<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/12/WhatsApp-Image-2026-02-12-at-122432-398481793.jpeg" alt="Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin dan PLBN Entikong, BNPP RI berhasil meraih Penghargaan Zona Integritas (ZI) dengan predikat Menuju WBK dan WBBM pada 2025. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin dan PLBN Entikong, BNPP RI berhasil meraih Penghargaan Zona Integritas (ZI) dengan predikat Menuju WBK dan WBBM pada 2025. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin dan PLBN Entikong, BNPP RI berhasil meraih Penghargaan Zona Integritas (ZI) dengan predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025 dalam ajang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan ZI Award 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Rabu (11/2). Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen BNPP RI dalam mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di kawasan perbatasan negara. Menteri PANRB Rini Widyantini dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan fondasi utama dalam mendorong reformasi birokrasi yang berdampak nyata. Menurutnya, pendekatan pembangunan integritas harus dimulai dari unit-unit kerja agar praktik baik dapat direplikasi secara luas di lingkungan instansi pemerintah. &ldquo;Kita memang harus membangun zona-zona integritas di lingkungan instansi pemerintah. Pendekatannya bukan pada instansi secara besar, tetapi pada unit-unit kerja, agar contoh-contoh baik ini bisa ditularkan ke unit lainnya,&rdquo; ujar Rini Widyantini. Lebih lanjut, Rini menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada penguatan integritas internal aparatur serta dampak nyata bagi masyarakat. &ldquo;Integritas menjadi hal yang sangat mendasar bagi para birokrat untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat,&rdquo; tegasnya. Menurut Menteri PANRB, keberhasilan pembangunan ZI juga akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, memperkuat sinergi pengawasan nasional, serta menumbuhkan budaya akuntabilitas di lingkungan birokrasi. &ldquo;Pembangunan Zona Integritas harus mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari penguatan budaya akuntabilitas dan pengawasan nasional,&rdquo; imbuhnya. Di akhir sambutannya, Rini Widyantini berharap unit-unit kerja yang telah meraih predikat WBK dan WBBM dapat menjadi role model dan agen perubahan, dengan terus memperkuat orientasi hasil, melakukan inovasi berkelanjutan, serta berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Penghargaan ZI tersebut secara langsung diterima oleh Kepala PLBN Motamasin Engelberthus Klau dan Kepala PLBN Entikong Teguh Priyadi. Mewakili Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol Makruzi Rahman, turut hadir Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian BNPP RI Dr. Belly Isnaeni, serta Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP RI Budi Setyono. Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP RI, Budi Setyono, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif dan konsistensi seluruh jajaran dalam menjalankan amanat pengelolaan PLBN. &ldquo;Kita patut bersyukur dan bangga sebagai salah satu pengemban amanat, khususnya dari Menteri Dalam Negeri dan Sekretaris BNPP RI, dalam mengelola Pos Lintas Batas Negara. Dari 15 PLBN yang kita kelola, hari ini kita berbangga karena PLBN Entikong dan PLBN Motamasin berhasil meraih penghargaan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM,&rdquo; ujar Budi Setyono. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak yang selama ini berperan aktif dalam proses pembinaan dan evaluasi, termasuk Sekretariat BNPP RI, Biro Hukum, Organisasi dan Kepegawaian. &ldquo;Kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan pendampingan yang diberikan. Raihan ini tentu harus dipertahankan, karena substansinya adalah perubahan paradigma ke arah yang lebih baik, terutama dalam manajemen perubahan, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan peningkatan kualitas layanan,&rdquo; lanjutnya. Budi Setyono menekankan bahwa BNPP RI terus melakukan pembenahan berkelanjutan terhadap seluruh komponen penilaian Zona Integritas, baik komponen pengungkit maupun komponen hasil. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi lintas instansi di PLBN, khususnya dengan Imigrasi, Bea Cukai, Karantina, serta unsur terkait lainnya guna menghadirkan pelayanan lintas batas negara yang optimal. &ldquo;Konsolidasi terus dilakukan agar pelayanan semakin baik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lintas batas, terutama dari sisi kepuasan pelayanan,&rdquo; ungkapnya. Ke depan, BNPP RI menargetkan perluasan pembangunan Zona Integritas ke PLBN lainnya yang memiliki intensitas perlintasan tinggi. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pelayanan publik yang berintegritas sekaligus menjawab kebutuhan nyata masyarakat perbatasan. &ldquo;Target kami setiap tahun ada PLBN yang didorong menuju WBK dan WBBM. Dengan begitu, kita bisa lebih konkret mengukur kebutuhan, tingkat kepuasan masyarakat, serta hal-hal yang perlu terus diperbaiki, tentunya dengan tetap menjaga integritas kawasan perbatasan,&rdquo; tegas Budi. Kegiatan yang mengusung tema &ldquo;Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045&rdquo; ini menjadi momentum penting bagi BNPP RI untuk terus memperkuat reformasi birokrasi di kawasan perbatasan. Penghargaan ini tidak hanya menjadi capaian institusional, tetapi juga pemacu semangat untuk menghadirkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. &ldquo;Kami mengucapkan terima kasih bimbingan dan pendampingan yang diberikan. Raihan ini tentu harus dipertahankan, karena substansinya adalah perubahan paradigma ke arah yang lebih baik, terutama dalam manajemen perubahan, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan peningkatan kualitas layanan,&rdquo; lanjutnya. Lebih lanjut, Budi Setyono menekankan bahwa BNPP RI terus melakukan pembenahan berkelanjutan terhadap seluruh komponen penilaian Zona Integritas, baik komponen pengungkit maupun komponen hasil. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi lintas instansi di PLBN, khususnya dengan Imigrasi, Bea Cukai, Karantina, serta unsur terkait lainnya guna menghadirkan pelayanan lintas batas negara yang optimal. &ldquo;Konsolidasi terus dilakukan agar pelayanan semakin baik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lintas batas, terutama dari sisi kepuasan pelayanan,&rdquo; ungkapnya.

