<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/23/sidang-ra-latief-2304866349.png" alt="PUTUSAN: Melalui layar, terdakwa mantan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin (kanan) mengikuti jalannya sidang putusan secara virtual di PN Tipikor Surabaya, Selasa (22/8) malam." width="100%">
<figcaption>PUTUSAN: Melalui layar, terdakwa mantan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin (kanan) mengikuti jalannya sidang putusan secara virtual di PN Tipikor Surabaya, Selasa (22/8) malam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis kepada mantan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron 9 tahun penjara. Dia dinyatakan terlibat dalam kasus jual beli jabatan di lingkungan pemkab dan menerima gratifikasi. Ra Latif, sapaan akrabnya, juga mendapat tambahan hukuman lain. Dia diharuskan membayar ganti rugi Rp 9,7 miliar. Jika tidak dilakukan, hukumannya ditambah 3 tahun penjara. Tak cukup, majelis hakim juga menghukum Ra Latif berupa denda Rp 300 juta subsider empat bulan. Hak politiknya pun dicabut selama lima tahun terhitung sejak bebas dari penjara. &rsquo;&rsquo;Mengadili, menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan jaksa penuntut umum (JPU),&rdquo; kata Ketua Majelis Hakim Darwanto di Pengadilan Tipikor Surabaya dalam sidang yang berakhir tadi malam (22/8) itu. Vonis tersebut lebih ringan daripada tuntutan. JPU sebelumnya menuntut hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan. Jaksa dan terdakwa belum menyatakan sikap atas putusan tersebut. Mereka kompak menyatakan pikir-pikir. Vonis sidang itu seharusnya dibacakan pekan lalu. Namun, hakim menundanya setelah mendapat laporan dari jaksa yang menyebut ada transfer Rp 3,4 miliar ke rekening KPK beberapa hari sebelumnya. Hakim meminta waktu untuk memeriksa uang itu bagian dari perkara atau bukan.&nbsp; Selain Ra Latif, perkara itu melibatkan lima pejabat pemkab. Semuanya sudah divonis penjara. Kasus tersebut berawal dari seleksi pengisian jabatan di lingkungan pemkab. Lima pejabat yang terseret terpilih mengisi jabatan empat kepala dinas dan satu kepala badan. Mereka diharuskan menyetor uang ke terdakwa. Ra Latif juga diketahui menerima gratifikasi dari berbagai pihak. Di antaranya, fee dari proyek pengadaan fasilitas pelayanan pemerintah. Total nominal suap dan gratifikasi yang diterima mencapai Rp 9,7 miliar.&nbsp;&nbsp;(edi/c7/ris)

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis kepada mantan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron 9 tahun penjara.

Terbukti Bersalah, Penjara 9 Tahun untuk Eks Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/20230119_1823441.jpg" alt="Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fianda Sjofjan Rassat/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fianda Sjofjan Rassat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) panggil Kabag Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Bangkalan sebagai saksi terkait dugaan suap jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.  ”Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK, Jalan Kuningan persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, atas nama Erwin Yoesoef, Kabag Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Bangkalan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Senin (30/1).  Ali menerangkan Erwin Yoesoef diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang melibatkan Bupati Bangkalan nonaktif R. Abdul Latif Amin Imron (RALAI). KPK telah menetapkan enam orang tersangka kasus dugaan suap terkait lelang jabatan di Pemkab Bangkalan. Sebagai penerima RALAI, sementara pemberi suap adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan Agus Eka Leandy (AEL), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan Wildan Yulianto (WY).  Selanjutnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan Achmad Mustaqim (AM), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan Hosin Jamili (HJ), dan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan Salman Hidayat (SH).  Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, dalam jabatannya selaku Bupati Bangkalan periode 2018-2023, tersangka RALAI memiliki wewenang untuk memilih dan menentukan langsung kelulusan dari para aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Bangkalan yang mengikuti proses seleksi maupun lelang jabatan.  Dalam kurun waktu 2019-2022, Pemkab Bangkalan atas perintah tersangka RALAI membuka formasi seleksi pada beberapa posisi di tingkat jabatan pimpinan tinggi (JPT) termasuk promosi jabatan untuk eselon III dan IV.  ”Melalui orang kepercayaannya, tersangka RALAI kemudian meminta komitmen fee berupa uang pada setiap ASN yang berkeinginan untuk bisa dinyatakan terpilih dan lulus dalam seleksi jabatan tersebut,” ungkap Firli.  ASN yang mengajukan diri dan sepakat untuk memberikan sejumlah uang sehingga dipilih dan dinyatakan lulus oleh tersangka RALAI. Yakni tersangka AEL, tersangka WY, tersangka AM, tersangka HJ, dan tersangka SH.  ”Mengenai besaran komitmen fee yang diberikan dan diterima tersangka RALAI melalui orang kepercayaannya bervariasi sesuai dengan posisi jabatan yang diinginkan,” terang Ali Fikri.  Selain itu, KPK juga menduga ada penerimaan sejumlah uang lain oleh tersangka RALAI karena turut serta dan ikut campur dalam pengaturan beberapa proyek di seluruh dinas di Pemkab Bangkalan dengan penentuan besaran fee sebesar 10 persen dari setiap nilai anggaran proyek.

KPK Panggil Kabag Protokoler Kabupaten Bangkalan sebagai Saksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Bupati-Bangkalan-Abdul-Latif-Amin-Imron-di-Tahan-KPK-Fedrik-Tarigan-4-1.jpg" alt="Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengenakan rompi tahanan dan di tahan oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2022). KPK menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang merupakan tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di" width="100%">
<figcaption>Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengenakan rompi tahanan dan di tahan oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2022). KPK menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang merupakan tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan penerimaan uang oleh tersangka Bupati nonaktif Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron (RALAI) dari para aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang mengikuti seleksi jabatan.  KPK mendalami hal tersebut dengan memeriksa sembilan saksi di Gedung Polda Jawa Timur dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait lelang jabatan di Pemkab Bangkalan.  ”Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya, antara lain terkait dengan dugaan penerimaan uang oleh tersangka RALAI dari para ASN Pemkab Bangkalan yang mengikuti seleksi jabatan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara, Jumat (13/1).  Lima dari sembilan saksi tersebut diperiksa pada Kamis (12/1), yakni anggota Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan M. Sodiq, PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan Hery Lianto Putra, Ketua ULP Bangkalan Moehammad Ridhwan, pihak swasta Diana Kusumawaty, dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Masyhudunnury.  Empat saksi lainnya diperiksa pada Rabu (11/1), yaitu Kabag Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Bangkalan Erwin Yoesoef, mantan penjabat Sekda Bangkalan Ishak Sudibyo alias Yoyok, Kepala Subbidang Pengembangan Karir dan Promosi BKPSDA Kabupaten Bangkalan Nauval Farisy, dan wiraswasta Zaenab Zuraidah.  Selain itu, lanjut Ali, tim penyidik KPK juga mendalami pengetahuan sembilan saksi tersebut soal dugaan aliran uang dari pemberian pihak swasta yang mendapatkan proyek pekerjaan di Pemkab Bangkalan. KPK telah menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap terkait lelang jabatan di Pemkab Bangkalan, Jawa Timur, salah satunya RALAI selaku penerima suap.  Lima tersangka pemberi suap yakni Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan Agus Eka Leandy (AEL), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan Wildan Yulianto (WY), Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan Achmad Mustaqim (AM), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan Hosin Jamili (HJ), serta Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan Salman Hidayat (SH).  Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan tersangka RALAI, selaku Bupati Bangkalan periode 2018-2023, memiliki wewenang untuk memilih dan menentukan langsung kelulusan ASN Pemkab Bangkalan yang mengikuti proses seleksi maupun lelang jabatan. Dalam kurun waktu 2019-2022, Pemkab Bangkalan, atas perintah tersangka RALAI, membuka formasi seleksi pada beberapa posisi di tingkat jabatan pimpinan tinggi (JPT), termasuk promosi jabatan untuk eselon III dan IV.  