merata untuk meraih masa depan yang lebih baik. &nbsp; &ldquo;Pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat untuk membangun bangsa mulai dari dapur sekolah. Ini adalah investasi untuk menciptakan generasi cerdas, tangguh, dan berdaya saing tinggi,&rdquo; tutupnya.

Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan Prabowo Subianto merupakan langkah penting dalam mewujudkan kesetaraan akses pendidikan.

Tidak Mungkin Mendapatkan Indonesia Emas Tanpa Menyiapkan Gizi SDM Sejak Dini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/15/menteri-pu-tinjau-sr-di-lombok-537750747.jpg" alt="Menteri PU Dody Hanggodo meninjau Sekolah Rakyat&nbsp;Sentra Paramita di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, NTB, Senin (14/7). (Kementerian PU)" width="100%">
<figcaption>Menteri PU Dody Hanggodo meninjau Sekolah Rakyat&nbsp;Sentra Paramita di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, NTB, Senin (14/7). (Kementerian PU)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berupaya keras memastikan kualitas pembangunan Sekolah Rakyat (SR) sebagai Program Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, Dody meninjau secara langsung Sekolah Rakyat (SR) Sentra Paramita di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (14/7). Untuk 63 SR tahap I, Kementerian PU telah menggelontorkan Rp 322 miliar dan anggaran untuk SR tahap II direncanakan Rp 200 miliar hingga Rp 300 miliar tiap titiknya. Sentra Paramita merupakan salah satu dari 63 SR lokasi tahap I yang telah selesai direnovasi. Lokasi ini difungsikan sebagai sarana pendidikan jenjang SMP dengan kapasitas total daya tampung sekitar 100 siswa. Dalam tinjauan tersebut, Menteri Dody ingin memastikan kesiapan fasilitas sekolah yang terdiri atas gedung ruang kelas bersama, wisma siswa, musala, gedung kesenian, hingga aula dan perpustakaan tersebut. "Untuk SR Sentra Paramita, anggarannya sekitar Rp5 miliar hingga Rp6 miliar, karena merupakan sekolah rintisan. Jadi, penanganan yang dilakukan oleh Kementerian PU adalah renovasi dari bangunan yang sudah eksisting. Harapannya, maintenance SR dapat dilakukan dengan baik oleh Kementerian Sosial melalui dinas sosial," ujarnya. Menteri Dody berharap SR Sentra Paramita dapat menjadi percontohan SR yang mampu menjangkau wilayah-wilayah terpencil dengan kualitas fasilitas yang memadai. Di samping itu, Menteri Dody juga ingin menegaskan bahwa proyek SR Tahap I ini baru merupakan langkah awal dari rencana pembangunan SR berskala lebih besar. "Total nilai kontrak untuk pembangunan 63 lokasi SR Tahap IA di seluruh Indonesia sebesar Rp322 miliar. 63 lokasi tersebut tersebar di 24 provinsi," kata Menteri Dody. Dalam pembangunan SR Tahap I ini, Kementerian PU melaksanakan pekerjaan fisik selama 65 hari kalender sejak kontrak ditandatangani pada 10 Mei 2025. Adapun pembangunan SR Tahap II direncanakan dimulai pada September 2025. "Direncanakan, pada bulan September kita mulai groundbreaking untuk SR Tahap II. Karena pada Juni 2026, ditargetkan seluruh pembangunan SR harus sudah selesai. Dan anggaran untuk 1 sekolah sekitar Rp200 miliar hingga Rp300 miliar tergantung luasannya berapa hektare," tambah Menteri Dody. Melalui pembangunan SR, pemerintah menargetkan peningkatan akses pendidikan berkualitas, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan berada di wilayah yang selama ini sulit dijangkau layanan pendidikan formal. Proyek ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk membangun sumber daya manusia unggul melalui penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan inklusif. "Peran Kementerian PU dalam program SR difokuskan pada pembangunan infrastrukturnya, sementara untuk operasionalnya merupakan peran Kementerian Sosial. Diharapkan, kolaborasi antara Kementerian PU dan Kementerian Sosial berjalan dengan baik, sehingga dapat mendukung kesuksesan program SR di seluruh Indonesia," terangnya. (idr)

