<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/05/Screenshot_2025-02-05-16-32-55-993_comgoogleandroidgm-edit-988768787.jpg" alt="Kepala BKN Zudan Arif. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala BKN Zudan Arif. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Badan Kepegawaian Negara (BKN) memperbolehkan Pegawai Negeri Sipil atau PNS di lingkungannya untuk berkantor hanya 3 hari dalam sepekan. Dua hari lainnya, para PNS BKN dipersilakan untuk Work From Anywhere atau bekerja di mana saja. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. &ldquo;Pemberlakuan skema kerja efisien, seperti Work From Anywhere (WFA) selama 2 hari dan bekerja di kantor selama 3 hari,&rdquo; kata Kepala BKN Zudan Arif dalam keterangannya, dikutip Kamis (6/2). Tak hanya mengubah peraturan jam kerja, BKN juga melakukan efisiensi di lain sisi, terhitung ada 10 rencana kebijakan yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai BKN. Meliputi, peniadaan jam kerja fleksibel, memastikan kinerja harian bawahan dengan sistem pelaporan yang konkret, pembatasan perjalanan dinas dalam dan dinas luar negeri. Lalu, memaksimalkan koordinasi yang responsif melalui media daring, penyesuaian pakaian kerja yang mengutamakan kenyamanan, penggunaan anggaran yang efektif. Selanjutnya, mengoptimalkan kerjasama dengan donor, mitra, pihak ketiga dengan tetap menjaga good governance. Selain itu, Kantor Regional agar memastikan Konsultasi kepegawaian tuntas di masing-masing wilayah kerja, serta memastikan efisiensi penggunaan listrik/energi. &ldquo;Untuk menyikapi efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden ini, diperlukan skema kerja yang lebih adaptif agar tugas dan pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien,&ldquo; jelas Zudan. Ia juga menerangkan bahwa Instruksi Presiden soal efisiensi anggaran 2025 ini merupakan pintu pembuka yang bisa dijadikan kesempatan emas bagi pemerintah untuk dapat lebih responsif, efisien, dan transparan dalam melayani masyarakat serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Lebih lanjut, Zudan juga menyampaikan bahwa BKN dalam menjalankan kebijakan teknis manajemen ASN harus dapat memudahkan ASN dalam menyikapi permasalahan kepegawaian yang berkembang di ruang lingkup ASN. Permasalahan manajemen ASN yang disinggung dalam hal ini terkait penyelesaian permasalahan hukum, kesejahteraan dan karier ASN, karier fungsional yang terbuka dan kemudahan dalam peningkatan pendidikan para ASN serta kemudahan layanan kepegawaian lainnya. Terakhir, Kepala BKN juga meminta kepada pegawai BKN dan seluruh ASN di Indonesia untuk menyikapi efisiensi anggaran ini dengan tidak menjadikan sebagai sebuah hambatan. &ldquo;Tapi sebagai peluang dan tantangan dalam meningkatkan kecepatan pelayanan agar dapat sesuai dengan ekspektasi masyarakat ASN,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Tak hanya mengubah peraturan jam kerja, BKN juga melakukan efisiensi  yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai BKN.