Melalui orang kepercayaannya, tersangka RALAI kemudian meminta biaya komitmen (commitment fee) berupa uang pada setiap ASN yang ingin dinyatakan terpilih dan lulus dalam seleksi jabatan tersebut. Para ASN yang mengajukan diri dan sepakat memberikan sejumlah uang untuk dipilih dan dinyatakan lulus oleh tersangka RALAI ialah tersangka AEL, tersangka WY, tersangka AM, tersangka HJ, dan tersangka SH.  Besaran biaya komitmen yang diberikan dan diterima tersangka RALAI melalui orang kepercayaannya bervariasi, sesuai dengan posisi jabatan yang diinginkan. KPK menduga besaran nilai biaya komitmen tersebut dipatok Rp 50 juta-Rp150 juta, yang teknis penyerahannya secara tunai melalui orang kepercayaan RALAI.  Selain itu, KPK juga menduga tersangka RALAI menerima sejumlah uang lain karena turut serta dan ikut campur dalam pengaturan beberapa proyek di seluruh dinas di Pemkab Bangkalan, dengan penentuan besaran biaya sebesar 10 persen dari setiap nilai anggaran proyek. Tersangka RALAI diduga telah menerima uang lewat orang kepercayaannya senilai Rp 5,3 miliar.  KPK mengungkapkan uang yang diterima tersangka RALAI tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya, salah satunya untuk membayar survei elektabilitas. Selain itu, tersangka RALAI juga diduga menerima pemberian lain dalam bentuk gratifikasi. Hal itu akan ditelusuri dan dikembangkan lebih lanjut oleh tim penyidik KPK.

KPK Usut Penerimaan Uang Bupati nonaktif Bangkalan dari Para ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Bupati-Bangkalan-Abdul-Latif-Amin-Imron-di-Tahan-KPK-Fedrik-Tarigan-5-2.jpg" alt="Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengenakan rompi tahanan dan di tahan oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2022). KPK menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang merupakan tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di" width="100%">
<figcaption>Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengenakan rompi tahanan dan di tahan oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2022). KPK menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang merupakan tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita uang senilai Rp 1,5 miliar dalam kasus dugaan suap lelang jabatan Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, uang yang disita tersebut akan dijadikan alat bukti untuk memperkuat sangkaan KPK.  "Proses penyidikan ini kami juga telah melakukan penyitaan di antaranya uang Rp 1,5 miliar yang itu menjadi barang bukti tentunya nanti dalam proses penyidikan," kata Ali disela-sela acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (9/12).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini memastikan, pihaknya terus melakukan proses penyidikan perkara tersebut. Sejauh ini, tim penyidik KPK sudah 27 orang yang diperiksa sebagai saksi.  Ali menjamin, bakal ada perkembangan signifikan dalam kasus lelang jabatan di Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Terlebih, tim penyidik KPK terus mendalami setiap informasi dan data dari keterangan saksi-saksi, maupun alat bukti yang telah dimiliki.  "Prinsipnya, setiap proses penyidikan yang KPK lakukan tidak akan berhenti dalam satu titik informasi, tetapi terus kami kembangan dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya," tegas Ali.  Sejauh ini, KPK telah menetapkan enam pihak sebagai tersangka, ebagai penerima suap adalah Bupati R. Abdul Latif Amin Imron (RALAI), sementara pemberi suap adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan Agus Eka Leandy (AEL), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan Wildan Yulianto (WY).  Kemudian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan Achmad Mustaqim (AM), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan Hosin Jamili (HJ), dan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan Salman Hidayat (SH).  KPK menduga Abdul Latif mematok harga Rp 50 juta hingga Rp 150 juta kepada ASN yang ingin menduduki posisi strategis di pemerintahannya. Adapun ASN yang mengajukan diri dan sepakat untuk memberikan sejumlah uang itu akan dipilih dan dinyatakan lulus oleh Bupati yang karib disapa Ra Latif itu.  Jumlah uang yang diduga telah diterima Ra Latif melalui orang kepercayaannya sekira Rp5,3 miliar. Namun, suap itu bukan hanya dari kasus jual beli jabatan saja.  KPK menduga Ra Latif turut serta dalam pengaturan beberapa proyek. Besaran fee yang ia terima adalah sebesar 10 persen dari setiap nilai anggaran proyek. Ra Latif juga diduga menerima pemberian lainnya di antaranya dalam bentuk gratifikasi. Hal itu akan ditelusuri dan dikembangkan lebih lanjut oleh tim penyidik.

