<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/10/JueKcD2lRGU0RagswBALvlNei4tSfTGzt6cKx92o-1382854800.jpg" alt="Public Expose &amp; Annual Report Zakat&ndash;Wakaf 2025. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Public Expose &amp; Annual Report Zakat&ndash;Wakaf 2025. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Pemerintah mulai mempercepat pembenahan tata kelola zakat dan wakaf nasional. Langkah ini terlihat dalam gelaran Public Expose &amp; Annual Report Zakat&ndash;Wakaf 2025 yang diselenggarakan Kementerian Agama (Kemenag) di Jakarta. Agenda tahunan tersebut diarahkan bukan hanya sebagai laporan rutin. Tapi menjadi momentum konsolidasi besar untuk memastikan pengelolaan zakat dan wakaf semakin transparan, akuntabel, dan berdampak nyata. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan, tata kelola keagamaan yang baik memiliki dampak langsung pada stabilitas sosial.&nbsp; &ldquo;Agama itu seperti pisau bermata dua. Kalau dikelola dengan baik, menjadi energi pemersatu dan kekuatan peradaban,&rdquo; ujar Nasaruddin Umar. Dia menyebut Bimas Islam sebagai garda terdepan dalam menjaga agar agama tetap menjadi kekuatan sentripetal bangsa. Di tengah perubahan sosial yang cepat, zakat dan wakaf memegang peran strategis dalam memperkuat ketahanan masyarakat. "Karena itu, penguatan regulasi dan standar pengelolaan menjadi agenda mendesak bagi pemerintah," papar Nasaruddin Umar. <h3>12 Lembaga Resmi Diberi Izin Baru: Langkah Konsolidasi Regulasi</h3> Salah satu sorotan utama dalam acara ini adalah penyerahan 12 izin kelembagaan baru. Langkah ini dianggap penting untuk memperluas jangkauan layanan sekaligus memastikan setiap lembaga mengikuti standar tata kelola zakat&ndash;wakaf yang seragam di tingkat nasional. Lima lembaga amil zakat nasional menerima SK izin pembentukan dan perpanjangan, yaitu LAZNAS Yayasan Nusantara Palestina Center, HSI Berbagi, IKADI, Dompet Sosial Al-Fityan, dan Inisiatif Zakat Indonesia. Selain itu, Kemenag juga menerbitkan empat Keputusan Menteri Agama (KMA) untuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), termasuk BPRS Fadhilah Bengkulu, BPRS Khairan Inti Amanah, BPD Sulselbar Unit Syariah, dan BPRS Amanah Sejahtera. Tiga lembaga zakat tingkat provinsi turut memperoleh izin pembentukan baru yakni Yayasan Beramal Sholeh Indonesia, Solidaritas Syamsul Ulum, dan Pendidikan Utsmaniyah Nusantara. Direktur Jenderal Bimas Islam Abu Rokhmad menyebut langkah ini sebagai bagian dari konsolidasi data dan integrasi layanan yang menjadi fokus pembenahan nasional. Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Waryono Abdul Ghafur menegaskan, penerbitan izin bukan proses formalitas. Ada prinsip yang harus dipegang lembaga zakat yaitu kesesuaian syariah, keadilan, kemanfaatan, akuntabilitas, kepatuhan hukum, transparansi, dan profesionalitas. Dia juga menekankan pentingnya layanan yang efektif. &ldquo;Tidak boleh ada mustahik yang berputar-putar hanya untuk menerima haknya,&rdquo; tegas Waryono Abdul Ghafur.&nbsp; Dia menyoroti pentingnya zakat produktif melalui skema PMA 16, yang mendorong mustahik terhubung dengan jejaring usaha agar bisa naik kelas secara ekonomi. Pendekatan ini menandai pergeseran orientasi pengelolaan zakat dari sekadar penyaluran konsumtif ke arah akumulasi manfaat jangka panjang. Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki menegaskan bahwa zakat dan wakaf harus diberdayakan secara modern. Hal itu agar menjadi pilar ekonomi sosial yang kuat. Menurut dia, bila dikelola produktif dan profesional, zakat, wakaf dapat berkontribusi signifikan pada agenda pembangunan nasional. Wamenag juga mengapresiasi partisipasi lembaga pemerintah seperti Kantor Pertanahan (Kantah), yang dianggap penting untuk kepastian hukum aset keagamaan, isu yang sering menjadi hambatan dalam pengelolaan wakaf jenis tanah. Lebih dari 120 peserta dari berbagai lembaga zakat, lembaga keuangan syariah, kantor wilayah Kemenag, hingga Kantah hadir dalam kegiatan ini. Pemerintah menargetkan integrasi data zakat&ndash;wakaf nasional rampung pada 2026 sebagai bagian dari roadmap besar ekosistem keuangan sosial Islam. Dengan meningkatnya jumlah lembaga yang terstandarisasi, pemerintah berharap dana zakat dan wakaf ke depan tidak hanya tersalurkan lebih cepat, tetapi juga mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Konsolidasi pengelolaan zakat dan wakaf oleh pemerintah sebagai upaya untuk keberlanjutan ekonomi dan sosial masyarakat