pembangunan Zona Integritas merupakan fondasi utama dalam mendorong reformasi birokrasi yang berdampak nyata.

BNPP RI Perluas Pembangunan Zona Integritas ke PLBN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/29/WhatsApp-Image-2024-08-29-at-195213-1043985011.jpg" alt="Polda Aceh dan Polda Papua melakukan kunjungan study di Polrestabes Surabaya. (Dimas Nur/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Polda Aceh dan Polda Papua melakukan kunjungan study di Polrestabes Surabaya. (Dimas Nur/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polda Aceh dan Polda Papua melakukan kunjungan study banding zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan di Polrestabes Surabaya. Rombongan Polda Aceh dan Polda Papua disambut Kabag Ren Polrestabes Surabaya AKBP Darti Setiyowati dan sejumlah PJU Polrestabes Surabaya. Kemudian, Kabag Ren mengajak seluruh rombongan untuk meninjau galeri museum hidup di Polrestabes Surabaya. Kabag RBP Biro Rena Polda Aceh AKBP Bramanti Agus Suyono mengatakan, kegiatan study banding dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri. Polda Aceh beserta jajaran lakukan study banding ke Polrestabes Surabaya. &rdquo;Kita ketahui Bersama bahwa saat ini Polrestabes Surabaya terus berinovasi dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat sehingga sering mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari pimpinan. Sebab itu, perlu kami gali dan ketahui bersama secara langsung apa yang perlu dievaluasi maupun perbaikan pelayanan publik di Polda Aceh,&rdquo; ujar Bramanti Agus Suyono. Sementara itu, Kabag Ren Polretabes Surabaya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas study banding yang dilakukan Polda Aceh dan Polda Papua. Baginya ini merupakan kesempatan untuk saling memperbaiki terobosan dan kualitas pelayanan publik di lingkungan Polri. &rdquo;Saling tukar menukar wawasan dan terobosan pelayanan publik akan terus kami lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi mewujdukan Polri yang Presisi,&rdquo; ujar Kabag Ren Polrestabes Surabaya AKBP Darti Setiyowati.