KPK Sita Rp 1,5 Miliar dari Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Bangkalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Bupati-Bangkalan-Abdul-Latif-Amin-Imron-di-Tahan-KPK-Fedrik-Tarigan-4-1.jpg" alt="Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengenakan rompi tahanan dan di tahan oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2022). KPK menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang merupakan tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di" width="100%">
<figcaption>Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengenakan rompi tahanan dan di tahan oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2022). KPK menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang merupakan tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron mendekam di rumah tahanan negara (rutan) seiring statusnya sebagai tersangka dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Bangkalan. Bupati yang kerap disapa Ra Latif itu tidak sendiri. Lima tersangka lain, yakni kepala dinas (Kadis) dan kepala badan Pemkab Bangkalan, juga ditahan KPK.  Penahanan dilakukan pukul 00.53 Kamis (8/12). Ra Latif, adik (bukan anak seperti di berita kemarin) mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron (almarhum), digelandang ke mobil tahanan bersama lima tersangka lain.  Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan enam tersangka. Ra Latif diduga sebagai penerima suap dari lima bawahannya. Yakni, Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Wildan Yulianto, Kadis Ketahanan Pangan Achmad Muslimin, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hosin Jamili, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Salman Hidayat, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Agus Eka Leandy.  Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, Ra Latif ditengarai meminta fee kepada para aparatur sipil negara (ASN) yang menginginkan jabatan tertentu. Tak hanya jabatan pimpinan tinggi (JPT), fee itu juga diberlakukan bagi ASN yang ingin promosi jabatan eselon III dan IV. ’’ASN yang berkomitmen memberikan uang pelicin bakal dinyatakan terpilih dan lolos seleksi jabatan,” katanya.  Sejauh ini, KPK mendapati total uang yang diterima Ra Latif sebesar Rp 5,3 miliar. Menurut informasi yang berhasil dikumpulkan KPK, uang tersebut tak hanya berasal dari suap jual beli jabatan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/NASIONAL-PLT-Bupati-Bangkalan-diptawahyu3.jpg" alt="Wabup Bangkalan Mohni bersama Wagub Jatim Emil Dardak saat penyerahan SK Plt Bupati Bangkalan. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wabup Bangkalan Mohni bersama Wagub Jatim Emil Dardak saat penyerahan SK Plt Bupati Bangkalan. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Wabup Bangkalan Mohni bersama Wagub Jatim Emil Dardak saat penyerahan SK Plt Bupati Bangkalan. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)  Tapi juga dari fee proyek di seluruh dinas di Bangkalan. Sebagian uang itu kemudian digunakan untuk keperluan pribadi Ra Latif. Salah satunya untuk kebutuhan survei elektabilitas.  Dengan demikian, Ra Latif tak hanya dijerat pasal suap. Tapi juga pasal penerimaan gratifikasi (Pasal 12B UU Pemberantasan Tipikor). Hanya, Firli belum bisa menjabarkan dari pihak mana saja gratifikasi tersebut berasal.  Pemprov Jatim merespons penangkapan Bupati Bangkalan Abdul Latif oleh KPK terkait kasus jual beli jabatan. Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Mohni ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) bupati Bangkalan. Pria 63 tahun itu diminta untuk segera menyelesaikan program kerja tahun anggaran 2022 yang belum tuntas.  Jabatan Plt bupati secara resmi diterima Mohni kemarin (8/12) setelah Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Emil Dardak yang mewakili gubernur Jatim menyerahkan surat perintah tugas (SPT) di Gedung Negara Grahadi. Surat perintah tersebut tertuang dalam SPT nomor: 131/1357/011.2/2022 tertanggal 8 Desember 2022 yang ditandatangani gubernur.

