<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/18/IMG-20250318-WA0007-3952412954.jpg" alt="Penyerahan zakat profesi dari Menko Polkam Budi Gunawan melalui Baznas di Jakarta. (Humas Baznas)" width="100%">
<figcaption>Penyerahan zakat profesi dari Menko Polkam Budi Gunawan melalui Baznas di Jakarta. (Humas Baznas)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ramadhan kerap dimanfaatkan sebagai momen untuk membayar zakat. Tidak hanya zakat fitrah menjelang Idul Fitri, zakat mal atau zakat harta lainnya juga dilakukan. Seperti Menkopolkam Budi Gunawan (BG) yang membayarkan zakat profesinya melalui Badan Zakat Nasional (Baznas). Penyaluran zakat profesi BG bersamaan dengan pejabat di Kemenko Polkam lainnya. Simbolis penyerahan digelar dalam acara Peringatan Nuzulul Quran, Penyerahan Zakat Profesi, dan Santunan Anak Yatim Piatu dan Dhuafa, di Masjid Daarussalaam Kemenko Polkam pada Senin (17/3). Ketua DKM Masjid Daarussalaam Brigjen Pol Adhi Satya Perkasa menegaskan, penyaluran zakat profesi adalah bentuk membersihkan harta yang dimiliki para pegawai Kemenko Polkam. Tujuannya agar membawa keberkahan rezeki di masa yang akan datang. &ldquo;Hari ini, kita menyerahkan zakat profesi sesuai dengan arahan Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, dari sisihan pendapatan pegawai kita," kata Adhi Satya Perkasa, Senin (17/3). Kedepannya, Adhi Satya Perkasa berharap seluruh ASN tetap bisa menyisihkan rezeki untuk dizakatkan dan dibersihkan. &ldquo;Kita sangat mempercayai bahwa apa yang kita keluarkan dan kita zakatkan, harta yang kita sisihkan akan semakin melimpah dan rezeki kita akan terus bertambah,&rdquo; tambahnya. Melalui kegiatan itu, Adhi berharap semakin banyak pegawai Kemenko Polkam yang terdorong untuk menunaikan zakat melalui jalur resmi seperti Baznas. Dalam kesempatan tersebut, Kemenko Polkam membagi dua bagian penyaluran yang telah dilaksanakan sejak Oktober 2024 sampai Februari 2025. Penyaluran pertama berupa zakat profesi dari pegawai Kemenko Polkam dan penyaluran kedua berasal dari zakat profesi pejabat Kemenko Polkam. Bentuk santunan lain yang disalurkan oleh Kemenko Polkam adalah santunan kepada 50 anak yatim piatu yang diberikan langsung di Masjid Daarussalaam Kemenko Polkam, serta 120 anak yatim piatu yang akan diserahkan melalui kunjungan langsung ke yayasan yatim piatu yang telah ditentukan. Pimpinan Baznas Bidang Pengumpulan, Rizaludin Kurniawan mengapresiasi langkah Kemenko Polkam dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai zakat profesi. Sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan membantu mereka yang kurang mampu. "Zakat sebagai bagian dari kewajiban mengajarkan kita mengenai arti tauhid sosial yang bertujuan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Kami mengajak seluruh pegawai dan pejabat di Kemenko Polkam untuk menunaikan zakat melalui Baznas,&rdquo; ucapnya.&nbsp;

Menkopolkam Budi Gunawan membayarkan zakat profesi melalui Badan Zakat Nasional (Baznas). Penyaluran itu dilakukan juga oleh ASN kemenko.

