<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/satgas-lockdown.jpg" alt="LOCKDOWN LOKAL: RT 001/04 Kelurahan Semper Barat, Jakarta Utara, memberlakukan karantina terbatas setelah ada warganya yang terpapar Covid-19. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>LOCKDOWN LOKAL: RT 001/04 Kelurahan Semper Barat, Jakarta Utara, memberlakukan karantina terbatas setelah ada warganya yang terpapar Covid-19. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) merekomendasikan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Terutama untuk daerah merah dan oranye.  Pada pembatasan berskala mikro, kata dia, kerap terjadi pelanggaran. "Jika masih ada mobilitas, penularan akan terjadi. Kami ingin sanksi tegas,” kata Sekjen Persi Lia Partakusuma.  Ketua Persi Sulawesi Selatan Khalid Saleh menyatakan, ada siklus yang perlu diperhatikan. Pertama, virus akan menginfeksi masyarakat. Lalu, Covid-19 menular kepada nakes. Jika itu terjadi, dikhawatirkan layanan kesehatan bisa terganggu. ’’Ada rumah sakit yang sampai tutup layanan gawat daruratnya,” ungkapnya.  Sementara itu, untuk mengantisipasi kurangnya tempat perawatan, legislatif mengusulkan agar pemerintah memaksimalkan sarana-prasarana yang dimiliki sebagai tempat perawatan sementara pasien Covid-19. Salah satunya asrama haji.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/21/06/2021/kewalahan-rs-hanya-terima-pasien-gejala-berat/">Kewalahan, RS Hanya Terima Pasien Gejala Berat</a>  Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, Asrama Haji Pondok Gede seharusnya bisa dialihfungsikan sementara menjadi tempat isolasi dan perawatan. ’’Saya minta kepada pemerintah agar Asrama Haji Pondok Gede dipersiapkan untuk menampung pasien Covid-19 yang tidak tertangani di rumah sakit. Mengingat tahun ini tidak ada kegiatan ibadah haji, jadi sebaiknya (asrama haji) dimanfaatkan untuk hal lain,’’ ungkap Dasco kemarin.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/19/06/2021/kalau-ppkm-mikro-gagal-sultan-jogja-pertimbangkan-lockdown/">Kalau PPKM Mikro Gagal, Sultan Jogja Pertimbangkan Lockdown</a>  Pengelolaannya, kata dia, dikoordinasikan langsung oleh Kementerian Agama bekerja sama dengan Rumah Sakit Haji. Dasco meyakini, dengan memanfaatkan Asrama Haji Pondok Gede, rumah sakit lain dan Wisma Atlet Kemayoran bisa tertolong. ’’Ibadah haji dan ikhtiar menyembuhkan nyawa manusia adalah sama-sama ibadah. Agama juga membolehkan alih fungsi untuk sesuatu yang darurat dan bermanfaat," ucapnya.

Persi Desak Penerapan PSBB di Daerah Oranye-Merah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/kasus_tinggi.jpg" alt="DARI LUAR KOTA: Petugas menyemprotkan disinfektan ke bus dan penumpang yang baru tiba di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, kemarin. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DARI LUAR KOTA: Petugas menyemprotkan disinfektan ke bus dan penumpang yang baru tiba di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, kemarin. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kasus Covid-19 di Sumatera menjadi perhatian pemerintah. Sejak awal April, angkanya cenderung meningkat. Itu berbeda dengan kasus di Jawa yang dalam beberapa minggu terakhir melandai.  Di beberapa wilayah di Sumatera, bed occupancy rate (BOR) atau keterisian tempat tidur rumah sakit melebihi rata-rata nasional.  ”Sumatera Utara 57 persen, Riau 52 persen, Kepulauan Riau 49 persen, Sumatera Barat juga 49 persen, Sumatera Selatan 47 persen, Bangka Belitung 45 persen, Jambi 43 persen, dan Lampung 38 persen,” kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartanto kemarin (19/5).  Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo sebelumnya menyatakan bahwa hampir seluruh wilayah di Pulau Sumatera berwarna oranye dan merah. Itu dampak adanya peningkatan kasus. ”Kita berharap kesadaran kolektif,” ucapnya.  