<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/11RrmqU9oqFETNdyxYXQSaGIWpa68FMojHEDBU6b-1-2818131842.jpg" alt="Ilustrasi kendaraan mengantre di gerbang tol Cikampek Utama. (Jasa Marga)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kendaraan mengantre di gerbang tol Cikampek Utama. (Jasa Marga)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) lain mengumumkan akan menerapkan potongan tarif tol sebesar 20 persen selama 10 hari. Diskon itu berlaku di ruas-ruas strategis tol Trans Jawa dan Trans Sumatera terhitung pada periode Juni-Juli 2025. Direktur Utama Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono mengatakan, diskon tarif tol sebesar 20 persen akan dibagi ke dalam tiga periode. Pertama, pada empat hari periode Libur Idul Adha, terhitung Jumat-Senin, 6-9 Juni 2025. "Lalu, tiga hari periode awal libur sekolah, terhitung Jumat-Minggu, 27-29 Juni 2025, dan tiga hari periode akhir libur sekolah, pada Jumat-Minggu, 11-13 Juli 2025," kata Rivan dalam keterangan yang diterima JawaPos.com, Rabu (4/6). Dia menjelaskan, total ruas jalan tol yang mendapatkan potongan tarif mencapai sepuluh ruas tol yang tersebar di wilayah Trans Jawa dan Trans Sumatra. Berikut daftar tol yang mendapat diskon tarif 20 persen: Trans Jawa <ol> <li>Tol Jakarta-Cikampek</li> <li>Tol Layang MBZ</li> <li>Tol Palimanan-Kanci</li> <li>Tol Batang-Semarang</li> <li>Tol Semarang Seksi ABC</li> <li>Tol Surabaya-Gempol</li> <li>Tol Gempol-Pandaan</li> <li>Tol Pandaan-Malang</li> </ol> Trans Sumatra <ol> <li>Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera)</li> <li>Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT)</li> </ol> Lebih lanjut, Rivan juga memastikan bahwa potongan tarif ini berlaku untuk semua golongan kendaraan dan para pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus. "Stimulus potongan tarif ini diharapkan dapat meringankan beban biaya perjalanan bagi para pengguna jalan tol sehingga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi nasional," ungkapnya. Pengguna jalan tol yang ingin ke Jawa Tengah asal gerbang tol Cikampek Utama di ruas Jakarta-Cikampek menuju gerbang tol Kalikangkung di ruas Batang-Semarang, maka akan mendapatkan potongan tarif ruas Palimanan-Kanci (Palikanci), Batang-Semarang, dan Semarang ABC. Sedangkan, bagi pengguna jalan tol asal gerbang tol Kalikangkung di ruas Batang-Semarang menuju gerbang tol Cikampek Utama di ruas Jakarta-Cikampek maka akan mendapatkan potongan tarif ruas Palikanci, Batang-Semarang dan Integrasi Jakarta-Cikampek &amp; Jakarta Cikampek II Elevated. "Berikutnya, bagi pengguna jalan tol di wilayah Jawa Timur, asal gerbang tol Kejapanan Utama di ruas Surabaya-Gempol menuju gerbang tol Singosari di ruas Pandaan-Malang dan sebaliknya, maka akan mendapatkan potongan tarif ruas Surabaya-Gempol, Gempol-Pandaan, dan Pandaan-Malang," ujarnya. Rivan memastikan bahwa potongan tarif tidak berlaku apabila transaksi dengan saldo Uang Elektronik tidak mencukupi atau tidak terbaca asal dan golongan kendaraan. Selain itu, ia memastikan bahwa pemberian tarif tol ini tidak mengganggu kinerja keuangan perseroan di tahun 2025. "Pemberian dukungan kebijakan potongan tarif tol pada saat libur sekolah ini dapat kami pastikan telah dievaluasi dengan baik dan tidak mengganggu kinerja keuangan Perseroan di tahun 2025," pungkasnya.

Jasa Marga berlakukan potongan tarif tol 20% selama 10 hari di ruas strategis, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Jasa Marga Beri Diskon Tarif Tol 20 Persen Selama 10 Hari di Trans Jawa dan Trans Sumatra, Catat Jadwal dan Lokasinya!