Menteri PU Dody Hanggodo meninjau Sekolah Rakyat di Lombok Barat, anggaran Rp 200-300 miliar per titik untuk tahap II yang dimulai September

Menteri PU Harapkan Sekolah Rakyat Benar-Benar Jadi Akses Pendidikan Berkualitas untuk Wilayah Terpencil

belajar tatap <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Uji-Coba-Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Sejumlah siswa saat melakukan belajar tatap muka di SDN Pondok Labu 14 Pagi di Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (04/06/2021). Kegiatan belajar tatap muka ini diikuti 50 persen dari total siswa untuk setiap kelas guna mengantisipasi penyebaran virus Covid-" width="100%">
<figcaption>Sejumlah siswa saat melakukan belajar tatap muka di SDN Pondok Labu 14 Pagi di Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (04/06/2021). Kegiatan belajar tatap muka ini diikuti 50 persen dari total siswa untuk setiap kelas guna mengantisipasi penyebaran virus Covid-</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi X DPR Himmatul Aliyah meminta Pemerintah untuk berkomitmen dalam menjalankan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 1-5 dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Menurutnya, aturan tersebut mengamanatkan agar pemerintah memastikan semua warga negara mendapat pendidikan, tanpa kecuali. "Pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar semua warga negara. Pemerintah menyelenggarakan pendidikan yang dapat membentuk akhlak mulia. Pemerintah juga harus memprioritaskan anggaran negara minimal 20 persen untuk pendidikan dan melakukan upaya-upaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi," kata Himmatul dalam keterangannya, Rabu (3/5). Himmatul juga mengingatkan, agar pemerintah serius dalam meningkatkan kualitas guru dan dosen. Sebab, kunci penting bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia adalah pembenahan terhadap kualitas guru dan dosen. Ia pun tak memungkiri, masih terdapat guru-guru yang tidak mencapai kompetensi minimum sehingga tidak kompeten sebagai guru. Begitupun dosen di kampus-kampus yang masih rendah akibat ekosistem pendidikan yang kurang mendukung, antara lain beban administrasi yang tinggi dan gaji yang kurang memadai. "Oleh karena itu pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik (guru dan dosen) yang selama ini masih kurang memadai. Kesejahteraan tenaga pendidik berkorelasi dengan kualitas pendidikan. Di sejumlah negara dengan kualitas pendidikan yang baik, kesejahteraan tenaga pendidiknya juga baik," jelas anggota BKSAP DPR RI ini. Selanjutnya, kata Himmatul, pemerintah perlu melakukan afirmasi terhadap guru honorer sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadikan mereka sebagai ASN baik PNS maupun PPPK. "Hal ini merupakan bentuk penghargaan kepada guru honorer yang selama ini telah mengabdikan dirinya selama belasan hingga puluhan tahun dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia," tegas Himmatul. Pemerintah juga perlu secara konsisten memperbaiki dan meningkatkan sarana serta prasarana pendidikan di Indonesia secara merata. Sampai saat ini, sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia jauh dari ideal. Misalnya, data menunjukkan, sekitar 45 sampai 60 persen ruang kelas pada semua jenjang pendidikan di Indonesia (SD, SMP, SMA/SMK) mengalami kerusakan ringan atau sedang. "Bahkan di daerah terpencil kondisinya lebih parah. Pemerintah perlu memastikan sarana dan prasarana pendidikan yang layak agar peserta didik dapat belajar dengan baik," pungkas Himmatul. &nbsp;

Kunci terpenting bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia adalah pembenahan terhadap kualitas guru dan dosen.

Anggota Komisi X DPR Ingatkan Peningkatan Kesejahteraan Guru Berkorelasi dengan Mutu Pendidikan