<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/qFxwslO4R5VWqFT7EK8LZIz4KWCKSDAEQcPrbqsp-1128900029.jpg" alt="Ilustrasi Zakat dan wakaf. (Istimewa) " width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Zakat dan wakaf. (Istimewa) </figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menetapkan nisab zakat penghasilan dan jasa tahun 2026 sebesar Rp7.640.144,- per bulan atau senilai Rp91.681.728,- per tahun. Hal ini menjadi standar minimal penghasilan seorang Muslim untuk wajib zakat 2,5 persen. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah nisab zakat pendapatan dan jasa pada Jumat (20/2), dengan mempertimbangkan aspek syariah, regulasi, serta kondisi ekonomi masyarakat. Angka tersebut mengacu pada harga emas 14 karat dengan nilai setara 85 gram emas. Nilai nisab tahun ini mengalami kenaikan sebesar 7 persen dibandingkan tahun 2025. Penyesuaian ini selaras dengan tren kenaikan upah tahunan yang tercatat sebesar 6,17 persen. "Kita tidak boleh membiarkan adanya kekosongan standar. Dalam pengelolaan zakat nasional harus ada patokan yang jelas, karena yang menjadi regulator dalam hal ini adalah Baznas. Standar ini menjadi rujukan bagi seluruh pengelola zakat," kata Ketua Baznas,&nbsp;Noor Achmad melalui keterangan di Jakarta, Rabu. Noor menjelaskan pihaknya tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga dampaknya terhadap layanan kepada mustahik yang selama ini telah dilaksanakan melalui berbagai program pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, keputusan penggunaan emas 14 karat merupakan bentuk keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan syariah dan kemaslahatan umat, dengan tetap memperhatikan rata-rata pendapatan masyarakat agar tidak memberatkan muzaki, namun optimal bagi pemberdayaan mustahik. Noor menjelaskan penetapan standar emas 14 karat dipandang relevan, karena memiliki nilai yang relatif sepadan dengan harga beras premium, sekaligus tetap mengacu pada parameter perak dan Pendapatan Tidak Kena Zakat (PTKZ). Dengan demikian, kebijakan ini dinilai mampu menjaga keseimbangan antara aspek keadilan bagi muzaki dan perlindungan terhadap mustahik. "Sehingga, pengambilan keputusan nisab ini telah memenuhi unsur Aman Syar'i, Aman Regulasi serta memperhatikan kepentingan muzaki dan mustahik," ucap Noor Achmad. Keputusan musyawarah ini kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Baznas No.15 tahun 2026 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa tahun 2026 pada Sabtu (21/2).

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menetapkan nisab zakat penghasilan dan jasa tahun 2026 sebesar Rp7.640.144,- per bulan

Nisab Zakat Penghasilan 2026 Ditetapkan Rp7.640.144 per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/23/820a9d23-cd2d-4c99-a465-eb34285fd9db-2583556218.jpg" alt="Pascabencana, sejumlah wilayah di Sumatera dan Aceh masih terus berbenah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pascabencana, sejumlah wilayah di Sumatera dan Aceh masih terus berbenah. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) menyalurkan bantuan senilai sekitar Rp 50 miliar untuk penanganan dampak banjir di sejumlah wilayah Aceh hingga Sumatera Utara. Bantuan tersebut berasal dari Rp 37 miliar anggaran Kemenag dan sekitar Rp 13 miliar dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun melalui BAZNAS serta Lembaga Amil Zakat (LAZ). Penyaluran bantuan dilakukan selama lima hari, mencakup wilayah Pidie Jaya, Bireuen, Langsa, Aceh Tamiang, hingga Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kemenag menggandeng Forum Zakat (FOZ) untuk mengoordinasikan distribusi bersama BAZNAS dan LAZ di lapangan. Bantuan yang disalurkan meliputi paket sembako, air bersih, dapur umum, perlengkapan ibadah, selimut, kasur, genset, perlengkapan bayi dan balita, layanan kesehatan, hingga dukungan pemulihan madrasah dan rumah ibadah. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kehadiran pemerintah dalam penanganan bencana tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan darurat, tetapi juga memastikan proses pemulihan berjalan berkelanjutan. &ldquo;Kami ingin memastikan masyarakat terdampak banjir tidak merasa sendiri. Negara hadir untuk membantu warga kembali pulih, terutama agar anak-anak bisa kembali belajar dan keluarga merasa aman,&rdquo; ujar Nasaruddin saat meninjau penyaluran bantuan di Bireuen, Aceh. Sejumlah madrasah dan dayah dijadikan titik distribusi bantuan sekaligus pusat pemulihan aktivitas warga. Selain logistik dasar, Kemenag juga menyalurkan peralatan sekolah, mushaf Al-Qur&rsquo;an, serta mendukung pembiayaan pembersihan ruang belajar agar kegiatan pendidikan dapat segera berjalan normal. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Waryono Abdul Ghafur, menjelaskan pemanfaatan zakat dalam penanganan bencana mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 66 Tahun 2022. &ldquo;Fatwa tersebut menegaskan zakat dapat digunakan tidak hanya untuk bantuan langsung kepada mustahik, tetapi juga untuk kepentingan kemaslahatan umum dan pemulihan pascabencana, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, hingga pemulihan sosial-ekonomi,&rdquo; kata Waryono. Menurutnya, fatwa tersebut menjadi dasar Kemenag dalam mengonsolidasikan FOZ, BAZNAS, dan LAZ agar dana zakat, infak, dan sedekah dapat mendukung pemulihan masyarakat secara jangka menengah dan panjang. Di wilayah Langsa dan Aceh Tamiang, kebutuhan air bersih menjadi prioritas utama. Puluhan ribu liter air disalurkan melalui tangki air dan water station, sementara dapur umum dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan warga terdampak banjir. Penyaluran bantuan ditutup di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dengan fokus pada pemulihan madrasah dan layanan kesehatan masyarakat. Kemenag juga melepas relawan lintas lembaga untuk melanjutkan distribusi bantuan ke wilayah terdampak lainnya. Kemenag menyatakan akan terus memantau kondisi pascabencana serta memastikan dukungan pemulihan bagi masyarakat terdampak banjir di Aceh dan Sumatera Utara berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

