<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/08/JKT_-PERTEMUAN-KOMITE-NEGOSIASI-ASEAN-DEFA_Salman-Toyibi_-6JPG-502667699.jpg" alt="Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan pers seusai Pertemuan Komite Negosiasi ASEAN DEFA ke-14 di Jakarta, Selasa (7/10/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan pers seusai Pertemuan Komite Negosiasi ASEAN DEFA ke-14 di Jakarta, Selasa (7/10/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah menyiapkan dana sekitar USD 6 miliar atau setara Rp 101 triliun (kurs 1 USD= Rp 16.870) untuk menjaga daya saing industri tekstil nasional. Langkah ini dilakukan guna mempertahankan industri padat karya agar tetap tumbuh di tengah persaingan global yang semakin ketat. Hal itu sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, pada akhir pekan lalu. &ldquo;Dan kemarin di Hambalang pada hari Minggu, Bapak Presiden menyiapkan untuk mempertahankan yang labor intensive base. Pemerintah akan menyiapkan dana sekitar USD 6 billion untuk menjaga agar teknologinya tetap bersaing dan investasinya tetap berjalan, terutama produk tekstil,&rdquo; kata Airlangga di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (13/1). Dana tersebut disiapkan pemerintah lantaran industri tekstil yang dinilai memiliki peran strategis karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Adapun saat ini, sektor tersebut tengah mempekerjakan sekitar 5 juta orang dan masih berpotensi meningkat hingga 7 juta tenaga kerja. &ldquo;Karena itu mempekerjakan 5 juta tenaga kerja yang tetap punya potensi naik sampai 7 juta tenaga kerja,&rdquo; jelasnya. Lebih lanjut, Airlangga optimistis, industri tekstil tidak akan kehilangan pasar. Pasalnya, kebutuhan sandang bersifat fundamental dan akan terus dibutuhkan oleh masyarakat dunia. &ldquo;Karena dunia isinya 8 miliar orang dan dari 8 miliar orang semuanya pakai baju. Jadi itu tidak akan hilang. Untuk sandang itu akan kuat,&rdquo; tegasnya. Tak hanya tekstil, Airlangga juga menilai industri alas kaki memiliki prospek yang sama kuatnya. Ia menegaskan bahwa kebutuhan sepatu bersifat universal. &ldquo;Dan yang 8 miliar orang itu semuanya saya lihat di sini pakai sepatu. Jadi aman juga untuk industri sepatu,&rdquo; imbuhnya. Selain sektor padat karya, pemerintah juga terus mendorong pengembangan industri masa depan berbasis digital. Airlangga menyebut Indonesia memiliki pasar ekonomi digital yang sangat besar. Dengan penerapan digital economic framework, nilai ekonomi digital di kawasan ASEAN diproyeksikan melonjak signifikan. Dari sebelumnya sekitar Rp 1 triliun, diperkirakan meningkat menjadi Rp 2 triliun, dengan Indonesia berkontribusi sekitar 40 persen dari total nilai tersebut. &ldquo;Indonesia ini salah satu negara digital yang marketnya besar sampai dengan USD 125 miliar di tahun 2025. Dan dengan digital economic framework itu akan naik dari Rp 1 triliun ekonomi digital menjadi Rp 2 triliun," tukasnya. &nbsp;

Pemerintah siapkan dana USD 6 miliar untuk jaga daya saing industri tekstil dan tenaga kerja di Indonesia.

Pemerintah Siapkan Dana USD 6 Miliar Untuk Jaga Industri Tekstil Tetap Bersaing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/13/Pasar-Tanah-Abang-1JPG-702335446.jpg" alt="Suasana pasar Tekstil Tanah Abang, Jakarta, Senin (12/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Suasana pasar Tekstil Tanah Abang, Jakarta, Senin (12/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah membuka peluang untuk menetapkan harga acuan atas barang-barang impor yang masuk ke Indonesia, termasuk tekstil dan alas kaki. Rencana ini digagas untuk mencegah praktik predatory pricing atau harga jual yang lebih rendah dari nilai produksinya. Menteri Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa harga acuan juga akan ditetapkan pemerintah, salah satunya agar bisa membuat adil persaingan bisnis antara produk impor dan dalam negeri. "Karena kita tahu produk-produk dari China ini dengan harga yang luar biasa (murah), itu akhirnya menyulitkan produk dalam negeri kita berkompetisi, makanya kita buat persaingan yang fair," kata Maman kepada awak media di Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Senin (29/12). Meski begitu, terkait dengan penetapan harga acuan pihaknya masih menggodok aturan lebih detail bersama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Termasuk dengan menentukan secara rinci produk impor apa saja yang akan dikenakan harga acuan. Jika sudah disepakati, ia memastikan bahwa pemerintah akan segera merilis aturan tersebut, sehingga produk dalam negeri yang terkena imbas barang-barang impor bisa segera diminimalisir dampaknya. "Secepatnya. Jadi gini-gini, ini kan berawal dari harapan kita agar produk-produk dalam negeri yang sudah bisa diproduksi dalam negeri itu tidak kena imbas oleh barang-barang impor dari China," jelasnya. Menteri UMKM juga mengungkapkan bahwa sederet rincian produk impor yang akan dikenakan harga acuan bakal terkait dengan hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Meliputi kebuthan sandang dan pangan. "Apa yang memang menyangkut hajat hidup orang banyak, yang dibutuhi oleh orang banyak. Lalu yang kedua, produk-produk apa saja yang sudah bisa diproduksi dalam negeri," ungkap Maman. "Produknya sandang, pangan, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan itu kayak baju, alas kaki, mungkin produk-produk. Sampai sekarang masih belum kita putuskan, ini masih dalam diskusi," tukasnya. &nbsp;

