<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/02/man-gas-station-with-car-close-up_23-2148906382-3917343826.jpg" alt="Ilustrasi BBM. (freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi BBM. (freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perkara konsumsi BBM atau bahan bakar minyak pada kendaraan sering menjadi pertimbangan bagi calon konsumen sebelum membeli. Boros atau tidaknya juga sering menjadi bahasan, apalagi bagi Anda pembeli mobil pertama yang sebelumnya belum pernah punya mobil. BBM memang merupakan bagian integral pada kendaraan dan membutuhkan biaya paling besar untuk operasional selain biaya perawatan. Makanya, boros atau tidaknya kendaraan, khususnya mobil, menjadi sensitif bagi banyak orang. Walau ukuran boros atau tidaknya mobil tergantung pada banyak perspektif. Ukuran satu dengan yang lainnya sering tidak bisa sama.&nbsp; Makanya, banyak yang mensiasati borosnya BBM kendaraan khususnya mobil dengan menambahkan zat aditif berupa cairan penghemat BBM. Zat tersebut ditambahkan secara manual sesaat setelah mengisi BBM. Pertanyaan selanjutnya, apakah benar cara tersebut efektif? Manjur? Atau hanya mitos saja? Melansir Otospector, walaupun terdengar menggiurkan, alat atau zat aditif penghemat BBM tidak pernah benar-benar terbukti secara ilmiah dapat menekan konsumsi BBM. Bahkan, beberapa produk malah dapat membahayakan sistem bahan bakar atau kelistrikan mobil Anda. Zat aditif penghemat bahan bakar yang mengandung aseton malahan dapat mengikis lapisan dalam tangki dan mesin. Hal ini dapat menyebabkan kebocoran, kerusakan, atau korosi pada komponen mesin. Selain itu, lemakaian bahan bakar yang tidak sesuai dengan spesifikasi mesin dapat membuat mesin tidak bekerja secara optimal dan malah menurunkan performa dan efisiensi bahan bakar. Hal ini dapat memperpendek umur mesin dan meningkatkan biaya perawatan. Oh iya, selain berbentuk cairan, kapsul atau benda lainnya yang dicampur langsung ke BBM, ada juga penghemat BBM yang bentuknya perangkat keras. Alat penghemat bahan bakar yang terdiri dari kumpulan kapasitor atau komponen penyimpan muatan arus listrik. Sama juga, alat penghemat bahan bakar yang terdiri dari kumpulan kapasitor atau komponen penyimpan muatan arus listrik dapat panas dan meledak jika terjadi hubungan arus pendek atau korsleting. Hal ini dapat merusak sistem kelistrikan mobil dan menimbulkan kebakaran. Jadi kesimpulannya, tidak ada alat atau zat tambahan yang benar-benar mampu menekan konsumsi BBM kendaraan. Karena pada dasarnya, angka konsumsi BBM sudah dihitung oleh pabrikan saat mereka membuat mesin kendaraan. &nbsp;

Mengetahui efektivitas zat aditif penghemat BBM pada mobil, serta potensi bahaya yang ditimbulkan bagi kendaraan Anda.

Tambahkan Zat Aditif ke BBM Bikin Kendaraan Tambah Irit, Beneran Bisa Atau Cuma Mitos?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/lanal-tegal-4064478138.jpg" alt="Lanal Tegal menunjukkan barang bukti ribuan butir obat terlarang. (TNI AL)" width="100%">
<figcaption>Lanal Tegal menunjukkan barang bukti ribuan butir obat terlarang. (TNI AL)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pangkalan TNI AL (Lanal) Tegal mengamankan ribuan butir obat terlarang. Berdasar keterangan resmi dari Mabes TNI AL (Mabesal) pada Kamis (31/10), ribuan obat terlarang itu sebanyak 4.269 butir, terdiri atas Trihexyphenidyl, Tramadol, dan Excimer. Selain barang bukti ribuan obat terlarang, mereka menangkap seorang tersangka berinisial MH.&nbsp; Komandan Lanal Tegal Letkol Laut (P) Rizki Purnama Putra menyampaikan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi yang diterima oleh masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Setelah melakukan penyelidikan, Tim Lanal Tegal menangkap tangan pengedar obat-obatan terlarang tersebut.&nbsp; Selain barang bukti berupa obat-obatan tim tersebut berhasil menyita barang bukti lain yang meliputi satu telepon genggam merek Realme, satu telepon genggam merk Oppo, satu dompet berwarna coklat, KTP,&nbsp; ATM BCA, gunting potong, dan uang tunai Rp 1.283.500. Letkol Rizki menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di wilayah kerja mereka. Tindakan tegas akan diambil terhadap siapa pun yang terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang. Mereka tidak akan berkompromi dalam pemberantasan obat-obatan terlarang. &rdquo;Kami mengimbau kepada semua pihak untuk bersama-sama dan bahu-membahu dalam pemberantasan obat-obat terlarang, sehingga generasi bangsa kita atau anak-anak kita dapat tumbuh menjadi generasi emas dan mewujudkan Indonesia Emas,&rdquo; kata Rizki. Kasus tersebut kini dalam proses penyidikan lebih lanjut. Tujuannya untuk mengungkap jaringan yang lebih besar dan mencari sumber pengadaan obat-obatan terlarang tersebut. Operasi itu dilaksanakan oleh Lanal Tegal bersama TNI, Polri, BNN, serta unsur-unsur pemerintahan lainnya.

