<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/12/kapal-supertanker-1012499667.jpg" alt="ILUSTRASI. MT Arman 114 (kiri) dan MT S Tinos saat melakukan aktivitas ilegal di ZEE di Indonesia di Laut Natuna Utara." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. MT Arman 114 (kiri) dan MT S Tinos saat melakukan aktivitas ilegal di ZEE di Indonesia di Laut Natuna Utara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketegangan di kawasan Pasifik kembali meningkat. Untuk pertama kalinya, kelompok kapal induk milik Tiongkok dilaporkan memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Jepang pada Sabtu (7/6) malam. Hal ini &nbsp;memicu kekhawatiran &nbsp;Tokyo terhadap ekspansi militer Beijing. Seperti dilansir dari The Guardian, Kementerian Pertahanan Jepang menyebut, kapal induk Liaoning bersama dua kapal perusak rudal dan satu kapal logistik terdeteksi memasuki wilayah ZEE Jepang. Setelah itu &nbsp; keluar untuk melakukan latihan militer yang melibatkan jet tempur dan helikopter. &ldquo;Militer China tampaknya tengah mengasah kemampuan operasional jarak jauhnya,&rdquo; kata &nbsp;Sekretaris kabinet utama, Yoshimasa Hayashi. Dia juga tidak mengatakan apakah pemerintah Jepang telah mengajukan protes resmi atau belum. &nbsp;Kami akan melakukan yang terbaik untuk melaksanakan tugas peringatan dan pengawasan di laut dan udara," ucapnya. Sebagai respons cepat, Angkatan Laut Jepang mengerahkan kapal perusak JS Haguro untuk memantau pergerakan kapal-kapal China di wilayah tersebut. Insiden itu terjadi sekitar 300 km barat daya Pulau Minamitori. Ini merupakan wilayah paling timur Jepang yang dikenal kaya dengan endapan logam tanah jarang. Meski tidak berpenduduk, pulau ini dijaga oleh pasukan pertahanan dan aparat meteorologi Jepang. Pelayaran ini memperkuat kekhawatiran Jepang dan sekutunya, terutama Amerika Serikat, akan meningkatnya aktivitas militer Tiongkok di perairan sekitar Jepang dan Taiwan. Tahun lalu, kelompok kapal induk yang sama juga berlayar antara pulau-pulau Jepang di selatan dan sempat masuk ke perairan teritorial di dekat Taiwan. Tokyo dan Beijing memang telah lama bersitegang terkait Kepulauan Senkaku. Tiongkok mengeklaimnya sebagai Diaoyu. Namun, kali ini ini adalah pertama kalinya kapal induk Tiongkok memasuki ZEE Jepang secara langsung dan terang-terangan.

Kapal induk Tiongkok memasuki ZEE Jepang, meningkatkan ketegangan di kawasan Pasifik. Jepang menanggapi dengan pengawasan ketat.