Abdul Latif Amin Imron Ditahan KPK, Wabup Bangkalan Jadi Plt

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/NASIONAL-PLT-Bupati-Bangkalan-diptawahyu3-1.jpg" alt="Plt Bupati Bangkalan Mohni. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Plt Bupati Bangkalan Mohni. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Plt Bupati Bangkalan Mohni punya PR besar untuk melanjutkan roda pemerintahan di Bangkalan. Apalagi pasca eks Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus jual beli jabatan.  Mohni baru saja dilantik menjadi Plt atau pelaksana tugas pada Kamis (8/12). Dia berjanji bakal menyelesaikan seluruh program yang belum tuntas kurang dari 3 minggu.  ”Kami akan selesaikan program yang belum tuntas 2022 maksimal pada 31 Desember,” ujar Mohni pasca dilantik di Gedung Negara Grahadi Surabaya.  Beberapa program yang belum tuntas di antaranya adalah bantuan sosial dan mengisi kursi kosong. Mengingat sebanyak 5 kepala dinas baru saja dijadikan tersangka bersama Ra Latif, panggilan akrab eks bupati.  ”Ya yang sudah selama sudah tahun ini terutama yang belum selesai ini kan ada bansos dan lain sebagainya, program-program pembangunan juga ada yang belum tuntas. Mudah-mudahan nanti sebelum 31 Desember bisa kelar,” kata Mohni.  Sementara itu soal posisi kosong lima kepala dinas yang terjerat kasus KPK, Mohni memastikan bakal melakukan seleksi. Proses itu diakuinya baru bisa dilakukan setelah dilantik sebagai Plt.  ”Akan segera kita isi, secepatnya karena kami sudah boleh menandatangani dengan selaku Plt wakil tadi untuk memberikan surat keputusan kepada mereka yang layak ditempati,” tegas Mohni.  Sebelumnya, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron telah dibawa ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (7/12). Ra Latif, sapaannya, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus jual beli jabatan.  Sebelum berangkat ke kantor KPK di Jakarta, dia terlebih dahulu dibawa ke Ditreskrimum Polda Jatim. Pengacara Ra Latif, Suryono Pane, mengonfirmasi kabar tersebut.  Dia mengatakan, Ra Latif dibawa dari Kantor Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada pukul 15.00 WIB. ”Terus dibawa ke Polda Jatim. Tadi nggak lama diperiksa di Polda Jatim,” kata Suryono.  Pemeriksaan di Polda Jatim disebutnya hanya berlangsung selama 30 menit. Bupati mendapat 4 pertanyaan.  Ra Latif tak sendiri. Lima kepala dinas juga menjadi tersangka. Yakni Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Hosin Jamili, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Wildan Yulianto, Kadis Ketahanan Pangan Achmad Mustaqim. Kemudian, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Salman Hidayat serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kabupaten Bangkalan Agus Eka Leandy.

