<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/qFxwslO4R5VWqFT7EK8LZIz4KWCKSDAEQcPrbqsp-1128900029.jpg" alt="Ilustrasi Zakat dan wakaf. (Istimewa) " width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Zakat dan wakaf. (Istimewa) </figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menetapkan nisab zakat penghasilan dan jasa tahun 2026 sebesar Rp7.640.144,- per bulan atau senilai Rp91.681.728,- per tahun. Hal ini menjadi standar minimal penghasilan seorang Muslim untuk wajib zakat 2,5 persen. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah nisab zakat pendapatan dan jasa pada Jumat (20/2), dengan mempertimbangkan aspek syariah, regulasi, serta kondisi ekonomi masyarakat. Angka tersebut mengacu pada harga emas 14 karat dengan nilai setara 85 gram emas. Nilai nisab tahun ini mengalami kenaikan sebesar 7 persen dibandingkan tahun 2025. Penyesuaian ini selaras dengan tren kenaikan upah tahunan yang tercatat sebesar 6,17 persen. "Kita tidak boleh membiarkan adanya kekosongan standar. Dalam pengelolaan zakat nasional harus ada patokan yang jelas, karena yang menjadi regulator dalam hal ini adalah Baznas. Standar ini menjadi rujukan bagi seluruh pengelola zakat," kata Ketua Baznas,&nbsp;Noor Achmad melalui keterangan di Jakarta, Rabu. Noor menjelaskan pihaknya tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga dampaknya terhadap layanan kepada mustahik yang selama ini telah dilaksanakan melalui berbagai program pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, keputusan penggunaan emas 14 karat merupakan bentuk keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan syariah dan kemaslahatan umat, dengan tetap memperhatikan rata-rata pendapatan masyarakat agar tidak memberatkan muzaki, namun optimal bagi pemberdayaan mustahik. Noor menjelaskan penetapan standar emas 14 karat dipandang relevan, karena memiliki nilai yang relatif sepadan dengan harga beras premium, sekaligus tetap mengacu pada parameter perak dan Pendapatan Tidak Kena Zakat (PTKZ). Dengan demikian, kebijakan ini dinilai mampu menjaga keseimbangan antara aspek keadilan bagi muzaki dan perlindungan terhadap mustahik. "Sehingga, pengambilan keputusan nisab ini telah memenuhi unsur Aman Syar'i, Aman Regulasi serta memperhatikan kepentingan muzaki dan mustahik," ucap Noor Achmad. Keputusan musyawarah ini kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Baznas No.15 tahun 2026 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa tahun 2026 pada Sabtu (21/2).

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menetapkan nisab zakat penghasilan dan jasa tahun 2026 sebesar Rp7.640.144,- per bulan