Polda Aceh dan Papua lakukan kunjungan study banding zona integritas WBK dan WBBM serta peningkatan mutu pelayanan di Polrestabes Surabaya

Studi Banding Pelayanan Publik Polda Aceh dan Polda Papua di Polrestabes Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/07/7-Desember-2023-KJRI-343686235.jpg" alt="Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Vancouver telah meraih Anugerah Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 2023. (kemlu.go.id)" width="100%">
<figcaption>Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Vancouver telah meraih Anugerah Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 2023. (kemlu.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Vancouver berhasil meraih Anugerah Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 2023. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas, kepada KJRI Vancouver yang diwakili oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenlu, Azis Nurwahyudi di Bali Nusa Dua Convention Center pada tanggal 6 Desember. Hendra Halim, Konsul Jenderal RI Vancouver, mengucapkan terima kasih atas dukungan luar biasa dari masyarakat, mitra, dan semua pihak yang turut serta dalam mencapai Zona Integritas ini. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013318770/imbas-serang-rumah-sakit-indonesia-di-gaza-kemlu-qatar-desak-komite-internasional-untuk-selidiki-kejahatan-israel">Imbas Serang Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Kemlu Qatar Desak Komite Internasional untuk Selidiki Kejahatan Israel</a> Dia menyatakan bahwa prestasi ini merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi semua pihak, sambil menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan standar pelayanan dan melibatkan masyarakat dalam setiap langkah yang diambil. Dilaporkan oleh JawaPos.com dari&nbsp;kemlu.go.id&nbsp;Kamis (7/12), KJRI Vancouver menjadi salah satu dari 109 unit kerja di tanah air, termasuk Direktorat Perlindungan WNI, yang meraih Anugerah ZI Menuju WBK/WBBM tahun ini. Penghargaan ini mencerminkan komitmen KJRI Vancouver untuk menjaga integritas, transparansi, dan memberikan pelayanan yang akuntabel kepada masyarakat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013314787/tanggapi-kabar-penangkapan-kemlu-ri-pastikan-3-wni-yang-menjadi-relawan-rs-indonesia-di-gaza-dalam-kondisi-aman">Tanggapi Kabar Penangkapan, Kemlu RI Pastikan 3 WNI yang Menjadi Relawan RS Indonesia di Gaza dalam Kondisi Aman</a> Zona Integritas juga menjadi bentuk pengakuan terhadap upaya KJRI Vancouver dalam menerapkan praktik tata kelola yang baik, melawan korupsi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.&nbsp; Dengan pencapaian ini, KJRI Vancouver menjadi bagian dari lembaga pemerintahan yang berperan aktif dalam menciptakan lingkungan bebas korupsi. Sejak awal tahun 2023, Konsul Jenderal RI Vancouver dan stafnya telah menandatangani Pakta Integritas sebagai komitmen untuk membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dengan semangat M.A.P.L.E (Melayani dengan Akuntabel, Profesional, Lancar, dan Efisien). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013227056/kemlu-konfimasi-kepulangan-keluarga-abdillah-onim-dari-gaza-ke-indonesia">Kemlu Konfimasi Kepulangan Keluarga Abdillah Onim dari Gaza ke Indonesia</a> Menjadi moto KJRI Vancouver dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. KJRI Vancouver berkomitmen untuk terus memperkuat praktik tata kelola yang baik, memperluas keterlibatan masyarakat, dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan wilayah. Staf dan Pimpinan KJRI Vancouver berjanji akan terus mengemban integritas dan tanggung jawab sebagai fondasi utama. Dalam upaya menjaga serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah Indonesia di luar negeri, khususnya di pantai barat Kanada.

Konsul Jenderal RI Vancouver, menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat dan berkomitmen untuk meningkatkan standar pelayanan.

KJRI Vancouver Dianugerahi Zona Integritas Menuju WBK 2023, Berhasil Tunjukkan Tata Kelola yang Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/19/PAN-19-1771923267.jpg" alt="Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas" width="100%">
<figcaption>Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Integritas dan akuntabilitas menjadi salah satu isu penting yang menjadi tantangan birokrasi di Indonesia. Pemerintah menyatakan komitmennya atas integritas ini melalui pencanangan zona integritas secara serentak, kemarin (4/10). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, pemerintah terus mengakselerasi reformasi birokrasi agar memberikan dampak ke masyarakat. Salah satunya melalui Zona Integritas yang berfokus pada implementasi reformasi birokrasi pada tingkat unit kerja yang memberikan pelayanan publik. &rdquo;Dengan melakukan terobosan pada unit kerja, khususnya pada aspek integritas, kinerja, dan pelayanan prima, tentu masyarakat akan semakin merasakan reformasi birokrasi berdampak,&rdquo; ujarnya dalam acara One Local Government One Zona Integritas (OLGOZI), di Batam, Rabu (4/10). Dengan reformasi birokrasi berdampak, salah satunya melalui Zona Integritas ini, diharapkan dapat mencegah korupsi. Termasuk, menjamin integritas dan akuntabilitas individu dan lembaga pemerintah agar setiap layanan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Menurutnya, urgensi dari Zona Integritas ini adalah untuk menciptakan organisasi yang bebas dari korupsi. Sehingga mendorong angka Corruption Perception Index Indonesia. (mia/oni)

Integritas dan akuntabilitas menjadi salah satu isu penting yang menjadi tantangan birokrasi di Indonesia.

