<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/25/WhatsApp-Image-2023-09-25-at-174045-3217140825.jpg" alt="Anggota Komisi B DPRD Surabaya Zuhrotul Mar&rsquo;ah mengusulkan agar Pemkot Surabaya mempunyai layanan home care untuk para lansia." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi B DPRD Surabaya Zuhrotul Mar&rsquo;ah mengusulkan agar Pemkot Surabaya mempunyai layanan home care untuk para lansia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;DPRD Surabaya menilai sepak terjang Pemkot Surabaya terutama di sektor kesehatan memiliki performa yang tak diragukan lagi. Namun, kendati demikian, bukan berarti Pemkot Surabaya tak memiliki catatan khusus dari para legislator Surabaya. Salah satunya catatan itu datang dari anggota Komisi B DPRD Surabaya Zuhrotul Mar&rsquo;ah. Legislator PAN Surabaya itu mengusulkan agar Pemkot Surabaya mempunyai layanan home care yang difokuskan untuk para lansia. Terutama, home care untuk lansia yang tidak bisa ke tempat layanan kesehatan (puskesmas) atau posyandu lansia. &rdquo;Inginnya ke depan ada pelayanan home care untuk lansia yang tidak bisa ke tempat layanan kesehatan,&rdquo; tutur anggota Komisi B DPRD Surabaya Zuhrotul Mar&rsquo;ah itu kepada JawaPos.com. Untuk mekanismenya, kata Zuhrotul, tenaga kesehatan yang mendatangi lansia yang ada riwayat sakit dan tidak bisa ke layanan kesehatan secara rutin. Layanan itu bukan&nbsp;hanya yang bersifat insidentil. Zuhrotul menilai, layanan home care tersebut bermanfaat untuk membantu memantau kondisi para lansia di Surabaya. Dia optimistis di tangan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, layanan home care untuk lansia terutama lansia yang tidak mampu bisa direalisasikan. Zuhrotul Mar'ah bersama Majelis Kesehatan Pimpinan Cabang Aisyiyah (PCA)&nbsp;Krembangan Surabaya menggelar posyandu lansia pada 23 September. &rdquo;Saya pada Sabtu (23/9), bersama Majelis Kesehatan Pimpinan Cabang Aisyiyah (PCA)&nbsp; Krembangan Surabaya mengadakan kegiatan Posyandu Lansia. Ide home care untuk lansia ini representasi atau usul dari para lansia yang mengikuti posyandu kala itu,&rdquo; imbuh Zuhrotul.

Komisi B DPRD Surabaya agar pemkot mempunyai layanan home care untuk para lansia yang tidak bisa mengakses puskesmas atau posyandu

Alasan Legislator Surabaya Ini Inginkan Layanan Home Care untuk Lansia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/18/WhatsApp-Image-2023-08-17-at-205918-641444996.jpg" alt="Anggota DPRD Surabaya Zuhrotul Mar" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Surabaya Zuhrotul Mar</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;W, warga Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Surabaya mengatakan, dari kelima anaknya, hanya 1 anak yang memiliki akta lahir. Sisanya, nihil akta lahir. Kelima anaknya itu tidak satu bapak. Anak pertama satu bapak, lalu anak kedua hingga kelima satu bapak. Kini, anak pertama usia 13 tahun. Anak pertama hingga ketiga tak mengenyam sekolah. &rdquo;Untuk akta, bersyukur sudah dibantu kelurahan dan Pemkot Surabaya semua persyaratan sudah dipenuhi terima kasih sekali,&rdquo; kata W dengan berlinang air mata. Dia menuturkan, tak memiliki pemahaman yang mencukupi untuk mengurus akta lahir para malaikat kecilnya itu. Selain itu, W menyatakan, tak didukung oleh suami untuk mengurus administrasi kependudukan itu. Selain akta lahir, Pemkot Surabaya melalui Kelurahan Morokrembangan juga memfasilitasi W dengan membantu anak-anaknya bisa sekolah. Rencananya, anak sulung W akan sekolah dan dibantu Zuhrotul Mar'ah, anggota DPRD Surabaya komisi B. Untuk anak kedua dan ketiga dibantu Pemkot Surabaya agar bisa bersekolah lagi di jenjang SD. Ditemui terpisah, Zuhrotul menyatakan, sebetulnya Pemkot Surabaya sudah memfasilitasi dan mempermudah untuk urusan administrasi kependudukan bagi semua warga. Politikus PAN Surabaya itu meminta agar masyarakat Surabaya memiliki niat yang besar untuk urusan kependudukan atau pendidikan. &rdquo;Pemkot Surabaya sudah punya program kerja sama dengan rumah sakit untuk urusan akta lahir, terus untuk pendidikan ada program beasiswa Pemuda Tangguh juga, ayo lah manfaatkan itu,&rdquo; terang Zuhrotul, anggota DPRD Surabaya Komisi B itu.