Nisab Zakat Penghasilan 2026 Ditetapkan Rp7.640.144 per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/ZAKAT.jpg" alt="Tabel cara menghitung zakat (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Tabel cara menghitung zakat (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menunaikan zakat termasuk ke dalam rukun Islam yang merupakan pokok-pokok ajaran ajaran Islam, sehingga hukumnya wajib. Pada praktiknya,  <a href="https://zakat.or.id/bab-iv-zakat-profesi/">zakat</a> bukan hanya fitrah saja yang setahun sekali, tetapi juga ada zakat mal. Salah satu bentuk zakat mal yaitu zakat penghasilan.  Apa Itu Zakat Penghasilan? Zakat penghasilan merupakan pembahasan fikih kontemporer yang diperkenalkan oleh Syekh Yusuf al-Qaradawi. Sebutan lainnya yaitu zakat profesi sebagai al-maal al-mustafad, yang artinya adalah zakat harta yang dihasilkan oleh usaha manusia dengan mengandalkan kemampuan intelektual, keahlian dan tenaganya.  Melansir dari <a href="https://zakat.or.id/cara-menghitung-zakat-penghasilan/"> zakat.or.id</a>, dasar hukum zakat penghasilan atau profesi berasal dari surat Al-Baqarah ayat 267:  يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.  Siapa Saja Wajib Zakat (Muzakki) untuk Zakat Penghasilan? Secara garis besar, ada 3 jenis profesi yang dikategorikan sebagai wajib zakat profesi, yaitu bidang kerajinan, kejuruan, dan kepegawaian. Dikutip dari buku Fiqih Kontemporer Publikasi Dompet Dhuafa, berikut penjabarannya:  ⦁ Bidang kerajinan seperti penjahit, pengrajin, tukang kayu, pandai besi. Jenis pekerjaan ini mengandalkan keahlian, tenaga, pengalaman, dan menggunakan alat bantu sederhana. Pekerjaan jenis ini tidak memiliki penghasilan tetap karena bergantung pada pemesanan. ⦁ Bidang pakar seperti dokter, mekanik, akuntan, pengacara, notaris, atau konsultan. Profesi ini mengandalkan keahlian dan kepakaran seseorang dalam disiplin ilmu. Selain itu, industri ini perlu izin terlebih dahulu sebelum bekerja atau sertifikasi. Jenis bidang ini juga tidak memiliki penghasilan tetap. ⦁ Bidang kepegawaian, baik itu terikat instansi atau pribadi. Contohnya yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), tentara, pegawai swasta. Jenis pekerjaan ini disertai ikatan kontrak dan ketentuan kerja serta penghasilan tetap per bulan.  Cara Menghitung Nishab dan Kadar Zakat Penghasilan Berdasarkan fatwa MUI No.3 Tahun 2003 untuk zakat penghasilan, apabila telah mencapai nishab (batas minimum berzakat) yang ditandai dengan barang disimpan satu tahun dan senilai emas 85 gram, maka wajib zakat sebesar 2,5% dari total penghasilan.  Melansir via Antam, menurut harga pasar Indonesia, harga emas saat ini berkisar Rp939.000. Perhitungan nishab menggunakan harga emas terkini sebagai berikut: 85 gr x Rp939.000 = Rp79.815.000 Rp79.815.000 : 12 bulan = Rp6.651.250 untuk nisab atau batas minimum penghasilan untuk berzakat.  Selanjutnya, jika seorang karyawan memiliki penghasilan Rp6.651.250, maka begini cara menghitung kadar zakat profesi: 2,5% x Rp6.651.250 = Rp166.281 kadar zakat penghasilan per bulan.  Membayar Zakat Penghasilan per Bulan atau per Tahun? Untuk waktu pengeluarannya, ulama kontemporer seperti Ibnu Mas’ud, Umar bin Abdul Aziz dan ulama modern seperti Yusuf Qardhawi mengqiyaskan zakat penghasilan dengan zakat pertanian.Dengan demikian, zakat penghasilan dikeluarkan setiap kali upah atau gaji didapatkan per bulan.  Ulama kontemporer mengizinkan upah atau gaji dikumpulkan terlebih dahulu sampai satu tahun, lalu muzakki membayar zakat di akhir tahun. Meskipun begitu, membayar zakat per bulan sebagai upaya untuk menghindari risiko di luar dugaan sebelum zakat terbayarkan. Selain itu, berzakat setiap bulan bisa lebih ringan dibandingkan mengakumulasinya di akhir tahun.  Jadi, waktu terbaik tergantung pada kondisi finansial muzakki (wajib zakat). Baik per bulan atau per tahun, niatnya sama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui zakat. Pastikan pilih lembaga zakat terpercaya dan amanah, seperti Dompet Dhuafa. Filantropi ini telah membentang kebaikan selama 28 tahun, mari semakin kencangkan niat berani baik untuk para mustahik dengan <a href="https://donasi.dompetdhuafa.org/?utm_source=zakat%20penghasilan&amp;utm_medium=jawapos.com&amp;utm_campaign=jawapos.com&amp;utm_id=jawapos.com">klik zakat di Dompet Dhuafa sekarang juga</a>!

Inilah Arti Zakat Penghasilan, Cara Mudah Menghitung, dan Syaratnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Zakat-Fitrah-Drive-Thru-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Petugas Amil Zakat menerima pembayaran Zakat melalui sistem Drive Thru dari kendaraan dari warga yang menyalurkan zakat di halaman Masjid Nurul Hidayah, Tanah Kusir, Jakarta, Jumat, (22/5/2020). Layanan penerimaan (pembayaran) zakat dengan sistem Drive T" width="100%">
<figcaption>Petugas Amil Zakat menerima pembayaran Zakat melalui sistem Drive Thru dari kendaraan dari warga yang menyalurkan zakat di halaman Masjid Nurul Hidayah, Tanah Kusir, Jakarta, Jumat, (22/5/2020). Layanan penerimaan (pembayaran) zakat dengan sistem Drive T</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Zakat 2021 menghasilkan 12 resolusi. Salah satunya adalah memohon Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan peraturan presiden (perpres) zakat penghasilan dan jasa. Perpres itu diharapkan berlaku wajib bagi ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN.  Rakornas Zakat 2021 digelar 4–6 April di Jakarta. Sebanyak 12 resolusi hasil rakornas itu dibacakan langsung oleh Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Noor Achmad.  "Alhamdulillah, berkat rahmat Allah serta dukungan semua, terutama Presiden Bapak Haji Jokowi, Wakil Presiden Bapak Prof Ma’ruf Amin, Rakornas Zakat 2021 berjalan lancar dan sukses melahirkan 12 resolusi," katanya dalam penutupan rakornas kemarin (6/4).  Dia mengatakan, ada tujuh resolusi untuk internal Baznas dan lima resolusi untuk eksternal. Dorongan supaya adanya perpres kewajiban menunaikan zakat penghasilan dan jasa kepada ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN-BUMD adalah resolusi eksternal. Tujuannya, menciptakan sikap saling tolong-menolong dan kegotongroyongan dalam mengentaskan kemiskinan.  Resolusi adanya perpres itu mendapat dukungan dari Kementerian Agama (Kemenag). "Pada prinsipnya, kami di Kementerian Agama pasti bersama-sama Baznas mendorong perpres Zakat ASN ini segera diwujudkan," kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.  Dia menjelaskan, pemerintah sedang menyelesaikan draf perpresnya. Tetapi, prosesnya membutuhkan waktu. Terutama penyesuaian pasal per pasal, maupun hal-hal substantif lainnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/acjHz4d8qwU

Baznas Dorong Realisasi Perpres Zakat Penghasilan dan Jasa