<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/04/Haendra-2031073294.jpg" alt="Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir Bapeten Haendra Subekti saat ditemui di kantornya, Kamis (4/12). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir Bapeten Haendra Subekti saat ditemui di kantornya, Kamis (4/12). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com &ndash; Penanganan kontaminasi radioaktif di Cikande Serang belum sepenuhnya selesai. Badan Pengawas Teknologi Nuklir (Bapeten) menemukan masih terkontaminasi radioaktif dengan tingkat kontaminasi yang jauh lebih tinggi dibanding lokasi lain di area tersebut. Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir Bapeten Haendra Subekti menuturkan, pihaknya sedang mempertimbangkan opsi perobohan rumah yang terkontaminasi tersebut. Penghuni rumah pun harus di relokasi ke lokasi yang lebih aman. "Salah satu opsi adalah memang merelokasi penduduknya secara permanen, sehingga rumah itu bisa dirobohkan," di kantornya, Kamis (4/12). Meski begitu, kata Haendra, sampai saat ini belum ada keputusan atau rekomendasi final mengenai perobohan dan relokasi tersebut. Rumah itu sendiri masih terpasang garis batas aman (garis polisi) untuk menyegel lokasi. Langkah-langkah untuk melakukan dekontaminasi terhadap rumah yang terpapar zat radioaktif ini terus dikaji mendalam. Tujuannya adalah menemukan metode paling efektif untuk menghilangkan sifat radioaktif. Upaya dekontaminasi zat radioaktif bisa dilakukan dengan berbagai cara. Mulai dari penimbunan langsung dengan tanah, hingga penimbunan dengan tanah yang sebelumnya dilapisi semen tebal (beton). "Kalau memang bisa disemen lagi, istilahnya lantainya ditambah beton begitu, kira-kira mengurangi (tingkat kontaminasi) apa enggak. Opsi-opsi itu yang sedang kita siapkan," ucapnya. Sebelumny, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq sebelumnya telah mengumumkan bahwa proses dekontaminasi zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) di Kawasan Industri Modern, Cikande, Serang, sudah tuntas. Penuntasan ini mencakup pengamanan sumber kontaminasi. "Yang jelas, semua sumber kontaminasi sudah kami cementing. Terus kemudian kemarin Bareskrim sudah gelar perkara, saya dapat informasi dari pak Deputi Gakkum sudah ditetapkan tersangkanya," kata Menteri Hanif Faisol, Selasa (2/12).

Bapeten sedang meninjau opsi relokasi warga akibat kontaminasi radioaktif di Cikande Serang, dengan langkah dekontaminasi yang sedang dikaji

Satu Rumah di Cikande Serang Masih Terkontaminasi Radioaktif Tingkat Tinggi,  Bapeten Siapkan Opsi Relokasi Penghuni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/01/mRwLaduPElGGDXUHUWqgb3neRwFd1PsHgAtj5O6w-3314786472.jpg" alt="Petugas Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) amankan 62 zat radioaktif dari sebuah ruko di Tangerang, Banten, pada 25 Oktober 2025. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Petugas Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) amankan 62 zat radioaktif dari sebuah ruko di Tangerang, Banten, pada 25 Oktober 2025. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) mengambil langkah tegas terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan tenaga nuklir oleh PT DNA Pradhana Persada (PT DPP). Sebanyak 62 zat radioaktif diamankan dari sebuah ruko di Tangerang, Banten, pada 25 Oktober 2025, setelah ditemukan dalam kondisi yang berpotensi membahayakan masyarakat dan lingkungan. Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik BAPETEN, Ishak menjelaskan, langkah ini merupakan bagian menegakkan hukum dan menjaga keselamatan publik. "Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, BAPETEN mendapatkan amanah untuk melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia melalui penyusunan regulasi, penerbitan izin, serta pelaksanaan inspeksi," ujar Ishak, Sabtu (1/11). Ia menjelaskan, pengamanan dilakukan karena zat radioaktif tersebut tidak dikelola dengan baik oleh pemegang izin. Sehingga berpotensi menimbulkan bahaya bagi keselamatan masyarakat dan lingkungan. "Salah satu bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan BAPETEN adalah pengamanan terhadap zat radioaktif sebagai objek pengawasan yang tidak dikelola dengan baik oleh pemegang izin,&rdquo; jelasnya. Berdasarkan sistem perizinan Balis Online, PT DPP diduga melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan tenaga nuklir untuk tujuan penyimpanan. Pasalnya, sejumlah zat radioaktif yang diamankan tidak tercatat dan tidak dilaporkan dalam sistem perizinan BAPETEN. "Sebelum dilakukan pengamanan, BAPETEN telah beberapa kali melakukan upaya untuk mengontak Pimpinan PT DPP, akan tetapi tidak mendapatkan respon sebagaimana diharapkan," kata Ishak. Langkah pengamanan ini sesuai dengan Pasal 141 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif, yang memberi kewenangan kepada Inspektur Keselamatan Nuklir BAPETEN untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir apabila terjadi situasi berbahaya. Selain melakukan pengamanan, BAPETEN juga melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum lebih lanjut. "Sebagai bentuk implementasi dari Pasal 15 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, Inspektur BAPETEN mengangkut dan menyimpan seluruh zat radioaktif yang berada dalam penguasaan PT DPP dalam fasilitas penyimpanan sementara yang berada dalam pengawasan BAPETEN," terang Ishak. Ia menegaskan, pelaporan ke pihak berwenang merupakan bukti kehadiran negara dalam menjaga keselamatan masyarakat dari bahaya nuklir. "Upaya BAPETEN untuk mengamankan zat radioaktif yang diabaikan oleh pemiliknya, dan upaya pelaporan kepada pihak berwajib menjadi bukti kehadiran negara dalam menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan akibat pemanfaatan tenaga nuklir yang tidak memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku," tegasnya.