Ribuan obat terlarang yang diamankan di Pemalang itu sebanyak 4.269 butir, terdiri atas Trihexyphenidyl, Tramadol, dan Excimer.

Lanal Tegal Amankan Ribuan Butir Obat Terlarang di Pemalang, dari Tramadol hingga Trihexyphenidyl

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/13/vape3-3428364143.jpg" alt="Ilustrasi: Untuk kebutuhan nikotin, saat ini tren produk tembakau alternatif seperti Vape dan sejenisnya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Untuk kebutuhan nikotin, saat ini tren produk tembakau alternatif seperti Vape dan sejenisnya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Masalah kesehatan akibat kebiasaan merokok masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Pemanfaatan produk tembakau alternatif yang menerapkan konsep pengurangan bahaya (harm reduction) dapat menjadi solusi bagi pemerintah guna menekan prevalensi merokok sekaligus meminimalkan dampak kesehatan dari kebiasaan tersebut. Pemerhati Kesehatan Publik, dr. Tri Budhi Baskara, mengatakan bahwa penggunaan produk tembakau alternatif, seperti rokok elektronik (vape) dan produk tembakau yang dipanaskan (heated tobacco product) telah terbukti efektif menurunkan angka perokok di berbagai negara, contohnya Swedia dan Jepang. Turunnya jumlah perokok juga berkorelasi dengan berkurangnya angka kasus-kasus penyakit yang berkaitan dengan kebiasaan merokok. "Memang bagus sekali produk tembakau alternatif ini. Secara kajian ilmiah, produk tembakau alternatif telah terbukti memiliki kandungan toksin yang lebih rendah sampai 95 persen dibandingkan rokok," ujar dr. Tri, dikutip Kamis (8/8). Efektivitas produk tembakau alternatif untuk membantu perokok dewasa beralih dari kebiasaan merokok juga dipertegas hasil riset Universitas Bern bertajuk "Electronic-Nicotine Delivery Systems for Smoking", yang dipublikasikan di New England Journal of Medicine pada Februari 2024. Hasilnya menunjukkan produk tembakau alternatif lebih efektif dibandingkan konseling berhenti merokok. Adapun produk tersebut punya potensi dalam mengurangi masalah kesehatan akibat merokok. Dijelaskan dr. Tri, tujuan utama pemanfaatan produk tembakau alternatif yakni membantu perokok dewasa untuk beralih dari kebiasaan merokok. Produk tersebut memang masih mengandung nikotin, tetapi tidak menghasilkan TAR seperti pada rokok. TAR merupakan senyawa kimia padat yang dihasilkan dari proses pembakaran pada rokok. Senyawa ini bersifat karsinogenik atau pemicu kanker. "Nikotin dan TAR itu dua senyawa yang berbeda. Selain tembakau, nikotin juga terkandung dalam tomat, kentang, dan kacang-kacangan. Nikotin juga senyawa yang memiliki sifat yang sama seperti kafein, serta senyawa lain di cokelat. Itu alasan orang non-perokok yang merasa gelisah akan lebih rileks dan tenang setelah mengonsumsi kafein atau cokelat," jelas dr. Tri. Lebih lanjut, dr. Tri mengatakan, kendati adiktif, nikotin bukan memicu panyakit akibat kebiasaan merokok. Untuk itu, perokok dewasa dapat memaksimalkan produk tembakau alternatif agar tetap mendapatkan asupan nikotin sembari mengurangi kebiasaan merokok. Pada kesempatan berbeda, Ketua Koalisi Indonesia Bebas TAR (Kabar), Ariyo Bimmo, menjelaskan di balik tantangan kesehatan karena kebiasaan merokok, terdapat peluang besar untuk menciptakan perubahan yang positif dan signifikan terhadap perbaikan kualitas hidup bagi perokok dewasa. "Peluang tersebut adalah upaya untuk mendukung masyarakat mengatasi masalah rokok melalui pendekatan yang inovatif dan berbasis bukti ilmiah. Melalui pendekatan pengurangan bahaya, kita bisa mengurangi risiko kesehatan akibat kebiasaan merokok sambil tetap menghormati pilihan dan kebebasan bagi perokok dewasa, mau berhenti total atau beralih ke produk yang lebih rendah risiko," jelas Ariyo.