Kapal Induk Tiongkok Masuk ZEE Jepang, Tokyo Siaga Penuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/30/1000002368-1783653812-4235049086.jpg" alt="Ilustrasi pagar laut di Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. (Azmi Samsul Maarif/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pagar laut di Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. (Azmi Samsul Maarif/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pakar Kelautan Universitas Airlangga (Unair) Prof Muhammad Amin Alamsja, menilai tindakan privatisasi dengan membangun pagar laut bisa menciptakan konflik kepentingan di Zona Maritim. &rdquo;Indonesia ini memiliki batasan maritim yang diakui secara internasional, mulai dari perairan teritorial hingga zona ekonomi eksklusif (ZEE). Pagar laut jelas bertentangan dengan fungsi yang semestinya,&rdquo; tutur Prof Amin, Rabu (29/1). Wilayah laut seharusnya dimanfaatkan masyarakat secara kolektif, untuk kepentingan bersama. Bukan malah untuk kepentingan segelintir pihak. Apalagi dilakukan dengan mengakali regulasi dan cara-cara yang culas. &rdquo;Ketika pengelolaannya melanggar hukum atau merugikan masyarakat luas, negara memiliki kewenangan untuk membatalkan kebijakan tersebut,&rdquo; imbuh Prof Amin yang juga Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Unair. Sebelumnya, kasus pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang menjadi buah bibir masyarakat. Pagar laut itu bahkan telah memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM). &rdquo;Pemagaran pagar laut HGB ini jelas bertentangan dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Dalam perspektif kelautan, tindakan ini berpotensi merusak tatanan ekologis dan ekonomi masyarakat pesisir,&rdquo; ujar Muhammad Amin Alamsja. Dalam pasal tersebut dikatakan jelas bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. &rdquo;Jika pembangunan pagar laut HGB melanggar hukum, tatanan kelautan, dan merugikan rakyat, maka negara wajib mengambil tindakan tegas untuk membatalkannya,&rdquo; seru Prof Amin. Mengembalikan laut untuk semua kasus pagar laut ber-HGB menjadi pengingat bahwa laut bukan hanya sekadar ruang fisik, tetapi juga sumber kehidupan bagi jutaan masyarakat Indonesia. Ke depan, perlindungan laut harus menjadi prioritas nasional. Sebagai negara maritim, pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan lautan tetap menjadi berkah bagi seluruh rakyatnya, bukan hanya segelintir pihak.

Pakar Kelautan Unair menilai tindakan privatisasi dengan membangun pagar laut bisa menciptakan konflik kepentingan di Zona Maritim