Tunaikan Rukun Islam dan Sempurnakan Puasa, Menkopolkam Budi Gunawan Serahkan Zakat Profesi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/26/IMG-20240226-WA0029-1494434000.jpg" alt="Acara peluncuran buku buku Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2023. oleh Bank Indonesia. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Acara peluncuran buku buku Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2023. oleh Bank Indonesia. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ramadhan 1445 hijriah menjadi momentum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah. Menjangkau seluruh lapisan masyarakat seluas-luasnya. Sehingga mampu mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan akan terus berkolaborasi dan bekerja sama dalam upaya meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Sebab, berdasarkan survei nasional 2022, indek literasi dan inklusi keuangan syariah baru mencapai 9,14 persen dan 12,12 persen. Masih jauh ketinggalan dibandingkan dengan indeks literasi dan inklusi keuangan nasional sebesar 49,68 persen dan 85,1 persen. Melalui Gebyar Ramadhan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2024, OJK bersama Bank Indonesia (BI), Asosiasi Pelaku Jasa Keuangan Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan stakeholder lainnya serius mengampanyekan keuangan syariah selama Ramadhan. Program tersebut serentak digelar di 35 Kantor OJK di daerah. "Keterampilan pengelolaan keuangan selama Ramadhan dan lebaran menjadi hal penting yang perlu disampaikan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan," kata perempuan yang akrab disapa Kiki itu dalam sambutan pembukaan GERAK Syariah,&nbsp;Rabu (13/3). Kegiatan kampanye keuangan syariah tersebut terdiri dari 295 literasi keuangan syariah, 124 kegiatan inklusi keuangan syariah, dan 146 kegiatan sosial. OJK menargetkan total peserta edukasi sebanyak 786.929 orang, masyarakat terinklusi mencapai 2.074.419 orang, dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan hingga 669.347 orang. Dalam kesempatan itu, Kiki juga mengimbau agar masyarakat waspada terhadap modus penipuan sepanjang Ramadan. Bahkan, dia mengakui sempat mendapat penawaran fiktif via telepon dan chat WhatsApp. "Jadi, saya mengingatkan untuk selalu berhati-hati dan waspada," imbuhnya. Menurut dia, risiko terhadap penipuan biasanya meningkat selama bulan puasa. Seiring bertambahnya kebutuhan jelang lebaran. Perlu memerhatikan tren kejahatan keuangan yang muncul. Antara lain, modus transfer dana dari pinjaman online (pinjol) ilegal. Padahal, korban tidak pernah mengajukan pinjaman. Jika mengalami kejadian seperti itu harap langsung melakukan pemblokiran dan mengabaikan pesan dari debt collector. Segera melapor pada Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) agar kasus dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Kemudian, modus penawaran paket diskon dengan harga tidak wajar. Misalnya, penawaran paket umroh yang sering dicari masyarakat ketika masuk momentum Ramadan. Maka dari itu, Kiki menekankan agar masyarakat jangan terlena hanya karena harga yang sangat murah. "Biasanya orang positive thinking ketika ada penawaran umroh. Ini harus hati-hati," terangnya. Ada pula modus pesan pengiriman parsel. Momen Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri acap kali dirayakan dengan berbagi parsel kepada kerabat. Nah, penipu dapat memanfaatkan momentum itu dengan mengirimkan pesan yang meminta korban untuk membuka atau mengunduh suatu dokumen atau aplikasi. "Padahal, tujuannya untuk mencuri data kita, informasi yang penting seperti username, password, m-banking, dan lain-lain. Jadi hati-hati, jangan sembarangan buka dan unduh aplikasi yang kita tidak yakin," bebernya. Bagi pelaku jasa keuangan, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memperkuat ekonomi umat dengan mendorong peningkatan penyaluran zakat perusahaan. Pada Ramadhan tahun ini, bank syariah pelat merah itu menyerahkan Rp 222,7 miliar zakat perusahaan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Jumlah tersebut naik 29 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Direktur Utama BSI Hery Gunardi menuturkan, kenaikan zakat seiring dengan pertumbuhan laba bersih perseroan sepanjang 2023. Dari total zakat yang disalurkan, sebesar Rp 189,7 miliar merupakan zakat dari laba perusahaan. Sedangkan Rp 33 miliar merupakan zakat pegawai. Dia berharap dengan zakat yang disalurkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.&nbsp;"Dengan komitmen pada keadilan sosial dan kesejahteraan umat, BSI berupaya untuk melampaui batas-batas perbankan syariah biasa. Semoga dengan terus bertambahnya kontribusi zakat ini, BSI dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik sebagai bank syariah terbesar di Indonesia," ungkap Hery. Pembayaran zakat mencerminkan salah satu aspek unik dari bank syariah. Yakni mampu memberikan nilai tambah bagi umat. Sehingga menegaskan bahwa kemajuan ekonomi tidak hanya didorong oleh faktor-faktor material, tapi juga aspek spiritual dan sosial. Sbagai institusi keuangan syariah yang juga berstatus perusahaan terbuka, kata Heri, BSI memberikan value bagi negara berupa pembayaran pajak. Kemudian juga memberi value berupa zakat bagi masyarakat dan dividen bagi pemegang saham. Selain itu, untuk membawa dan memfasilitasi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, BSI juga menghadirkan instrumen zakat, shadaqah dan waqaf (ziswaf) dalam layanan perbankan. Tecermin dari jumlah zakat yang dibayarkan perusahaan pun terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2021, zakat perusahaan yang disalurkan oleh BSI mencapai Rp 123,2 miliar. Setahun kemudian meningkat menjadi Rp 173,1 miliar dan sebanyak Rp 222,7 miliar pada 2023. "Akselerasi digital menjadi kunci kami untuk terus bergerak mengikuti perubahan perilaku nasabah yang serba dinamis, cepat dan aman. Lewat digitalisasi dan pengembangan fitur ziswaf BSI Mobile, kami ingin mempermudah nasabah untuk beribadah dan berbagi kepada sesama di bulan Ramadhan," tandasnya.