Menteri PANRB Serentak Canangkan Zona Integritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/WhatsApp-Image-2023-05-15-at-185552-3482884968.jpg" alt="Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Edi Kurniadi." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Edi Kurniadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo mencanangkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Edi Kurniadi dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Widiantoro Basuki menandatangani perjanjian kinerja. Disaksikan Pj Sekretaris Daerah Sidoarjo Andjar Surjadianto serta Kepala Bagian Organisasi dan Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo di Halaman Kantor Disperindag Sidoarjo, Senin (15/5). Penandatanganan komitmen bersama pencanangan ZI menuju WBK/WBBM diikuti seluruh pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pj Sekda Sidoarjo Andjar Surjadianto mengatakan, pencanangan zona integritas menuju WBK/WBBM menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. &rdquo;Pencanangan sudah dilakukan sejak 2019. Sejak itu ada beberapa OPD Sidoarjo yang menjadi role model membangun zona integritas menuju WBK/WBBM,&rdquo; tutur Andjar Surjadianto. Menurut dia, bupati menginginkan, predikat WBK/WBBM harus lebih banyak disandang OPD. Tahun ini secara masif, tim penilai internal melakukan upaya kampanye luar biasa. &rdquo;Dua tahun terakhir ini, terdapat perubahan sistem pendaftaran ZI menuju WBK/WBBM.&nbsp; Perubahan sistem tersebut mengharuskan OPD yang mewakili instansi menuju WBK/WBBM itu hanya dijatah 3 per instansi. Mulai dari instansi di kementerian sampai provinsi maupun kabupaten/kota,&rdquo; terang Andjar Surjadianto. Andjar berharap, output WBK/WBBM itu layanan masyarakat yang makin baik lagi dan tidak ada lagi perilaku koruptif dengan dibuktikan dengan survei internal yang nanti dilakukan. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Edi Kurniadi menyampaikan, saat ini telah memasuki era baru dalam pelayanan publik. Komitmen bersama mewujudkan ZI menuju WBK/WBBM terus dikumandangkan. &rdquo;Zona integritas bukan hanya dilakukan pimpinan tetapi juga harus sampai ke bawah. Kita adalah pelayanan masyarakat maka harus memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat,&rdquo; kata Edi Kurniadi. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Widiantoro Basuki menyampaikan, zona integritas menjadi niat pemerintah dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Seperti halnya pencanangan ZI menuju WBK/WBBM disetiap instansi pemerintah. &rdquo;Ke depan, indikator ZI harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Jangan jadi beban, kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,&rdquo; kata Widiantoro Basuki.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo canangkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Dinkop Usaha Mikro dan Disperindag Sidoarjo Canangkan Zona Integritas WBK/WBBM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-21-at-21.00.36.jpg" alt="Penyerahan penghargaan Pelayanan Prima dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Polri Tahun 2022 dari Kemenpan RB. Salah satunya untuk Polrestabes Surabaya. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Penyerahan penghargaan Pelayanan Prima dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Polri Tahun 2022 dari Kemenpan RB. Salah satunya untuk Polrestabes Surabaya. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serahkan penghargaan Pelayanan Prima dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Polri Tahun 2022.  Penghargaan dan predikat tersebut diberikan berdasar Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang dilakukan Kemenpan RB bersama dengan kementerian dan lembaga khusus.  Sebanyak 47 polrestabes/polresta maupun Polres meraih penghargaan pelayanan prima salah satunya adalah Polrestabes Surabaya. Serta, 19 unit kerja yang mendapatkan kategori teladan berintegritas.  Kapolrestabes Surabaya Kombespol Yusep Gunawan mengatakan, Polrestabes Surabaya kembali mendapatkan Penghargaan Pelayanan Publik (yanlik) yang Prima dari Kemenpan RB. Penghargaan itu diraih sejak 2017 dengan peraihan Kualifikasi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan pada 2018 dengan peraihan Kualifikasi Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM).  Mulai 2019 hingga 2022 dapat mempertahankan 5 kali berturut-turut penghargaan pelayanan publik. Tidak hanya itu, Polrestabes Surabaya juga terpilih sebagai kesatuan yang mendapatkan penghargaan terbanyak.  Yusep menambahkan, semua penghargaan tersebut dedikasikan untuk masyarakat Surabaya. Warga telah mendukung penuh dengan ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam bentuk ketaatan atas ketentuan-ketentuan yang berlaku.  ”Kinerja organisasi Polrestabes Surabaya setiap waktu berjalan mengikuti perkembangan. Dengan berbagai perubahan dari era ke era khususnya era digital yang telah mampu membangun integritas Polri lebih baik sesuai harapan masyarakat,” terang Yusep.  Menurut mantan Kapolres Bandara Soekarno Hatta itu, semua dicapai berkat dukungan seluruh elemen masyarakat. Terutama kerja sama Forkopimda dan para tokoh sentral yang sepakat untuk membangun Surabaya yang aman, nyaman, dan bebas dari berbagai perilaku negatif.  ”Terutama dalam ruang layanan publik  dengan standar pelayanan yang cepat, mudah, murah, jelas, dan bebas pungli,” tutur Yusep.  Yusep juga tidak menampik peran serta dari awak media sebagai kontrol dari institusi kepolisian. Selain masyarakat, pada era digital menuntut Polrestabes Surabaya lebih baik dalam melaksanakan tupoksi dengan integritas yang kuat dalam melindungi masyarakat.  ”Penghargaan pelayanan prima kami dedikasikan kepada seluruh anggota Polrestabes Surabaya dan keluarga yang terus berusaha kerja keras dan terus bekerja yang terbaik diberikan kepada masyarakatnya utk menjaga agar rasa aman dan nyaman tetap terwujud di Kota Surabaya,” lanjut Yusep, pamen Polri dengan tiga melati di pundak itu.  Yusep mengungkap, penghargaan pelayanan prima itu dedikasikan kepada media dan para tokoh yang senantiasa membantu kepolisian dalam setiap kesempatan untuk menjaga dan menyelesaikan setiap permasalahan dan potensi gangguan yang terjadi.  ”Penghargaan pelayanan prima kami dedikasikan kepada pimpinan kami, Bapak Kapolri, yang telah memberikan arah kebijakan kerja dengan keteladanan dalam pencapaian transformasi Polri yang presisi dan Kapolda Jatim yang senantiasa mengarahkan, membimbing dan memastikan kami bekerja baik untuk melindungi masyarakat setiap kesempatan,” jelas Yusep, alumnus Akpol 1996.