Kemenag Beri Izin 12 Lembaga untuk Perkuat Tata Kelola Zakat dan Wakaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/07/OA88gsYtsMag1tnQiIFqnWjeCg62gXkhwdJwaF5Y-538298479.jpg" alt="Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Prof. Waryono Abdul Ghafur. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Prof. Waryono Abdul Ghafur. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Kementerian Agama (Kemenag) mulai memperkuat peran zakat dan wakaf sebagai pilar ekonomi umat. Program pemberdayaan masyarakat itu digelar di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis (6/11).&nbsp; Program ini menjadi bagian dari upaya nasional mendorong tata kelola zakat dan wakaf agar tidak sekadar bersifat karitatif, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi produktif di tingkat akar rumput. Kegiatan bertajuk Kick Off Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Zakat dan Wakaf&nbsp;diinisiasi Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf (Ditzawa) Ditjen Bimas Islam Kemenag.&nbsp; Kabupaten Cirebon dipilih sebagai salah satu lokasi percontohan karena memiliki potensi wakaf yang besar. Terdapat 1.812 bidang tanah wakaf dengan luas total lebih dari 1,6 juta meter persegi, serta tambahan 29 bidang baru yang tercatat pada 2025. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Prof. Waryono Abdul Ghafur menegaskan, penguatan ekonomi umat menjadi prioritas Kemenag dalam menjalankan Asta Protas atau delapan program strategis kementerian. Menurut dia, zakat dan wakaf memiliki potensi besar bila dikelola secara produktif dan terukur. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/016799584/satgas-pkh-berantas-tambang-ilegal-pt-msj-pastikan-beri-dukungan-penuh">Satgas PKH Berantas Tambang Ilegal, PT MSJ Pastikan Beri Dukungan Penuh</a> &ldquo;Ada lima program utama pemberdayaan yang sedang kami jalankan di berbagai daerah,&rdquo; ujar Waryono.&nbsp; Program tersebut mencakup: 1. Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis KUA di 122 lokasi senilai Rp 1,41 miliar; 2. Kampung Zakat di 37 lokasi dengan total Rp 848 juta; 3. Inkubasi Wakaf Produktif di 30 titik senilai Rp 234 juta; 4. Kota Wakaf di 10 lokasi dengan alokasi Rp 120 juta; serta 5. Beasiswa Zakat Indonesia bagi 153 mahasiswa di 21 perguruan tinggi dengan total Rp 16,85 miliar. Waryono berharap Cirebon dapat menjadi model pemberdayaan zakat dan wakaf yang berkelanjutan. &ldquo;Kami ingin menjadikan zakat dan wakaf bukan hanya alat ibadah sosial, tetapi juga motor penggerak kesejahteraan,&rdquo; kata Waryono Abdul Ghafur. Peluncuran program di Cirebon turut dilaksanakan sejumlah penyerahan simbolis yang menandai sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan sektor perbankan syariah. Di antaranya, 25 sertipikat tanah wakaf diserahkan kepada Nazhir Yayasan Ash Shiddiqy Al Munawar, serta bantuan inkubasi wakaf produktif senilai Rp 78 juta kepada Yayasan Al Barkah. Selain itu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), BSI Maslahat, dan beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ), juga memberikan bantuan bagi pelaku UMKM delapan asnaf, beasiswa santri, dan santunan anak yatim. Sinergi ini menunjukkan arah baru pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia yang kini mulai bergerak dari pola charity menuju empowerment berbasis ekonomi produktif. Bupati Cirebon H. Imron dalam kesempatan yang sama menyambut baik langkah Kemenag tersebut. Dia menilai zakat dan wakaf dapat berperan besar dalam pengentasan kemiskinan apabila dikelola secara transparan dan profesional. &ldquo;Empat unsur penting membangun daerah adalah ulama, dermawan, fakir miskin, dan pemimpin yang adil. Kalau keempatnya bersinergi, kemiskinan bisa ditekan,&rdquo; ujar Imron. Dia juga menekankan perlunya penguatan kapasitas pengelola zakat dan wakaf di daerah agar potensi besar Cirebon dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan berbasis zakat dan wakaf ini diharapkan menjadi tonggak transformasi sistem ekonomi keumatan di Indonesia.&nbsp; Dengan model kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga keagamaan, perbankan syariah, dan masyarakat, Cirebon diharapkan menjadi contoh bagaimana potensi sosial-keagamaan dapat dioptimalkan untuk membangun kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.

Kemenag memperkuat peran zakat dan wakaf sebagai pilar ekonomi umat melalui program pemberdayaan di Cirebon

Kemenag Dorong Model Ekonomi Umat Berbasis Zakat dan Wakaf, Cirebon Jadi Proyek Percontohan Nasional

zakat dan wakaf

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#zakat dan wakaf

Berita Terkini

Kemenag Beri Izin 12 Lembaga untuk Perkuat Tata Kelola Zakat dan Wakaf

Kemenag Dorong Model Ekonomi Umat Berbasis Zakat dan Wakaf, Cirebon Jadi Proyek Percontohan Nasional

Download Aplikasi JawaPos.com