<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ptpn-iii-dapat-kontrak-rp-375-m-per-bulan-hingga-akhir-2018_m_.jpg" alt="PTPN III bakal ekspor kelapa sawit ke Mesir." width="100%">
<figcaption>PTPN III bakal ekspor kelapa sawit ke Mesir.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Zulkifli Zaini sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen di PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Selain Zulkifli, Menneg BUMN juga menunjuk Indrasari Wisnu Wardhana sebagai Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Pengangkatan Komisaris ini diharapkan bisa semakin meningkatkan fungsi pengawasan dalam rangka peningkatkan kinerja dan tata kelola perusahaan yang lebih baik.  Wakil Menteri I BUMN, Pahala Nugraha Mansury mengungkapkan bahwa pengangkatan Komisaris ini, telah melalui proses Fit and Poper Test, serta telah mendapatkan persetujuan dari Tim Penilai Akhir yang diketuai oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo.  Pahala dalam acara penyerahan Surat Keputusan Menteri BUMN mengapresiasi transformasi yang saat ini berjalan sesuai roadmap di Perkebunan Nusantara. Dia meyakini bahwa transformasi membantu mengoptimalkan keuntungan dan keberlanjutan bisnis (going concern) Perusahaan.  "Sebagai penjaga ketahanan pangan dan mencapai target swasembada gula kosumsi pada tahun 2024, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) telah melakukaan penataan industri gula melalui pembentukan PT Sinergi Gula Nusantara, dan akan mengundang mitra bisnis, sehingga strategi partnership ini segera terealisasi tahun depan," kata Pahala.  Menurutnya, proses transformasi yang sedang dijalankan perusahaan, semata-mata demi perkembangan perusahaan agar terus bertahan sehingga tercapai going concern, tentunya sangat dibutuhkan pengawalan dan pengawasan yang baik dari Dewan Komisaris, khususnya dalam peran PTPN Group untuk mencapai swasembada gula konsumsi.  Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III Mohammad Abdul Ghani menjelaskan bahwa penetapan pejabat baru Komisaris ini dinilai sebagai tindakan cepat untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan melalui penguatan fungsi pengawasan agar berjalan sesuai dengan target bisnis perseroan dengan lebih baik.  Ghani juga berkomitmen akan memastikan transformasi di Perkebunan Nusantara Group berjalan sesuai dengan target, arah dan rencana strategis perusahaan. Perusahaan telah dan akan melakukan sejumlah aksi korporasi agar perusahaan memiliki daya saing yang tinggi ke depannya.  &nbsp;

Menteri BUMN Tunjuk Zulkifli Zaini Sebagai Komut PTPN III (Persero)