 Efisiensi Anggaran 2025: BKN Terapkan PNS Berkantor 3 Hari, Hemat Listrik, hingga Batasi Perjalanan Dinas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/NIK-NPWP-.jpg" alt="Caption: Warga menunjukan KTP di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/4/2022). Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan rencana pemerintah menerapkan tarif Rp1.000 setiap kali akses nomor induk kependud" width="100%">
<figcaption>Caption: Warga menunjukan KTP di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/4/2022). Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyebutkan rencana pemerintah menerapkan tarif Rp1.000 setiap kali akses nomor induk kependud</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) punya pekerjaan rumah untuk menyosialisasikan secara masif kebijakan peraturan nama dalam pencatatan dokumen kependudukan. Karena itu, jajaran dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil) diinstruksikan untuk menyampaikan aturan baru tersebut kepada masyarakat.  Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya sudah menyosialisasikan permendagri ke jajaran dinas dalam beberapa pekan terakhir.  Bukan hanya sosialisasi, Zudan juga meminta dinas melakukan pembinaan kepada penduduk mengenai prinsip, persyaratan, dan tata cara pencatatan nama. ”Pembinaan yang dimaksud dilakukan untuk memberikan saran, edukasi, dan informasi guna pelindungan kepada anak sedini mungkin,” ujarnya kemarin (24/5).  Dia menjelaskan, pemberian nama yang tak wajar perlu diatur. Nama terlalu panjang, misalnya. Masyarakat perlu diedukasi soal potensi kerugian kepada sang anak. ”Sebagai contoh, panjang nama di e-KTP akan jatuh ke baris kedua dan terpotong,” terangnya.  Demikian juga nama yang bermakna negatif atau mengandung kesusilaan, menurut Zudan, akan menjadi beban perkembangan anak. ”Seumur hidup, bahkan sampai dia berketurunan, karena nama diberikan hanya sekali,” jelasnya. Karena itu, dinas di daerah perlu mengedukasi masyarakat.  Terkait dengan nama minimal dua kata yang banyak dipertanyakan, Zudan menyebutkan bahwa khusus ketentuan itu bersifat imbauan. ”Jika pemohon bersikeras untuk satu kata, boleh,” tegasnya. Namun, berbeda halnya dengan pembatasan 60 huruf yang wajib dipenuhi.  Dia beralasan, ketentuan dua kata diambil untuk menyelaraskan dengan pelayanan publik lainnya. Misalnya, kebutuhan masyarakat ke luar negeri yang mengharuskan nama dalam paspor minimal dua kata.  Soal ketentuan nama tidak multitafsir yang dianggap subjektif, Zudan sudah mempertimbangkannya. Dia menyatakan, setiap kelompok masyarakat memang memiliki ukuran kepantasan masing-masing. Namun, dia yakin ada standar umum terhadap kata yang sesuai dengan kepantasan, kesusilaan, dan kesopanan. ”Bila petugas ada keraguan (menilai kepantasan), bisa konsultasi ke para ahli atau ke dukcapil pusat,” tegasnya.  Sementara itu, sebagaimana dilansir Radar Madura, sosialisasi Permendagri 73/2022 tentang Pencatatan Nama dalam Dokumen Kependudukan tersebut memanfaatkan kanal media sosial. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Kabiddafduk) Dispendukcapil Pamekasan Achmad Nashirullah mengatakan, peraturan tersebut diterima instansinya pada awal Mei. ”Untuk sosialisasi terhadap masyarakat, kami melakukan melalui media sosial,” ungkapnya kemarin.  Yang menjadi kendala dalam penerapan peraturan itu, kata dia, masih banyak nama warga yang disingkat. Contohnya, Moh., Abd., dan M. ”Jadi, jika maksud dari nama M. dan Moh. itu adalah Mohammad, akan ditulis lengkap dalam dokumen kependudukan. Begitu juga dengan nama Abd., akan langsung ditulis Abdul,” katanya.  Terpisah, Kabid Pencatatan Sipil Dispendukcapil Pacitan Kartika Indah Susana menyatakan, ketentuan paling krusial dalam permendagri terbaru itu berkaitan dengan pemberian nama yang hanya terdiri atas satu kata. Penulisan nama juga tidak boleh disingkat. ”Bagi yang telanjur satu kata, tidak perlu diubah. Aturan ini tidak berlaku surut,” tegasnya sebagaimana dilaporkan Radar Pacitan.  Dispendukcapil segera menyosialisasikan aturan terbaru itu bulan depan dengan menggandeng seluruh pemerintah desa (pemdes) di Pacitan.  Pada bagian lain, anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menuturkan, perubahan peraturan terkait dengan pencantuman nama dalam dokumen kependudukan merupakan kewenangan pemerintah. ”Itu masalah teknis. Memang belum dibahas di komisi II,” terangnya.  Menurut dia, selama bertujuan baik dan demi kemudahan pencatatan kependudukan, perubahan aturan itu tidak menjadi masalah. Dia menilai aturan tersebut tidak memberatkan masyarakat dan tidak berbenturan dengan budaya lokal. (far/lum/bus/gen/fin/c19/fal)