Turunnya jumlah perokok juga berkorelasi dengan berkurangnya angka kasus-kasus penyakit yang berkaitan dengan kebiasaan merokok.

Dua Negara ini jadi Bukti Keberhasilan Produk Tembakau Alternatif Kurangi Angka Perokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/16/takjil-2772282986.jpg" alt="Ilustrasi gorengan. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gorengan. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Beredar narasi di media sosual mengenai modus baru peredaran narkoba yang dicampur ke dalam gorengan atau tepung. Dalam video yang tersebar, terlihat aparat kepolisian sedang menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi narkoba.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, narasi tersebut menyebut bahwa modus baru peredaran narkoba ke dalam gorengan atau tepung tersebut ditargetkan kepada anak sekolah dan orang dewasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi memastikan kabar tersebut hoax. Tidak ada peredaran narkoba melalui gorengan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah ditelisik lebih jauh, informasi tersebut dipastikan hoax atau berita bohong. Pasalnya, video yang disebut-sebut merupakan gorengan atau tepung yang mengantuk Narkoba, merupakan video pengungkapan Clandestine Laboratory penghasil Pinaca atau Cannabinoid," kata Ade Ary, Jumat (24/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus tersebut diungkap oleh Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya belum lama ini. "Tepung yang disebut mengandung narkoba, merupakan salah satu serbuk kimia yang menjadi bahan pembuatam Pinaca, yang merupakan bahan utama pembuatan tembakau sintetis," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sedangkan video yang beredar merupakan proses Olah TKP yang dilakukan Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dan Puslabfor Polri beberapa waktu lalu," pungkas Ade.</div>

Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi memastikan kabar tersebut hoax. Tidak ada peredaran narkoba melalui gorengan.