Kisruh Pagar Laut HGB di Tangerang, Pakar Unair: Laut Bukan untuk Segelintir Pihak, Privatisasi Harus Dihentikan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/catat-indonesia-tak-lagi-pakai-nama-laut-tiongkok-selatan-untuk-zee_m_144176.jpeg" alt="Pemerintah tidak lagi memakai nama Laut Tiongkok Selatan untuk kawasan ZEE di Natuna" width="100%">
<figcaption>Pemerintah tidak lagi memakai nama Laut Tiongkok Selatan untuk kawasan ZEE di Natuna</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pada 23 Desember 2022, Indonesia dan Vietnam telah menandatangani Kesepakatan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Saat ini, kedua pihak&nbsp;sedang bernegosiasi dan merevisi Pengaturan Pelaksana (PP) Wilayah Tumpang Tindih Yurisdiksi ZEE dan Landas Kontinen (LK). Indonesia dan Vietnam memiliki perbedaan pandangan pada beberapa pasal PP. Banyak usulan yang diajukan oleh Vietnam tidak masuk akal dan akan merugikan kepentingan nasional Indonesia. Namun dalam rangka mempromosikan PP berlaku selama masa jabatan Jokowi, pemerintah RI dinilai berpotensi berkompromi dengan Vietnam. Diketahui, Vietnam dan Indonesia telah menyelenggarakan Pertemuan Teknis ke-3 mengenai Pengaturan Pelaksana Wilayah Tumpang Tindih Yurisdiksi ZEE dan LK pada akhir April 2024. Proses perundingan PP secara aktif dipromosikan oleh Vietnam dan Indonesia. Namun, masih adanya isu-isu yang akan dibahas lebih lanjut seperti cakupan no anchoring area, fish aggregating devices (FAD)/rumpon dan daftar sedentary species. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014692336/8-tanda-pria-yang-bersamamu-bukan-jodoh-sehidup-semati-lihat-apakah-hubunganmu-demikian">8 Tanda Pria yang Bersamamu Bukan Jodoh Sehidup Semati, Lihat Apakah Hubunganmu Demikian?</a> No-anchoring area adalah area di mana tidak seorang pun diperbolehkan membuang jangkar untuk kapal, pesawat terbang atau fasilitas lainnya. No-anchoring area&nbsp;yang diusulkan oleh Vietnam adalah dua mil laut yang sesuai &nbsp;peraturan nasionalnya. Namun, safety zone dalam UNCLOS 1982 dan regulasi International Maritime Organization adalah 500 meter. Tentu saja usulan Vietnam ini telah melampaui cakupan hukum internasional. &ldquo;Usulan Vietnam untuk menetapkan no-anchoring area sejauh 2 mil laut secara nyata melanggar peraturan internasional. Tindakan ini mencerminkan niat mereka untuk memperluas cakupan penangkapan ikan, yang secara langsung merugikan kepentingan Indonesia,&rdquo; ujar Marcellus Hakeng Jayawibawa selaku pengamat maritim dari Ikatan Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC) dalam keterangan tertulisnya. Marcellus meneruskan, adanya aktivitas reklamasi pulau Vietnam di Laut Natuna Utara, kehadiran militer yang meningkat, peningkatan aktivitas maritim bersifat provokatif dan tuntutan no-anchoring area yang berlebihan Vietnam tidak hanya memicu kekhawatiran serius terkait potensi peningkatan kegiatan illegal, unreported, and unregulated (IUU) serta peningkatan kriminalitas di ZEE Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014692320/akan-jadi-bom-waktu-hindari-4-pasangan-zodiak-ini-jika-tak-ingin-patah-hati-menurut-astrologi">Akan Jadi Bom Waktu! Hindari 4 Pasangan Zodiak Ini Jika Tak Ingin Patah Hati, Menurut Astrologi</a> &ldquo;Delegasi RI harus menjaga kepentingan nasional dengan menolak mencapai kesepakatan safety zone dengan Vietnam yang akan