<div id="m#msg-f:1826931777069799764" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div id="m#msg-f:1826931777069799764-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/10/Screenshot_2025-03-10-15-51-50-747_comgoogleandroidgm-edit-3834423172.jpg" alt="Presiden Prabowo menerima perwakilan driver ojol di istana. (Tangkapan layar YouTube Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo menerima perwakilan driver ojol di istana. (Tangkapan layar YouTube Setpres)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com-Kabar baik datang untuk para pengemudi dan kurir online di Jawa Timur! Tahun ini, mereka wajib mendapatkan Bonus Hari Raya Keagamaan dari perusahaan aplikasi, dengan jumlah 20 persen dari rata-rata penghasilan bersih selama 12 bulan terakhir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/015782452/siap-kaya-mendadak-6-zodiak-ini-bakal-dapat-rezeki-tak-terduga">Siap Kaya Mendadak, 6 Zodiak Ini bakal Dapat Rezeki Tak Terduga! </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebijakan ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang meminta perusahaan aplikasi untuk mencairkan bonus ini tepat waktu. Keputusan ini juga mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/3/HK.04.00/III/2025, yang mewajibkan perusahaan aplikasi memberikan bonus bagi mitra driver dan kurir online.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Siapa yang Berhak Menerima?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bonus ini diberikan kepada pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi di perusahaan aplikasi serta memiliki kinerja produktif. Tidak dalam bentuk insentif atau promo, bonus ini harus diberikan dalam bentuk uang tunai dan dihitung berdasarkan penghasilan rata-rata setahun terakhir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bonus Hari Raya Keagamaan ini adalah bentuk apresiasi bagi pengemudi dan kurir online yang telah bekerja keras sepanjang tahun. Perusahaan aplikasi wajib membayarkan bonus ini secara transparan dan tepat waktu,&rdquo; ujar Khofifah, Selasa (18/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemda Siap Awasi Pencairan Bonus</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Agar aturan ini berjalan dengan baik, Bupati dan Wali Kota di seluruh Jawa Timur diminta untuk aktif mengawasi pelaksanaan pembayaran THR bagi pekerja formal serta bonus bagi pengemudi dan kurir online.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami ingin memastikan tidak ada hak pekerja atau mitra driver yang terabaikan. Oleh karena itu, kepala daerah harus mengawasi agar semua perusahaan mematuhi aturan ini,&rdquo; tegas Khofifah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Khofifah juga mengimbau perusahaan yang memiliki keuangan stabil agar membayarkan bonus lebih awal sebelum batas waktu yang ditentukan. Hal ini bertujuan untuk membantu para mitra driver dan kurir dalam mempersiapkan kebutuhan Lebaran dengan lebih baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jika memungkinkan, bayarkan lebih awal. Ini akan sangat membantu para pengemudi dan kurir dalam mengatur keuangan mereka jelang Hari Raya,&rdquo; tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan adanya kebijakan ini, para driver dan kurir online di Jawa Timur kini bisa lebih tenang dalam menyambut Lebaran, karena hak mereka telah dijamin oleh pemerintah. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Kabar baik datang untuk para pengemudi dan kurir online di Jawa Timur! Tahun ini, mereka wajib mendapatkan Bonus Hari Raya Keagamaan dari pe

Kabar Gembira untuk Driver dan Kurir Online, Gubernur Khofifah Tegaskan Bonus Lebaran 20 Persen dari Penghasilan Wajib Dibayarkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/02/MK-315502294.jpg" alt="Ilustrasi Hakim Mahkamah Konstitusi. (dok. Jawa Pos/Fedrik Tarigan)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Hakim Mahkamah Konstitusi. (dok. Jawa Pos/Fedrik Tarigan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sekjen DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengaku terkejut dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang menghapus ambang batas minimal pencalonan presiden dan wakil presiden alias presidential treshold 20 persen. Sebab, MK sebelumnya telah menolak 27 gugatan terkait ketentuan tersebut. &ldquo;Putusan MK sangat mengejutkan mengingat putusan MK terhadap 27 gugatan sebelumnya selalu menolak,&rdquo; kata Sarmuji kepada wartawan, Kamis (2/1). Sarmuji menegaskan, MK selalu menolak penghapusan PT untuk mendukung sistem presidensial di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Karena itu, ia belum dapat berspekulasi langkah apa yang akan diambil partainya untuk merespons putusan MK tersebut.&nbsp; &ldquo;Dalam 27 kali putusannya cara pandang MK dan pembuat UU selalu sama. Yaitu&nbsp;maksud diterapkannya presidensial treshold itu untuk mendukung sistem presidensial bisa berjalan secara efektif,&rdquo; ucap Sarmuji. Sebelumnya,&nbsp;MK mengabulkan uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.&nbsp;Putusan itu dibacakan dalam sidang perkara nomor 62/PUU-XXII/2024 jari ini, Kamis (2/1). "Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (2/1). MK menyatakan, norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945.&nbsp; MK juga menyatakan, Pasal 222 yang mengatur bahwa capres-cawapres hanya bisa dicalonkan oleh parpol yang memiliki minimal 20 persen kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. "Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," pungkas Suhartoyo.

Sekjen DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengaku terkejut dengan putusan MK yang menghapus presidential treshold 20 persen.