Masyarakat Tetap Boleh Ajukan Nama dengan Satu Kata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-korupsi-e-ktp-kpk-periksa-dirjen-dukcapil-zudan-arif-fakrulloh_m_216727.jpeg" alt="Dirjen Dukcapil Zudan Arief saat menyosialisasikan perekaman e-KTP dan Kartu Identitas Anak kepada warga Suku Baduy, Senin (19/2)" width="100%">
<figcaption>Dirjen Dukcapil Zudan Arief saat menyosialisasikan perekaman e-KTP dan Kartu Identitas Anak kepada warga Suku Baduy, Senin (19/2)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengganti sebanyak 10.166 dokumen kependudukan warga yang rusak atau hilang akibat bencana banjir dan tanah longsor. Hal ini dilakukan secara proaktif di sembilan provinsi serta 21 kabupaten dan kota yang mengalami bencana alam.  "Dokumen kartu keluarga yang terbanyak, yakni 5.081 dokumen, kemudian e-KTP sebanyak 2.573 keping," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, dalam keterangannya, Rabu (15/1).  Zudan menjelaskan, sejak Senin (13/1), sebanyak 10.166 dokumen kependudukan yang rusak atau hilang diganti meliputi e-KTP sebanyak 2.573, kartu keluarga 5.081, KIA 779, akta kelahiran 833, akta kematian 20 dan akta perkawinan 5.  "Provinsi yang paling banyak penggantian dokumen kependudukan, yakni di DKI Jakarta dan Banten," ucap Zudan.  Menurut Zudan, bagi masyarakat yang terkena bencana, diberikan kemudahan untuk mengurus dokumen kependudukannya yang hilang. Mereka korban bencana tidak perlu mengurus surat pengantar atau surat kehilangan melainkan hanya menggunakan sidik jari.  "Kami dari Kemendagri dan Pemda memberikan keringanan yang paling seringan-ringannya. Ini sebagai bentuk simpati kami kepada warga korban bencana alam. Masyarakat cukup membawa sidik jarinya, kan masyarakat kita sudah membuat e-KTP, sehingga datanya sudah ada dalam database," ujar Zudan.  Zudan pun menegaskan, pelayananan pembuatan dokumen kependudukan gratis tanpa pungutan biaya apapun. Pihaknya memberikan kemudahan persyaratan, percepatan pelayanan serta tidak dipungut biaya.  "Pada setiap titik daerah bahkan kota yang ada bencana alam, kami tetap memberikan penggantian. Dimana pun ada bencana, pasti kami ganti," pungkasnya.

10.166 Dokumen Kependudukan Warga yang Rusak Akibat Bencana Diganti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/342-juta-jiwa-belum-rekam-e-ktp_m_.jpg" alt="Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh" width="100%">
<figcaption>Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kritik yang dilontarkan Ombudsman terhadap pemberian akses data kependudukan kepada instansi swasta dijawab Ditjen Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Dukcapil menegaskan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arief Fakrullah menyatakan, pemberian akses data dilakukan sejak 2013. Akses bagi instansi pemerintah dan swasta merupakan bagian dari pemanfaatan database kependudukan. Hal itu diatur dalam pasal 58 ayat 4 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Mendagri Nomor 61 Tahun 2015. ''Setiap lembaga yang memberikan layanan publik dapat diberi akses data untuk menggunakan data dukcapil Kemendagri,'' ujarnya di Jakarta kemarin (22/7).  Zudan menjelaskan, pemberian akses itu dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap kerja pelayanan publik. Dengan fasilitas tersebut, instansi negeri maupun swasta lebih mudah memberikan pelayanan. Hanya dengan meminta nomor induk kependudukan (NIK), data masyarakat bisa diakses tanpa repot mengisi formulir. ''Daripada harus minta KTP dan KK, lebih baik akses data. Semua jadi mudah dan akurat,'' imbuhnya.  Sebelumnya, anggota Ombudsman Alvin Lie mempertanyakan kebijakan pemerintah yang memberikan akses data kepada swasta. Alvin menilai hal itu rentan dalam hal perlindungan data pribadi. Namun, Zudan meminta semua pihak tidak terlalu khawatir. Sebab, akses data diberikan melalui kesepakatan yang memiliki konsekuensi hukum.

Swasta Boleh Akses Data Kependudukan