Agas Putra Hartanto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/03/Screenshot_2024-08-03-19-39-19-584_comwhatsapp-edit-169936248.jpg" alt="Ribuan gulung tekstil diduga Ilegal ditemukan oleh Satgas Impor pada 1 Agustus 2024. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ribuan gulung tekstil diduga Ilegal ditemukan oleh Satgas Impor pada 1 Agustus 2024. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Garis polisi tampak terpasang pada ribuan roll barang tekstil di sebuah gudang kawasan Cempaka Putih Raya, Sabtu (3/8). Barang bukti tersebut merupakan hasil ungkap Kementerian Perdagangan (Kemendag) kasus penyelundupan tekstil impor ilegal dari Tiongkok pada Kamis (1/8). Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu bentukan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebutkan barang tekstil impor selundupan itu merupakan milik pengusaha Amit Harjani. Diduga barang tekstil ilegal kiriman dari Tiongkok ke Indonesia itu mencapai 100 ton per bulan yang dikemas dalam beberapa kontainer. Meski demikian, penyelidikan masih berlangsung. Satgas Pengawasan Barang Tertentu dikerahkan untuk mengawasi peredaran impor tujuh komoditas yang sudah disepakati dalam rapat terbatas (ratas). Meliputi tekstil dan produk tekstil (TPT), produk tekstil lain, elektronik, alas kaki, pakaian, keramik, dan produk kosmetik atau kecantikan. Ketua Umum Insan Kalangan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI) M Shobirin Hamid menilai, pembentukan satgas tidak lantas menyelesaikan masalah membeludaknya barang impor ilegal di dalam negeri. Hanya saja, dia tetap mengapresiasi upaya pemerintah dalam memberantas impor ilegal. &rdquo;Kita sudah tahu bahwa impor ilegal tidak mungkin sama orang-orang yang ada di Pasar Tanah Abang atau di beberapa di ritel gitu. Pasti itu sebetulnya ada importer besar yang bermain. Tapi kenapa nggak ditindak seperti itu? Artinya, penindakan tidak tepat ke jantung permasalahan,&rdquo; ucap Shobirin. Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, penyelundupan barang tekstil di Indonesia sebenarnya sudah isu lama. Malah biasanya barang legal dan ilegal bisa jadi tercampur dalam kuantitas pengiriman yang banyak. &rdquo;Sehingga cukup sulit untuk pemeriksaan di custom (bea cukai) di pelabuhan. Kadang-kadang tidak semuanya bisa teridentifikasi dengan jelas. Seharusnya ada inspeksi untuk pertimbangan teknis secara cermat untuk itu,&rdquo; ungkap Tauhid kepada Jawa Pos Minggu (4/8). Menurut dia, kondisi demikian tentu menghantam produsen-produsen tekstil pasar dalam negeri. Dalam 2-3 tahun terakhir pertumbuhan industri tekstil terbilang rendah. Bahkan negatif dalam setahun terakhir. Tecermin dari laporan indeks kepercayaan industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang mencatatkan perlambatan 0,10 poin menjadi 52,40 per Juli. Lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya 52,50. Industri tekstil mengalami kontraksi bersama subsektor kertas dan barang dari kertas serta industri mesin. Tauhid menyebutkan bahwa pengungkapan yang dilakukan satgas Kemendag nilainya masih kecil. Mengingat, praktiknya tentu tidak hanya di satu tempat saja. Seharusnya pengungkapan dilakukan di semua pelabuhan besar atau kecil di Indonesia. Selain itu penting memperkuat satgas dengan pihak independen.&nbsp; &rdquo;Jadi jangan pelabuhan utama saja. Karena mungkin saja jalur yang dilalui bukan jalur-jalur yang formal. Justru jalur-jalur tikus yang tidak kelihatan. Sebenarnya mudah tinggal dilacak saja dari hulu ke hilir. Misalnya, dari hilir di Pasar Tanah Abang ditelusuri rantai pasok dari mana,&rdquo; beber Tauhid Ahmad. Praktik perdagangan ilegal tersebut tentu bakal sangat memukul perekonomian nasional. Apalagi purchasing managers index (PMI) manufaktur Indonesia yang berada di bawah zona ekspansi. Yakni hanya di level 49,3. Nah, salah satu indikasi pelemahan PMI adalah pemenuhan kebutuhan domestik tidak cukup. Artinya, barang yang dibeli atau masuk lebih banyak daripada barang yang keluar dari sisi industri. Apalagi, sejumlah produsen tekstil dalam negeri sudah menghentikan produksinya. &rdquo;Industri ini tinggal nunggu waktu saja, akan ada banyak PHK (pemutusan hubungan kerja) besar-besaran. Kalau tidak ada gebrakan baru dari pemerintah di tengah situasi ini, saya yakin pertumbuhan ekonomi bisa di bawah 5 persen,&rdquo; tandas Tauhid Ahmad. Sementara itu, Sekretaris Ekesekutif Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi mengatakan, Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab atas masuknya produk impor ilegal ini ke Tanah Air. Kondisi industri tekstil sekarang dalam keadaan kritis. Ribuan PHK karyawan dan penutupan pabrik masih terus berlanjut. &rdquo;Diskusi-diskusi kami dengan pemerintah terkait produk impor murah ini sudah bertahun-tahun,&rdquo; ujar Farhan Aqil Syauqi. Farhan menyatakan, kuncinya adalah transparansi data. Semua kementerian dan lembaga harus berani mengungkap siapa saja yang bermain di impor ilegal ini. Mulai dari permohonan rekomendasi persetujuan impor dari Kementerian Perindustrian, persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan, hingga jumlah yang masuk dari Bea Cukai Kementerian Keuangan. &rdquo;Semua yang ada di dalam Satgas pasti punya datanya. Lalu, impor borongan juga perlu distop karena banyaknya produk ilegal yang masuk lewat jalur tersebut,&rdquo; beber Farhan Aqil Syauqi.