Pemerintah bakal tetapkan harga acuan barang impor untuk cegah predatory pricing dan lindungi bisnis lokal, khususnya tekstil dan alas kaki.

Cegah Predatory Pricing, Pemerintah Mau Tetapkan Harga Acuan untuk Barang Impor, dari Pangan sampai Alas Kaki

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/12/pajak-2208049373.jpg" alt="Ilustrasi: Pajak (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pajak (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah secara resmi membebaskan pajak karyawan pabrik sepatu hingga tekstil dengan gaji di bawah Rp 10 juta mulai 4 Februari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini seiring dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah (DTP) dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti menyampaikan latar belakang penerbitan PMK tersebut adalah sebagai upaya mempertahankan daya beli masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015662693/bulan-maret-2025-akan-membawa-hoki-besar-inilah-7-shio-yang-diprediksi-menjadi-magnet-uang-dan-kesuksesan">Bulan Maret 2025 Akan Membawa Hoki Besar! Inilah 7 Shio yang Diprediksi Menjadi Magnet Uang dan Kesuksesan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah aturan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Penerbitan PMK ini merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk tetap menjaga daya beli masyarakat melalui paket-paket stimulus yang diberikan," kata Dwi Astuti dalam keterangannya, Rabu (19/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dwi memastikan, dalam PMK Nomor 10 Tahun 2025 mengatur bahwa PPh Pasal 21 DTP hanya berlaku untuk karyawan atau pegawai di industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit. Kebijakan ini dimulai masa pajak Januari 2025 atau masa pajak bulan pertama bekerja di tahun 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam aturan itu disebutkan pula bahwa insentif ini hanya diberikan kepada pegawai dengan penghasilan bruto yang diterima tidak lebih dari&nbsp;Rp 10 juta per bulan atau Rp 500.000 per hari," tutupnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Per 1 Januari 2025, pemerintah resmi memberlakukan kenaikan tarif PPN 12 persen. Seiring dengan berlakunya tarif baru itu, sejumlah stimulus ekonomi dirilis untuk mengompensasi kenaikan PPN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu stimulus yang diberikan yakni insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi para pekerja sektor padat karya dengan gaji sampai dengan Rp 10 juta/bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Artinya, para pekerja sektor padat karya yang memiliki gaji di bawah Rp 10 juta per bulan akan ditanggung PPh-nya oleh pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rsquo;&rsquo;Dari Rp 4,8 juta&ndash;Rp 10 juta, PPh-nya ditanggung pemerintah, khusus untuk industri padat karya,&rsquo;&rsquo; ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers di Jakarta, Senin (16/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pemerintah secara resmi membebaskan pajak karyawan pabrik sepatu hingga tekstil dengan gaji di bawah Rp 10 juta mulai 4 Februari 2025.