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/zulkifli-amien-MH.jpg" alt="Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo (kiri-kanan), Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, Komisaris Utama PLN Amien Sunaryadi memberikan keterangan usai RUPSLB PLN di Kementrian BUMN, Jakarta, Senin (23/12).FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo (kiri-kanan), Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, Komisaris Utama PLN Amien Sunaryadi memberikan keterangan usai RUPSLB PLN di Kementrian BUMN, Jakarta, Senin (23/12).FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kehadiran Zulkifli Zaini sebagai dirut baru PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengindikasikan pemerintah menitikberatkan peningkatan kinerja keuangan PLN. Sebab, Zulkifli adalah sosok yang memiliki latar belakang kuat di bidang perbankan dan keuangan.  Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, tantangan yang akan dihadapi Zulkifli tidak mudah. Beberapa masalah yang disebut Komaidi akan menjadi perhatian utama adalah proyek 35.000 megawatt (mw) yang belum tuntas.  Selain itu, Zulkifli juga diwarisi utang yang membengkak. Karena itu, dia cukup mengerti alasan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan tim penilai akhir (TPA) yang memilih Zulkifli. Dirut anyar PLN itu dianggap memiliki kecakapan dalam bidang finansial.  Komaidi memaparkan, pada semester I 2019, PLN memiliki utang hingga Rp 604,46 triliun. Meningkat hingga 24 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, lanjut dia, rasio utang PLN terhadap pendapatan dan aset sudah masuk ”rambu kuning” atau patut berhati-hati. ”Apalagi, total kebutuhan pendanaan PLN untuk mewujudkan proyek 35.000 mw sangat besar,” tegasnya.  Senada dengan Komaidi, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa berpendapat, penunjukan Zulkifli mengindikasikan bahwa pemerintah ingin mengamankan dan meningkatkan keuangan PLN. ”Tantangan utama PLN yang dilihat menteri BUMN adalah pembiayaan dan kinerja keuangan,” ujar Fabby. Dia menambahkan, tantangan PLN akan semakin berat karena kemampuan pemerintah untuk memberikan subsidi dan penyertaan modal negara (PMN) semakin terbatas.  Selain itu, kendala terbesar PLN dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT) adalah banyaknya kapasitas pembangkit termal, yakni PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) dan PLTG (pembangkit listrik tenaga gas), yang akan beroperasi pada rentang 2021 hingga 2024. ”Meskipun kapasitas EBT mencapai 12 persen, penyaluran listrik masih di bawah 7 persen,” beber Fabby.  Dukungan positif kepada Dirut baru PLN juga datang dari asosiasi-asosiasi yang selama ini bermitra dengan PLN. Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia Pandu P. Sjahrir menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh terpilihnya Zulkifli sebagai Dirut dan Amien Sunaryadi sebagai komisaris utama PLN. ”Ini merupakan kombinasi yang serasi antara profesionalisme dan transparansi. Kami sebagai pelaku di industri ini berharap, dengan pengalaman Pak Zulkifli sebagai profesional di Bank Mandiri dan Pak Amien sebagai wakil ketua KPK, dapat mendukung upaya PLN meningkatkan profesionalisme dan transparansi perseroan,” ujar Pandu.  Di pihak lain, Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Arthur Simatupang menyampaikan apresiasinya kepada pemimpin baru PLN. APLSI berharap iklim investasi ketenagalistrikan di Indonesia semakin kondusif. ”Sehingga semua pelaku usaha, termasuk swasta, dapat lebih berperan dalam mendukung PLN untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia.”

Jabat Dirut PLN, Zulkifli Zaini Dapat Warisan Utang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Dirut-PLN-Zulkifli-Zaini-Miftahul-Hayat-7.jpg" alt="Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo (kiri-kanan), Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, Komisaris Utama PLN Amien Sunaryadi memberikan keterangan usai RUPSLB PLN di Kementrian BUMN, Jakarta, Senin (23/12).FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo (kiri-kanan), Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, Komisaris Utama PLN Amien Sunaryadi memberikan keterangan usai RUPSLB PLN di Kementrian BUMN, Jakarta, Senin (23/12).FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pendiri Medco Energi grup dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Arifin Panigoro mendukung keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang telah menunjuk Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama dan Amien Sunaryadi sebagai Komisaris Utama PT PLN (Persero). Menurutnya, kedua orang terpilih itu merupakan sosok yang cekatan dan mengerti apa yang dibutuhkan industri energi dan listrik.  Arifin berharap, di bawah Zulkifli dan arahan Amien, PLN dapat menciptakan harga listrik yang terjangkau. Selain itu, dapat memenuhi kebutuhan listrik ke seluruh daerah.  "Saya mengenal kedua figur ini, mereka quick learner. Saya yakin dengan duo kepemimpinan ini akan bisa membawa PLN mempunyai listrik yang lebih andal, mandiri, dan terjangkau kepada masyarakat luas," ujarnya dalam keterangan kepada JawaPos.com, Selasa (24/12).  Presiden Direktur Hilmi Panigoro juga menyampaikan, pemanfaatan sumber daya energi domestik, energi bersih, dan terbarukan untuk kebutuhan dalam negeri merupakan kunci sukses di sektor kelistrikan. Hal ini pada akhirnya akan menurunkan defisit neraca energi nasional  "Kami percaya bahwa kombinasi pengalaman yang dimiliki Bapak Zulkifli dan Bapak Amien merupakan pilihan terbaik untuk membawa PLN menuju lembaran baru di sektor kelistrikan nasional," tuturnya.  Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Medco Power, unit usaha Medco Energi di bidang kelistrikan Eka Satria, menyampaikan kesiapan perusahaan untuk menjadi mitra pemerintah. Mereka siap mendukung pengembangan kelistrikan nasional guna mencapai tujuan terwujudnya sektor ketenagalistrikan yang andal, efisien, dan ramah lingkungan.

