<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/zoom.jpeg" alt="ILUSTRASI ZOOM" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI ZOOM</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meskipun Zoom sudah ada cukup lama, dapat dikatakan bahwa baru pada 2020 Zoom mulai familiar bagi banyak orang. Itu sebagai akibat dari orang-orang yang dipaksa untuk bekerja dan belajar dari rumah karena pandemi Covid-19. Ledakan popularitasnya juga membuat orang menemukan banyak kekurangan dan masalah keamanan aplikasi, yang salah satunya dikenal sebagai Zoombombing.  Zoombombing sendiri adalah masuknya penyusup untuk mengganggu konferensi virtual Zoom. Banyak cara dilakukan penyusup untuk mengganggu jalannya pertemuan virtual di Zoom namun yang paling mengganggu adalah tiba-tiba menampilkan gambar atau video tak senonoh dan suara-suara bising lainnya.  Mengatasi hal tersebut, Zoom kini memperkenalkan fitur barunya. Fitur baru yang dikenalkan Zoom akan membuat penyelenggara bisa menangguhkan aktivitas peserta.  Ini datang dalam bentuk kemampuan untuk melaporkan peserta yang mengganggu, di mana orang lain dalam rapat dapat melaporkan pengguna lain ke tuan rumah atau admin. Penyelenggara atau admin kemudian dapat menangguhkan aktivitas rapat sementara mereka menghapus pengguna yang mengganggu.  ’’Di bawah ikon Keamanan, tuan rumah atau admin zoom dan rekan tuan rumah sekarang memiliki opsi untuk menjeda rapat mereka untuk sementara dan menghapus peserta yang mengganggu. Dengan mengklik 'Tangguhkan Aktivitas Peserta', semua video, audio, chat dalam rapat, anotasi, berbagi layar, dan perekaman selama waktu itu akan berhenti, dan Breakout Room akan berakhir,’’ ujar pihak Zoom dilansir dari blog resminya.  Zoom juga menggunakan alat yang memindai platform web dan media sosial untuk tautan Zoom Meeting yang dibagikan secara publik. Saat mendeteksi rapat yang sepertinya memiliki kemungkinan besar untuk diganggu, ini akan memberi tahu pemilik akun untuk memberi tahu mereka tentang apa yang harus dilakukan, seperti menghapus rapat dan membuat rapat baru. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=uGE9hQc60uI

Zoom Perkenalkan Fitur Baru untuk Cegah Zoombombing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Zoom-Meeting-BBC.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Isu keamanan platform video conference Zoom bukan isapan jempol belaka. Risiko data bocor dan disalahgunakan sampai adanya orang lain tiba-tiba masuk ke ruang rapat atau diskusi virtual yang sedang berlangsung atau Zoombombing mulai dirasakan masyarakat.  Zoombombing di Indonesia sendiri baru-baru ini menimpa rapat atau diskusi virtual yang dibuat oleh Dewan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Nasional (Wantiknas). Disaksikan pula oleh awak media dan pembicara lainnya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta sejumlah orang-orang yang melek teknologi, adegan tak senonoh tampil tiba-tiba saat diskusi berlangsung oleh peserta anonim dari negara lain.  Menanggapi hal tersebut, Pemerhati Keamanan Siber dari Vaksin.com, Alfons Tanujaya mengkritisi peran administrator dari rapat virtual yang digelar di Zoom oleh Wantiknas. Menurutnya, administrator atau tuan rumah atau host yang membuka ruang virtual untuk rapat telah lalai terhadap beberapa aspek sehingga terjadilah Zoombombing.  "Sebetulnya ini bisa dicegah oleh admin dengan fitur block partisipan dan beberapa fitur lainnya di Zoom. Dengan demikian, sembarang orang tidak masuk kedalam rapat virtual. Kalau ini adminnya mengerti dan adminnya jago, ini pasti aman. Ini masalahnya adminnya tidak mengerti," ujar Alfons kepada JawaPos.com saat melakukan teleconference juga melalui platform Zoom.  Alfons menilai, admin bertanggung jawab besar untuk menjaga pertemuan virtual berlangsung kondusif. Oleh karenanya, dia meminta posisi admin Zoom sebaiknya memahami dan menguasai fitur-fitur yang ada di Zoom.  Dimulai dari saat menyebar link atau tautan pertemuan virtual yang berisi ID meeting dan password, admin sebaiknya memperhatikan aspek keamanan. Misalnya dengan menyebarnya hanya kepada kelompok kecil dan terpercaya tentunya.  "Jadi misal membagikan link itu kalau bisa komunitas atau anggotanya dibatasi. Kalau password-nya juga dibagikan ke komunitasnya, harus dipastikan kerahasiaannya terjamin, jangan dibagikan ke media sosial," tegas Alfons.  Selanjutnya, admin meeting virtual seharusnya mengaktifkan fitur ruang tunggu atau waiting room. Fitur ini berfungsi untuk menyaring peserta yang ingin masuk ke ruang rapat virtual.  Biasanya, setelah login Zoom dengan memasukkan ID dan kata sandi, peserta akan masuk ke 'waiting room' tadi. Peserta yang mencoba masuk baik dengan mengklik tautan link atau menggunakan ID meeting dan kata sandi, mereka masih harus menunggu diizinkan masuk oleh administrator.  Admin pun sebaiknya hanya mengizinkan masuk orang-orang yang sudah terkonfirmasi akan mengikuti rapat tersebut. Bukan sembarang orang yang tak dikenalnya.  Jika semua peserta sudah hadir, kunci dengan fitur 'lock meeting' sehingga tidak ada lagi yang bisa bergabung dengan rapat tersebut. Kemudian, tindakan pencegahan juga bisa dilakukan dengan menonaktifkan fitur yang tidak perlu di Zoom.  "Matikan fitur-fitur yang tidak diperlukan, misalnya membagikan layar atau Screen Sharing, agar hanya pembicara yang bisa menggunakannya. Matikan juga mikrofon peserta lain jika pembicara sedang memberi penjelasan," terang Alfons.  Terakhir, untuk pengguna secara umum, untuk aspek keamanan bisa menggunakan aplikasi Zoom versi terbaru. Hal ini bertujuan agar mendapat pembaruan terutama untuk fitur terkini dan keamanan.  Sementara bagi yang ingin melakukan perekaman atau recording meeting virtual di Zoom, mereka harus memastikan betul perangkatnya aman. "Jangan menyimpan video conference di komputer kita, jika iya, ya mesti bisa bertanggung jawab. Kejadian ini lebih ditekankan kepada adminnya, jangan lalai!," pungkas Alfons.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=WFZ_ZPuhv3Y  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ZBeEqa3UsYA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=-KUmCZK1C2s

