<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/20/1000556241-4063502237.jpg" alt="Ilustrasi calon siswa baru datang ke sekolah. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi calon siswa baru datang ke sekolah. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Penghapusan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) memang bukan wacana baru. Sudah lama disuarakan. Yang terbaru oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi wacana tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai memiliki pandangan berbeda. Menurut dia, sistem zonasi sejauh ini berjalan dengan baik di Jatim. "Dari pengamatan kami, zonasi sampai saat ini berjalan paling baik di Indonesia. Kemarin kita sudah diberikan penghargaan bahwa Jawa Timur yang paling baik dalam PPDB tahun kemarin," ujar Aries, Jumat (20/12). Kebijakan PPDB sistem zonasi juga dinilai Aries memiliki arah atau tujuan yang bagus. Yakni mendukung pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pendidikan. Artinya tidak ada lagi sekolah favorit dan sekolah non favorit. Namun, sekolah favorit ini akan muncul lagi bila sistem zonasi PPDB benar-benar dihilangkan. Akan ada sekolah yang kembali dianggap sebagai sekolah yang unggul dan yang tidak unggul. "Kalau seperti itu, tidak ada pemerataan pendidikan. Kenapa? Kesempatan orang untuk mendapat pendidikan yang ada di wilayah itu berarti kan hilang kalau tidak ada zonasi," imbuhnya. Daripada menghapus sistem yang sudah ada, Aries berharap pemerintah pusat bisa kembali mengkaji wacana penghapusan zonasi. Apakah benar-benar perlu dihilangkan atau cukup dengan melakukan perbaikan. "Kalau ini baik, mungkin regulasinya yang dibenahi, sistemnya diperbaiki. Kalau bisa langkah-langkah yang berdampak pada psikologi orang tua, siswa, dipikirkan matang-matang lagi," ucap Aries. Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya sedang melakukan kajian soal kebijakan zonasi PPDB, untuk kemudian ditetapkan apakah akan dihapus, diubah, atau dilanjutkan. &ldquo;Kami sudah tiga kali melakukan pengkajian mengenai zonasi. Kami mengundang para kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan pada bulan Februari sudah bisa kita umumkan," tukasnya di Jakarta, Senin (25/11).&nbsp; Senada dengan Mu&rsquo;ti, alih-alih memeratakan pendidikan, Wapres Gibran menilai pelaksanaan sistem zonasi justru menimbulkan masalah-masalah baru. Bahkan ia mendengar keluhan dari banyak masyarakat tentang penerimaan berbasis jarak ini. "Kemarin pada waktu rakor dengan para-para kepala dinas pendidikan itu, saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan (Mendikdasmen Abdul Mu'ti). Pak ini zonasi harus dihilangkan," &nbsp;ujar Gibran akhir November lalu. &nbsp;

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai memiliki pandangan berbeda soal penghapusan zonasi sekolah.

Kadispendik Jatim Aries Kritik Usulan Penghapusan Zonasi Sekolah: Zonasi PPDB Bisa Diperbaiki, Bukan Malah Dihapus   