Arifin Panigoro Beri Selamat kepada Zulkifli Zaini dan Amien Sunaryadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/zulkifli-amien-MH.jpg" alt="Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo (kiri-kanan), Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, Komisaris Utama PLN Amien Sunaryadi memberikan keterangan usai RUPSLB PLN di Kementrian BUMN, Jakarta, Senin (23/12).FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo (kiri-kanan), Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, Komisaris Utama PLN Amien Sunaryadi memberikan keterangan usai RUPSLB PLN di Kementrian BUMN, Jakarta, Senin (23/12).FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah menunjuk Zulkifli Zaini untuk memimpin PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Keputusan Erick tersebut telah diresmikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).  Menurut pengamat energi Fabby Tumiwa, terpilihnya Zulkifli yang merupakan seorang bankir merupakan keputusan yang tepat. Sebab, persoalan utama perusahaan listrik pelat merah yang memegang mandat mengerjakan proyek strategis infrastruktur kelistrikan itu adalah kinerja keuangan.  "Saya kira penunjukan Zulkifli menujukkan bahwa menurut pemerintah tantangan terbesar (yang dialami PLN adalah) masalah financial," ujarnya saat dihubungi oleh JawaPos.com, Selasa (24/12).  Menurutnya, terdapat dua persoalan yang menjadi tantangan PLN. Pertama, kinerja keuangan. Kedua, pendanaan proyek dalam mencapai target pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik seluruh masyarakat Indonesia.  "Saya kira dua hal itu dengan ditunjuknya bankir di dua periode ini. Aspek keuangan yang ditekankan. Tantangan yang dilihat pemerintah masalah kinerja keuangan PLN maupun pendanaan proyek," tuturnya.  Diharapkan, personal bankir dapat mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi PLN. Apalagi, dia melihat tipe bankir di Indonesia cenderung menghindari risiko dalam pengambilan keputusan.  "Bankir Indonesia menghindari risiko. Kalau dalam mengeluarkan kredit sangat hati-hati. Sangat menghindari risiko yang berlebihan. Dalam konteks BUMN yang lain kemungkinan yang sama akan dipakai," ucapnya.  Sebagai informasi, sebelumnya Zulkifli pernah menjadi Direktur Utama PT Mandiri (Persero) Tbk. Pada saat itu, dia menggantikan Agus Martowardojo yang diangkat menjadi Menteri Keuangan.  Tak hanya menakhodai Bank Mandiri, Zulkifli juga pernah menjadi Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sejak Maret 2015 hingga Maret 2016. Kemudian dia menduduki posisi Komisaris Independen Bank Permata pada 2017.