Berdasarkan survei nasional 2022, indek literasi dan inklusi keuangan syariah baru mencapai 9,14 persen dan 12,12 persen.

OJK Genjot Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah selama Ramadhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/gubernur-riau-asn-harus-netral-walaupun-ada-hak-pilih_m_.jpg" alt="Gubernur Riau Syamsuar. (Virda Elisya/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Riau Syamsuar. (Virda Elisya/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/tag/gubernur-riau/">Gubernur Riau</a> Syamsuar memiliki pandangan besar terhadap ekonomi syariah. Menurut dia, salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan ekonomi syariah. "Sebab ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah bersumber dari ajaran agama Islam, nilai dan prinsip syariah yang berlaku universal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan," kata Syamsuar seperti dilansir Antara, Jumat (13/1). Penegasan anjuran pengembangan ekonomi syariah itu adalah bagian dari tindak lanjut dari penetapan Riau sebagai zona ekonomi syariah. Riau dinyatakansebagai zona <a href="https://www.jawapos.com/tag/ekonomi-syariah/">ekonomi syariah</a> ditetapkan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada 2020. Selama ini, ekonomi syariah sudah berjalan di Riau. Mulai dari pengembangan zakat dan wakaf. Selama ini aparatur sipin negara (ASN) diwajibkan membayar zakat melalui pemotongan pendapatan mereka. Dari 17 ribu ASN di Pemprov Riau yang membayar zakat melalui pemotongan gaji sebanyak 2,5 persen, hasilnya terhimpun dana sebanyak Rp 3,5 miliar. Syamsuar berharap program pengumpulan <a href="https://www.jawapos.com/tag/zakat/">zakat</a> dan wakaf terus berlanjut. Hasilnya dapat membantu keberlanjutan pendidikan putra daerah dari keluarga miskin. Untuk wakaf, minimal sehari Rp 1.000. "Jika program ini rutin, maka bisa mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di bumi Melayu ini," ujar Syamsuar. Untuk diketahui, Desa Serakam, Kabupaten Indragiri Hulu telah berlangsung program wakaf seribu rupiah sehari. Hasilnya bisa membangun masjid yang menelan dana Rp 8 miliar. "Ini menjadi contoh baik bagi pengembangan ekonomi syariah ke depan sekaligus dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem," demikian Syamsuar.

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, Kembangkan Ekonomi Syariah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/inovasi-baru-bayar-zakat-di-baznas-dilayani-robot_m_215508.jpeg" alt="Peluncuran layanan baru Baznas menggunakan virtual assistant @zakibaznas di kantor Baznas Jakarta (25/5)" width="100%">
<figcaption>Peluncuran layanan baru Baznas menggunakan virtual assistant @zakibaznas di kantor Baznas Jakarta (25/5)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Potensi zakat sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi sangat besar. Namun, potensi tersebut belum dikelola dan disalurkan secara profesional. Akibatnya, dampak penyaluran zakat maupun sedekah lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi belum begitu terlihat.  Direktur Pendistribusian dan Pemberdayaan Baznas Irfan Syauqi Beik menyebutkan, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 233,8 triliun. Kontributor terbesarnya adalah zakat profesi. Namun, potensi penguasaan zakat perusahaan masih rendah.  "Jawa Timur merupakan second largest economy setelah DKI Jakarta. Jika dioptimalkan, potensi zakat bisa menjadi solusi bagi pengembangan perekonomian," katanya di sela Festival Ekonomi Syariah (Fesyar), Kamis (7/11).  Idealnya, pendistribusian zakat mencapai 87,5 persen. Sejauh ini yang terealisasi baru 83,7 persen pada Oktober lalu.  Menurut Irfan, pihaknya perlu mendorong penguatan regulasi terkait dengan pengelolaan zakat maupun sedekah secara profesional. Baik regulasi di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, literasi publik maupun korporasi terhadap zakat perlu ditingkatkan.  Pakar ekonomi syariah Muhammad Syafii Antonio menyatakan, warisan, wasiat, zakat, infak, dan hadiah yang terdistribusi dengan tertib akan mempercepat perputaran uang maupun barang.  "Hal ini bakal diikuti dengan aktivitas produksi baru maupun penyerapan tenaga kerja baru. Dengan begitu, angka pengangguran bisa ditekan," ujarnya.