Pemerintah Resmi Bebaskan Pajak Karyawan Pabrik Sepatu hingga Tekstil dengan Gaji di Bawah Rp 10 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/25/jalintekstil-1122689597.jpg" alt="Seorang wanita di konter PT Jalin kerjasama dengan EcoTouch, yang memajang produk sehari-hari hasil pengolahan limbah tekstil di Jakarta, Senin (25/11/2024). (ANTARA/HO-Jalin)" width="100%">
<figcaption>Seorang wanita di konter PT Jalin kerjasama dengan EcoTouch, yang memajang produk sehari-hari hasil pengolahan limbah tekstil di Jakarta, Senin (25/11/2024). (ANTARA/HO-Jalin)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) berkomitmen mendukung upaya pengelolaan limbah tekstil berkelanjutan guna menekan tingginya limbah tekstil di tanah air, dikutip dari ANTARA. Direktur Utama Jalin Ario Tejo Bayu Aji mengatakan, melalui kampanye Threads with Purpose&nbsp;pihaknya mengadopsi prinsip ekonomi sirkular dengan dukungan EcoTouch, lembaga nirlaba yang memiliki fokus untuk pengelolaan limbah tekstil menjadi bahan ramah lingkungan. "Pendekatan ini mencakup berbagai langkah konkret, seperti mendonasikan pakaian layak pakai untuk penggunaan kembali serta mendaur ulang&nbsp;pakaian tidak layak pakai dan sisa kain menjadi bahan baru yang bernilai ekonomi," ujarnya di Jakarta, Senin (25/11). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015352293/4-weton-yang-diprediksi-akan-mendapatkan-rezeki-berlimpah-pada-tahun-2025-apa-saja">4 Weton yang Diprediksi Akan Mendapatkan Rezeki Berlimpah pada Tahun 2025, Apa Saja?</a> Menurut data Kementerian Perencanaan Pembangunan nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), lanjutnya, Indonesia menghasilkan sekitar 2,3 juta ton limbah tekstil setiap tahun, dengan hanya 300.000 ton yang dapat didaur ulang, sisanya berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) atau dibakar, yang berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca. Dikatakannya, jika tidak ada intervensi signifikan, angka ini diperkirakan akan meningkat hingga 70 persen dalam beberapa tahun ke depan serta memperburuk krisis lingkungan yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, tambahnya, tidak hanya berfokus pada pengolahan limbah tekstil, inisiatif yang dilakukan perusahaan juga bertujuan meningkatkan kesadaran karyawan terhadap pentingnya keberlanjutan, terutama dalam menanggapi dampak negatif budaya fast fashion yang menjadi salah satu penyumbang limbah tekstil di Indonesia. "Selain meminimalisasi emisi serta energi yang dikeluarkan, inisiatif ini membuka peluang untuk menciptakan produk inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan," ujar Ario dalam keterangannya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015352283/jika-seorang-pria-menunjukkan-8-perilaku-ini-dia-lebih-dewasa-secara-emosional-daripada-kebanyakan-orang">Jika Seorang Pria Menunjukkan 8 Perilaku Ini, Dia Lebih Dewasa Secara Emosional daripada Kebanyakan Orang</a> Lewat kampanye ini, tambahnya, diharapkan karyawan dapat berkontribusi aktif sekaligus mengadopsi cara pandang baru yang mendukung sustainability fashion. Selain meningkatkan kesadaran akan pentingnya memilih bahan pakaian ramah lingkungan, kampanye ini juga mendorong karyawan untuk mengelola pakaian lama mereka dengan mendonasikannya ke badan atau instansi yang dapat mengolahnya menjadi barang layak pakai atau produk bermanfaat lainnya. Melalui kegiatan tersebut Jalin berhasil mengumpulkan 250,1 kilogram pakaian bekas dari karyawan, yang bisa diolah kembali menjadi 531,46 meter kain ramah lingkungan. Proses daur ulang ini juga memberikan dampak besar bagi lingkungan, termasuk pengurangan 10 kilogram emisi Metana (CH₄), penekanan 6.252,5 kilogram emisi Karbon Dioksida (CO₂), serta mencegah pelepasan 7.294.416 partikel mikroplastik/mikrofiber ke lingkungan. Langkah ini membuktikan bahwa inovasi dan keberlanjutan dapat berjalan beriringan untuk memberikan dampak positif. "Dengan kampanye ini, Jalin tidak hanya berkontribusi pada pelestarian lingkungan tetapi juga membangun ekosistem keberlanjutan untuk masa depan yang lebih baik," katanya.

PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) berkomitmen mendukung upaya pengelolaan limbah tekstil berkelanjutan.