Mantan Bankir Dinilai Lebih Kompeten Perbaiki Keuangan PLN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Dirut-PLN-Zulkifli-Zaini-Miftahul-Hayat-4.jpg" alt="Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly (kiri-kanan), Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, Komisaris Utama PLN Amien Sunaryadi memberikan keterangan usai RUPSLB PLN di Kementrian BUMN, Jakarta, Senin (23/12).FOTO:MIF" width="100%">
<figcaption>Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly (kiri-kanan), Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, Komisaris Utama PLN Amien Sunaryadi memberikan keterangan usai RUPSLB PLN di Kementrian BUMN, Jakarta, Senin (23/12).FOTO:MIF</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kursi pucuk pimpinan Perusahaan Listrik Negara (PLN) akhirnya terisi. Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) kemarin (23/12), pemerintah menunjuk Zulkifli Zaini sebagai direktur utama PLN. Adapun kursi komisaris utama diberikan kepada Amien Sunaryadi.  Munculnya nama Zulkifli terbilang mengejutkan. Sebab, sebelumnya beredar kabar bahwa jabatan tersebut akan diberikan kepada mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Bahkan, pada 25 November Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung tidak membantah kabar tentang penunjukan Rudiantara.  Dikonfirmasi mengenai ”kejutan” tersebut, pihak Kementerian BUMN hanya menjelaskan bahwa Zulkifli adalah orang yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan PLN saat ini. ”Sejak awal kita kan nggak ada ngomongin gitu (Rudiantara jadi Dirut, Red), kita hanya menyebut (Rudiantara, Red) termasuk kandidat,” tegas Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga saat ditemui di kantornya kemarin.  Menurut Arya, dari tiga kandidat yang ada, tim penilai akhir (TPA) yang terdiri atas Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, dan presiden menilai Zulkifli paling tepat mengelola PLN. Dua kandidat lain yang pernah disebut adalah Rudiantara dan Sripeni Inten Cahyani (Plt Dirut PLN). ”Karena beliau (Zulkifli, Red) kan jago di keuangan, PLN saat ini fokusnya distribusi, cash flow harus kuat. Menurunkan biaya listrik. Jadi, mau nggak mau, ahli keuangan punya pengaruh untuk menyehatkan cash flow,” tambah Arya.  Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, Amien dan Zulkifli memiliki rekam jejak yang sangat baik. Karena itu, dia optimistis dua orang tersebut dapat memimpin PLN ke arah yang lebih baik. ”Saya akan intens bertemu setiap bulan untuk memastikan berbagai rencana besar yang menjadi prioritas pemerintah,” ujar Erick.  Dia mengatakan, PLN memiliki tugas berat. Mulai merealisasikan rasio elektrifikasi 100 persen hingga menciptakan tarif listrik yang efisien untuk masyarakat dan industri. Para pimpinan PLN ditugasi untuk meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) sebagai sumber listrik. Salah satu yang harus dipenuhi adalah listrik ramah lingkungan di ibu kota baru. ”PLN juga akan membentuk ekosistem bisnis yang sehat dengan swasta, BUMD, dan BUMDes dalam memproduksi listrik. PLN akan fokus pada distribusi,” jelas Erick.  Sementara itu, Amien Sunaryadi adalah wakil ketua KPK periode 2003–2007. Selama jabatannya, Amien memperkenalkan pemberantasan korupsi yang progresif. Dia juga dikenal sebagai konseptor dari tindakan penggeledahan dan pengawasan yang dilakukan KPK untuk mengungkap kasus korupsi high profile.  Zulkifli Zaini saat ini merupakan komisaris independen BNI. Jabatan itu disandangnya sejak 17 Maret 2015. Dia juga pernah menjadi Dirut Bank Mandiri pada 2010–2013.  Ditemui awak media setelah RUPS, Zulkifli menyampaikan beberapa pesan yang ditekankan pemerintah kepada komisaris dan direksi baru PLN. ”Kami menyadari harapan masyarakat dan tantangan besar PLN dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Memastikan PLN menjadi perusahaan listrik nasional yang mampu melaksanakan mandatnya secara berkelanjutan dan dengan sebaik-baiknya,” papar Zulkifli. Dia memaparkan, tugas pokok yang diemban, antara lain, adalah mengatasi pemadaman listrik atau security off supply dan mengatur tarif listrik supaya terjangkau dan berkeadilan bagi masyarakat. Selain itu, manajemen baru harus mampu memperbaiki sistem keuangan perseroan. ”Jadi, kami direksi dan komisaris akan mengupayakan agar keuangan PLN sehat, neraca sehat, cash flow sehat,” urainya.  Menurut Zulkifli, direksi dan komisaris baru juga diminta membuat operasional PLN bisa efisien. Pemerintah pun ingin mendorong PLN memanfaatkan EBT serta membangun kemitraan yang sehat, fair, dengan ekosistem kondusif. ”Sudah tentu kami harus memberikan pelayanan dan bisa berkomunikasi dengan seluruh stakeholder. Kami harap persepsi dan reputasi PLN ke depan bisa lebih baik,” terangnya.