Polrestabes Surabaya Terpilih Sebagai Pelayan Prima dari Kemenpan RB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/NIZAM-ANTARA.jpg" alt="Pelaksana tugas (plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Nizam." width="100%">
<figcaption>Pelaksana tugas (plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Nizam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Setditjen Dikti) mencanangkan Zona Integritas, di mana diharapkan dapat menyebarkan contoh positif demi meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagai wujud anti-korupsi.  Pasalnya, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan salah satu ancaman bagi setiap instansi terutama dalam tubuh pemerintahan. Dibutuhkan keberanian untuk memberantas KKN, seperti yang diungkapkan oleh pelaksana tugas (plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Nizam.  “Agen Perubahan nantinya tidak hanya ‘tut wuri handayani’ tapi juga ‘ing ngarso sung tulodo’, artinya mereka akan menjadi teladan, terutama dalam hal anti-korupsi,” tutur Nizam melalui keterangan tertulis, Jumat (17/7).  Dia pun mengibaratkan korupsi seperti sebuah virus yang perlu dicegah dengan berbagai upaya. Menurutnya, jika virus Covid-19 bisa dicegah dengan menggunakan masker, maka korupsi juga perlu dicegah dengan berbagai upaya preventif.  “Pelayanan yang bersifat tatap muka rawan terhadap gratifikasi, oleh karena itu pelayanan online di Ditjen Dikti bisa menjadi salah satu upaya preventif untuk menghindari virus korupsi,” terang dia.  Sebagai informasi, Indonesia saat ini berada di urutan ke empat dalam Index Persepsi Korupsi di Asia Tenggara pada tahun 2019. Oleh karena itu, Nizam bertekad untuk meningkatkan kepercayaan publik, terutama pada pelayanan publik di Ditjen Dikti. Salah satu caranya melalui menunjuk Agen Perubahan pada setiap lini di Ditjen Dikti.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=p7_3EICZLdE  https://www.youtube.com/watch?v=LIjPhRoYHyk  https://www.youtube.com/watch?v=imzFhe5bRkg