merugikan Indonesia,&rdquo; tambah Pakar Hukum Laut Internasional dari Universitas Indonesia, Arif Afriansyah. Isu lain yang perlu diwaspadai adalah definisi FAD. Vietnam berpendapat bahwa FAD perlu didefinisikan sebagai struktur atau instalasi. Namun sebenarnya, FAD adalah alat yang sangat mudah dilepas-pasang, tidak bersifat permanen. Masa penggunaan FAD hanya beberapa bulan, jadi bukan struktur atau instalasi. Hal yang perlu diperhatikan, jika FAD didefinisikan sebagai struktur atau instalasi, maka Vietnam akan menempati area operasi laut dan no-anchoring area yang lebih luas di area tumpang tindih yurisdiksi, sehingga Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar dan juga berkurangnya mata pencaharian nelayan RI. Kedua pengamat tersebut menegaskabn bahwa saat ini aktivitas penangkapan ikan ilegal Vietnam semakin merajalela. Pada 4 Mei 2024, dua kapal Vietnam ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Laut Natuna Utara, dan 15 ton ikan ilegal disita. Vietnam mencoba membingungkan definisi FAD, untuk terus memperluas wilayah penangkapan ikan ilegal dan menjarah sumber daya laut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014692309/kirab-pancasila-2024-tiga-ribu-peserta-bentangkan-bendera-merah-putih-sepanjang-300-meter">Kirab Pancasila 2024, Tiga Ribu Peserta Bentangkan Bendera Merah Putih Sepanjang 300 Meter</a> Menurut Marcellus, tindakan Vietnam tidak hanya mengancam kedaulatan maritim Indonesia, tapi juga menciptakan kerugian signifikan terhadap ekonomi Indonesia. "Ini bisa mengakibatkan hilangnya akses penangkapan ikan bagi nelayan Indonesia yang seharusnya menjadi hak mereka,&rdquo; ujar Marcellus. &ldquo;RI perlu memastikan target maksimal dalam setiap putaran perundingan dan tidak berkompromi dengan klaim Vietnam yang tidak masuk akal juga, " timpal Arif Afriansyah. Menurut interpretasi UNCLOS 1982 terhadap sedentary species, daftar sedentary species yang diusulkan Vietnam masih mencakup demersal species, misalnya belut dan moray. Tindakan Vietnam tersebut dinilai mencoba membingungkan definisi kedua spesies tersebut. Jika usulannya diterima, keanekaragaman hayati laut di ZEE RI akan dihancurkan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014692298/tes-psikologi-hewan-apa-yang-akan-kamu-adopsi-pilihanmu-ungkap-sumber-stres-dalam-diri-dan-solusinya">Tes Psikologi: Hewan Apa yang Akan Kamu Adopsi? Pilihanmu Ungkap Sumber Stres dalam Diri dan Solusinya!</a> Selain itu, metode penangkapan frame-trawl yang digunakan Vietnam untuk menangkap sedentary species dapat menyebabkan penangkapan ikan yang berlebihan, merusak ekosistem laut dan juga bertentangan dengan prinsip Responsible Fisheries dari Food and Agriculture Organization of the United Nations. &ldquo;Indonesia harus mengambil langkah-langkah strategis yang cermat untuk memperkuat posisinya dalam pertemuan teknis selanjutnya.Pertama, mengimplementasikan diplomasi yang cermat, seperti pembentukan aliansi dengan negara lain melalui forum regional seperti ASEAN. Kedua, memanfaatkan platform-platform internasional sebagai sasaran advokasi untuk mengadvokasi kepentingannya dan penting konservasi sumber daya laut. Ketiga, berdasarkan hukum internasional, seperti UNCLOS 1982, menjaga kedaulatan maritim, melindungi kepentingan ekonomi dan lingkungan, serta mempromosikan pembangunan berkelanjutan lingkungan laut,&rdquo; tutup Marcellus.