Jalin Dukung Pengelolaan Limbah Tekstil Berkelanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/24/Ilustrasi-meja-hijau-4093693445.jpg" alt="Ilustrasi meja hijau pengadilan. (I.C. Senjaya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi meja hijau pengadilan. (I.C. Senjaya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengadilan Niaga Kota Semarang memutus pailit PT Sri Rejeki Isman (Sritex) setelah mengabulkan permohonan salah satu kreditor perusahaan tekstil tersebut yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang sudah ada kesepakatan sebelumnya. Juru Bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang Haruno Patriadi membenarkan putusan yang mengakibatkan PT Sritex pailit. Putusan dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Muhammad Anshar Majid tersebut mengabulkan permohonan PT Indo Bharat Rayon sebagai debitur PT Sritex. &rdquo;Mengabulkan permohonan pemohon. Membatalkan rencana perdamaian PKPU pada Januari 2022,&rdquo; kata Haruno Patriadi seperti dilansir dari Antara. Dalam putusan tersebut, kata dia, ditunjuk kurator dan hakim pengawas. &rdquo;Selanjutnya kurator yang akan mengatur rapat dengan para debitur,&rdquo; tambah dia. Sebelumnya, pada Januari 2022, PT Sritex digugat salah satu debitur, CV Prima Karya, yang mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Pengadilan Niaga Kota Semarang mengabulkan gugatan PKPU terhadap PT Sritex dan tiga perusahaan tekstil lainnya. Seiring dengan berjalan waktu, PT Sritex kembali digugat PT Indo Bharat Rayon karena dianggap tidak penuhi kewajiban pembayaran utang yang sudah disepakati.

Pengadilan Niaga Kota Semarang memutus pailit PT Sritex setelah mengabulkan permohonan salah satu kreditor perusahaan tekstil tersebut

Pengadilan Niaga Semarang Putus Pailit PT Sritex

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/11/1726019756440-3844509002.jpg" alt="Kepala BPJPH Kementerian Agama (Kemenag) M. Aqil Irham (kanan) di Jakarta (10/9). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala BPJPH Kementerian Agama (Kemenag) M. Aqil Irham (kanan) di Jakarta (10/9). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Indonesia berupaya menjadi kiblat fashion halal di dunia. Saat ini, sudah banyak kain atau bahan fashion buatan Indonesia yang berlabel halal, termasuk kain ihram. Kementerian Agama (Kemenag) pun menganjurkan jamaah haji Indonesia untuk menggunakan kain ihram yang sudah berlabel halal.&nbsp; Pesan itu disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag M. Aqil Irham. "Soal penyelenggaraan ibadah haji, saat ini sudah ada kain ihram yang halal," kata Aqil di sela paparan Indonesia Global Halal Fashion (IGHF) di Jakarta pada Selasa (10/9).&nbsp; Dia mengatakan BPJPH Kemenag tidak berhenti pada proses penerbitan sertifikat halal saja. Tetapi juga mengawal dan memfasilitasi, supaya industri fashion atau tekstil merasakan nilai tambah dari produknya yang bersertifikat halal. Apalagi, jumlah jamaah haji dari Indonesia setiap tahunnya tidak kurang dari 221 ribu orang. Belum ditambah jamaah umrah yang tidak kalah besar.&nbsp; Jamaah umrah dan haji itu menjadi potensi besar pasar fashion halal di tanah air. Selain itu, dalam penyelenggaraan haji, setiap jamaah dibekali dengan seragam batik Haji Indonesia. Aqil berharap industri fashion halal tanah air, juga bisa memanfaatkan potensi produksi baju batik haji berbahan kain yang sudah bersertifikat halal.&nbsp; Aqil mengatakan, kewajiban halal yang berlaku pada Oktober 2026 tidak hanya menyasar produk makanan dan minuman. Tetapi juga barang gunaan seperti baju, sepatu, ikat pinggang, dan lainnya. Untuk itu, BPJPH Kemenag melakukan upaya strategis dengan inisiatif kegiatan IGHF.&nbsp; "IGHF lebih dari sekadar mempromosikan produk fashion halal Indonesia ke pasar dunia. Lebih dari itu, IGHF ingin membuktikan bahwa produk halal kita mampu kompetitif secara kualitas di pasar dunia." kata Aqil. Dia menceritakan, IGHF diluncurkan pada 28 Maret 2024 lalu di gelaran Indonesia Fashion Week. Sebagai wadah kolaborasi dalam mendorong pengembangan ekosistem industri fashion halal tanah air. Serta menjadi langkah penting untuk mengantarkan Indonesia sebagai kiblat fashion halal dunia. Untuk menjadi nomor satu di dunia pada sektor fashion halal, Aqil mengatakan bahwa Indonesia harus memperkuat ekosistem produk fashion halal dalam negeri secara komprehensif. Baik dari hulu hingga ke hilir. Untuk itu, perlu dilakukan inovasi penguatan industri kain halal untuk membangun halal value chain industri fashion halal. Sedangkan promosi fashion halal dilakukan melalui partisipasi IGHF di sejumlah ajang fashion internasional di sejumlah negara, termasuk di London, Milan dan Paris.&nbsp; "Kami melihat bahwa produk fashion halal bukan hanya soal administratif sertifikasi halal saja. ⁠Kain halal sebagai bahan bisa menjadi pembeda, yang menjadi nilai tambah, dan meningkatkan daya saing produk di pasar global." lanjutnya.&nbsp; Lewat IGHF, BPJPH berupaya membuktikan bahwa pemerintah hadir memfasilitasi pelaku usaha. Agar produk fashion bersertifikat halal memiliki daya saing dan keunggulan. Tidak hanya bagi konsumen dalam negeri namun juga bagi konsumen dunia.