Zulkifli Zaini Ditugasi Benahi Cash Flow PLN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/RUPSLB-PLN-MH.jpg" alt="Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly (kiri-kanan), Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, Komisaris Utama PLN Amien Sunaryadi usai RUPSLB PLN di Kementrian BUMN, Jakarta, Senin (23/12).FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly (kiri-kanan), Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, Komisaris Utama PLN Amien Sunaryadi usai RUPSLB PLN di Kementrian BUMN, Jakarta, Senin (23/12).FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) resmi merombak jajaran manajemen di tubuh perusahaan. Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), perseroan memutuskan mengangkat dan menetapkan Amien Sunaryadi sebagai Komisaris Utama PLN dan Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama PLN.  Selain itu, hasil RUPS juga mengangkat dan menetapkan Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama. Sedangkan Darmawan Prasodjo menjabat sebagai Wakil Direktur Utama dan Sinthya Roesly menjabat sebagai Direktur Keuangan.  Surat Keputusan diberikan oleh Wakil Menteri BUMN 1, Budi Gunadi Sadikin, di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (23/12). Berdasarkan hasil RUPS, berikut susunan Komisaris dan Direksi PLN yang baru.  Komisaris PLN  1. Amien Sunaryadi - Komisaris Utama/Komisaris Independen  2. Suahasil Nazara - Wakil Komisaris Utama  3. Ilya Avianti - Komisaris  4. Rida Mulyana - Komisaris  5. Deden Juhara- Komisaris Independen  6. Budiman - Komisaris  Direksi PLN  1. Zulkifli Zaini - Direktur Utama.  2. Darmawan Prasodjo - Wakil Direktur Utama.  3. Sinthya Roesly - Direktur Keuangan  4. Sripeni Inten Cahyani sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1.  5. Djoko Raharjo Abumanan sebagai Direktur Pengadaan Strategis 2.  6. Muhamad Ali sebagai Direktur Human Capital Management.  7. Syofvi Felienty Roekman sebagai Direktur Perencanaan Korporat.  8. Haryanto W.S. sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa,Madura dan Bali  9. Syamsul Huda sebagai Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan  10. Ahmad Rofiq sebagai Direktur Bisnis Maluku, Papua dan Nusa Tenggara.  11. Wiluyo Kusdwiharto sebagai Direktur Bisnis Regional Sumatera.