Presiden Joko Widodo pun memberikan atensi. Setelah meninjau progres pembangunan tol Pekanbaru–Padang, kemarin siang presiden memantau langsung vaksinasi di Gelanggang Olahraga (GOR) Remaja Riau, Pekanbaru. Riau Pos melaporkan, dalam peninjauan tersebut Jokowi didampingi Gubernur Syamsuar beserta Forkopimda Riau dan Wali Kota Pekanbaru Firdaus beserta Forkopimda Kota Pekanbaru.  Di Pekanbaru, kemarin dilakukan vaksinasi serentak di tiga lokasi. Tujuannya, mempercepat penyuntikan vaksin. ’’Untuk vaksinasi di Kota Pekanbaru hari ini (kemarin, Red), divaksin kurang lebih 10.800 masyarakat,’’ kata Jokowi seusai meninjau vaksinasi di GOR Remaja Riau.  Jokowi meminta ada lebih banyak vaksin Covid-19 yang dikirim ke Bumi Lancang Kuning. ’’Saya sudah menyampaikan tadi kepada menteri kesehatan untuk mengirimkan vaksin yang lebih banyak ke Provinsi Riau,’’ katanya.  Di Riau, ada dua daerah yang menjadi prioritas agar stok vaksin diperbanyak. ’’Dan utamanya nanti untuk di Pekanbaru dan Dumai,’’ imbuhnya.  Dengan penyediaan dan vaksinasi yang cukup, persebaran Covid-19 diharapkan dapat dibendung. Tingginya kasus virus korona baru di Sumatera juga bisa ditekan. ’’Kita harapkan bisa mencapai kekebalan komunal dan di Riau persebaran Covid-19 bisa ditekan. Bisa lebih baik dan kembali normal di kuartal kedua (tahun ini),’’ paparnya.  Dalam kesempatan itu, presiden meminta pemerintah daerah untuk menekankan kepada masyarakat mengenai kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan. Utamanya penggunaan masker. ”Kalau ke mana pun, dalam kegiatan apa pun, pakai masker. Itu sudah melindungi 95 persen,” tuturnya.  Sementara itu, Polri berupaya mengantisipasi persebaran Covid-19 yang bisa muncul akibat arus balik dari Sumatera. Apalagi, berdasar data dari Kementerian Perhubungan, diprediksi masih ada 400 ribu pemudik asal Sumatera yang masuk Jakarta.  Asops Kapolri Irjen Imam Sugianto menuturkan, pergerakan arus balik dari Sumatera ke Pulau Jawa menjadi perhatian khusus Polri. Sebab, pergerakan tersebut potensial menjadi klaster baru. ”Yang belum menyeberang sampai ratusan ribu,” paparnya.  Untuk mengawasi pergerakan arus balik dari Sumatera, penyekatan tidak hanya dilakukan di titik arteri dan jalan tol di Jawa, tapi juga sejumlah titik di Sumatera. Di antaranya, Sumatera Selatan hingga Lampung. ”Kami pecah konsentrasinya,” ujarnya.  Sejak di Sumatera Selatan, kata dia, ada upaya putar balik bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan melakukan perjalanan. Dengan begitu, mereka yang sampai ke Lampung benar-benar sudah klir. ”Selesai di Lampung bisa dialirkan ke sini (Pulau Jawa, Red),” tuturnya.  Pelajaran dari India  Sebulan lebih berjibaku dengan hantaman gelombang kedua pandemi Covid-19, India dilaporkan mulai stabil. Pertumbuhan kasus harian diyakini telah melewati puncak kurva seiring dengan makin matangnya respons pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.  Data dari Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga India menunjukkan, kasus aktif saat ini berada pada angka 3.353.765 dengan pertumbuhan 267.334. Jumlah itu berkurang hampir separo dari pertumbuhan kasus tertinggi pada April lalu yang mencapai 400 ribuan kasus per hari. Sementara itu, tingkat kesembuhan dilaporkan membaik dengan 422.436 orang sembuh pada 18 Mei.  Konjen RI di Mumbai, India, Agus Prihatin Saptono menerangkan, bisa dikatakan India mulai dapat mengendalikan gelombang kedua. Gelombang pertama di negeri Bollywood itu terjadi mulai Maret hingga Desember 2020. Puncaknya pada November dengan pertumbuhan kasus sebanyak 95 ribuan per hari.  