Hoax! Modus Baru Peredaran Narkoba Dimasukkan ke Dalam Gorengan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/vape.jpg" alt="Ilustrasi vape atau rokok elektrik sebagai pengganti rokok. (Medical Xpress)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi vape atau rokok elektrik sebagai pengganti rokok. (Medical Xpress)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Digabungnya pasal&nbsp;pengaturan zat adiktif, seperti produk tembakau, dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan yang sedang disusun pemerintah sebagai aturan turunan dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) mendapat kritik dari beberapa pihak. Sekretaris Jenderal Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia Garindra Kartasasmita menyarankan agar pasal zat adiktif diatur tersendiri. &ldquo;Tidak apa jika RPP Kesehatan ingin diselesaikan, tetapi untuk membantu hal tersebut biarlah zat adiktif ini dikeluarkan dari RPP, kemudian dibuat PP sendiri. Jadi jangan sampai zat adiktif ini menghambat RPP Kesehatan, sehingga RPP Kesehatan tidak bisa selesai pada waktunya,&rdquo; kata Garindra&nbsp;dalam keterangan tertulis yang diterima. Garindra mengatakan,&nbsp;ia sudah mengikuti perkembangan UU Kesehatan dan memberikan dukungan terhadap muatan UU tersebut. Namun, ia menyayangkan aturan turunan yang disusun dalam RPP Kesehatan tidak mengikuti aturan payungnya. &ldquo;Yang kami sayangkan adalah mandat UU itu. PP rokok dan rokok elektronik itu diatur terpisah. Kemudian malah disatukan lagi (dalam RPP, Red),&rdquo; kata Garindra. Garindra menyampaikan bahwa perlu kehati-hatian dalam merumuskan aturan pengendalian tembakau. Hal ini berkaca pada besarnya industri hasil tembakau mulai dari hulu hingga hilir. Kontribusi penerimaan cukai dari produk tembakau sekitar Rp 200 triliun. Hal ini belum termasuk jumlah perputaran ekonomi di tingkat bawah seperti petani, pekerja, dan pedagang. &ldquo;Kalau melihat UU kesehatan sebelumnya, UU 36 tahun 2009, itu tahun 2009. PP untuk tembakau itu baru keluar tahun 2012. Itu artinya untuk membuat aturan turunan tembakau membutuhkan waktu 3 tahun. Sekarang karena dipaksakan untuk disatukan dengan PP Kesehatan ingin diselesaikan dalam 2 bulan, ini yang mustahil," kata Garindra. Sementara itu, pihak industri berharap agar pemerintah mau memberikan ruang tersendiri bagi produk tembakau. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek, dan Inovasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Carmelita Hartoto, menjelaskan industri tembakau merupakan sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat Indonesia. Ia mendesak agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memisahkan pasal pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau dipisah dari RPP Kesehatan. "Dalam penyesuaian ke depan, yang didasari oleh alasan kesehatan masyarakat, perlu dilakukan secara hati-hati dan kalkulatif untuk menciptakan keseimbangan dan kesinambungan industri tembakau serta kesejahteraan masyarakat secara luas," kata Carmelia. Senada dengan hal itu, Garindra menyatakan bahwa perlu kajian dan waktu yang lebih panjang untuk membahas aturan mengenai ekosistem pertembakauan. Ia mengatakan bahwa 26 pasal yang mengatur pengaturan produk tembakau di RPP Kesehatan sangat kurang untuk mengatur besarnya industri tembakau. &ldquo;Semua yang akan berpengaruh untuk orang banyak butuh pertimbangan yang lebih detail dan butuh PP yang lebih spesifik,&rdquo; tutup Garindra.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia Garindra Kartasasmita menyarankan agar pasal zat adiktif diatur tersendiri.

Asosiasi Vape Berharap agar Pasal Pengaturan Zat Adiktif Dipisahkan dari RPP Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/petani-tembakau.jpg" alt="Ilustrasi petani tembakau tengah melakukan pemupukan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petani tembakau tengah melakukan pemupukan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dinilai belum menerapkan prinsip keadilan saat menjalankan partisipasi publik dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Terutama terkait dengan pembahasan pasal zat adiktif berupa produk tembakau yang diyakini akan berdampak negatif pada banyak pihak, termasuk para petani tembakau. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan Samukrah, mengatakan seharusnya ada kesetaraan perlakuan dalam melibatkan para pemangku kepentingan yang terdampak saat proses penyusunan aturan. Ketidaksetaraan itu tercermin dari public hearing penyusunan RPP UU Kesehatan tentang Penyakit Tidak Menular, Penglihatan/Pendengaran, dan Zat Adiktif yang digelar Kemenkes pada Rabu (20/9). Di public hearing tersebut terdapat setidaknya 10 pihak dari posisi yang kontra terhadap industri hasil tembakau, sebaliknya hanya ada sekitar lima pihak dari sisi pelaku IHT. &ldquo;Kita sepakat kok untuk aturan yang prinsip, seperti tidak merokok di kendaraan umum, melarang anak di bawah umur tidak merokok, itu sepakat. Tapi, kalau kita dikekang dengan aturan-aturan yang tidak rasional, ya kami juga manusia. Kami juga punya kesabaran,&rdquo; tegasnya. Aturan yang tidak rasional atau tidak masuk akal yang dimaksud Samukrah adalah sejumlah larangan tertulis yang terdapat pada RPP UU Kesehatan terkait produk tembakau.&nbsp;Yang terdiri dari larangan penjualan rokok eceran, larangan iklan rokok di ruang publik dan internet, serta larangan lainnya. Dia melanjutkan berbagai larangan tersebut dinilai seperti berupaya membunuh petani tembakau secara perlahan. &ldquo;Kalau produk olahan tembakau ini dilarang berarti kan kami dibunuh petani ini,&rdquo; terangnya. Sementara, lanjutnya, di Madura khususnya dan secara umum di Jawa Timur, belum ada pengganti yang setara bagi para petani tembakau. &ldquo;Sampai detik ini belum ada komoditas yang bisa menggantikan komoditas tembakau. Kalau industrinya hancur, maka petaninya juga hancur,&rdquo; imbuhnya. Secara terpisah, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Sunny Ummul Firdaus mengatakan, materi muatan PP adalah untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. &ldquo;Kata-kata dari kalimat &lsquo;sebagaimana mestinya&rsquo; menurut saya diartikan materi muatan PP tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dan bersangkutan,&rsquo;&rsquo; terangnya. Oleh karena itu, jika amanah UU-nya adalah pengaturan, maka PP sebagai aturan pelaksananya menjabarkan pengaturan yang dimaksud, bukan lantas berdiri sendiri menjadi bersifat melarang. &ldquo;Kuncinya cuma satu, yang dibuat di PP tidak boleh bertentangan dengan UU omnibus Kesehatan. Tapi, (seharusnya) mengatur bagaimana cara melaksanakannya, bukan membuat aturan yang bertentangan,&rdquo;&nbsp;tegasnya.