Indonesia berupaya menjadi kiblat fashion halal dunia. Sudah banyak bahan fashion buatan Indonesia yang berlabel halal, termasuk kain ihram.

Dorong Fasihon Halal, Kemenag Anjurkan Jamaah Haji dan Umrah Pakai Kain Ihram Berlabel Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/03/Screenshot_2024-08-03-19-39-19-584_comwhatsapp-edit-169936248.jpg" alt="Ribuan gulung tekstil diduga Ilegal ditemukan oleh Satgas Impor pada 1 Agustus 2024. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ribuan gulung tekstil diduga Ilegal ditemukan oleh Satgas Impor pada 1 Agustus 2024. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Keresahan terhadap impor tekstil ilegal sudah mencuat sejak lama. Kalangan pengusaha sudah menyampaikan adanya indikasi impor tekstil ilegal yang ditunjukkan dalam selisih data resmi ekspor impor tekstil. Impor tekstil ilegal itu juga sudah menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo sejak 2015. Presiden sudah melihat maraknya impor ilegal sangat membahayakan industri dalam negeri. Presiden dalam Rapat Terbatas tentang Perdagangan dan Impor di Kantor Presiden, yang dikutip dari siaran pers Sekretariat Negara pada 12 Oktober 2015, menyampaikan terjadi laju penurunan produksi tekstil dalam negeri dari 30 hingga 60 persen. Presiden saat itu sudah mengingatkan produk impor ilegal akan mengganggu pasar dalam negeri, merugikan keuangan negara, dan melemahkan daya saing produk sejenis buatan dalam negeri. Kepala negara mengatakan sudah mendengar bahwa terdapat banyak modus impor ilegal, baik dalam penyelundupan bea masuk, PPH, maupun PPN. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) dalam berbagai kesempatan menyampaikan, data International Trade Centre (ITC) bahwa ekspor tekstil (HS 50-63) dari Tiongkok ke Indonesia tahun lalu senilai US$ 6,5 miliar. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor TPT dari Tiongkok untuk HS yang sama dan periode yang sama hanya US$ 3,55 miliar. Terdapat selisih hingga US$ 2,94 miliar atau setara Rp 43 triliun yang tidak tercatat Pemerintah Indonesia melalui BPS. Perbedaan data itu menunjukkan indikasi kuat adanya impor produk TPT yang tidak tercatat secara resmi di kepabeanan Indonesia. Dengan kata lain, pasar Indonesia dibanjiri produk impor tekstil ilegal bernilai puluhan triliun rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmadja membenarkan adanya selisih data impor yang signifikan untuk pakaian jadi (HS 61 dan HS 62) dan produk lainnya (HS 63). Ketimpangan yang terjadi antara data impor Indonesia dengan data laporan ekspor Tiongkok menunjukkan tanda bahaya. Ketahanan industri tekstil nasional menjadi tidak terjaga, dan Indonesia mengalami kerugian yang serius. Kementerian Koperasi dan UKM menegaskan, gempuran impor tekstil ilegal adalah alarm bahaya bagi industri tekstil dalam negeri termasuk di dalamnya usaha tekstil skala UKM. Data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), pada 2021 nilai ekspor Tiongkok ke Indonesia tercatat Rp 58,1 triliun, sedangkan nilai impor Indonesia dari Tiongkok Rp 28,4 triliun. Ada potensi nilai yang tidak tercatat sebesar Rp 29,7 triliun. Kemudian pada 2022, nilai ekspor Tiongkok ke Indonesia tercatat sebesar Rp 61,3 triliun, sedangkan nilai impor Indonesia dari Tiongkok Rp 31,8 triliun. Potensi nilai impor yang tidak tercatat Rp 29,5 triliun. Plt Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM Temmy Setya Permana mengatakan, produk impor yang tidak tercatat itu membuat produk UMKM dalam negeri sulit bersaing. Produk tersebut masuk tanpa dikenakan bea masuk, sehingga bisa dijual dengan harga murah.&nbsp; Sementara itu, Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop UKM Fiki Satari menjelaskan, produk UMKM secara kualitas produk UMKM saat ini sudah semakin banyak yang tak kalah dengan produk buatan luar negeri. Namun karena masifnya produk impor ilegal yang masuk ke pasar lokal, produk berkualitas yang diproduksi UMKM menjadi kalah harga. Pelaku UMKM kelimpungan digempur dari darat, udara, sampai di perbatasan-perbatasan.&nbsp; Menurut Fiki, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sudah mengingatkan bahaya ini sejak 2021. Produk asing ditransaksikan melalui e-commerce cross border bisa langsung masuk ke berbagai pelosok Tanah Air dengan harga yang murah. Di lain pihak, pelaku UMKM juga sedang dihadapkan pada ancaman berupa aplikasi marketplace bernama Temu dari Tiongkok. Aplikasi itu disebut-sebut lebih dahsyat dampaknya bagi UMKM. Sebab, bisa mematikan lantaran pabrik dari Tiongkok bisa bertransaksi langsung dengan konsumen. Fiki berharap Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta stakeholder terkait bersinergi mencegah masuknya marketplace Temu ke Indonesia. Hal itu diperlukan semata-mata demi melindungi pelaku usaha di dalam negeri khususnya UMKM. Fiki berharap ada kesetaraan dan keadilan dalam menjalankan aktivitas usaha. Importer harus dapat dipastikan patuh terhadap regulasi dengan membayar bea masuk barang impor. Adanya jaminan penegakan hukum serta aturan terkait impor, pelaku UMKM dalam negeri dipastikan dapat bersaing.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia menyatakan ada selisih data impor yang signifikan untuk pakaian jadi dan produk lainnya