Pemkot Surabaya memfasilitasi dan mempermudah urusan administrasi kependudukan bagi semua warga termasuk warga Kelurahan Morokrembangan

Pemkot Surabaya Fasilitasi Pendidikan Gratis dan Administrasi Kependudukan Warga Morokrembangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-15-at-14.29.09.jpg" alt="Anggota DPRD Surabaya Zuhrotul Mar" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Surabaya Zuhrotul Mar</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Komisi B DPRD Surabaya Zuhrotul Mar'ah menerima aduan terkait kartu BPJS Kesehatan warga Surabaya yang tidak aktif. Dia meminta program kesehatan dan pendidikan menjadi perhatian khusus bagi dinas yang berkaitan. Politikus PAN Surabaya itu membeberkan aduan tersebut kepada JawaPos.com. Dia menyampaikan bahwa salah satu warga mendatanginya dalam kondisi kencing manis hingga katarak. &rdquo;Nah, kalau seseorang kencing manis pengobatannya kan harus selamanya. Saya pikir juga jangan dinonaktifkan, karena Pemkot Surabaya sudah menjamin juga kesehatan mereka,&rdquo; jelas Zuhrotul Mar'ah. Meski bukan dari bidang komisinya, Zuhro meminta agar Dinas Kesehatan Surabaya kembali memetakan dan menginventarisir warga miskin Surabaya mana saja yang belum mendapatkan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). &rdquo;Dinas yang bertugas untuk mengumpulkan pendapatan asli daerah harus lebih bersemangat kembali. Untuk apa? Untuk membantu mewujudkan visi dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang memberikan perlindungan kesehatan melalui Universal Health Coverage,&rdquo; jelas Zuhrotul Mar'ah, ketua Perempuan Amanat Surabaya itu. Selain itu, tambah Zuhro, sudah saatnya Dinas Kesehatan Surabaya memikirkan peserta BPJS Kesehatan kelompok PBI dibagi dengan klinik-klinik di Surabaya. &rdquo;Sejauh ini, para peserta BPJS Kesehatan PBI dialokasikan untuk puskesmas saja. Surabaya memiliki 63 puskesmas induk. Nasib klinik di Surabaya bagaimana? Tenaga kesehatannya ada yang gaji cuma Rp 1 jutaan saja, kasihan,&rdquo; imbuh Zuhro. Hingga berita ini selesai ditulis, Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Nanik Sukristina belum memberikan konfirmasi kepada JawaPos.com. Sementara itu, Achmad Zammanar Azam Kabag SDM Umum dan Komunikasi dari BPJS Kesehatan Surabaya mengatakan, hingga kini, 2.990.115 orang Surabaya yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. &rdquo;Kalau iuran yang dibayarkan Pemkot Surabaya pesertanya 891.913, per bulan lebih kurang Rp 35 miliar,&rdquo; ujar Achmad Zammanar.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya Zuhrotul Mar'ah menerima aduan terkait kartu BPJS Kesehatan warga Surabaya yang tidak aktif

Diwaduli Soal BPJS Kesehatan Non Aktif, DPRD Minta Pemkot Surabaya Genjot Pendapatan Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-15-at-14.29.09.jpg" alt="Anggota DPRD Surabaya Zuhrotul Mar" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Surabaya Zuhrotul Mar</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya baru saja menerima penghargaan karena sukses mencapai cakupan Universal Health Coverage (UHC).  Legislator PAN dari DPRD Surabaya Zuhrotul Mar'ah mengapresiasi kinerja dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi beserta jajarannya. Namun menurut anggota Komisi B itu, pihaknya masih memiliki catatan khusus untuk Pemkot Surabaya terkait UHC.  Zuhrotul mendorong agar Pemkot Surabaya memberikan kebebasan kepada penerima BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).  ”Sampai saat ini, pemegang BPJS PBI hanya boleh berobat ke puskesmas sebagai FKTP. Sementara, kita ini ada klinik kesehatan juga,” tutur Zuhrotul kepada JawaPos.com.  Terhitung pada 2022, sudah ada 96,89 persen warga Surabaya yang telah di-cover Jaminan Kesehatan Semesta (JKS) atau UHC. Per 3 Januari, Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya mencatat ada 942.277 orang Surabaya menerima BPJS Kesehatan PBI. Mereka dibiayai Pemkot Surabaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, setiap tahun, pemkot menganggarkan sekitar Rp 480 miliar untuk masalah kesehatan. Dia juga memastikan warga Surabaya saat berobat ke rumah sakit atau puskesmas cukup menunjukkan KTP.  Sementara itu, Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Eka Wahyudi mengatakan, berdasar catatan dari BPJS Kesehatan Surabaya ada ratusan FKTP. Antara lain, 63 puskesmas, 85 klinik swasta, 43 dokter praktik perorangan (DPP), 19 DRG, 13 klinik TNI, dan 6 klinik Polri. Total 229 FKTP.  ”Persentase klinik swasta di Surabaya itu 37,12 persen. Terbesar di jajaran FKTP lain,” jelas Eka Wahyudi.