BAPETEN mengambil langkah tegas terhadap PT DNA Pradhana Persada, mengamankan 62 zat radioaktif di Tangerang untuk menjaga keselamatan.

BAPETEN Amankan 62 Zat Radioaktif dari Perusahaan di Tangerang, Lapor ke Bareskrim Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/22/vDIgaJGuAFkE5hnWaUM4HaNCbWsTC3unikWSnMtw-1-2034415922.jpg" alt="Pabrik pengolahan udang beku yang tercemar radioaktif Cesium-137 di kawasan industri Cikande, Banten. Radioaktif diduga berasal dari tempat pengolahan besi tua dekat pabrik. (Humas Bapeten)" width="100%">
<figcaption>Pabrik pengolahan udang beku yang tercemar radioaktif Cesium-137 di kawasan industri Cikande, Banten. Radioaktif diduga berasal dari tempat pengolahan besi tua dekat pabrik. (Humas Bapeten)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) mengajukan penambahan pagu anggaran untuk 2026 menjadi Rp282 miliar dari Rp117 miliar termasuk untuk mendukung pengawasan cemaran radioaktif seperti yang diduga terjadi saat ini di Cikande, Banten. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin, Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir Bapeten Haendra Subekti menjelaskan bahwa lembaganya terus mendukung pelaksanaan implementasi rencana pemerintah termasuk rencana Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) komersial pertama Indonesia pada 2032. "Kami juga terlibat dalam penanganan kedaruratan udang yang terkontaminasi, kontainer yang terkontaminasi bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait. Untuk itu kami membutuhkan anggaran yang memadai karena kami akan bergerak memantau keamanan dan keselamatan secara nasional," jelasnya. Dia merujuk kepada kasus dugaan kontaminasi radioaktif pada ekspor udang beku PT Bahari Makmur Sejati (BMS Foods) yang tercemar zat radioaktif Cesium-137 di kawasan industri Cikande, Serang, Provinsi Banten. Pemerintah sendiri sudah menyegel pabrik PT Peter Metal Technology (PMT) yang diduga menjadi sumber cemaran. Bapeten sendiri mengajukan pagu anggaran untuk 2026 sebesar Rp 283.122.404.000 yang dibagi Rp 131 miliar untuk program dukungan manajemen dan Rp 151 miliar untuk riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk pelaksanaan, anggaran itu dibagi untuk untuk deputi pengkajian keselamatan nuklir dan deputi perizinan dan inspeksi. Haendra menjelaskan bahwa untuk tahun depan pihaknya fokus dalam perizinan dan pemanfaatan serta inspeksi pemanfaatan tenaga nuklir termasuk yang digunakan untuk sektor kesehatan, industri, dan penelitian. Mereka juga akan menyiapkan dua aturan mendukung rencana PLTN yang direncanakan pada 2032. "Kita siapkan ada dua peraturan yang urgen kita siapkan pada 2026 dengan anggaran Rp 500 juta untuk menyongsong peraturan terkait pembangkit listrik tenaga nuklir," katanya. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan sebagai pimpinan rapat membacakan kesimpulan bahwa Komisi XII menyetujui pagu anggaran Bapaten untuk 2026 sebesar Rp 283.122.404.000. Komisi XII DPR RI juga menyoroti perlunya segera pelantikan Kepala Bapaten, yang saat ini masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt). "Terkait dengan posisi Kepala Bapeten yang kita dorong segera definitif," jelasnya.

"Kami juga terlibat dalam penanganan kedaruratan udang yang terkontaminasi, kontainer yang terkontaminasi bekerja sama dengan K/L terkait".