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kemendikbud-larang-sd-gunakan-tes-calistung-untuk-siswa-baru_m_.jpg" alt="Kemendikbur larang sekolah terapkan tes calistung untuk penerimaan siswa baru." width="100%">
<figcaption>Kemendikbur larang sekolah terapkan tes calistung untuk penerimaan siswa baru.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Sejumlah persoalan muncul dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023. Proses PPDB yang berbasis zonasi atau jarak rumah siswa dengan sekolah dinilai masih sarat dengan persoalan. Regulasi PPDB yaitu Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 diusulkan untuk direvisi atau dicabut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usulan tersebut disampaikan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Unaid Matraji. Dia menjelaskan selama ini PPDB tidak pernah dievaluasi atau diaudit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Permendikbud tentang PPDB terakhir diterbitkan tahun 2021. Tapi hingga kini, belum juga direvisi, padahal jelas memakan banyak korban karena ketidakadilan yang sistemik," jelasnya pada Kamis (13/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ubaid mengatakan Kemendikbudristek malah mengklaim secara sepihak, bahwa sistem ini adalah sistem terbaik dan untuk pemerataan akses dan mutu. Pada kenyataannya, sampai tahun ini pendaftar PPDB masih saja numpuk di sekolah-sekolah unggulan dan favorit. Bahkan beragam modus supaya bisa tembus zonasi sekolah favorit dilakukan. Seperti numpang Kartu Keluarga (KK), membuat alamat fiktif, dan lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk perbaikan ke depan, kami memberikan beberapa rekomendasi," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011764653/tujuannya-dianggap-sudah-melenceng-sistem-ppdb-zonasi-diminta-dikaji-ulang">Tujuannya Dianggap Sudah Melenceng, Sistem PPDB Zonasi Diminta Dikaji Ulang</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diantaranya adalah Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 harus direvisi dan diganti dengan aturan baru yang jelas dan berkeadilan. Kemudian untuk memastikan semua anak kebagian jatah kursi di sekolah, Permendikbud tentang PPDB (yang baru) sebagai acuan utama, harus mewajibakan semua Pemda untuk melibatkan sekolah swasta saat PPDB, di tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini penting karena kuota kursi di negeri sangat minim," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kuota kursi yang disediakan pemerintah saat PPDB, harus sebanding dengan jumlah kebutuhan. Selain itu Ubaid meminta jangan lagi menggunakan &ldquo;sistem seleksi&rdquo; dalam aturan PPDB yang baru. Sebaliknya gunakan sistem yang berkeadilan yang memastikan &ldquo;no one left behind&rdquo; dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sorotan terhadap geger PPDB di sejumlah lokasi juga disampaikan pendiri Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) Muhammad Nur Rizal. Dia mengatakan persoalan PPDB berbasis zonasi bakal terus muncul, selama belum ada pemerataan pendidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemerintah seharusnya meratakan dulu kualitas pendidikan," tandasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/011739175/terima-300-aduan-ppdb-jalur-zonasi-wali-kota-bima-arya-sebut-banyak-indikasi-kecurangan-dan-kelemahan">Terima 300 Aduan PPDB Jalur Zonasi, Wali Kota Bima Arya Sebut Banyak Indikasi Kecurangan dan Kelemahan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan adanya pemerataan kualitas pendidikan itu, masyarakat tidak akan nekat melanggar aturan supaya anaknya bisa diterima di sekolah unggulan. Pasalnya semua sekolah kualitasnya sama atau sama-sama unggulan. Tidak seperti sekarang, yang umumnya hanya ada satu sampai lima sekolah unggulan di setiap kabupaten atau kota.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akibat masih belum ada pemerataan kualitas pendidikan atau sekolah itu, sampai saat ini masih dikenal adanya sekolah unggulan atau sekolah favorit. Mirisnya ada anak yang secara jarak, rumahnya dekat dengan sekolah unggulan tapi kegeser tidak bisa masuk. Pasalnya harus berebut dengan anak-anak yang rumahnya jauh dari sekolah, tetapi menumpang KK atau praktik sejenisnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rizal menegaskan masyarakat juga perlu memahami konsep sekolah yang baik atau ideal. "Sekolah yang baik itu bukan sekolah yang sebatas dapat memberikan nilai setinggi-tingginya kepada siswa," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tetapi lebih dari itu, sekolah harus bisa menjadikan siswa sebagai manusia seutuhnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menumbuhkan siswa sesuai dengan bakat dan minatnya," katanya. Untuk menghadirkan sekolah seperti itu, harus diupayakan sekolah yang menyenangkan. Sekolah yang bisa membuat betah para siswa berada di dalamnya. Sekolah yang membuat siswa sedih ketika jam belajar berakhir atau berpisah dengan gurunya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Rizal banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjadi sekolah yang mampu menumbuhkan minat dan bakat murid. Termasuk mencegah adanya praktik perundungan atau bully. Termasuk ketika di awal tahun pelajaran baru, kakak kelas harus bisa menjadi sahabat siswa baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bukan senior yang menakut-nakuti," tandasnya. &nbsp;</div>

Permendikbud tentang PPDB terakhir diterbitkan tahun 2021. Tapi hingga kini, belum juga direvisi, padahal jelas memakan banyak korban