Dear Admin Zoom, Ikuti Saran Berikut Agar Tak Terjadi Zoombombing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Zoom-Meeting-BBC.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Platform video conference Zoom yang disebut-sebut tak aman oleh banyak pihak kini dirasakan langsung dampaknya oleh lembaga resmi pemerintah Indonesia. Saat sedang menggelar rapat virtual dan disaksikan oleh awak media melalui platform Zoom, tiba-tiba muncul video tak senonoh pasangan sesama jenis dan wanita bertelanjang dada dari salah satu partisipan anonim yang hadir.  Adalah Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas) yang apes kena serangan yang disebut sebagai zoombombing itu. Lembaga multistakeholder di bawah Presiden RI itu terkena serangan zoombombing dan disaksikan juga oleh awak media yang turut serta dalam rapat virtual tersebut.  Kronologi terjadinya zoombombing di acara virtual Wantiknas itu saat berjalannya diskusi TIK-Talk bertema 'Kolaborasi Multistakeholders Memerangi Hoaks dan Disinformasi di Tengah Pandemi Covid-19'. Pantauan JawaPos.com, zoombombing terjadi saat Direktur PT Media Kernels Indonesia (Drone Emprit), Ismail Fahmi tengah memberi pemaparan tentang analisis big data untuk pemetaan disinformasi di media sosial.  Saat pemaparan berlangsung, sempat terjadi perubahan tampilan layar seperti sebuah proses coding. Namun, kejadian itu hanya berlangsung sesaat. Kemudian terdengar suara batuk dari peserta diskusi yang ternyata berasal dari orang asing yang ternyata sedang memutar video adegan tak senonoh sesama jenis.  Sebelum Ismail, sejumlah pihak juga sempat mengisi acara diskusi virtual tersebut, di antaranya Ketua Tim Pelaksana Wantiknas Ilham Akbar Habibie, anggota Wantiknas Garuda Sugardo, dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo Widodo Muktiyo.  Zoombombing sendiri adalah serangan yang dilancarkan hacker berupa gangguan dari luar yang membajak konferensi video dengan mengirim gambar-gambar tidak senonoh atau ujaran kebencian disertai ancaman. Zoombombing merupakan masalah yang dimiliki Zoom di tengah popularitas yang melonjak di masa pandemi Covid-19 karena lebih banyak orang berada di rumah.  Menanggapi hal tersebut, pegiat keamanan siber Alfons Tanujaya menyampaikan, motif atau tujuan pelaku adalah mengganggu (throlling) atau melecehkan pihak tertentu. Salah satunya yang terjadi pada diskusi online Wantiknas, pelaku membagikan video porno, video kekerasan, dan konten lainnya yang bertujuan mengganggu jalannya aktivitas rapat virtual.  Terkait dengan kasus zoombombing yang menimpa rapat atau diskusi virtual Wantiknas, Alfons menilai hal tersebut karena kelalaian admin rapat Zoom tersebut. "Jadi kalau kasusnya zoombombing itu, kalau menurut hemat saya itu masalah di admin dari meeting-nya," ujar Alfons kepada JawaPos.com juga melalui media video conference Zoom.  Alfons mengkritik admin dari rapat Zoom yang diselenggarakan Wantiknas lantaran tidak mengerti fitur-fitur dan cara rapat virtual yang baik. "Jadi kalau adminnya mengerti dan melakukan dengan baik, itu aman. Ini adminnya saja yang nggak paham," tegas Alfons.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=WFZ_ZPuhv3Y  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ZBeEqa3UsYA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=-KUmCZK1C2s

Kena Zoombombing, Rapat Virtual Wantiknas Diserang Video Tak Senonoh

zoombombing

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#zoombombing

Berita Terkini

Zoom Perkenalkan Fitur Baru untuk Cegah Zoombombing

Dear Admin Zoom, Ikuti Saran Berikut Agar Tak Terjadi Zoombombing

Kena Zoombombing, Rapat Virtual Wantiknas Diserang Video Tak Senonoh

Download Aplikasi JawaPos.com