Kemenkes dinilai belum menerapkan prinsip keadilan saat menjalankan partisipasi publik dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah.

Petani Menilai Rancangan Peraturan Pemerintah UU Kesehatan Zat Adiktif Berat Sebelah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/11/LBM-PBNU-4202594868.jpg" alt="Pengurus LBM PBNU saat menggelar bahsul masail tentang RUU Kesehatan di Purwokerto, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Pengurus LBM PBNU saat menggelar bahsul masail tentang RUU Kesehatan di Purwokerto, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Kontroversi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan terus meluas. Salah satunya soal klausul zat adiktif tembakau atau hasil olahan tembakau. Belakangan, Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU juga menentang regulasi tersebut dengan mengeluarkan rekomendasi untuk pemerintah maupun DPR RI. Ada lima rekomendasi yang ditetapkan lembaga di bawah naungan Ormas Islam terbesar itu. Yang paling utama, menghapus klausul tentang hasil tembakau dimasukkan dalam kategori zat adiktif.&nbsp; &rdquo;Kami menilai (pasal tersebut, Red) berpotensi menimbulkan multitafsir,&rdquo; ujar Ketua LBM PBNU KH Mahbub Ma&rsquo;afi Ramdlan, Minggu (11/6). Selain berpotensi menimbulkan multitafsir dan rawan menjadi pasal karet, lanjut dia, klausul tersebut dinilai diskriminatif. Bahkan, sangat berpotensi memicu kegaduhan di masyarakat. Sebab, tembakau dianggap lebih berbahaya daripada narkotika, psikotropika, dan minuman beralkohol, yang ketiganya memang jelas-jelas diharamkan. &rdquo;Sementara olahan tembakau dihukumi mubah (boleh, Red) dalam Islam,&rdquo; katanya. Sebagai ganti, Mahbub meminta agar peringatan berbahaya itu diberikan pada minuman keras. Selain pertimbangan hukum, LBM PBNU juga menganggap klausul hasil olahan tembakau sebagai zat adiktif menjadikan para petani tembakau dan seluruh pelaku Industri Hasil Tembakau (IHT) sebagai kriminal, layaknya penanam ganja, pemakai, atau bahkan pengedar narkoba. &rdquo;Tak hanya itu, ruang yang tersedia bagi para buruh, pekerja, dan ekosistem IHT dikhawatirkan semakin menyempit,&rdquo; katanya. Dia mengungkapkan, selama ini kontribusi para petani maupun pelaku IHT juga sangat signifikan terhadap pendapatan negara. Pada 2022, misalnya. Kontribusi cukai hasil tembakau (CHT) mencapai Rp 218,62 triliun atau 10,7 persen dari total penerimaan pajak APBN. Karena itu, LBM PBNU mendorong agar pemerintah dan DPR RI memberi kesempatan publik untuk berpartisipasi dalam pembahasan RUU Kesehatan, khususnya menyangkut tembakau. &rdquo;Mengingat ada jutaan rakyat yang terlibat IHT. Partisipasi publik juga diharapkan memunculkan prespektif yang lebih komprehensif, dari sisi sosiologis, agama, maupun yuridis,&rdquo; katanya. Sementara itu, Anggota Lembaga Kesehatan PBNU dr Heri Munajib menyebut, RUU Kesehatan berpotensi membawa dampak terhadap upaya pengembangan fasilitas kesehatan (faskes) yang tengah dilakukan NU maupun lembaga-lembaga lain. &rdquo;Karena itu, kami sepakat agar RUU ini benar-benar dievaluasi kembali,&rsquo;&rsquo; tegasnya.