Satgas Pengawasan Barang Tertentu awasi peredaran impor tujuh komoditas meliputi tekstil dan produk tekstil, elektronik, alas kaki,pakaian

Latu Ratri Mubyarsah

Jika Dibiarkan, Impor Tekstil Ilegal Bikin Industri Tekstil Kolaps

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

Tazkia Royyan Hikmatiar

Simak tips menu sahur sehat untuk anak lengkap dengan nutrisi penting agar puasa makin kuat. Informasi dari dokter spesialis anak.

Nurul Adriyana Salbiah

Tips Menu Sahur yang Sehat untuk Anak Harus Mengandung Apa Saja?

R. Nurul Fitriana Putri

Dewan Komisaris Pertamina pastikan stok BBM di Surabaya Jawa Timur aman selama mudik Lebaran 2026. Pergerakan pemudik Jawa Timur jadi perhatian utama.

Estu Suryowati

Jawa Timur jadi Wilayah Tujuan Mudik Lebaran, Pertamina Pastikan Stok BBM di Surabaya Aman

Mohamad Nur Asikin

Penyelenggaraan IFEX menjadi wadah yang tepat untuk mendorong nilai ekspor dan menegaskan posisi produk furnitur Indonesia di kancah global.

Ekspor Furnitur Diprediksi Tembus USD 6 Miliar Tahun Ini, IFEX 2026 Pertemukan Produsen Dengan Buyer Internasional 

Terdakwa sebut kesaksian eks Dirut Pertamina ungkap keuntungan LNG baru terlihat setelah 2040. Simak fakta kerugian dan kontrak LNG hingga 2039 ini.

Terdakwa Sebut Kesaksian Eks Dirut Pertamina Ungkap Kerugian LNG Baru Diketahui setelah 2040

Rizky Ahmad Fauzi

Indonesia International Jetsport World Series 2026 siap digelar pada Agustus 2026 di Ancol, Jakarta diikuti lebih dari 40 negara dengan 300 atlet

40 Negara Siap Ikut Indonesia International Jetsport World Series 2026 

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Jika Dibiarkan, Impor Tekstil Ilegal Bikin Industri Tekstil Kolaps

Tags

Artikel Terkait

Popular News

Tips Menu Sahur yang Sehat untuk Anak Harus Mengandung Apa Saja?

Jawa Timur jadi Wilayah Tujuan Mudik Lebaran, Pertamina Pastikan Stok BBM di Surabaya Aman

Ekspor Furnitur Diprediksi Tembus USD 6 Miliar Tahun Ini, IFEX 2026 Pertemukan Produsen Dengan Buyer Internasional

Terdakwa Sebut Kesaksian Eks Dirut Pertamina Ungkap Kerugian LNG Baru Diketahui setelah 2040

40 Negara Siap Ikut Indonesia International Jetsport World Series 2026

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Jika Dibiarkan, Impor Tekstil Ilegal Bikin Industri Tekstil Kolaps

Tags

Artikel Terkait

Bukan Label Halal, BPOM Arab Saudi Larang Impor Unggas dari Indonesia karena Status Flu Burung

BPS Catat Impor RI Januari 2026 Tembus USD 21,20 Miliar, Naik 18,21 Persen

AS Kenakan Tarif Impor 104 Persen untuk Produk Panel Surya RI, Ini Alasannya!

Popular News

Tips Menu Sahur yang Sehat untuk Anak Harus Mengandung Apa Saja?

Jawa Timur jadi Wilayah Tujuan Mudik Lebaran, Pertamina Pastikan Stok BBM di Surabaya Aman

Ekspor Furnitur Diprediksi Tembus USD 6 Miliar Tahun Ini, IFEX 2026 Pertemukan Produsen Dengan Buyer Internasional

Terdakwa Sebut Kesaksian Eks Dirut Pertamina Ungkap Kerugian LNG Baru Diketahui setelah 2040

40 Negara Siap Ikut Indonesia International Jetsport World Series 2026

Download Aplikasi JawaPos.com