Ditjen Dikti Tingkatkan Budaya Anti Korupsi Melalui Zona Integritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/dirjen-pas-sri-puguh-utami-fedrik.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Sri Puguh Budi Utami memastikan lembaga pemasyarakatan (Lapas) akan jauh dari penyimpangan dan semakin tertib menaati peraturan. Hal untuk mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).  "Intinya sebagaimana disampaikan dalam arahan Bapak Menteri Hukum dan HAM (Yasonna Laoly), kita ingin mewujudkan zona integritas menuju WBK dan WBBM," kata Utami di kantornya, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (24/4).  Utami memastikan, Lapas ke depannya semakin tidak ada penyimpangan seperti massifnya peredaran telepon genggam yang dilakukan para oknum penghungi Lapas. Sehingga visi misi Lapas akan lebih optimal.  "Harapan kami memang semakin memadai di tengah keterbatasan sumber daya, kami ingin mengoptimalkan kinerja sesuai dengan visi misi pemasyarakatan," ucap Utami.  Oleh karena itu, Utami melalui para Kepala Lemaba Pemasyarakatan (Kalapas) dan Kepala Rumah Tahanan (Karutan) akan memastikan jajarannya dapat bekerja secara optimal.  "Memang masih ada oknum yang mindsetnya sudah berbeda, tugas kami untuk menyamakan persepsi," tegasnya.

Dirjen PAS Targetkan Lembaganya Akan Wujudkan Zona Integritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Menpan-RB-Yesika-640x447-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menegaskan penerapan zona integritas merupakan jawaban dari transformasi tata kelola pemerintahan yang sedang berjalan di Indonesia saat ini.  “Pembentukan zona integritas menjadi indikator penting bagi tercapainya tujuan pembanagunan berkelanjutan yaitu mengembangkan lembaga pemerintahan yang efektif, akuntabel dan transparan pada semua tingkatan," ujarnya dalam Workshop Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan BPK di Jakarta, Kamis (11/4).  Menurutnya, berbagai negara di dunia sedang melakukan transformasi tata kelola pemerintahannya agar lebih adaptif dengan memanfaatkan potensi terbaik yang dimilikinya. Hal itu terlihat saat pertemuan World Goverment Summit di Dubai beberapa waktu lalu, semua negara mengubah paradigmanya untuk menjaga eksistensi dengan tidak lagi mengandalkan kekuatan sumber daya alam yang dimiliki.  “Berbagai negara saat ini berlomba memacu pertumbuhan kualitas sumber daya manusia sebagai investasi terpenting negara bagi masa depan," terang dia.  Upaya tersebut secara konsisten mendorong perubahan kinerja organisasi yang semakin efisien dalam penggunaan anggran dan efektif untuk mencapai target program prioritas. Melalui zona integrasi akan terwujud pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi yang memiliki pelayanan publik berkualitas baik.  Selain itu, juga akan menciptakan kepercayaan publik yang tinggi karena kinerja instansi pemerintahannya bersih dan terbebas dari KKN. Sebab, kini masyarakat menginginkan pelayanan publik dengan prosedur yang jelas dan cepat. Untuk itu, kinerja pemerintahan juga harus diubah agar dapat menjawab tuntutan dari masyarakat.  “Birokrasi tidak bisa lagi lamban, berbelit, dan kaku. Setiap lembaga pemerintahan harus bertransformasi agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat," kata Syafruddin.  Penerapan zona integritas dalam satu unit kerja akan meningkatkan kualitas sistem kinerja, perubahan tata kelola lebih baik, pembangunan manajemen SDM yang lebih profesional.  “Guna mendorong percepatan dan perluasan reformasi birokrasi pada seluruh lini pemerintahan dibangunlah zona integritas. Unit kerja yang telah menerapkan zona integritas akan memiliki berpredikat Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)," papar Mantan Wakapolri itu.  Penerapn zona integritas menjadi semangat baru bagi setiap aparatur negara untuk melakukan perubahan fundamental dalam organisasi, institusi dan lembanganya. Tujuannya hanya satu, yaitu menciptakan pemerintahan yang berkinerja semakin tinggi guna membangun masa depan Indonesia lebih baik.