Berikut Susunan Direksi dan Komisaris Baru PLN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/zulkifli-amien-MH.jpg" alt="Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo (kiri-kanan), Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, Komisaris Utama PLN Amien Sunaryadi memberikan keterangan usai RUPSLB PLN di Kementrian BUMN, Jakarta, Senin (23/12).FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo (kiri-kanan), Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, Komisaris Utama PLN Amien Sunaryadi memberikan keterangan usai RUPSLB PLN di Kementrian BUMN, Jakarta, Senin (23/12).FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah resmi menunjuk Zulkifli Zaini dan Amien Sunaryadi sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Senin (23/12). Direktur Utama PLN Zulkfili Zaini mengatakan, ada lima tugas yang akan dikerjakan oleh jajaran komisaris dan direksi baru PLN.  Tugas-tugas mereka ini terkait komitmen dalam pelayanan masyarakat hingga perbaikan kinerja perseroan. Zulkifli menyampaikan, pertama perseroan akan berkomitmen untuk mengurangi pemadaman listrik.  "Kami menyadari harapan masyarakat dan tantangan besar PLN dan jangka pendek dan panjang. Jadi, perusahaan listrik yang mana sebaik-baiknya kami harus mampu mengatasi pemadaman listrik," ujarnya di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (23/12).  Kedua, perseroan akan menerapkan tarif listrik yang terjangkau oleh masyarakat. Sehingga, energi listrik berkeadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.  "Sudah barang tentu tarif kita harus terjangkau dan berkeadilan," katanya.  Kemudian, ketiga dan keempat, perseroan akan berusaha menyehatkan keuangan perseroran serta memanfaatkan energi terbarukan dalam memperluas proyek perseoran untuk membantu ekonomi Indonesia. "Memanfaatkan energi baru dan terbarukan kemudian adalah kemitraan yang sehat dan ekosistem yang kondusif," imbuhnya.  Terakhir, dapat memberikan pelayanan yang baik serta menjaga reputasi PLN sebagai perusahaan listrik terbesar di Indonesia. PLN akan mengadopsi teknologi dan inovasi guna mencapai tujuan tersebut.  "Itu hal yang akan kami lakukan ke depan. Saya bersama dengan tim dan direksi maupun komisaris untuk melaksanakan yang saya sampaikan," pungkasnya.

Janji Pertama Bos Baru PLN, Pemadaman Listrik Berkurang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/BPH-Migas-ROMYS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Amien Sunaryadi dan Zulkifli Zaini terpilih sebagai Komisaris Utama dan Direktur Utama PT PLN (Persero). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif berharap terpilihnya Amien dan Zulkifli dapat membuat kinerja perusahaan setrum pelat merah itu semakin baik.  "Harapannya PLN bisa lebih bagus," ujarnya saat ditemui di kantor BPH Migas Jakarta, Senin (23/12).  Namun, Arifin enggan berkomentar lebih jauh mengenai alasan pemilihan Zulkifli. Sejauh pengetahuannya, Zulkifli merupakan mantan pimpinan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  "Kan bekas Dirut Mandiri kan, itu saja yang saya tahu," ucapnya.  Sebagai informasi, Menteri BUMN Erick Thohir telah menunjuk Amien Sunaryadi sebagai Komisaris Utama dan Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama PLN. Alasan Erick, sepak terjang keduanya dinilai akan mampu untuk memimpin perusahaan listrik milik negara tersebut.  "Baik Pak Amien maupun Pak Zulkifli memiliki rekam jejak yang sangat baik, siap berkeringat dan berakhlak. Sama dengan Dirut dan Komut BUMN lainnya," kata Erick.  "Saya akan intensif bertemu secara reguler setiap bulan untuk memastikan berbagai rencana besar yang menjadi prioritas Pemerintah," pungkasnya.