Bupati Korupsi, Wabup Bangkalan Janji Tuntaskan Bansos dalam Sebulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/NASIONAL-PLT-Bupati-Bangkalan-diptawahyu3.jpg" alt="Wabup Bangkalan Mohni bersama Wagub Jatim Emil Dardak saat penyerahan SK Plt Bupati Bangkalan. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wabup Bangkalan Mohni bersama Wagub Jatim Emil Dardak saat penyerahan SK Plt Bupati Bangkalan. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jabatan Bupati Bangkalan kini digantikan Wakil Bupati Bangkalan Mohni. Penetapan Mohni sebagai Plt (Pelaksana Tugas) karena Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron menjadi tersangka korupsi.  Ra Latif, sapaan eks Bupati Bangkalah telah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (7/12). Bupati pun langsung dinonaktifkan dari jabatannya.  Penetapan Wakil Bupati Bangkalan Mohni sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bangkalan dilangsungkan, Kamis (8/12). Mohni resmi menjabat sebagai Plt Bupati Bangkalan Mohni dengan penyerahan surat keputusan (SK).  Penyerahan SK itu dilakukan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Di hadapan Emil, Mohni berjanji meneruskan program kerja yang sudah dicanangkan.  ”Kami melanjutkan program-program yang sudah ada karena juga ini berbarengan dengan akhir tahun,” terang Mohni.  Mohni juga berjanji melanjutkan seluruh program yang belum tuntas pada 2022. Dia menarget seluruh program bisa dituntaskan sebelum 31 Desember.  ”Ya yang sudah selama sudah tahun ini terutama yang belum selesai ini kan ada bansos dan lain sebagainya, program-program pembangunan juga ada yang belum tuntas. Mudah-mudahan nanti sebelum 31 Desember bisa kelar,” ujar Mohni.  Atas penetapan itu, Emil Dardak berharap Mohni bisa menjalankan tugas dengan maksimal. Utamanya dalam program pembangunan yang belum tuntas tahun ini.  ”Walaupun sebagai wakil tentunya punya pemahaman tetapi mungkin akan lebih bagus lagi jika Pak Sekda bisa full memastikan jika tidak ada hambatan dalam menyelesaikan program 2022,” harap Emil.

Wakil Bupati Bangkalan Jadi Plt, Gantikan Ra Latif yang Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Bupati-Bangkalan-Abdul-Latif-Amin-Imron-di-Tahan-KPK-Fedrik-Tarigan-5-1.jpg" alt="Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengenakan rompi tahanan dan di tahan oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2022). KPK menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang merupakan tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di" width="100%">
<figcaption>Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengenakan rompi tahanan dan di tahan oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2022). KPK menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang merupakan tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di</figcaption>
</figure>Pengacara Bantah Ada Penangkapan, Datang karena Undangan Pemeriksaan  JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Bangkalan, Jawa Timur, Abdul Latif Amin Imron alias Ra Latif terkait dugaan jual beli jabatan kemarin (7/12). Lima anak buahnya di Pemkab Bangkalan yang juga menyandang status tersangka dalam perkara tersebut ikut ditahan.  Mereka adalah Achmad Mustakim (kepala dinas ketahanan pangan), Hosin Jamili (kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa), Salman Hidayat (kepala dinas perindustrian dan tenaga kerja), Wildan Yulianto (kepala dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat), serta Agus Eka Leandy (kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur).  Mereka ditahan setelah memberikan keterangan kepada penyidik KPK di gedung Ditreskrimsus Polda Jatim, Surabaya. Masing-masing sebelumnya mendapat panggilan pemeriksaan sebagai tersangka. ”Hanya sebentar tadi pemeriksaannya,” ujar Suryono Pane, pengacara bupati Bangkalan.  Latif seperti ”menapaktilasi” jejak sang ayah, Fuad Amin Imron (almarhum) yang juga pernah menjadi pesakitan KPK. Fuad, bupati Bangkalan 2003–2013, ditangkap, ditahan, diadili, dan kemudian dipenjara dalam kasus suap dan pencucian uang. Dia meninggal pada 16 September 2019 masih dalam status narapidana.  