Angka tersebut tidak sebanding dengan gelombang kedua sejak Maret 2021 yang puncaknya pada 22 April lalu dengan pertumbuhan kasus mencapai 412.231 kasus dalam sehari. Semenjak selesainya gelombang pertama, kata Agus, pemerintah setempat memang melakukan relaksasi. ”Memang kepentingannya adalah pemulihan ekonomi nasional. Sehingga diberikanlah kelonggaran-kelonggaran secara bertahap. Tapi, akibatnya terjadi pengumpulan massa,” jelas Agus kemarin.  Kunci dari penanganan gelombang kedua Covid-19 di India, ungkap Agus, setidaknya ada beberapa faktor. Yang pertama adalah pembangunan besar-besaran pusat isolasi atau jumbo isolation centre. Pusat isolasi itu ada enam. Dua di Distrik Dahisar dan masing-masing satu di Bandra Kurla, Goregaon, Woorli, dan Mulund.  Dalam waktu dekat, pemerintah India masih akan menambah tiga jumbo isolation centre. Masing-masing di Kanjurmarg, Maland, dan Sion. ”Kapasitas setiap jumbo isolation centre 3.000 tempat tidur dan toilet mandiri, 1.000 tempat tidur dengan fasilitas suplai oksigen, dan 300 tempat tidur ICU,” jelas Agus.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/10/05/2021/vaksinasi-dan-mengurangi-mobilitas-cara-cegah-penularan-covid-19/">Vaksinasi dan Mengurangi Mobilitas Cara Cegah Penularan Covid-19</a>  Faktor kedua adalah manajemen oksigen yang kian matang. Agus menjelaskan, setiap rumah sakit dan jumbo isolation centre punya fasilitas jumbo oxygen tank. Dua tangki besar masing-masing memiliki kapasitas hingga 30.000 kiloliter.  Selain pusat suplai oksigen, pemerintah India getol melakukan penambahan fasilitas ICU, pediatri, dan peralatan bayi. Serta bekerja sama dengan jaringan perhotelan untuk fasilitas isolasi. ”Ini beberapa praktik yang bisa dipelajari Indonesia dalam menangani pandemi,” tuturnya.

Kasus Tinggi, Sumatera Zona Oranye-Merah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/image-6-3.png" alt="Suasana Salat Jumat di Masjid Al Akbar Surabaya. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Suasana Salat Jumat di Masjid Al Akbar Surabaya. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya melarang pelaksanaan salat Idul Fitri tahun ini. Larangan itu, didasarkan pada aturan dari Kementerian Agama yang menyatakan bahwa wilayah dengan peta penyebaran Covid-19 yang menunjukkan warna oranye dan merah, terlarang melaksanakan salat Idul Fitri.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, baru menerima surat larangan pada Jumat (7/5). Surabaya masih dikategorikan sebagai zona oranye, salat Idul Fitri sementara belum diperbolehkan.  ”Untuk Surabaya salat Idul Fitri di rumahnya masing-masing. Suratnya baru keluar kemarin (7/5). Sebelumnya boleh, kemarin (7/5) keluar lagi tidak boleh. Kita harus inline (sejalan) dengan pemerintah, kita jalankan. Surat edaran juga sudah kita keluarkan. Karena Surabaya masih zona oranye, saya mohon maaf kepada warga Surabaya ayo salatnya di rumah masing-masing dulu ya,” ujar Eri pada Sabtu (8/5).  Eri menegaskan, aturan itu dilakukan untuk menekan dan mencegah jumlah penyebaran virus Covid-19 di Surabaya. Ketika ditanya soal pelaksanaan salat Idul Fitri di lapangan, wali kota akan meminta camat untuk memantau.  ”Insya Allah kita sampaikan ke seluruh camat untuk memberitahukan bahwa salat Idul Fitri, bukan kita melarang tapi ini ada surat edaran yang menyatakan seperti itu,” ujar Eri.  Namun, untuk keluarga yang melaksanakan salat Idul Fitri di halaman rumah, Eri menyatakan tidak ada masalah. ”Mosok gak oleh (masa tidak boleh)? Kan di halaman rumah sendiri. Ya enggak apa-apa,” tutur Eri.  Selain salat Idul Fitri, Eri juga mengimbau warga untuk tidak melakukan takbir keliling. Sebab, tradisi itu dikhawatirkan akan menimbulkan kerumunan.  ”Sampai hari ini (8/5) tidak diperbolehkan takbir keliling. Untuk takbiran di masjid pun kami masih menunggu arahan MUI dan NU serta Muhammadiyah,” terang Eri.  Bila takbir di masjid diperbolehkan, Eri berpesan untuk membatasi jumlah jamaah yang mengikuti. ”Apakah boleh di masjid? Tapi jumlahnya dibatasi,” kata Eri.