Terima Penghargaan UHC, DPRD Surabaya Usulkan Warga Bebas Pilih FKTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/kegiatan-pasar-turi-baru.jpg" alt="SAPA PEDAGANG: Anggota Komisi B DPRD Surabaya Zuhrotul Mar’ah (kiri) meminta para pedagang menggunakan beberapa platform terkini dalam berjualan. Tujuannya, mereka bisa mendulang profit yang lebih manis. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SAPA PEDAGANG: Anggota Komisi B DPRD Surabaya Zuhrotul Mar’ah (kiri) meminta para pedagang menggunakan beberapa platform terkini dalam berjualan. Tujuannya, mereka bisa mendulang profit yang lebih manis. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><div class="box-header bg-blue-active">  JawaPos.com - Gairah berbelanja di Pasar Turi Baru (PTB) ternyata belum meningkat. Hal itu tampak saat anggota Komisi B DPRD Surabaya Zuhrotul Mar’ah berkunjung ke pasar yang legendaris itu. Di lantai paling bawah (lobi), gerai-gerai ruko masih tertutup rapat.  Zuhrotul menyayangkan kondisi PTB yang masih lesu tersebut. Dia menuturkan, bulan ini adalah momen penting bagi Kota Pahlawan. Surabaya merayakan hari jadi ke-729 pada 31 Mei.  Menurut dia, pada momen hari ulang tahun (HUT) itu, pemkot perlu membuat acara di PTB. ’’Dulu sering ada lomba mewarnai yang pesertanya anak-anak di PTB. Adakan lagi supaya PTB ramai,” ujarnya.  Politikus PAN itu tidak memungkiri bahwa kini adalah era disrupsi. Namun, dia meminta pedagang tidak tenggelam di era tersebut. Zuhrotul menilai justru para pedagang perlu mendayung kapalnya lebih kencang supaya tetap bertahan.  Anggota badan musyawarah itu mendorong pedagang agar menjajal platform digital media sosial. Dia menyatakan, kios tetap ada di PTB untuk melayani pembelian offline. Tetapi, pemasaran produk melalui online.  ’’Saya melihat ada pedagang yang berjualan sambil joget, ternyata profitnya lumayan kencang,” terangnya.  Selain itu, Zuhrotul mengusulkan pameran di lobi sejak Ramadan tetap digelar hingga HUT Surabaya. Dia menyebutkan, para pedagang merasa terbantu dengan adanya pameran karena mendekatkan produk ke pembeli. ’’Usul, yang mengisi pameran digilir,” tambahnya.  Zuhrotul juga menyampaikan, ada PR lain bagi pengelola dan pemkot yang harus segera dituntaskan. Yaitu, mendorong pedagang agar segera membuka kios di PTB. Sebab, tak sedikit pedagang yang belum mau membuka kios.  Jaya, salah seorang pedagang, menuturkan bahwa event pameran membuat profitnya terkerek. Dia bisa mengantongi rupiah hingga jutaan dalam sehari. Pedagang konfeksi itu berharap pada bulan ini pendapatan terus membaik. ’’Sejak Ramadan sedikit membaik. Lebaran masih stabil, tapi khawatir selesai pameran sepi,” ucapnya.  </div>

Pemkot Surabaya Diminta Membuat Acara di Pasar Turi Baru

Zuhrotul Mar’ah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Zuhrotul Mar’ah

Berita Terkini

Alasan Legislator Surabaya Ini Inginkan Layanan Home Care untuk Lansia

Pemkot Surabaya Fasilitasi Pendidikan Gratis dan Administrasi Kependudukan Warga Morokrembangan

Diwaduli Soal BPJS Kesehatan Non Aktif, DPRD Minta Pemkot Surabaya Genjot Pendapatan Lagi

Terima Penghargaan UHC, DPRD Surabaya Usulkan Warga Bebas Pilih FKTP

Pemkot Surabaya Diminta Membuat Acara di Pasar Turi Baru

Download Aplikasi JawaPos.com