Menteri ESDM Berharap Kinerja PLN Lebih Baik di Bawah Zulkifli-Amien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/SERTIJAB-MENTERI-BUMN-DERY-RIDWANSAH-6.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir . Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir . Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah menunjuk Zulkifli Zaini menjadi Direktur Utama dan Amien Sunaryadi menjadi Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hari ini, Senin (23/12).  Zulkifli Zaini ternyata pernah menjabat sebagai komisaris di PLN pada periode 2013 hingga April 2015. Selain di bidang kelistrikan, pria kelahiran Bukittinggi 63 tahun lalu tersebut juga sempat memimpin di dunia perbankan.  Sebelum menjabat sebagai komisaris di tubuh PLN, Zulkifli juga pernah menjadi Direktur Utama PT Mandiri (Persero) Tbk para 2010 hingga 2013. Saat itu, dia menggantikan Agus Martowardojo yang diangkat menjadi Menteri Keuangan.  Tak hanya menakhodai Bank Mandiri, Zulkifli juga pernah menjadi Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sejak Maret 2015 hingga Maret 2016. Kemudian, Zulkifli menduduki posisi Komisaris Independen Bank Permata pada 2017 lalu.  Sementara itu, Amien Sunaryadi yang diangkat menjadi Komiaris Utama PLN merupakan seorang alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan College of Business Administration, Georgia State University, Atlanta.  Awal kariernya adalah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tahun 1996 dia bergabung menjadi anggota Ikatan Akuntan Indonesia.  Lalu, Amien Sunaryadi berhasil terpilih sebagai wakil ketua KPK periode 2003-2007, mendampingi sang ketua Taufiqurrahman Ruki. Selama menjadi Anggota KPK, Amien Sunaryadi memperkenalkan pemberantasan korupsi yang progresif dan menjadi konseptor dari tindakan penggeledahan dan surveillance yang dilakukan oleh KPK untuk mengungkap kasus korupsi high profile.  Dia juga menjadi pendobrak tradisi pemberantasan korupsi yang sebelumnya tidak menyentuh perbuatan suap-menyuap. Setelah pindah dari KPK, ia menjabat sebagai Senior Governance and Anti-Corruption Officer di World Bank Indonesia.  Kemudian, pada Agustus 2012, Amien bergabung dengan Ernst &amp; Young Indonesia di divisi Fraud Investigation &amp; Dispute Services (FIDS) sebagai Partner. Pada 21 November 2014, Amien secara resmi dilantik sebagai Kepala SKK Migas oleh Menteri ESDM kala itu, Sudirman Said.

Mengenal Dirut dan Komut Baru PLN, Zulkifli Zaini-Amien Sunaryadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Menteri-BUMN-Erick-Thohir-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir saat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir saat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT PLN (Persero) segera mengesahkan susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah menunjuk Amien Sunaryadi sebagai Komisaris Utama PLN dan Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama PLN. Kapasitas keduanya selama ini jadi pertimbangan Erick Thohir.  "Baik Pak Amien maupun Pak Zulkifli memiliki rekam jejak yang sangat baik. Siap berkeringat dan berakhlak. Sama dengan Dirut dan Komut BUMN lainnya. Saya akan intensifbertemu secara reguler setiap bulan, untuk memastikan berbagai rencana besar yang menjadi prioritas pemerintah," ucap Erick Thohir, Senin (23/12).  Erick Thohir menyebut PLN bakal memiliki tugas yang berat, salah satunya yaitu merealisasikan target rasio elektrifikasi 100 persen di Indonesia. Kemudian tugas menciptakan tarif listrik yang efisien, baik untuk masyarakat maupun industri.  Selain itu, para pimpinan PLN ini juga ditugaskan untuk meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan sebagai sumber listrik. Salah satu yang harus dipenuhi PLN adalah pemenuhan listrik ramah lingkungan di Ibu Kota Negara (IKN) baru.  "PLN juga akan membentuk ekosistem bisnis yang sehat dengan swasta, BUMD, dan BUMDes dalam memproduksi listrik. PLN akan fokus pada distribusi," tuturnya.  Seperti diketahui, Amien Sunaryadi adalah wakil ketua KPK periode 2003-2007. Selama menjabat, Amien memperkenalkan pemberantasan korupsi yang progresif dan menjadi konseptor dari tindakan penggeledahan dan surveillance yang dilakukan oleh KPK untuk mengungkap kasus korupsi high profile.  Sementara itu, Zulkifli Zaini saat ini merupakan Komisaris Independen BNI sejak 17 Maret 2015. Dia juga pernah menjadi Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. periode 2010-2013.

Erick Tunjuk Zulkifli Zaini jadi Dirut PLN, Amien Sunaryadi jadi Komut

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Zulkifli Zaini

Berita Terkini