Ramai Impor Tekstil Ilegal, Presiden Jokowi Sudah Wanti-Wanti sejak Lama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/03/Screenshot_2024-08-03-19-39-19-584_comwhatsapp-edit-169936248.jpg" alt="Ribuan gulung tekstil diduga Ilegal ditemukan oleh Satgas Impor pada 1 Agustus 2024. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ribuan gulung tekstil diduga Ilegal ditemukan oleh Satgas Impor pada 1 Agustus 2024. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Garis polisi tampak terpasang pada ribuan roll barang tekstil di sebuah gudang kawasan Cempaka Putih Raya, Sabtu (3/8). Barang bukti tersebut merupakan hasil ungkap Kementerian Perdagangan (Kemendag) kasus penyelundupan tekstil impor ilegal dari Tiongkok pada Kamis (1/8). Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu bentukan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebutkan barang tekstil impor selundupan itu merupakan milik pengusaha Amit Harjani. Diduga barang tekstil ilegal kiriman dari Tiongkok ke Indonesia itu mencapai 100 ton per bulan yang dikemas dalam beberapa kontainer. Meski demikian, penyelidikan masih berlangsung. Satgas Pengawasan Barang Tertentu dikerahkan untuk mengawasi peredaran impor tujuh komoditas yang sudah disepakati dalam rapat terbatas (ratas). Meliputi tekstil dan produk tekstil (TPT), produk tekstil lain, elektronik, alas kaki, pakaian, keramik, dan produk kosmetik atau kecantikan. Ketua Umum Insan Kalangan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI) M Shobirin Hamid menilai, pembentukan satgas tidak lantas menyelesaikan masalah membeludaknya barang impor ilegal di dalam negeri. Hanya saja, dia tetap mengapresiasi upaya pemerintah dalam memberantas impor ilegal. &rdquo;Kita sudah tahu bahwa impor ilegal tidak mungkin sama orang-orang yang ada di Pasar Tanah Abang atau di beberapa di ritel gitu. Pasti itu sebetulnya ada importer besar yang bermain. Tapi kenapa nggak ditindak seperti itu? Artinya, penindakan tidak tepat ke jantung permasalahan,&rdquo; ucap Shobirin. Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, penyelundupan barang tekstil di Indonesia sebenarnya sudah isu lama. Malah biasanya barang legal dan ilegal bisa jadi tercampur dalam kuantitas pengiriman yang banyak. &rdquo;Sehingga cukup sulit untuk pemeriksaan di custom (bea cukai) di pelabuhan. Kadang-kadang tidak semuanya bisa teridentifikasi dengan jelas. Seharusnya ada inspeksi untuk pertimbangan teknis secara cermat untuk itu,&rdquo; ungkap Tauhid kepada Jawa Pos Minggu (4/8). Menurut dia, kondisi demikian tentu menghantam produsen-produsen tekstil pasar dalam negeri. Dalam 2-3 tahun terakhir pertumbuhan industri tekstil terbilang rendah. Bahkan negatif dalam setahun terakhir. Tecermin dari laporan indeks kepercayaan industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang mencatatkan perlambatan 0,10 poin menjadi 52,40 per Juli. Lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya 52,50. Industri tekstil mengalami kontraksi bersama subsektor kertas dan barang dari kertas serta industri mesin. Tauhid menyebutkan bahwa pengungkapan yang dilakukan satgas Kemendag nilainya masih kecil. Mengingat, praktiknya tentu tidak hanya di satu tempat saja. Seharusnya pengungkapan dilakukan di semua pelabuhan besar atau kecil di Indonesia. Selain itu penting memperkuat satgas dengan pihak independen.&nbsp; &rdquo;Jadi jangan pelabuhan utama saja. Karena mungkin saja jalur yang dilalui bukan jalur-jalur yang formal. Justru jalur-jalur tikus yang tidak kelihatan. Sebenarnya mudah tinggal dilacak saja dari hulu ke hilir. Misalnya, dari hilir di Pasar Tanah Abang ditelusuri rantai pasok dari mana,&rdquo; beber Tauhid Ahmad. Praktik perdagangan ilegal tersebut tentu bakal sangat memukul perekonomian nasional. Apalagi purchasing managers index (PMI) manufaktur Indonesia yang berada di bawah zona ekspansi. Yakni hanya di level 49,3. Nah, salah satu indikasi pelemahan PMI adalah pemenuhan kebutuhan domestik tidak cukup. Artinya, barang yang dibeli atau masuk lebih banyak daripada barang yang keluar dari sisi industri. Apalagi, sejumlah produsen tekstil dalam negeri sudah menghentikan produksinya. &rdquo;Industri ini tinggal nunggu waktu saja, akan ada banyak PHK (pemutusan hubungan kerja) besar-besaran. Kalau tidak ada gebrakan baru dari pemerintah di tengah situasi ini, saya yakin pertumbuhan ekonomi bisa di bawah 5 persen,&rdquo; tandas Tauhid Ahmad. Sementara itu, Sekretaris Ekesekutif Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi mengatakan, Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab atas masuknya produk impor ilegal ini ke Tanah Air. Kondisi industri tekstil sekarang dalam keadaan kritis. Ribuan PHK karyawan dan penutupan pabrik masih terus berlanjut. &rdquo;Diskusi-diskusi kami dengan pemerintah terkait produk impor murah ini sudah bertahun-tahun,&rdquo; ujar Farhan Aqil Syauqi. Farhan menyatakan, kuncinya adalah transparansi data. Semua kementerian dan lembaga harus berani mengungkap siapa saja yang bermain di impor ilegal ini. Mulai dari permohonan rekomendasi persetujuan impor dari Kementerian Perindustrian, persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan, hingga jumlah yang masuk dari Bea Cukai Kementerian Keuangan. &rdquo;Semua yang ada di dalam Satgas pasti punya datanya. Lalu, impor borongan juga perlu distop karena banyaknya produk ilegal yang masuk lewat jalur tersebut,&rdquo; beber Farhan Aqil Syauqi.