Ada Kasus Pencemaran Radioaktif Cesium-137 di Cikande, Bapeten Minta Tambahan Anggaran jadi Rp 282 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/foto-jawapos-2025-08-20T221832304-3618585155.jpg" alt="Ilustrasi udang beku asal Indonesia terkontaminasi radioaktif (Senivpetro/Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi udang beku asal Indonesia terkontaminasi radioaktif (Senivpetro/Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) mengeluarkan peringatan serius terkait produk udang beku asal Indonesia yang terdeteksi mengandung zat radioaktif. Produk udang merek Great Value yang dijual di Walmart saat ini ditarik dari peredaran demi menjaga keamanan konsumen. Dilansir dari Fox News (19/8), FDA menyatakan sedang melakukan investigasi aktif setelah US Customs &amp; Border Protection (CBP) mendeteksi adanya kontaminasi zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada kontainer pengiriman udang dari Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014368602/tips-memilih-makanan-laut-beku-yang-segar-dan-aman-menurut-fda-amerika-serikat">Tips Memilih Makanan Laut Beku yang Segar dan Aman Menurut FDA Amerika Serikat</a> Temuan ini terdeteksi di empat pelabuhan utama AS, yakni Los Angeles, Houston, Miami, dan Savannah, Georgia. Udang tersebut diproses oleh BMS Foods dan telah masuk ke dalam daftar merah (red list) FDA yang berarti produknya dilarang masuk ke Amerika Serikat hingga masalah ini terselesaikan. Berdasarkan laporan resmi FDA (19/8), hasil analisis laboratorium menunjukkan salah satu sampel udang roti beku mengandung Cs-137 pada tingkat 68,48 Bq/kg &plusmn; 8,25 Bq/kg. Meski FDA menegaskan bahwa kadar tersebut masih di bawah batas intervensi yang ditetapkan (1200 Bq/kg), paparan jangka panjang dari konsumsi produk terkontaminasi tetap berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Karena alasan inilah, FDA segera mengeluarkan&nbsp;import alert&nbsp;IA 99-51 pada 14 Agustus untuk mencegah masuknya produk serupa ke pasar AS. Lebih lanjut, FDA menemukan bahwa Walmart sempat menerima udang beku mentah impor setelah deteksi awal CBP. Meskipun tidak ada konfirmasi langsung bahwa produk tersebut terkontaminasi, FDA merekomendasikan penarikan produk tertentu. Walmart pun segera menindaklanjuti dengan menarik produk dari toko dan melarang penjualannya. Produk ini sebelumnya dijual di sejumlah negara bagian, termasuk Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Missouri, Mississippi, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Texas, dan West Virginia. FDA meminta konsumen yang telah membeli produk tersebut agar tidak mengonsumsi dan segera membuangnya. Cs-137 sendiri merupakan isotop buatan hasil reaksi nuklir. Zat ini memang bisa ditemukan dalam jumlah kecil di tanah, udara, maupun makanan, tetapi keberadaannya pada produk pangan yang tidak semestinya dapat menimbulkan kekhawatiran. FDA menegaskan, langkah cepat ini diambil untuk melindungi konsumen dari potensi paparan radiasi rendah yang berbahaya jika terjadi akumulasi dalam jangka panjang. FDA memastikan pihaknya masih berkoordinasi dengan CBP dan otoritas pangan laut Indonesia untuk menelusuri penyebab kontaminasi ini. Hingga saat ini, FDA menegaskan seluruh produk yang terindikasi terkontaminasi telah ditolak masuk. Sementara itu investigasi akan terus berlanjut demi mencegah risiko kesehatan masyarakat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/011742002/fda-akhirnya-setujui-obat-pertama-yang-bisa-memperlambat-alzheimer">FDA Akhirnya Setujui Obat Pertama yang Bisa Memperlambat Alzheimer</a>

FDA melarang peredaran udang beku asal Indonesia di Amerika Serikat AS setelah terdeteksi zat radioaktif Cesium-137.