Kontroversi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan terus meluas. Salah satunya soal klausul zat adiktif tembakau.

Ini 5 Rekomendasi LBM PBNU soal Polemik Tembakau di RUU Kesehatan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Tembakau-Lintingan-Dery-Ridwansah-7-1.jpg" alt="Penjual tembakau linting Kamarasa saat merapihkan tembakau di kawasan Pondok Cabe Pamulang, Selasa (4/1/2022). Rokok linting kini semakin diminati masyarakat seiring kenaikan harga jual rokok terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/20" width="100%">
<figcaption>Penjual tembakau linting Kamarasa saat merapihkan tembakau di kawasan Pondok Cabe Pamulang, Selasa (4/1/2022). Rokok linting kini semakin diminati masyarakat seiring kenaikan harga jual rokok terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/20</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Munculnya wacana penyamaan regulasi yang memasukkan tembakau dalam kategori yang serupa dengan zat adiktif lain seperti narkotika pada Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Kesehatan menimbulkan kecaman banyak pihak.&nbsp; Pasalnya, tembakau bukan hanya menjadi salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi, akan tetapi juga memiliki nilai historis yang lebih tua dari usia negara ini sendiri. Angka kontribusi penerimaan negara dari cukai IHT terbilang besar, yakni hampir menyentuh 200 triliun Rupiah pada 2022. Kontribusi tersebut tentunya juga memberikan efek berganda pada kehidupan petani tembakau di Indonesia. Di beberapa daerah, tembakau adalah komoditas unggul dan telah menjadi mata pencaharian petani di kawasan tersebut secara turun temurun. Salah satu petani tembakau di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sahminuddin, mengatakan bahwa menanam tembakau sudah menjadi budaya yang umumnya diturunkan dari orang tua mereka. Sehingga, mengganti kebiasaan tersebut dengan menanam tanaman lain akan sangat sulit. &ldquo;Lahan kami cuma cocok untuk tanaman tembakau. Selama ini di daerah (petani tembakau), tembakau merupakan komoditas yang nilai ekonomisnya paling tinggi dibandingkan dengan komoditas pertanian atau komoditas perkebunan. Keahlian, modal, dan lain-lain sudah terbentuk sedemikian rupa di diri petani tembakau. Lalu kalau masalah ini mau diganti tidak bisa serta merta. Kalau mereka diminta dialihkan ke komoditas lain, apakah ada jaminan pasar?&rdquo; kata Sahminuddin (22/5). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/01684080/akses-dan-pemanfaatan-produk-tembakau-alternatif-kurangi-prevalensi-perokok">Akses dan Pemanfaatan Produk Tembakau Alternatif Kurangi Prevalensi Perokok</a> Pernyataan tersebut diperkuat oleh peneliti kebijakan publik dari IPB University Dr. Sofyan Syaf dalam kesempatan terpisah. Sektor tembakau telah menjadi andalan bagi banyak petani dan masyarakat lokal, sehingga dampaknya akan sangat signifikan apabila sektor tersebut dilemahkan. Menurutnya, ada sekitar 2,7 juta jiwa yang bergantung kepada sektor tembakau ini. Kemudian, kalau kita lihat perputaran uang per tahunnya itu sampai Rp 9,2 triliun di tingkat petani. Bayangkan kalau kemudian diksi pasal zat adiktif itu hadir, maka habis petani yang selama ini bergantung pada tembakau.&nbsp; "Rp 9,2 triliun perputaran uang per tahunnya, itu sangat tinggi sekali, lalu dari mana negara harus menggantinya?&rdquo; ujar Dr. Sofyan dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk Mengkaji Lebih Dalam Zat Adiktif di RUU Kesehatan (25/5). Sebagaimana diungkapkan Sahminuddin, tanaman tembakau punya daya saing yang lebih tinggi secara ekonomis dibandingkan dengan komoditas pertanian atau perkebunan lain. Selain itu, tembakau menjadi komoditas unggulan para petani di daerah yang kering atau ketika musim kemarau tiba, di saat tanaman pangan tidak mampu bertahan hidup. Fakta ini menjadi sanggahan terhadap gagasan pengalihan lahan perkebunan tembakau menjadi lahan pertanian pangan. Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengungkapkan bahwa pengalihan petani tembakau untuk menanam tanaman pangan tidak semudah yang dibayangkan. Sebab, selain permasalahan pada konversi lahan, terdapat masalah yang lebih krusial, yakni terkait insentif petani. &ldquo;Persoalan pangan bukan semata persoalan lahan. Utamanya justru ada pada sistem insentif di sektor pertanian. Saat ini, nilai tukar petani sangat rendah. Tidak ada insentif bagi petani. Semakin sedikit atau bahkan tidak ada orang yang mau menjadi petani. Sektor pertanian identik dengan kemiskinan,&rdquo; ujar Piter (26/5). Ia juga menggarisbawahi bahwa selagi pemerintah belum mengubah sistem insentif bagi petani, maka ekstensifikasi produksi pangan nasional akan sulit diwujudkan secara optimal.&nbsp;Karena itu, selama sistem insentif di sektor pertanian tidak berubah, tidak ada dorongan untuk menjadi petani, sektor pertanian dan lahan pertanian akan ditinggalkan. "Dengan demikian, output pertanian juga akan semakin turun. Mengubah lahan perkebunan tembakau menjadi lahan perkebunan pangan tidak akan berdampak untuk produksi pangan nasional kalau petaninya sendiri semakin berkurang,&rdquo; pungkasnya.