Suryono, pengacara Ra Latif, menyebut kliennya tidak ditangkap, tapi sengaja datang karena mendapat undangan pemeriksaan. ”Hukum tidak boleh dibuat pencitraan. Dari sudut pandang saya, perkara ini condong ke sana,” ucapnya.  Dia tidak mengira penyidik akan melakukan penahanan. Terlebih, pertanyaan yang diberikan tidak berkaitan dengan materi perkara. ”Hanya tiga atau empat pertanyaan, sekitar setengah jam selesai,” katanya.  Ra Latif mulai diperiksa pukul 10.30. Namun, dia baru keluar gedung tujuh jam berselang. Suryono mengatakan, lamanya rentang waktu itu disebabkan pihaknya meminta penyidik menunggu kedatangan keluarga kliennya.  Suryono menampik dugaan jual beli jabatan seperti yang dituduhkan penyidik. Menurut dia, Ra Latif tidak pernah meminta uang kepada siapa pun untuk bisa mendapat jabatan di pemkab. ”Yang menawarkan dan menerima uang adalah pansel (panitia pelaksana),” ungkapnya.  Dia merasa perkara itu janggal karena tidak ada pansel yang ditetapkan tersangka. Suryono menduga mereka dilindungi penyidik dengan syarat mengklaim tawaran jual beli jabatan adalah arahan bupati. ”Ini langsung loncat ke bupati kan lucu,” katanya.  Suryono menegaskan, kliennya belum menerima uang sama sekali. Disinggung rencana pengajuan praperadilan, dia menyebut akan membicarakannya dengan pihak keluarga dan berkoordinasi dengan sejumlah lembaga. ”Karena berkaitan dengan marwah bupati juga,” jelasnya.  Dia mengaku belum mengetahui jabatan yang diduga diperjualbelikan. Termasuk nilai uangnya. ”Yang pasti, selama ini bupati tidak pernah meminta-minta uang,” katanya.  Risang Bima Wijaya, pengacara lima tersangka lain, menyebut semua tersangka dibawa ke Jakarta setelah diperiksa. ”Bagian dari proses penyidikan dugaan kasus lelang jabatan tahun 2021,” tuturnya.  Dia juga mengaku tidak tahu nominal uang dalam perkara tersebut. ”Kami hormati proses hukum yang berjalan,” tandasnya.

Bupati Bangkalan dan 5 Anak Buah Ditahan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Bupati-Bangkalan-Abdul-Latif-Amin-Imron-di-Tahan-KPK-Fedrik-Tarigan-5.jpg" alt="Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengenakan rompi tahanan dan di tahan oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2022). KPK menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang merupakan tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di" width="100%">
<figcaption>Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengenakan rompi tahanan dan di tahan oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2022). KPK menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang merupakan tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron diduga menerima suap senilai Rp 5,3 miliar dalam melakukan lelang jabatan di Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. KPK juga turut menjerat lima pejabat Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang diduga memberikan suap kepada Abdul Latif.  Kelima pihak itu di antaranya Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Agus Eka Leandy; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Wildan Yulianto; Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Achmad Mustaqim; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Hosin Jamili; serta Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Salman Hidayat.  "Jumlah uang yang diduga telah diterima tersangka Abdul Latif Amin Imron melalui orang kepercayaannya sejumlah sekitar Rp 5,3 miliar," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (8/12) dini hari.  Penerimaan suap itu diterima saat membuka seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPT) termasuk promosi jabatan untuk eselon 3 dan 4 di Bangkalan, pada periode 2019-2022. Penerimaan suap itu digunakan untuk pribadi Abdul Latif.  "Penggunaan uang-uang yang diterima tersangka Abdul Latif Amin Imron tersebut diperuntukkan bagi keperluan pribadi, diantaranya untuk survei elektabilitas," ucap Firli.  Firli mengungkapkan, Abdul Latif melalui orang kepercayaannya diduga mematok harga atau komitmen fee sebesar Rp 50 juta sampai dengan Rp150 juta. Teknis penyerahan uang itu secara tunai melalui orang kepercayan Abdul Latif.  