Sudah Tidak Relevan IKN Disebut Kota Hantu

JawaPos.com - Proyek kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kerap dipertanyakan karena dianggap tidak menarik investor. Namun, belakangan kondisi IKN semakin bagus.

Kondisi itu dapat membantah nyinyiran masyarakat yang menyatakan IKN sebagai kota hantu. Juru Bicara PSI Ariyo Bimo mengatakan, selama ini IKN disebut-sebut sebagai kota hantu. Kini, isu itu tidak relevan dengan kondisi Tanah Air saat ini.

Apalagi jika dibandingkan dengan Jakarta yang kembali menghadapi banjir dan kemacetan serius. Hal itu menegaskan bahwa daya dukung lingkungan dan infrastruktur Jakarta sudah sangat terbatas. "Dalam kerangka itu, percepatan pembangunan IKN justru merupakan kebutuhan struktural, bukan sekadar pilihan politis," tutur dia kepada awak media, Selasa (26/1).

"IKN dirancang untuk mendistribusikan beban ekonomi, administratif, dan demografis yang selama ini terlalu terpusat di Jakarta, dengan pendekatan perencanaan kota yang lebih modern dan berkelanjutan," sambung Ariyo.

Maka, dengan masuknya investasi untuk proyek IKN merupakan perkembangan yang memang logis serta terukur. Masuknya investasi tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembangunan IKN.

"Investor pada dasarnya bekerja dengan kalkulasi rasional, mereka membaca gesture kebijakan, kesinambungan pemerintahan, dan kepastian arah pembangunan nasional," sebutnya.

"Ketika itu terlihat jelas, maka keputusan investasi pun mengikuti," lanjut dia.

Ariyo menegaskan, IKN dinilai memiliki prospek ekonomi yang menguntungkan. Dengan demikian, IKN tidak dipandang hanya secara jangka pendek, tetapi sebagai pusat pertumbuhan baru dalam jangka panjang.

IKN dibangun dengan skema pembiayaan yang berlapis, keterlibatan swasta, serta kepastian kelanjutan kebijakan era Prabowo. Ariyo menilai masuknya investor menjadi indikator paling konkret bahwa IKN dipandang layak secara ekonomi dan realistis secara kebijakan.

"Intinya, investor masuk bukan karena optimisme kosong, tetapi karena membaca arah kebijakan yang jelas dan kebutuhan objektif untuk mendistribusikan beban Jakarta," sebut dia.