Potensi Zakat Profesi Sangat Besar, tapi Kurang Tergarap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gubernur-kaltim-akan-keluarkan-pergub-pengusaha-muslim-wajib-zakat_m_217166.jpeg" alt="Ilustrasi zakat. Peluncuran layanan baru Baznas menggunakan virtual assistant @zakibaznas di kantor Baznas Jakarta (25/5)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi zakat. Peluncuran layanan baru Baznas menggunakan virtual assistant @zakibaznas di kantor Baznas Jakarta (25/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak berencana membuat peraturan gubernur (Pergub) tentang kewajiban berzakat kepada pengusaha muslim. Dalam Pergub tersebut, semua perusahaan yang beroperasi di Kaltim akan diwajibkan zakat 2,5 persen dari total dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Awang Faroek Ishak berencana menerapkan aturan itu kepada seluruh sektor, baik migas, pertambangan batu bara, perkebunan, kehutanan dan lainnya. Hal itu berlaku pada semua pengusaha muslim yang beroperasi di Bumi Etam. "Zakat mereka harus dibayarkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kaltim. Tak hanya pengusaha ASN dan TNI Polri juga harus menyisihkan 2,5 persen dari gaji untuk dibayarkan melalui Baznas," ungkapnya, seperti dilansir dari Kaltim Post (Jawa Pos Grup), Sabtu (2/6). Dia menjelaskan, Pergub tersebut akan menjelaskan bahwa kewajiban perusahaan yang beroperasi di daerah untuk menyumbangkan 2,5 persen dari CSR mereka. Oleh karena itu, pihaknya akan mengevaluasi perusahaan yang beroperasi di daerah. Selain itu, Awang juga meminta kepada seluruh perusahaan di berbagai sektor yang beroperasi di Kaltim memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan nomor pokok wajib zakat (NPWZ). "Perusahaan atau pengusaha yang beroperasi di Kaltim harus dan wajib memiliki NPWP dan NPWZ. Tanpa kedua nomor pokok tersebut, apabila ada mengurus keperluan di Pemprov tidak akan dilayani," tegasnya. Pemprov Kaltim mencatat, penerimaan zakat Baznas Kaltim terus mengalami peningkatan signifikan seperti pada 2016 mencapai Rp 3,5 miliar dan pada 2017 naik menjadi Rp 11,28 miliar. Sedangkan tahun ini, Baznas Kaltim menargetkan zakat Bumi Etam di atas Rp 12 miliar. "Tahun ini, zakat infak sedekah ASN di lingkungan Pemprov Kaltim sebesar Rp 1,25 miliar. Untuk BPD Kaltimtara juga menyerahkan zakatnya ke Baznas Rp 2,44 miliar," pungkasnya.

Gubernur Kaltim akan Keluarkan Pergub Pengusaha Muslim Wajib Zakat

zakat profesi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#zakat profesi

Berita Terkini

Tunaikan Rukun Islam dan Sempurnakan Puasa, Menkopolkam Budi Gunawan Serahkan Zakat Profesi

OJK Genjot Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah selama Ramadhan

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, Kembangkan Ekonomi Syariah

Potensi Zakat Profesi Sangat Besar, tapi Kurang Tergarap

Gubernur Kaltim akan Keluarkan Pergub Pengusaha Muslim Wajib Zakat

Download Aplikasi JawaPos.com