Banyak usulan yang diajukan oleh Vietnam tidak masuk akal dan akan merugikan kepentingan nasional Indonesia.

Pengamat Sebut Indonesia Jangan Berkompromi dengan Vietnam dalam Negosiasi PP Wilayah Tumpang Tindih Yurisdiksi ZEE dan LK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/27/Zee-JKT-48-Totalitas-saat-Bermain-di-Film-Ancika-1995-652435692.jpg" alt="Zee JKT48 saat menghadiri sesi wawancara khusus film &quot;Ancika 1995&quot; di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (27/12. (ANTARA/Vinny Shoffa Salma)" width="100%">
<figcaption>Zee JKT48 saat menghadiri sesi wawancara khusus film &quot;Ancika 1995&quot; di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (27/12. (ANTARA/Vinny Shoffa Salma)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Azizi Shafaa Asadel atau yang sering dipanggil Zee adalah personel JKT 48 mengatakan bahwa dia sempat diet dan memotong rambutnya lebih pendek untuk proyek film Ancika 1995. Melansir Antara, Rabu (27/12), Zee mengungkapkan bahwa diet dan memotong pendek rambutnya ini membuat dia terlihat bulat saat di kamera dan keputusan ini bisa menurunkan berat badannya hingga 3 kilogram. &ldquo;Kalau rambut karena karakter Ancika sendiri&nbsp;kan&nbsp;sesuai novelnya berambut pendek, rambut aku (sebelumnya) panjang. Aku sama orang tua juga&nbsp;nggak&nbsp;boleh rambut pendek sebelumnya. Jadi, (memendekkan rambut) bukan inisiatif, tapi, tuntutan,&rdquo; ujar Zee.&nbsp; Orang tua dari Zee sebelumnya telah melarang untuk memotong pendek rambutnya. Karenanya dia anak perempuan satu-satunya di keluarganya saat sebelum adik perempuannya lahir. Sebab hal tersebut orang tuanya melarang supaya Zee bisa terlihat lebih feminim dengan rambutnya yang panjang. &ldquo;Mama-papa aku kurang suka kalau aku (punya) rambut pendek karena kakakku cowok, kembaranku cowok. Aku&nbsp;kan&nbsp;sempat jadi anak perempuan satu-satunya di rumah." "Jadi, dengan sifatku yang tomboi, apa yang membedakan aku dengan kakak-kakakku? Jadi, (mereka) suka&nbsp;banget&nbsp;rambutku panjang,&rdquo;&nbsp;ujarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/013651485/berikut-daftar-film-yang-akan-tayang-di-bioskop-pada-januari-desember-2024-ada-ancika-1995-madame-web-hingga-joker">Berikut Daftar Film yang Akan Tayang di Bioskop pada Januari-Desember 2024, Ada Ancika 1995, Madame Web Hingga Joker</a> Proyek film Ancika 1995 ini harus membuat Zee memotong pendek rambutnya supaya bisa sesuai dengan karakternya sebagai Ancika. Zee mengatakan bahwa dia belum pernah memotong rambutnya sependek itu, dia memberanikan diri untuk total sebagai karakter Ancika di film Ancika 1995. Karenanya dia memotong rambut supaya pendek membuat Zee untuk berdiet supaya tidak terlihat bulat di kamera. Keberhasilan diet dari Zee ini tidak membuatnya untuk memberikan saran diet singkatnya ke para penggemar maupun masyarakat. &ldquo;Pengen&nbsp;terlihat bagus di depan kamera, apalagi kalau di kamera wajah terlihat lebih lebar dan akan dipasang di layar bioskop yang lebar. Jadi, aku ingin yang terbaik untuk film ini,&rdquo; kata Zee. Zee sendiri sudah nyaman dengan rambutnya yang pendek. Dia sangat menyukai rambut pendek tersebut karena tidak membuatnya kesusahan untuk merapikannya. &ldquo;Mungkin lebih nyaman rambut pendek, aku nyaman karena&nbsp;nggak&nbsp;repot. Aku&nbsp;nggak&nbsp;suka repot,&rdquo; katanya. Film Ancika 1995 ini Zee akan bermain bersama aktor Arbani Yaziz sebagai Dilan di proyek film terseut. Film Ancika 1995 ini akan serentak ditayangkan pada 11 Januari 2024 di seluruh bioskop di Indonesia. ***