Bayangkan kalau kemudian diksi pasal zat adiktif itu hadir, maka habis petani yang selam ini bergantung pada tembakau.

Akademisi IPB: Lebih dari 2,7 Juta Rakyat Indonesia Bergantung pada Sektor Tembakau 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/12/CHT-3920415694.jpg" alt="ILUSTRASI. Rokok yang dijual di pasaran ritel." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Rokok yang dijual di pasaran ritel.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Tembakau disamakan dengan alkohol, narkotika, dan psikotropika sebagaimana tercantum dalam Pasal 154 Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan dianggap konyol. Desakan dari parlemen untuk menghapusnya dari draft UU tersebut semakin menguat. Sebelumnya, Komisi IX DPR RI telah resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas RUU Kesehatan yang disusun dengan menghimpun sejumlah regulasi atau omnibus law ini. Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Lucy Kurniasari menyatakan, pasal dimaksud tidak seharusnya ada di RUU Kesehatan yang kini mulai dibahas di DPR. "Tentu sebuah kekonyolan bila dua hal (tembakau dengan narkotika dan psikotropika) itu disetarakan," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (1/5). Maka dirinya mendesak supaya pasal kontroversial tersebut dihapus. "Sebab sangat tidak logis menyetarakan tembakau dengan narkoba," tegasnya. Bukan saja Pasal 154, Lucy menambahkan, pasal seterusnya hingga pasal 158 juga berpotensi menimbulkan masalah yang tidak semestinya. "Jadi, Pasal 154 hingga 158 dalam RUU Kesehatan harusnya dicabut. Pasal itu akan bertentangan dengan pasal lain pada UU lain yang melegalkan tembakau," terusnya. Dampak negatif yang tidak diinginkan bisa terjadi jika pasal-pasal dimaksud dipaksakan untuk tetap ada. Salah satunya, kata Lucy, bisa membunuh usaha tembakau dan menghilangkan mata pencaharian para petani dan pekerja tembakau yang menjadi tulang punggung jutaan keluarga. "Dampak ekonominya juga sangat besar. Karena itu, pasal-pasal tersebut sudah seharusnya dicabut," tegasnya. Secara terpisah, keresahan yang sama juga disampaikan anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, yang menyebut bunyi Pasal 154 menyamakan tembakau dengan alkohol, narkotika, dan psikotropika rawan terjadi kriminalisasi. "Menurut saya pribadi, seharusnya pasal itu dicabut dan dikeluarkan dari RUU Kesehatan. Harus di-drop untuk menjamin dan memastikan bahwa tembakau tidak sama dengan zat psikotropika atau narkotika. Tembakau tidak sama dengan barang yang bisa dikategorikan kriminal bagi penggunanya, yang mengedarkannya, apalagi yang memproduksinya," ujarnya. Lebih jauh bahkan Luluk khawatir masuknya pasal penyetaraan tembakau dengan narkotika dan psikotropika ini sebagai bagian dari agenda yang ingin menghancurkan industri tembakau di Indonesia. Ia menyampaikan ini adalah perang ekonomi yang diprakarsai asing. "Jadi, persoalan ini tidak semata-semata soal kesehatan tapi ini soal perang ekonomi. Mereka akan menggiring negara seperti Indonesia untuk mendukung terhadap ketentuan yang mereka buat, yang tertuang dalam Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)," pungkasnya.