Picu Banyak Persoalan, Regulasi PPDB Berbasis Zonasi Perlu Direvisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/PPDB-Surabaya.jpg" alt="DEMI BUAH HATI: Wali murid mengantre saat pendaftaran PPDB di SMPN 39 awal pekan lalu. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DEMI BUAH HATI: Wali murid mengantre saat pendaftaran PPDB di SMPN 39 awal pekan lalu. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Masa-masa perburan sekolah telah dimulai. Termasuk di Kota Surabaya. Para orang tua atau calon peserta didik baru harus cermat dalam memilih sekolah. Tidak jauh beda dengan tahun lalu, penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini juga menggunakan sistem zonasi.  Untuk sistem zonasi jenjang SMP, misalnya. Calon peserta atau siswa hanya diperbolehkan memilih dua sekolah dalam satu zonasi.  Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Pemkot Surabaya Yusuf Masruh menyampaikan bahwa aturan jalur zonasi masih sama. Seleksi akan ditentukan berdasar jarak antara sekolah dan alamat tempat tinggal siswa peserta bersangkutan. ”Jadi, untuk SMP kita batasi maksimal dua pilihan,” jelas Yusuf.  Sistem seacara otomatis akan menampilkan sedikitnya lima SMPN rekomendasi sekolah terdekat. Tapi, calon peserta didik hanya bisa memilih dua sekolah terdekat sebagai pilihan satu dan dua. Aturan itu, ujar Yusuf, hampir sama dengan aturan tahun ajaran sebelumnya.  Bagaimana jika ada dua siswa yang jarak rumah ke sekolahnya sama? Yusuf menyampaikan bahwa standard operating procedure (SOP) PPDB sudah mengantisipasi kondisi itu. Jika terdapat kesamaan jarak sekolah dan alamat tempat tinggal, maka yang dipilih adalah siswa yang usianya paling tinggi.  Jika umurnya masih sama, lanjut dia, penentuannya berdasar waktu pendaftaran. Yang mendaftar paling awal, calon peserta itulah yang terpilih. ”Kami atur sampai hal yang teknis sekali agar semua anak bisa mendapat pendidikan yang merata di semua sekolah,” imbuhnya.  Lebih lanjut, sistem PPDB tahun ajaran 2022/2023 tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Termasuk pembagian jalur masuk siswa. Seperti zonasi, jalur afirmasi, serta jalur pindah tugas orang tua. Setiap jalur diatur kuotanya. Baik untuk jenjang SD maupun SMP negeri.  Sejauh ini, petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sudah disahkan Wali Kota Eri Cahyadi. ”Juklak dan juknis PPDB sudah tuntas, tinggal disosialisasikan,” sambung Sekretaris Dispendik Surabaya Ida Widayati.   &nbsp;

Tinggal Disosialisasikan, Juklak dan Juknis PPDB Surabaya Tuntas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemendikbud-wacanakan-bakal-hapus-ppdb_m_.jpg" alt="Kemendikbud berencana menghapus penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk tahun ajaran baru. Ke depan sekolah dituntut untuk lebih aktif mencari sistem berdasarkan sistem zonasi." width="100%">
<figcaption>Kemendikbud berencana menghapus penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk tahun ajaran baru. Ke depan sekolah dituntut untuk lebih aktif mencari sistem berdasarkan sistem zonasi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bila pendaftar SMA memilih mendaftar online mandiri, sebaliknya pendaftar SMK justru menggeruduk ke sekolah tujuan. Hari pertama pendaftaran Senin lalu, SMKN 6 Surakarta melayani 400 pendaftar yang mendaftar online di sekolah setempat. Hari kedua, lebih sedikit, hanya sekitar 100 pendaftar saja.  “Sekitar 90 persen pendaftar memilih datang ke sekolah untuk mendaftar online. Mereka lebih mantap kalau daftar di sekolah langsung. Ada juga pendaftar datang ke sekolah karena belum paham prosedurnya. Tapi ada juga yang mendaftar online mandiri,” beber Ketua PPDB SMKN 6, Danang Eko Sutrisno kepada Radar Solo (Jawa Pos Group), Rabu (3/7).  Danang menyebut pendaftaran online dalam PPDB SMK jauh lebih kondusif ketimbang PPDB SMA. Lantaran tidak menerapkan sistem zonasi, pendaftar PPDB SMK tidak perlu berebut dan beradu cepat seperti pendaftar PPDB SMA. Sehingga tidak ada ceritanya pendaftar PPDB SMK mendaftar online tengah malam sesaat website dibuka.  “Ya, ada satu dua anak yang tengah malam daftar. Tapi sebenarnya pendaftar SMK tidak perlu banyak pertimbangan. Karena kan tinggal memantau nilainya saja. Kalau kira-kira tidak masuk ya diganti ke jurusan lain,” jelas Danang.  Hari kedua pendaftaran, Danang mencatat ada sekitar 20 pendaftar yang datang kembali ke sekolah untuk mengubah pilihannya lantaran nilainya tidak memenuhi. Mayoritas tetap mendaftar di sekolah tersebut hanya memindah jurusan lain yang kuotanya masih longgar.  “Tadi (kemarin) juga ada pendaftar SMA yang datang ke sekolah. Ada 10 anak ingin daftar ke sini. Karena di SMA sudah tidak bisa, sudah terlempar di mana-mana. Tapi kami tegaskan itu tidak bisa karena sistemnya pun berbeda antara SMA dan SMK,” ungkapnya.  Kondisi serupa terjadi di SMKN 2 Surakarta. Hari pertama pendaftaran, sekolah tersebut melayani 883 pendaftar yang mendaftar online di sekolah setempat. Ketua PPDB SMKN 2 Andi Mustofa mengklaim proses pendaftaran di sekolahnya berjalan lancar dan minim kendala.  “Ketika ada siswa ingin daftar ke sini tapi nilainya tidak memenuhi, maka mau tidak mau harus pindah ke SMK lainnya. Nah, kami beri pilihan ke anak, kami tawarkan untuk dibantu pindah pilihan ke mana. Kami bimbing pendaftar untuk mengubah pilihan,” jelasnya.  Menurutnya, mayoritas pendaftar masih belum memahami cara dan prosedur mengubah pilihan jurusan atau sekolah jika nilai yang dimilikinya tidak memenuhi. Itulah alasannya banyak pendaftar yang memilih datang ke sekolah untuk mendaftar online.  “Dan juga merasa lebih yakin dan mantap kalau datang ke sekolah langsung. Bisa sekalian konsultasi apa yang menjadi kebingungan mereka,” tandasnya.