Satgas Pengawasan Barang Tertentu awasi peredaran impor tujuh komoditas meliputi tekstil dan produk tekstil, elektronik, alas kaki,pakaian

Jika Dibiarkan, Impor Tekstil Ilegal Bikin Industri Tekstil Kolaps

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/03/Screenshot_2024-08-03-19-39-19-584_comwhatsapp-edit-169936248.jpg" alt="Ribuan gulung tekstil diduga Ilegal ditemukan oleh Satgas Impor pada 1 Agustus 2024. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ribuan gulung tekstil diduga Ilegal ditemukan oleh Satgas Impor pada 1 Agustus 2024. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor alias Satgas Impor bentukan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkap penyelundupan barang impor tekstil ilegal asal Tiongkok pada 1 Agustus 2024. Seperti diketahui, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada Jumat, 19 Juli 2024 secara resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor. Informasi yang didapat dari pihak berwenang menyebutkan barang tekstil impor selundupan itu merupakan milik pengusaha Amit Harjani. Diperkirakan barang tekstil yang diselundupkan dari Tiongkok ke Indonesia itu mencapai 100 ton per bulan yang dikemas dalam beberapa kontener. Sampai saat ini barang sitaan tekstil selundupan asal Negeri Panda itu masih tersimpan di Jalan Cempaka Putih Raya No. 32 RT 12/RW 4 Cempaka Putih Barat, Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat. Saat ini police line masih terpasang di barang tersebut. Penyelidikan masih berlangsung dan menunggu hasil dari satgas. Satgas ini dikerahkan untuk mengawasi peredaran impor tujuh komoditas yang sudah disepakati dalam rapat terbatas (Ratas), meliputi tekstil dan produk tekstil (TPT), produk tekstil lainnya, elektronik, alas kaki, pakaian, keramik, dan produk kosmetik atau kecantikan. Ketua Umum Insan Kalangan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI) M Shobirin Hamid, mengatakan dengan pembentukan Satgas itu tidak menyelesaikan permasalahan membanjirnya barang impor ilegal di dalam negeri. Namun, dia mengaku tetap mengapresiasi atas upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberantas impor ilegal, dengan dibentuknya satgas ini. "Sebetulnya kami dari IKATSI mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan terbentuknya Satgas.," kata Shobirin. "Kita kan sudah tahu bahwa impor ilegal tidak mungkin sama orang-orang yang ada di Pasar Tanah Abang atau di beberapa di ritel gitu. Pasti kan itu sebetulnya ada importir besar yang bermain di situ ya, tapi kenapa enggak ditindaknya seperti itu. Artinya, penindakannya tidak tepat ke jantung permasalahan," sambungnya. (*)

