Beban Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Masih Tinggi, Kemenkes Akan Perkuat Sistem Biaya Inklusif

JawaPos.com-Laporan Kinerja Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2024 menunjukkan belanja kesehatan di Indonesia mencapai Rp 614,5 triliun pada 2023. Tumbuh 8,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari jumlah itu, skema pembayaran pribadi atau out-of-pocket mendominasi sebesar 28 persen atau sekitar Rp 175,5 triliun. Sementara itu, yang kedua terbesar yakni BPJS Kesehatan 27,1 persen, dengan belanja kesehatan sebesar Rp 166,4 triliun. Adapun asuransi swasta mencapai Rp 30 triliun.

Data ini menunjukkan bahwa beban pembiayaan kesehatan masyarakat masih tinggi. Alhasil, sistem pembiayaan yang lebih inklusif perlu diperkuat.

Kemenkes melalui Pusat Pembiayaan Kesehatan, telah mengambil langkah untuk memperkuat sistem pembiayaan kesehatan nasional dengan menandatangani kerja sama dengan Roche Indonesia, salah satu perusahaan farmasi dan diagnostik global yang dikenal dengan inovasinya di bidang onkologi dan oftalmologi.

Perjanjian ini berfokus pada Pengembangan Model Inovasi Pembiayaan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, sebuah sistem yang dirancang untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Langkah ini pula bertujuan untuk memastikan layanan yang lebih efisien dan berkelanjutan, sebagai langkah penting untuk membangun ekosistem pembiayaan kesehatan yang kolaboratif di Indonesia.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya kolaborasi. Pilar pembiayaan kesehatan yang adil, efektif, efisien, dan berkelanjutan merupakan salah satu agenda transformasi kesehatan.

“Pemerintah tidak dapat membangun sistem ini sendirian. Kemitraan pemerintah-swasta dibutuhkan untuk memperkuat sistem kesehatan kita untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia," kata Budi di Leimena Ballroom, Kemenkes, Jakarta.

Budi menekankan, target Kemenkes sendiri adalah meningkatkan porsi belanja kesehatan agar 90 persen ditanggung asuransi.

“Ini penting, karena asuransi adalah satu-satunya instrumen yang dapat spread the risk lintas populasi dan lintas waktu, sehingga meminimalisir risiko kesulitan finansial (financial hardship) yang dihadapi masyarakat,” ungkap Budi.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar menegaskan bahwa OJK memandang peran asuransi swasta sebagai komplementer yang sangat penting. Untuk itu, OJK sedang menyiapkan Peraturan OJK (POJK) baru untuk penguatan ekosistem asuransi kesehatan.

“Tujuan regulasi ini adalah untuk memperkuat tata kelola dan prinsip kehati-hatian, memperjelas mekanisme Koordinasi Manfaat (CoB) antara penyelenggara publik dan swasta, serta mendorong inovasi produk. Tujuan akhirnya adalah menciptakan ekosistem asuransi kesehatan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan,” ungkap Mahendra Siregar.

Presiden Direktur Roche Indonesia Sanaa Sayagh menyatakan komitmen jangka panjang perusahaan. Dia merasa terhormat dapat menjadi mitra terpercaya Kementerian Kesehatan dalam inisiatif penting ini, sekaligus berdedikasi untuk mendukung visi pemerintah demi sistem pembiayaan kesehatan nasional yang lebih kuat.

“Perjanjian mengenai inovasi CoB ini merupakan langkah nyata untuk memastikan pasien di Indonesia mendapatkan akses yang lancar dan berkelanjutan terhadap layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Melalui kolaborasi ini, kami berkomitmen untuk turut menciptakan solusi yang memperkuat seluruh ekosistem kesehatan,” tukas Sanaa Sayagh.

Kemitraan ini menjadi salah satu hasil penting dari forum publik yang bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan serta memperkuat kolaborasi pemerintah dan swasta dalam pembiayaan kesehatan nasional.