Zee personel dari JKT 48 yang mendapatkan peran sebagai ‘Ancika’ di film Ancika 1995,  ngaku totalitas saat menjadi karakter tersebut.

Totalitas Bermain di Film Ancika 1995, Zee JKT 48 Lakoni Diet dan Potong Rambut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/KAPAL.jpg" alt="Ilustrasi kapal melintas di perairan Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kapal melintas di perairan Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik batas wilayah landas kontinen (ZEE) di Laut Natuna Utara antara Indonesia dan Vietnam masih menemui jalan buntu. Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) menilai bahwa sampai sekarang Vietnam belum menunjukkan itikad baik apapun.  Isu penetapan batas ZEE Indonesia-Vietnam sendiri cukup ramai diperbincangkan karena pemberian konsesi oleh Indonesia kepada Vietnam dinilai rugikan kedaulatan dan sektor perikanan. Tahun ini, kedua negara telah melakukan tiga putaran perundingan teknis. Putaran terakhir yakni Pertemuan Teknis ke-16 dilaksanakan di Hanoi, Vietnam pada 24-25 November 2022. Awalnya, pertemuan tersebut direncanakan dilaksanakan pada paruh kedua Oktober 2022, namun ditunda karena padatnya agenda.  Dalam proses memajukan perundingan, kegiatan illegal fishing oleh kapal Vietnam di daerah Laut Natuna Utara di wilayah negosiasi landas kontinen antara RI-Vietnam tidak pernah berhenti. IOJI juga mencatat bahwa sepanjang September 2022, kehadiran kapal ikan asing berbendera Vietnam mencapai 54 kapal yang sebagian beroperasi dengan menggunakan pola penangkapan ikan pair trawling.  Pengamat kelautan dan CEO IOJI, Achmad Santoso mengharapkan adanya tindakan tegas terhadap kapal nelayan asal Vietnam yang melakukan pencurian ikan di ZEE, dikutip dari ANTARA.  Menurutnya, tindakan yang dilakukan di daerah Laut Natuna Utara tersebut merugikan kedaulatan nasional dan sektor perikanan tanah air, mengingat tidak ada itikad baik dari kapal-kapal tersebut.  "Tren operasi kapal Vietnam di ZEE Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 2021 hingga September 2022, apa yang dilakukan oleh Kapal ikan Vietnam itu melanggar pasal 56 UNCLOS 1982," kata Achmad dalam keterangan resmi yang diterima.  "Alat penangkapan ikan jenis pair trawl masuk kategori alat tangkap yang merusak sumber daya ikan dan dilarang penggunaannya di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia," sambungnya.  Oleh karena itu, ia mengharapkan adanya ketegasan mengingat Indonesia memiliki wewenang dan kewajiban utama untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menindak pelanggaran pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE.  Co-Founder IOJI Andreas Aditya Salim juga menyampaikan operasi kapal Vietnam di sebelah selatan garis kontinental Indonesia dan Vietnam merupakan pelanggaran terhadap hak kedaulatan Indonesia dan dapat disanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.  Perihal operasi kapal Vietnam di sebelah utara garis landas kontinen, menurut dia, juga menunjukkan ketiadaan iktikad baik dan ketiadaan semangat kerja sama atas proses perundingan batas ZEE yang sampai saat ini masih berjalan.  Sementara itu, Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia Arie Afriansyah menilai apa yang dilakukan kapal ikan Vietnam di Laut Natuna Utara, menjadi bagian dari upaya untuk menekan Indonesia agar mendapat lebih banyak keuntungan atau area dalam perundingan batas ZEE.  Dengan fakta tersebut, sangat diperlukan tindakan tegas oleh pemerintah Indonesia terhadap wilayah yurisdiksi berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada, termasuk perundingan batas ZEE Indonesia-Vietnam.