Peran Satgas Impor Mulai Berjalan, Temukan Ribuan Gulung Tekstil Diduga Ilegal yang Berasal dari Tiongkok pada 1 Agustus 2024

Peran Satgas Impor Mulai Berjalan, Temukan Ribuan Gulung Tekstil Diduga Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/29/WhatsApp-Image-2024-07-28-at-235629-1554001724.jpg" alt="Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) serahkan penghargaan untuk PT Labda Anugerah Tekstil. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) serahkan penghargaan untuk PT Labda Anugerah Tekstil. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PT Labda Anugerah Tekstil berhasil meraih dua rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Penganugerahan berlangsung dalam rangkaian kegiatan Labdanation Fashion Week 2024 di Melasti Beach. Penghargaan diterima Direktur Utama Yusak Samadji Pranoto dan Direktur Operasional PT Labda Anugerah Tekstil Wijaya NG. Dalam acara tersebut, diadakan juga fashion show, tari kecak, serta penampilan Delon Idol. Direktur Marketing MURI Awan Rahargo, menjelaskan, PT Labda Anugerah Tekstil menerima dua sertifikat rekor. Yakni sebagai Perusahaan Digital Printing Tekstil Pertama yang memperoleh sertifikat OEKO TEX STeP dan sebagai perusahaan digital printing tekstil pertama yang menggunakan mesin cetak EPSON Monna Lisa (Tipe ML-32000). &rdquo;Penganugerahan ini penting dalam mendukung program pemerintah untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan dan mempromosikan produk tekstil yang ramah lingkungan. Labdanation Fashion Week bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, membantu dalam pengembangan pasar untuk produk tekstil ramah lingkungan, serta mendukung kebijakan pemerintah yang memberikan insentif untuk inovasi teknologi hijau, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan perlindungan lingkungan secara keseluruhan,&rdquo; ujar Awan Rahargo. Sementara itu, Direktur Operasional PT Labda Anugerah Tekstil Wijaya NG menyatakan khawatir terhadap perkembangan industri tekstil di Indonesia. &rdquo;Kami sedikit khawatir dengan perkembangan industri tekstil di Indonesia. Konsumen sudah mulai meminta produk yang ramah lingkungan. Apakah Indonesia sudah siap?&rdquo; kata Wijaya. Dia menambahkan, pihaknya berusaha menjadi contoh bagi perusahaan dan UMKM di Indonesia. &rdquo;Perusahaan kami mencoba memberi contoh. Kami berusaha memberi sharing kepada UMKM dan perusahaan lain agar pangsa pasar di Indonesia tidak direbut oleh luar,&rdquo; tegas Wijaya. Dia menyebutkan, pangsa pasar produk tekstil di Indonesia cukup besar, mencapai Rp 92 triliun dalam setahun. &rdquo;Apakah produk ini mau direbut bangsa luar atau kita bisa menjaga produk kita di tanah air,&rdquo; tutur Wijaya. Menurut dia, pihaknya fokus pada produk ramah lingkungan dan berkelanjutan mendorong untuk memperoleh sertifikasi OEKO TEX STeP yang diakui secara internasional. &rdquo;Rekor MURI menunjukkan bahwa produk kami memperhatikan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Bukan hanya komersial, tapi juga lingkungan dan kesejahteraan sosial karyawan,&rdquo; jelas Wijaya.

Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) serahkan penghargaan untuk perusahaan tekstil saat Labdanation Fashion Week 2024 di Melasti Beach

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#tekstil

Berita Terkini