KPK Dalami Modus Tanah Negara Dibeli Negara dalam Penyelidikan Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terus mendalami penyelidikan dugaan korupsi terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Tim penyelidik tengah mendalami proses pengadaan lahan, yang diduga menjadi bancakan korupsi.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya menyoroti adanya indikasi modus jual-beli tanah milik negara yang justru kembali dibeli menggunakan anggaran negara. Temuan awal tersebut masih terus didalami untuk memastikan adanya unsur kesengajaan maupun pengkondisian dari pihak tertentu.

“Kami masih terus mendalami informasi-informasi yang kami peroleh baik di lapangan maupun dari permintaan keterangan kepada para pihak. Jadi nanti kita akan terus menelusuri adanya tanah-tanah yang diduga punya negara kemudian dijual kembali dalam proses pengadaan lahan,” kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (17/11).

Menurutnya, indikasi tersebut mengarah pada praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara, terutama jika terbukti bahwa lahan yang seharusnya sudah menjadi aset negara kembali dibeli dengan nilai tertentu. 

“Artinya negara membeli kembali yang sebetulnya tanah itu adalah milik negara. Modus-modus seperti ini masih terus didalami terkait dengan pengkondisian-pengkondisian dalam proses pengadaan lahannya begitu,” tegasnya.

Selain itu, Budi mengaku KPK juga menelusuri alur pengadaan lahan dalam proyek Whoosh secara keseluruhan. Pendalaman difokuskan pada bagaimana proses berlangsung, siapa pihak-pihak yang berperan, serta kemungkinan adanya rekayasa dalam pemilihan dan pembelian lahan yang digunakan untuk jalur Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

“Jadi KPK mendalami bagaimana proses-proses pengadaan, salah satunya terkait dengan pengadaan lahannya. Bagaimana pihak-pihak ini kemudian melakukan pengadaan lahan yang digunakan untuk jalur kereta cepat tersebut,” ungkapnya.

Saat disinggung mengenai jumlah pihak yang sudah dimintai keterangan, Budi enggan menyebutkan secara rinci. Namun, ia memastikan proses klarifikasi telah dilakukan terhadap banyak pihak yang dianggap mengetahui detail pengadaan lahan. 

“Sudah lumayan ya, yang diminta keterangan sudah cukup banyak dan ini masih terus dilakukan,” ujarnya.

Ia menegaskan pemeriksaan tidak hanya berhenti pada permintaan keterangan, tetapi juga melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai dokumen dan informasi pendukung lainnya. 

“Tentu juga selain melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang diduga mengetahui dalam proses pengadaan lahan, tim juga melakukan pendalaman, analisis terkait dengan informasi-informasi lainnya,” imbuhnya.