KPK juga menduga Abdul Latif turut menerima sejumlah uang dalam pengaturan beberapa proyek di seluruh Dinas di Pemkab Bangkalan dengan penentuan besaran fee sebesar 10 persen dari setiap nilai anggaran proyek.  "Tersangka Abdul Latif juga diduga menerima pemberian lainnya di antaranya dalam bentuk gratifikasi dan hal ini akan ditelusuri dan dikembangkan lebih lanjut oleh tim penyidik," tegas Firli.  Tersangka AEL, WY, AM,HJ, dan SH sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Sementara Abdul Latif sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bupati Bangkalan Terima Suap Rp 5,3 Miliar Dalam Kasus Lelang Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Bupati-Bangkalan-Abdul-Latif-Amin-Imron-di-Tahan-KPK-Fedrik-Tarigan-4.jpg" alt="Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengenakan rompi tahanan dan di tahan oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2022). KPK menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang merupakan tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di" width="100%">
<figcaption>Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron mengenakan rompi tahanan dan di tahan oleh KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2022). KPK menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang merupakan tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan di</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron dan lima tersangka lainnya, Kamis (8/12) dini hari WIB. Mereka ditahan terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Alhasil, Abdul Latif Amin Imron bersama lima tersangka lainnya bakal merayakan tahun baru 2023 di rumah tahanan (Rutan).  Kelima pihak yang juga menyandang status tersangka di antaranya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Agus Eka Leandy; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Wildan Yulianto; Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Achmad Mustaqim; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Hosin Jamili; serta Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Salman Hidayat.  "Terkait kebutuhan proses penyidikan, Tim Penyidik menahan para Tersangka, masing-masing selama 20 hari kedepan terhitung mulai tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan 26 Desember 2022," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (8/12) dini hari WIB.  Firli menjelaskan, Abdul Latif Amin Imron pada periode 2019-2022 membuka formasi seleksi pada beberapa posisi ditingkat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) termasuk promosi jabatan untuk eselon 3 dan 4. Melalui orang kepercayaannya, Abdul Latif meminta komitmen fee berupa uang pada setiap ASN yang berkeinginan untuk bisa dinyatakan terpilih dan lulus dalam seleksi jabatan tersebut.  "Adapun ASN yang mengajukan diri dan sepakat untuk memberikan sejumlah uang sehingga dipilih dan dinyatakan lulus oleh tersangka Abul Latif yaitu tersangka AEL, tersangka WY, tersangka AM, tersangka HJ, dan tersangka SH," ucap Firli.  Besaran komitmen fee yang diberikan melalui orang kepercayaan Abdul Latif berfariasi. Hal ini sesuai dengan posisi jabatan yang diinginkan.  "Untuk dugaan besaran nilai komitmen fee tersebut dipatok mulai dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 150 juta yang teknis penyerahannya secara tunai melalui orang kepercayaan dari tersangka Abdul Latif," tegas Firli.  Selain itu, diduga ada penerimaan sejumlah uang lain oleh tersangka Abduk Latif, karena turut serta dan ikut campur dalam pengaturan beberapa proyek di seluruh Dinas di Pemkab Bangkalan dengan penentuan besaran fee sebesar 10 persen dari setiap nilai anggaran proyek.  "Jumlah uang yang diduga telah diterima tersangka Abdul Latif melalui orang kepercayaannya sejumlah sekitar Rp 5,3 miliar," ujar Firli.  Tersangka AEL, WY, AM,HJ, dan SH sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Sementara Abdul Latif sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Resmi Ditahan KPK, Bupati Bangkalan Bakal Rayakan Tahun Baru di Rutan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Abdul Latif Amin Imron

Berita Terkini