"Tentu sebuah kekonyolan bila dua hal (tembakau dengan narkotika dan psikotropika) itu disetarakan," ungkapnya.

DPR Minta Pasal yang Samakan Tembakau dengan Alkohol, Narkotika, dan Psikotropika segera Dihapus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/31/InShot_20230531_132604808-3610862961.jpg" alt="Tangkapan layar. Petisi penolakan pasal zat adiktif di RUU Kesehatan." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar. Petisi penolakan pasal zat adiktif di RUU Kesehatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Bukan hanya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penolakan terhadap pasal penyamarataan tembakau dengan alkohol, narkotika, dan psikotropika juga dilakukan oleh masyarakat luas. Hal ini tecermin dari lebih dari 60 ribu dukungan atas petisi yang menuntut agar Pasal 154 dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Kesehatan itu dihapus. Dukungan ini kian berkembang. Petisi dimaksud ialah gagasan para tenaga kerja yang merasa dirugikan atas pasal RUU tersebut, yaitu Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) melalui www.change.org yang diunggah sejak 1 Mei 2023 dengan tajuk 'Penolakan Rokok Sebagai Produk Legal Disamakan dengan Narkoba'.&nbsp; Dalam petisi tersebut dijelaskan bahwa tembakau merupakan produk legal yang tentu saja berseberangan dengan narkotika dan psikotropika sebagai produk ilegal. "Produk tembakau adalah komoditas utama nasional yang berkontribusi signifikan terhadap penyerapan jutaan tenaga kerja di berbagai daerah dan pemasukan keuangan negara. Sepatutnya seluruh kebijakan terkait produk tembakau harus melibatkan semua pemangku kepentingan terdampak agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan," pinta FSP RTMM-SPSI dalam penjelasan petisinya.&nbsp; Selain Pasal 154, FSP RTMM-SPSI juga lantang menolak adanya pasal-pasal lain seputar tembakau dalam RUU ini. Itu karena dinilai tidak mempertimbangkan kondisi di lapangan dan berpotensi mematikan usaha legal di bidang tembakau serta membuka pintu bagi menjamurnya produk tembakau ilegal. Untuk itu, FSP RTMM SPSI pun meminta kepada pemerintah agar tidak memasukkan aturan terkait tembakau dalam RUU Kesehatan karena dinilai tidak relevan, mengancam mata pencaharian petani tembakau, dan kelangsungan hidup jutaan pekerja di industri hasil tembakau. Apalagi RUU ini digagas awalnya dengan tujuan peningkatan pelayanan kesehatan, jauh dari persoalan tembakau. Suara dari petisi ini sejalan dan mendapat dukungan dari berbagai anggota parlemen yang mendesak Panitia Kerja (Panja) Komisi IX DPR RI untuk mengeluarkan pasal yang menyamakan tembakau dengan alkohol, narkotika, dan psikotropika ini dari RUU Kesehatan. Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menjelaskan bahwa saat ini pembahasan mengenai Pasal 154 RUU Kesehatan memang masih belum dilakukan, tetapi penolakannya sudah terjadi.&nbsp; Pihaknya memahami bahwa apa yang dilakukan lewat pasal ini bertujuan untuk menekan angka perokok di Indonesia. Kendati demikian, penyamaan tembakau dengan narkotika adalah tidak adil dan merupakan kesalahan besar.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menjelaskan bahwa saat ini pembahasan mengenai Pasal 154 RUU Kesehatan memang belum dilakukan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#zat adiktif

Berita Terkini