Update Konflik Thailand-Kamboja: Bangkok Tegaskan Operasi Militer Berlanjut meski AS Klaim Gencatan Senjata

Warga dievakuasi menuju kamp pengungsian di wilayah perbatasan Thailand–Kamboja di tengah bentrokan bersenjata yang terus berlanjut (Dok. CNA)

JawaPos.com - Ketegangan bersenjata di perbatasan Thailand–Kamboja kembali meningkat setelah Bangkok menegaskan akan melanjutkan operasi militernya, meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah memediasi gencatan senjata. Pernyataan keras ini muncul di tengah baku tembak senjata berat yang terus berlanjut di sepanjang garis perbatasan kedua negara.

Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menegaskan sikap pemerintahnya pada Sabtu (13/12). "Thailand akan terus melakukan tindakan militer sampai kami merasa tidak ada lagi bahaya dan ancaman terhadap wilayah serta rakyat kami," ujarnya. Ia menambahkan, aktivitas militer Thailand pada hari itu menjadi bukti bahwa tidak ada gencatan senjata yang berlaku.

Dilansir dari CNA, Sabtu (13/12/2025), pernyataan Anutin disampaikan hanya beberapa jam setelah jet tempur Thailand dilaporkan menyerang sejumlah target di wilayah perbatasan. Aksi tersebut terjadi tak lama setelah Trump menyatakan telah mengamankan kesepakatan untuk "menghentikan seluruh tembakan" usai berbicara dengan Anutin dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet.

Namun, baik Bangkok maupun Phnom Penh tidak menyebut adanya kesepakatan gencatan senjata dalam pernyataan resmi mereka. Anutin bahkan menegaskan, "Saya ingin memperjelas. Tindakan kami pagi ini sudah berbicara dengan sendirinya," seraya menepis klaim Trump. Hingga berita ini diturunkan, Gedung Putih belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait berlanjutnya pertempuran.

Di sisi lain, Hun Manet menyatakan Kamboja tetap mengupayakan penyelesaian damai sesuai kesepakatan Oktober lalu. "Kamboja terus mencari resolusi damai atas sengketa ini sejalan dengan perjanjian sebelumnya," tulisnya di Facebook. Ia juga meminta Amerika Serikat dan Malaysia untuk memanfaatkan kemampuan intelijen mereka guna "memverifikasi pihak mana yang terlebih dahulu melepaskan tembakan" dalam eskalasi terbaru.

Sejak Senin, dilaporkan bahwa kedua negara terlibat saling tembak senjata berat di berbagai titik sepanjang perbatasan sepanjang 817 kilometer. Ini menjadi salah satu pertempuran paling intens sejak bentrokan lima hari pada Juli lalu. Gelombang kekerasan terbaru yang pecah pada 8 Desember telah menewaskan sedikitnya 20 orang dan melukai lebih dari 260 lainnya, berdasarkan perhitungan resmi dari kedua pihak.

Thailand sebelumnya menangguhkan gencatan senjata bulan lalu setelah seorang prajuritnya kehilangan anggota tubuh akibat ranjau darat. Bangkok menuding ranjau tersebut baru dipasang oleh Kamboja, namun tuduhan tersebut dibantah keras oleh Phnom Penh. Anutin juga menolak pernyataan Trump yang menyebut insiden tersebut sebagai kecelakaan, dengan menegaskan bahwa kejadian itu "jelas bukan kecelakaan di pinggir jalan."

Tak hanya itu, Kementerian Pertahanan Thailand menyebut bentrokan terjadi di tujuh provinsi perbatasan. Juru bicara kementerian, Laksamana Muda Surasant Kongsiri, mengatakan Kamboja telah menembakkan senjata berat sehingga "membuat Thailand perlu melakukan pembalasan." Sebaliknya, Kementerian Informasi Kamboja menuduh pasukan Thailand menyerang jembatan dan bangunan serta menembakkan artileri dari kapal angkatan laut.

Ketegangan ini mendorong respons regional. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan akan menggelar pertemuan khusus para menteri luar negeri ASEAN. "Sebagai Ketua ASEAN, Malaysia akan segera mengadakan Pertemuan Khusus Menteri Luar Negeri ASEAN untuk menilai situasi dan mendukung langkah-langkah deeskalasi," tulis Anwar, seraya menegaskan kesiapan Malaysia melindungi warga sipil dan memulihkan stabilitas kawasan.

Dengan klaim gencatan senjata yang saling bertentangan dan pertempuran yang masih berlangsung, krisis di perbatasan Thailand–Kamboja kini menjadi ujian serius bagi diplomasi regional dan peran mediator internasional. Di tengah dinamika ini, masa depan stabilitas Asia Tenggara kembali dipertaruhkan.