Partai Golkar Terkejut MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen, Belum Tentukan Langkah Pascaputusan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/02/MK-315502294.jpg" alt="Ilustrasi Hakim Mahkamah Konstitusi. (dok. Jawa Pos/Fedrik Tarigan)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Hakim Mahkamah Konstitusi. (dok. Jawa Pos/Fedrik Tarigan)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi mengabulkan&nbsp;uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dampaknya, presidential threshold resmi dihapus. Dihapusnya ambang batas pencalonan presiden minimal 20 persen kursi DPR RI membuka peluang setiap partai politik bisa mengusung sendiri pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pada Pilpres 2029. Hakim Konstitusi Saldi Isra menyatakan bahwa&nbsp;Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang&nbsp;Pemilihan Umum (Pemilu) bertentangan dengan UUD 1945. Adapun,&nbsp;222 UU Nomor 7/2017 yang dinyatakan inkonstiusional, mengatur terkait persyaratan capres-cawapres hanya dapat dicalonkan oleh parpol yang memiliki minimal 20 persen kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. "Pasal 222 UU 7/2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat. Namun juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Sehingga terdapat alasan kuat dan mendasar bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian dalam putusan-putusan sebelumnya," kata Saldi Isra, membacakan pertimbangan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (2/1). Pergeseran pendirian itu membuat pasal 222 UU 7/2017 tentang syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang sudah diuji sebanyak 27 kali oleh MK, akhirnya dinyatakan inkonstitusional dan bertentangan dengan UUD 1945. "Pergeseran pendirian tersebut tidak hanya menyangkut besaran atau angka persentase ambang batas. Tetapi yang jauh lebih mendasar adalah, rezim ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold), berapapun besaran atau angka persentasenya adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945," ucap Saldi Isra. "Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah beralasan menurut hukum," sambungnya. MK juga menyatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden belakangan ini, cenderung digunakan sejumlah pihak untuk mengupayakan agar setiap pilpres hanya diikuti dua pasangan calon. Menurut Saldi, Pipres yang hanya diikuti dua pasangan calon itu sangat nyata menimbulkan polarisasi di tengah-tengah masyarakat. "Bahkan jika pengaturan tersebut terus dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal," ujar Saldi. Dihapusnya ambang batas pencalonan presiden ini membuka peluang bagi setiap partai politik untuk dapat mengusung sendiri pasangan capres-cawapres. Sehingga tidak lagi terpaku pada syarat minimal 20 persen kursi DPR RI. "Dalam hal ini, misalnya, jika jumlah partai politik peserta pemilu adalah 30, maka terbuka pula potensi terdapat 30 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan partai politik peserta pemilu," ungkap Saldi. "Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan hak konstitusional semua partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilu pada periode yang bersangkutan, atau saat penyelenggaraan pemilu berlangsung, dalam revisi UU 7/2017," imbuhnya. Sebelumnya,&nbsp;MK mengabulkan uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.&nbsp;Hal tersebut diputuskan dalam sidang perkara nomor 62/PUU-XXII/2024. "Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (2/1). MK menyatakan, norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) bertentangan dengan UUD 1945.&nbsp; MK juga menyatakan bahwa Pasal 222 yang mengatur bahwa capres-cawapres hanya bisa dicalonkan oleh parpol yang memiliki minimal 20 persen kursi DPR, atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. "Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," pungkas Suhartoyo.

M K menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat. Namun juga melanggar moralitas.

Alasan MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen yang Buka Peluang Setiap Parpol Bisa Usung Capres Cawapres Sendiri   

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/Pengajuan-Gugatan-Hasil-Pemilu-0519-hafiz-antarafoto-42249189.jpg" alt="Ilustrasi suasana di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. (Hafidz Mubarak/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suasana di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. (Hafidz Mubarak/Antara)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"> JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. "Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (2/1). MK menyatakan, norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang&nbsp;Pemilihan Umum (Pemilu) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.&nbsp; MK juga menyatakan bahwa Pasal 222 yang mengatur terkait persyaratan capres-cawapres hanya dapat dicalonkan oleh parpol yang memiliki minimal 20 persen kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. "Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," tegas Suhartoyo. Hal tersebut diputuskan dalam sidang perkara nomor 62/PUU-XXII/2024. Uji materi itu akhirnya dikabulkan MK setelah diuji sebanyak 27 kali dengan lima amar putusan ditolak dan sisanya tidak dapat diterima. &nbsp; &nbsp; &nbsp; </div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 dan 25 persen karena bertentangan dengan UUD.

Tok! MK Hapus Aturan Ambang Batas Pencalonan Presiden 20 Persen, Semua Parpol Bisa Punya Calon Presiden Sendiri

20 Persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#20 Persen

Berita Terkini

Jasa Marga Beri Diskon Tarif Tol 20 Persen Selama 10 Hari di Trans Jawa dan Trans Sumatra, Catat Jadwal dan Lokasinya!

Kabar Gembira untuk Driver dan Kurir Online, Gubernur Khofifah Tegaskan Bonus Lebaran 20 Persen dari Penghasilan Wajib Dibayarkan

Partai Golkar Terkejut MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen, Belum Tentukan Langkah Pascaputusan

Alasan MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen yang Buka Peluang Setiap Parpol Bisa Usung Capres Cawapres Sendiri

Tok! MK Hapus Aturan Ambang Batas Pencalonan Presiden 20 Persen, Semua Parpol Bisa Punya Calon Presiden Sendiri

Download Aplikasi JawaPos.com