Adopsi Zona Integritas, Pemerintahan Lebih Efektif dan Transparan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tingkatkan-pelayanan-publik-ridwan-kamil-canangkan-zona-integritas_m_.jpg" alt="Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil bersama Kaporestabes Bandung, Kejari, Dandim, ketua PN Bandung menandatangani fakta integritas di Mapolrestabes Bandung, Kamis (23/8)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil bersama Kaporestabes Bandung, Kejari, Dandim, ketua PN Bandung menandatangani fakta integritas di Mapolrestabes Bandung, Kamis (23/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota Bandung melakukan penandatanganan fakta integritas pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilyah Birokrat Bersih dan Melayani (WBBM). Adapun disinergikan bersama TNI, Polri, Kejari, dan Pengadilan Negeri Bandung. Pasalnya, pencangan tersebut merupakan satu gagasan untuk meningkatkan pelayanan publik di Bandung. Bahkan langkah ini sebagai realisasi komitmen Polri dan Kemenpan RB. Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil mengatakan di era ini semua terbentuk perubahan paradigma baru dibkalangan masyarakat. Sehingga pemerintah harus menyokong dan menyesuaikan perkembangan tersebut. Paslanya, menurut Kang Emil sapaan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/21/08/2018/ridwan-kamil-ditabrak-motor-saat-bike-to-work" target="_blank">Ridwan Kamil</a> zaman baru harus diatasi dengan cara baru. Karena dunia ini semakin ekstrim dan kompetitif, sehingga jika mengandalkan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti biasanya akan sulit. Maka harus dibarengi dengan skill atau kemampuan setiap individunya. "Melihat ini, Bandung berevolusi, harus membangun iklim kompetitif itu," kata Kang Emil di Mapolrestabes Bandung, Kamis (23/8). Seperti halnya, kata Kang Emil, sebelum menjabat Bandung menduduki peringkat ke 200 dari 500 Kota di Indonesia. Namun saat ini mampu meraih peringkat 1 di Indonesia. Hal itu karena adanya revolusi dalam peningkatan pelayanan publik di Kota Bandung, dengan cara yang modern atau mengikuti zaman. Dalam pencanangan itu, Kang Emil menjelaskan, dirinya menata dan membangun Bandung menggunakan teori kebahagiaan. Sehingga teori ini bisa diaplikasikan di setiap instansi di Kota Bandung dalam meningkatkan kinerja dan prestasi ke depannya. "Teori kebahagiaan bisa dilakukan dengan pendekatan warga Bandung bisa dengan secara kultural, rajin silatuhrahmi pun itu sudah preventif bisa dalam memberikan pelayanan, atau mengkampanyekan dengan cara soft," ujarnya. Untuk diketahui, Pemkot Bandung memiliki lebih 300 software yang dioperasikan untuk membangun integritas di Kota Bandung. Maka dengan pencanangan ini bersama Kapolrestabes Bandung, Kejari, Dandim, Ketua Pengadilan Negeri bisa lebih meningkatkan pelayanan publik di Kota Bandung, dengan menyeimbangi zaman dan memanfaatkan teknologi. "Saat ini semakin berbahaya, perannya informasi baik WA, FB dan medsos lainnya. Saya titip Bandung kondisif dan para polisi jadi canggih, harus jadi keseharian untuk memahami dunia ini yang makin bahaya dengan teknologi," tuturnya. Bahkan jika sistem ini berjalan dan berhasil, maka akan menjadi percontohan untuk Jawa Barat. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Irman Sugema mengatakan pencanangan ini bertujuan untuk mempererat solidaritas dan sinergitas. Sehingga pelayanan publik bisa dilakukan secara transparan. "Jauhkan Korupsi Kolusi Nepotisme, dengan sistem pelayanan yang transparan dan terbuka," ucapnya.

Tingkatkan Pelayanan Publik, Ridwan Kamil Canangkan Zona Integritas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#zona integritas

Berita Terkini