Pembayaran Utang Whoosh Rp 116 Triliun Era Jokowi Gunakan APBN, Rosan Akan Negosiasi dengan Tiongkok

JawaPos.com - Istana Kepresidenan memastikan pembayaran utang pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah berkomitmen untuk melunasi utang proyek peninggalan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut sebesar Rp 116 triliun.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, membenarkan bahwa pelunasan pinjaman kepada kreditor akan menggunakan kas negara.

“Iya (pembayaran utang Whoosh menggunakan APBN),” kata Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).

Prasetyo menjelaskan, proses pembayaran utang masih berada dalam tahap pembahasan teknis. Ia menyebutkan, negosiasi pelunasan utang tersebut akan dipimpin oleh Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Perkasa Roeslani.

“Laporan terakhir rapat di Danantara, masih ada tahap finalisasi,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menyampaikan bahwa permasalahan pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh telah menemukan solusi. Menurut Bobby, pemerintah saat ini tengah merumuskan tata laksana pembayaran utang tersebut.

“Sudah, sudah beres kan? Waktu itu Presiden (Prabowo Subianto) sudah bilang. Sudah, sudah beres,” ujar Bobby di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/2).

Bobby menyatakan, meskipun mekanisme pembayaran masih dibahas, substansi permasalahan utang KCJB telah diselesaikan.

“Yang terpenting permasalahannya sudah selesai. Tata laksananya sedang dibicarakan oleh pemerintah, sedang dirumuskan. Pokoknya sudah beres, selesai,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung menjadi perhatian publik seiring membengkaknya nilai proyek hingga mencapai Rp 116 triliun.

Menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan jajaran menteri terkait untuk mencari skema terbaik dalam menyelesaikan kewajiban utang KCJB, termasuk merumuskan detail pembiayaan dan besaran angka yang harus ditanggung.