Tanpa Zonasi, Pendaftaran SMK Lebih Kondusif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/satu-kelurahan-2-sekolah-disdikbud-jateng-bakal-lakukan-pemetaan_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerimaan Peserta Didik Baru SMA di Jawa Tengah kembali menerapkan sistem zonasi. Yakni, menggunakan jarak terdekat sebagai pertimbangan penerimaan siswa baru. Namun, sistem itu tak luput juga dari persoalan. Seperti lebih dari satu sekolah di satu kelurahan. Di Kota Semarang, tepatnya Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, ada dua sekolahan yang berlokasi di satu zona. Yaitu, SMAN 3 Semarang dan SMAN 5 Semarang. Situasi ini pasti memengaruhi zonasi yang memertimbangkan radius terdekat. Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi (Disdikbud) Jateng Bambang Supriyono mengatakan, dalam hal ini pemerintah provinsi yang berkewenangan atas SMA/SMK akan melakukan pemetaan. Menempatkan para siswa dengan sekolah sesuai jarak terdekat. "Itu nanti akan dibagi oleh MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) sehingga tidak saling tumpang tindih. Karena mereka yang lebih paham. Sekolah mana dan daerah yang terdekat mana saja,&rdquo; katanya, Selasa (29/1). MKKS di daerah lain juga digandeng. Lantaran kondisi macam ini, lanjut Bambang, tak hanya ada di Kota Semarang saja. Banyak kejadian di mana sekolah favorit itu letaknya berdekatan. Sebut saja SMAN 1 dan SMAN 2 Surakarta di Kota Solo. Keduanya sama-sama berlokasi di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari. Bambang menekankan bahwa zonasi itu pada dasarnya untuk pemerataan pendidikan. "Sehingga, diharapkan siswa berprestasi tidak hanya berkumpul pada satu sekolah favorit saja," katanya. Para calon siswa akan ditempatkan di sekolah yang terdekat dengan domisilinya. &rdquo;Mereka akan mendongkrak sekolah menjadi sekolah yang lebih baik. Karena input yang bagus akan membuat kualitas sekolah menjadi lebih baik,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Dalam hal ini, manipulasi Kartu Keluarga (KK) oleh orangtua murid supaya anaknya bisa belajar di sekolah idaman, tetap tak luput dari perhatian Disdikbud. Bakal ada pencermatan pada data yang dikumpulkan para calon siswa. "Aturannya memang KK itu umurnya enam bulan. Manipulasi KK memang diwaspadai. Jangan-jangan rumahnya di pelosok, tapi KK diikutkan saudaranya yang tinggal di kota. Itu akan kita cermati nantinya,&rdquo; tutupnya.