IOJI Sebut Vietnam Tidak Tunjukkan Itikad Baik Soal Polemik ZEE

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/laut-natuna-vietnam.jpeg" alt="ilustrasi batas zee indonesia dan vietnam di laut natuna" width="100%">
<figcaption>ilustrasi batas zee indonesia dan vietnam di laut natuna</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Laurentius Amrih Jinangkung menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengikuti keinginan Vietnam dalam proses penyelesaian masalah batas di wilayah landas kontinen (ZEE) wilayah Laut Natuna Utara. Amrih menegaskan bahwa mengikuti keinginan Vietnam hanya akan merugikan kepentingan Indonesia.  Untuk dikethaui, sengketa mengenai wilayah perbatasan ZEE di Laut Natuna Utara antara Indonesia dengan Vietnam merupakan salah satu polemik yang sudah berlangsung lama dan belum berhasil diselesaikan dengan dibentuknya suatu perjanjian bilateral. Sampai saat ini, masalah penetapan batas ZEE antara Indonesia dengan Vietnam masih belum menemukan titik temu yang memuaskan bagi kedua pihak.  “Kita tetap bersikeras dengan batas laut yang kita tetapkan, sementara Vietnam juga bersikeras dengan batas laut yang dia inginkan, perbedaan kedua garis penetapan itu yang menyebabkan tidak ditemukannya kesepakatan,” ujar Amrih.  Amrih menambahkan, dasar dari penetapan garis batas yang diusulkan oleh Indonesia adalah berpatokan pada UNCLOS 1982, sementara Vietnam ingin agar batas negara dengan Indonesia itu sejajar dengan garis batas landas kontinen.  Berdasarkan perkembangan perundingan terakhir, Tim Teknis Vietnam telah mengusulkan membagikan remaining area secara “equal” dan Indonesia sedang meminta penjelasan dari Vietnam terkait maksud dan pengertian 'equal'.  Dilihat dari usulan Vietnam, kata Amrih, negara tersebut berupaya untuk mencapai keuntungan yang lebih maksimal. Jika Tim Teknis Indonesia menerima usulan garis equal yang diusulkan Vietnam, Indonesia akan kehilangan wilayah laut yang cukup luas dan potensi sumber daya ikan.  “Kalau kita ikuti maunya Vietnam, kita yang rugi. Makanya dari dulu tidak selesai masalah batas wilayah ini. Kendalanya hanya itu saja. Tapi kita tetap terus berupaya melakukan pembicaraan dengan Vietnam,” ujar Amrih lagi.  Pertemuan Teknis ke-16 penetapan batas ZEE Indonesia-Vietnam dikonfirmasikan telah diselenggarakan di Hanoi, Vietnam pada 24-25 November 2022. Awalnya, pertemuan tersebut direncanakan dilaksanakan pada paruh kedua Oktober 2022, namun ditunda karena padatnya agenda. Pada kesempatan tersebut, kedua pihak membahas metode pembagian remaining area lebih lanjut. Namun, posisi saat ini untuk pembagian remaining area sudah jauh melampaui red line berbagai pihak, termasuk Kementerian Perikanan dan Kelautan, pengamat maritim dan organisasi kelautan.  &nbsp;  Harus Ditindak  &nbsp;  Sementara itu, pengamat kelautan Achmad Santoso mengharapkan adanya tindakan tegas terhadap kapal nelayan asal Vietnam yang melakukan pencurian ikan  di ZEE, dikutip dari ANTARA.  Menurut dia, tindakan yang dilakukan di daerah Laut Natuna Utara tersebut merugikan kedaulatan nasional dan sektor perikanan tanah air, mengingat tidak ada itikad baik dari kapal-kapal tersebut.  "Tren operasi kapal Vietnam di ZEE Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 2021 hingga September 2022, apa yang dilakukan oleh Kapal ikan Vietnam itu melanggar pasal 56 UNCLOS 1982," kata Achmad.  CEO Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) ini mengatakan sepanjang September 2022 kehadiran kapal ikan asing berbendera Vietnam mencapai 54 kapal yang sebagian beroperasi dengan menggunakan pola penangkapan ikan pair trawling.  "Alat penangkapan ikan jenis pair trawl masuk kategori alat tangkap yang merusak sumber daya ikan dan dilarang penggunaannya di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia," katanya.  Oleh karena itu, ia mengharapkan adanya ketegasan mengingat Indonesia memiliki wewenang dan kewajiban utama untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menindak pelanggaran pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE.

Polemik Batas ZEE, Pemerintah Tak Akan Ikuti Keinginan Vietnam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/orang-vietnam-pakai-kapal-malaysia-tangkap-ikan-di-laut-indonesia-trus_m_142168.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perairan Indonesia masih menjadi sasaran empuk bagi pencuri ikan asal luar negeri untuk mendapatkan sumber dayanya. Buktinya aparat Polda Kepri berhasil meringkus 25 orang berwarganegaraan Vietnam yang memancing menggunakan kapal berbendera Malaysia di perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia. Kapolda Kepri Irjen Sam Budigusdian menerangkan, di dalam dua kapal asing berbendera Malaysia itu terdapat 25 orang awak. Selain itu di dalam kapal juga terdapat 1 ton ikan. Ke-25 orang yang diamankan itu berkewarganegaraan Vietnam. "Mereka ini terbukti melanggar pasal 93 ayat 2 jo pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 45 2009 tentang perubahan UU 31 tentang perikanan," kata Irjen Sam Budigusdian, seperti yang dilansir Batam Po (Jawa Pos Group). Berdasarkan pasal 27 ayat 2, nakhoda beserta anak buah kapal terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dengan denda Rp 20 miliar. "Mereka tak memiliki izin, harusnya ada," tutur Sam. Lebih jauh dituturkannya, kronologi penangkapan itu bermula dari Kapal Pol Air Polda Kepri Antasena melakukan patroli rutin. Melihat ada dua kapal yang berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Lalu Kapal Antasena mendekati kapal tersebut dan ternyata mereka menangkap ikan. Saat pihak kepolisian menanyakan izin yang dimiliki kapal tersebut. Mereka tak bisa menunjukan. "Selain itu kapal tersebut memiliki kapal berbendera Malaysia tapi kru Vietnam," tutur Sam. Terkait modus operandinya Sam belum mengetahui secara pasti. Dia menduga kapal memang itu milik orang Malaysia tapi dioperasikan orang Vietnam. "Itu sedang kami dalami," ujarnya. Kini kapal beserta krunya diserahkan ke pihak PSDKP Batam. "Untuk bisa ditindaklanjuti," ucapnya. (ska/iil/JPG)