Udang Beku Asal Indonesia Terdeteksi Radioaktif, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat Keluarkan Peringatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/radioaktif.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) tidak ingin kejadian di Perumahan Batan Indah pada Januari lalu terulang. Kala itu ditemukan bahan radioaktif di salah satu rumah. Kini Batan mengembangkan sistem pemantauan zat radioaktif yang terintegrasi.  Kepala Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir (PPIKSN) Batan Roziq Himawan menjelaskan, kejadian di Perumahan Batan Indah menjadi alasan dilakukannya peningkatan sistem pemantauan radiasi. Melalui sistem pemantauan yang baru, terang Roziq, lalu lintas zat radioaktif yang keluar masuk kawasan nuklir Serpong terpantau secara terintegrasi. Dengan sistem keamanan secara digital.  Menurut Roziq, sistem pemantauan zat radioaktif di kawasan nuklir Serpong sebenarnya sudah ada. Baik itu perangkat keras maupun lunak. Namun, sistem tersebut bekerja secara terpisah. Belum didukung teknologi informasi yang baik.  Roziq mengatakan, pada sistem pemantau zat radioaktif yang baru, dilakukan peningkatan sistem pemantauan. Celah yang memungkinkan zat radioaktif tidak terpantau bisa ditutup. ”Peningkatan sistem ini dilakukan dengan mengintegrasikan sistem pemantauan, pengelolaan limbah radioaktif, dan pengamanan yang berbasis digital,” jelasnya.  Batan sudah memiliki road map untuk peningkatan sistem pemantauan itu. Tahun ini akan dilakukan tiga kegiatan. Yakni pembenahan standard operating procedure, pengembangan sistem untuk memantau portal monitor radiasi, dan pemasangan dua unit portal monitor radiasi.  Lalu, pada 2021 bakal digeber integrasi sistem pemantauan dengan sistem pengelolaan limbah radioaktif. Kemudian pemasangan satu unit portal monitor radiasi. Lantas, pada 2022 dilakukan pengintegrasian sistem pemantauan dengan sistem pengamanan Batan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Y1cR5XcFTZE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=C96X_-4-4Cg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=8_ZgYZZClrs

Batan Kembangkan Sistem Pemantauan Radioaktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/simulasi-penanganan-nuklir-digelar-di-batam_m_207660.jpeg" alt="Simulasi pencegahan penyelundupan zat radioaktif di perairan Batam, Kamis (26/4)." width="100%">
<figcaption>Simulasi pencegahan penyelundupan zat radioaktif di perairan Batam, Kamis (26/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Simulasi penanganan zat radioaktif digelar di Markas Badan Keamanan Laut (Bakamla) Kota Batam. Alamatnya di Kelurahan Setokok, Kecamatan Bulang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Kegiatan diikuti petugas Bakamla dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapetan) Kota Batam. Simulasi dilakukan guna mengantisipasi ancaman kejahatan senjata nuklir yang semakin nyata di beberapa wilayah konflik. Dengan latihan ini diharapkan ada peningkatan pemahaman dan kemampuan personel. Khususnya dalam mengantisipasi kemungkinan masuknya barang-barang berbahaya tersebut di perairan Kepri. Deputi Operasi dan Latihan Bakamla RI Laksamana Muda TNI Semi Djoni Putra mengatakan, zat radioaktif sangat berbahaya dan mengancam masyarakat secara luas. Sehingga perlu menyiapkan personel agar lebih tahu cara mengatasi atau menanganinya. Hal itu menjadi sesuatu yang mutlak. "Jadi sebelum terjadi, kami sudah lakukan tindakan preventif. Apabila terjadi, kami sudah melatih personel dan sumber daya manusia. Memang perlu dilakukan pemantauan real time atas tindak kejahatan penyelundupan material nuklir dan zat radioaktif," kata Djoni seusai simulasi, Kamis (26/4). Sekretaris Utama Bapetan RI Hendriyanto Hadi Tjahyono menilai, upaya yang dilakukan Bakamla cukup positif. Hal itu demi mengoptimalkan pengawasan, pencegahan, penindakan, serta melakukan pendekatan transnasional antar-lembaga pemerintah terhadap kegiatan yang menggunakan bahan radioaktif. Kegiatan ini akan meningkatkan kemampuan personel Bakamla. Khususnya pengawal kapal patroli dalam melakukan pengamanan. Baik terhadap pengangkutan maupun penanganan kecelakaan bahan radioaktif melalui laut. "Tujuan Latihan ini untuk mempererat kerja sama antara Bakamla dan Bapeten dalam upaya meningkatkan kemampuan peserta. Khususnya awak kapal patroli Bakamla dalam bidang pencegahan penyelundupan bahan nuklir dan radioaktif lewat laut," ulas Hendriyanto.

Simulasi Penanganan Nuklir Digelar di Batam

zat radioaktif

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#zat radioaktif

Berita Terkini

Satu Rumah di Cikande Serang Masih Terkontaminasi Radioaktif Tingkat Tinggi, Bapeten Siapkan Opsi Relokasi Penghuni

BAPETEN Amankan 62 Zat Radioaktif dari Perusahaan di Tangerang, Lapor ke Bareskrim Polri

Ada Kasus Pencemaran Radioaktif Cesium-137 di Cikande, Bapeten Minta Tambahan Anggaran jadi Rp 282 Miliar

Udang Beku Asal Indonesia Terdeteksi Radioaktif, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat Keluarkan Peringatan

Batan Kembangkan Sistem Pemantauan Radioaktif

Simulasi Penanganan Nuklir Digelar di Batam

Download Aplikasi JawaPos.com