Satu Kelurahan 2 Sekolah, Disdikbud Jateng Bakal Lakukan Pemetaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ppdb-sistem-zonasi-ditentukan-operator-sekolah_m_224790.jpeg" alt="Disdik Bandung." width="100%">
<figcaption>Disdik Bandung.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Pendidikan membuka penerima peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi. Namun sistem zonasi tersebut akan berbeda di setiap sekolah. Pasalnya ada ditentukan dan ada peran operator sekolah dalam menentukan jarak. Dalam hal ini sistem zonasi merupakan jarak dari sekolah ke rumah siswa tersebut. Maka dibutuhkan operator untuk mengukur dan mengecek seberapa jauh jaraknya. Hak tersebut pun diungkapkan Koordinator Pengawas PPDB Disdik Jabar Ari A Sobari dalam kegiatan Bandung menjawab di Taman Sejarah, Bandung, Selasa (3/7). "Ada peran operator dalam menetukan jarak. Sehingga setiap orang tua peserta didik akan bertemu atau berkonsultasi dengan operator sekolah. Untuk menentukan jarak yang sesuai," kata Ari, Bandung, Selasa (3/7). Pasalnya, tidak sedikit sistem zonasi tersebut dilanggar karena ketidaktahuan dari masyarakat. Bahkan kalaupun tahu, banyak yang memberikan informasi alamat secara tidak lengkap. "Maka kalau ada operator, biar operator yang mengecek (jarak dari sekolah ke rumah)," ujarnya. Perihal adanya kekeliruan jarak, kata Ari pihak orang tua calon peserta didik bisa langsung protes dan konsultasi kepada operator untuk mengadu. Karena data jarak bisa diperbaiki jika ditemukan kekeliruan. Adanya keharusan orang tua menemui operator karena harus adanya kesepakatan antara operator dan orang tua.

PPDB Sistem Zonasi Ditentukan Operator Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/tanggapi-fsgi-terkait-zonasi-sekolah-begini-kata-kemendikbud_m_177869.jpeg" alt="Mendikbud Muhadjir Effendy" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Muhadjir Effendy</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memberikan rapor merah terhadap beberapa kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) salah satunya zonasi sekolah. Kemendikbud menyayangkan hal tersebut dikarenakan penilaian FSGI tidak terukur dengan jelas. &ldquo;Pendekatan sistem zonasi mengutamakan kedekatan wilayah antara sekolah dengan tempat tinggal. Kita berharap hal ini dapat memperkuat peran keluarga sebagai pendidik pertama dan utama, serta masyarakat sekitar dalam pengawasan, juga pembinaan generasi muda,&rdquo; ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemendikbud, Ari Santoso, Jakarta, Rabu (27/12). Menurut Ari, melalui sistem zonasi sekolah yang diterapkan sejak tahun 2017, selain bermanfaat untuk melakukan perbaikan yang sifatnya fisik pada fasilitas pendidikan, juga menyasar perbaikan sistem pengawasan dan peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional. Melalui penerapan zonasi, diharapkan bukan hanya sekolah saja yang menjadi penanggungjawab pendidikan, tetapi peran keluarga, serta peran serta komunitas masyarakat atau lingkungan dalam mendidik generasi muda bisa lebih optimal. Persoalan yang timbul adalah pada saat FSGI mengkritisi kebijakan PPDB yang penerapannya langsung dilakukan 100 persen. Menurut Dewan Pengawas FSGI, Retno Listyarti, Selasa (26/12) dalam catatan akhir tahun FSGI menurutnya, butuh tahapan dan evaluasi dalam melakukan hal tersebut. "Prosesnya sudah bertahap, jadi mereka silahkan implementasikan sesuai daerahnya. PPDB masih dalam pengawasan Kemendikbud. Kalau ada problem kita selesaikan sama-sama," pungkasnya. &ldquo;Kemendikbud terbuka untuk menerima masukan dari berbagai pihak. Kita juga aktif melakukan koordinasi dan klarifikasi terkait penerapan zonasi ataupun penerapan penguatan pendidikan karakter di berbagai wilayah. Hasil evaluasi akan digunakan untuk perbaikan sistem secara bertahap dan berkelanjutan,&rdquo; kata Ari Santoso.

Tanggapi FSGI Terkait Zonasi Sekolah, Begini Kata Kemendikbud

zonasi sekolah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#zonasi sekolah

Berita Terkini