Orang Vietnam Pakai Kapal Malaysia Tangkap Ikan di Laut Indonesia, Trus?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11397_29080_natuna.jpg" alt="Perairan Natuna rawan dimasuki oleh kapal asing ilegal" width="100%">
<figcaption>Perairan Natuna rawan dimasuki oleh kapal asing ilegal</figcaption>
</figure>Jawapos.com- Ancaman pelanggaran batas laut internasional di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), tepatnya di perairan Natuna, terus mendapat perhatian khusus. Panglima Kawasan Armada Barat RI Laksamana Muda (Laksda) TNI. A. Taufiq menegaskan, armada laut RI tidak akan gentar mengusir siapa saja yang melanggar ZEE. Yang terbaru, sebuah kapal milik Tiongkok diketahui masuk wilayah ZEE. Kontan saja armada TNI AL langsung melakukan pengusiran.&nbsp; Pemilik kapal itupun dipaksa menyampaikan permintaan maaf. &#39;&#39;Kita sedang fokus di wilayah Natuna, di sana ada kapal Tiongkok yang masuk di wilayah ZEE kita. Karena melanggar, mereka akhirnya minta maaf kepada kita&#39;&#39;,&nbsp; kata Taufiq dalam kunjungan kerjanya ke Simeulue, kemarin (22/11). Selain di wilayah kawasan laut Natuna, Taufiq mengatakan armada TNI AU juga tengah serius memberantas aksi kejahatan dan kriminal di Selat Malaka, yang dinilai sebagai wilayah laut paling rawan di dunia. Kawasan ZEE kini memang tengah mendapat perhatian. Terlebih setelah muncul pemberitaan klaim Tiongkok yang memasukkan sebagian wilayah perairan laut Kabupaten Natuna, ke dalam peta wilayah mereka. Sebelumnya Ketua Komisi I DPR Mahfud Siddiq memastikan Tiongkok tidak memasukkan Pulau Natuna dalam nine dotted lines (9 garis putus-putus) dalam petanya. &quot;Tiongkok tidak pernah mengklaim Pulau Natuna dan telah berkali-kali menyatakan bahwa pulau ini milik Indonesia,&quot; tegasnya. &lrm;Dia menyebut dalam peta Tiongkok &lrm;garis putus-putus yang memanjang ke jantung maritim Asia Tenggara tidak menyentuh Pulau Natuna. Namun di sekitar Natuna. &quot;Tapi Tiongkok tidak pernah menjelaskan apa makna garis itu. Mungkin Tiongkok sendiri kesulitan untuk memaknai garis ini,&quot; terangnya. Andaikata Tiongkok mengklaim garis itu sebagai batas terluar maritimnya (batas ZEE atau batas landas kontinen), maka jelas garis itu tidak berdasarkan hukum internasional. Sebab, garis batas maritim harus ditarik dan diukur dari daratannya. &quot;Indonesia sudah protes soal ini,&quot; ucap Mahfudz.(ahi/afz/JPG)

Armada Laut RI Berhasil Usir Kapal Tiongkok Dari Laut Natuna

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#zee

Berita Terkini