Masih Zona Oranye, Surabaya Belum Bisa Laksanakan Salat Idul Fitri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/PSX_20210113_232025.jpg" alt="Sosialisasi - Dua relawan kota Thomas Galih dan Yenyen Wahyono membawa poster di halte BST kawasan Sriwedari sebagai langkah untuk mensosialisasikan program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Rabu (13/1/2021). Aksi yang digelar Republik A" width="100%">
<figcaption>Sosialisasi - Dua relawan kota Thomas Galih dan Yenyen Wahyono membawa poster di halte BST kawasan Sriwedari sebagai langkah untuk mensosialisasikan program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Rabu (13/1/2021). Aksi yang digelar Republik A</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar baik bagi dua provinsi di Indonesia yang selama ini sempat masuk zona merah Covid-19 sejak awal pandemi. Yaitu DKI Jakarta dan  Jawa Timur. Kini kedua provinsi itu sudah masuk kategori zona oranye atau berisiko sedang.  Satgas Covid-19 memperbarui perkembangan peta zona risiko penularan di Indonesia. Zona risiko tinggi atau zona merah di Indonesia pun mengalami penurunan.  Peta zona risiko tersebut dipublikasikan melalui situs covid19.go.id. Zonasi risiko tersebut diperbarui sejak 21 Februari 2021 seperti dirangkum JawaPos.com, Selasa (2/3)  Menariknya data terlihat berubah pada provinsi Jatim dan DKI Jakarta. Satgas Covid-19 membagi daerah menjadi zona merah yakni risiko tinggi, zona oranye yakni risiko sedang, dan zona hijau risiko rendah.  "Peta Zonasi Risiko daerah dihitung berdasarkan indikator-indikator kesehatan masyarakat dengan menggunakan skoring dan pembobotan," ujar pernyataan Satgas Covid-19.  Indikator-indikator yang digunakan adalah salah satunya penurunan jumlah kasus positif dan probable pada minggu terakhir sebesar ≥50 persen dari puncak. Penurunan jumlah kasus suspek pada minggu terakhir sebesar ≥50 persen dari puncak.  Penurunan jumlah meninggal kasus positif dan probable pada minggu terakhir sebesar ≥50 persen dari puncak. Penurunan jumlah meninggal kasus suspek pada minggu terakhir sebesar ≥50 persen dari puncak.  Penurunan jumlah kasus positif &amp; probable yang dirawat di RS pada minggu terakhir sebesar ≥50 persen dari puncak.  Penurunan jumlah kasus suspek yang dirawat di RS pada minggu terakhir sebesar ≥50 persen dari puncak. Persentase kumulatif kasus sembuh dari seluruh kasus positif dan probable dan lainnya.  Lalu juga didukung jumlah pemeriksaan sampel diagnosis meningkat selama 2 minggu terakhir. Positivity rate rendah (target ≤5 persen sampel positif dari seluruh orang yang diperiksa).  Berikut data di Jawa Timur yang masuk kategori zona risiko sedang yaitu hampir semua kabupaten kota. Hanya kabupaten Sampang yang masuk kategori zona rendah.  Sedangkan DKI Jakarta semuanya masuk dalam kategori zona sedang termasuk Kepulauan Seribu. Selain Jatim dan DKI Jakarta Satgas Covid-19 melaporkan ada 389 wilayah lain di Indonesia yang berada dalam zona oranye.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/wLPzoH29R5g

Bukan Zona Merah Lagi, Jatim dan Jakarta Kini Risiko Sedang Covid-19