Pengaruh 'Tersembunyi' Golongan Ultra Kaya Disebut Guncang Politik Inggris dan Demokrasi Internasional

Pengaruh besar kelompok ultra kaya terhadap politik Britania makin menguat, menurut studi Equality Trust (Dok. The Guardian)

JawaPos.com - Sebuah laporan terbaru dari Equality Trust menunjukkan bahwa struktur politik di Britania Raya semakin dibayangi oleh kekuatan kelompok ultra kaya, bukan melalui suara rakyat. 

Kekayaan luar biasa, donasi politik besar, penunjukan ke lembaga legislatif yang tidak melalui pemilihan langsung, serta konsentrasi kepemilikan media telah menjadi saluran dominan bagi apa yang disebut kekuatan di luar mekanisme pemilihan.

Dilansir dari The Guardian, Jumat (28/11/2025), laporan berjudul Money, Media and Lords: How the Ultra‑Rich Are Shaping Britain menyoroti bahwa pengaruh kelompok ultra kaya meningkat secara signifikan selama dua dekade terakhir. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana konsentrasi kekayaan dapat diterjemahkan langsung menjadi pengaruh politik.

Menurut laporan itu, keanggotaan House of Lords, dewan legislatif atas yang anggotanya tidak dipilih secara langsung, meningkat dari rata‑rata 676 anggota pada periode 2001–2003 menjadi 803 anggota pada periode 2020–2022. 

Pada saat yang sama, donasi politik besar (lebih dari £250.000, dengan kurs Rp 22.030 per pound sterling) melonjak dari £7,6 juta (sekitar Rp 167,4 miliar) menjadi lebih dari £47 juta (sekitar Rp 1,035 triliun). Sementara itu, tiga konglomerat media terbesar di Inggris kini menguasai sekitar 90 persen pangsa pasar pers nasional, naik dari 71 persen pada 2014.

Priya Sahni-Nicholas, co‑executive director Equality Trust, menegaskan bahwa konsentrasi kekayaan dan kekuatan politik berjalan seiring. "Indeks Konsentrasi Kekuasaan terbaru kami menunjukkan bahwa konsentrasi kekayaan sejalan dengan kekuatan. Indeks kami naik hampir sejalan dengan peningkatan bagian kekayaan 1 persen teratas," ujarnya.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa jalur seperti donasi politik besar, penunjukan ke House of Lords, serta konsentrasi kepemilikan media merupakan saluran bagi kekuatan di luar mekanisme pemilihan. Hal ini berarti kelompok kecil kaya dapat memperoleh akses dan pengaruh legislatif tanpa melalui mekanisme demokrasi langsung.

Selain itu, dominasi media oleh beberapa konglomerat mempersempit keragaman sudut pandang dan memperkuat kontrol naratif oleh elite. Hal ini menimbulkan risiko bagi independensi jurnalistik dan pluralitas opini publik, serta memperkuat kekuatan finansial dalam menentukan agenda politik.

Akibat struktur ini, suara pemilih yang seharusnya menentukan arah kebijakan semakin terpinggirkan oleh pengaruh kelompok ultra kaya. Kebijakan publik cenderung berpihak pada kepentingan finansial elite, sementara isu seperti upah layak, akses perumahan terjangkau, dan layanan publik yang memadai sering kali terabaikan.

Sebagai respons, laporan Equality Trust merekomendasikan reformasi mendesak: membatasi donasi privat maksimum £5.000 per individu, membatasi penunjukan ke House of Lords dan praktik patronase, serta mendorong keberagaman kepemilikan media melalui dukungan terhadap media lokal dan independen.

Tanpa reformasi, demokrasi di Britania Raya menghadapi risiko tergeser oleh kekuatan finansial di luar mekanisme pemilihan. Laporan ini menjadi peringatan bahwa kekayaan luar biasa dapat mendominasi jalannya demokrasi lebih jauh daripada yang diatur oleh pemungutan suara, dengan implikasi yang bisa dirasakan secara global.