Kemenag maksimalkan potensi zakat dan salurkan Rp50 m untuk banjir Aceh-Sumut. Fokus pemulihan madrasah, air bersih, dan layanan kesehatan.

Berusaha Bangkit, Kemenag Maksimalkan Potensi Zakat untuk Penanganan Bencana Aceh dan Sumut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/26/K6KCWT4yjJpxY6tmdolZgRBeF6htUkL7ojfIiXhS-3970423579.jpg" alt="Kemenag gelar Beasiswa Zakat Nasional di Jogjakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kemenag gelar Beasiswa Zakat Nasional di Jogjakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf menggelar Pembinaan Nasional I Awardee Beasiswa Zakat Indonesia (BeZakat) di Jogjakarta. Kegiatan diikuti 75 mahasiswa dari 15 perguruan tinggi yang merupakan penerima beasiswa zakat dari berbagai lembaga amil zakat (LAZ) nasional. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Waryono Abdul Ghafur mengatakan, pembinaan tersebut dirancang untuk memperkuat kapasitas akademik dan karakter mahasiswa agar dapat bertransformasi dari mustahik menjadi calon muzaki. &ldquo;Pendidikan adalah investasi yang dalam beberapa tahun mampu mengubah posisi ekonomi penerima zakat,&rdquo; ujar Waryono Abdul Ghafur. Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin menambahkan pentingnya penguasaan bahasa asing, integritas, dan jejaring profesional, bagi para awardee. Faktor tersebut menjadi modal utama meningkatkan daya saing lulusan di masa depan. Program ini mendapat dukungan dari lebih dari 15 LAZ nasional sebagai Dewan Penyantun. Baznas tercatat mendampingi peserta terbanyak (12 awardee), disusul IZI dan Nurul Hayat (masing-masing 11), LAZISMU (10), LMI/Ukhuwah Islamiyah (9), serta BSI Maslahat dan YBM Brilian (masing-masing 8). Sejumlah LAZ lain seperti Dompet Dhuafa, BMH, dan LAZ Dewan Dakwah, juga berpartisipasi. Selama tiga hari pembinaan, peserta mengikuti materi penguatan ruhani, pemetaan potensi diri, kepemimpinan, kecemerlangan akademik, serta orientasi bersama penyantun. Kemenag mencatat adanya penyusunan rencana aksi individu, pembentukan jejaring lintas kampus, serta inisiatif proyek sosial mahasiswa sebagai keluaran program. Kegiatan ini diharapkan menjadi bagian dari implementasi UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, khususnya terkait pendayagunaan zakat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemenag menyatakan pembinaan BeZakat akan diperluas pada tahun-tahun berikutnya.

Kemenag menggelar pembinaan untuk mahasiswa penerima beasiswa zakat, meningkatkan kapasitas akademik dan karakter mereka

Kemenag Dorong Transformasi Mustahik Jadi Muzaki Lewat Program Beasiswa Zakat Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/qFxwslO4R5VWqFT7EK8LZIz4KWCKSDAEQcPrbqsp-1128900029.jpg" alt="Ilustrasi Zakat dan wakaf. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Zakat dan wakaf. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Harapan besar dalam tata kelola zakat di Indonesia muncul setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam putusannya, MK memerintahkan UU tersebut direvisi untuk menghadirkan pengelolaan zakat yang lebih baik. Forum Zakat (FOZ) secara khusus menggelar diskusi terkait hasil putusan MK tersebut di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (7/10). Forum itu menghadirkan anggota DPR Maman Imanul Haq sebagai salah satu pembicara.&nbsp; Maman Imanul Haq menyampaikan harapan setelah keluar putusan MK tersebut, pengelolaan zakat di Indonesia menjadi lebih baik. Dia mengkritik pengelolaan zakat selama ini. "Pengelola zakatnya naik mobil mewah, sementara rakyat penerima zakat makan beras berkutu," kata anggota Fraksi PKB itu. Fenomena seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Politikus PKB itu mengatakan, DPR siap menjalankan amanah dari MK terkait gugatan UU tentang Pengelolaan Zakat. Dia menjelaskan DPR nantinya akan melibatkan komponen masyarakat dalam revisi UU tentang zakat. "Termasuk melibatkan komunitas zakat, seperti teman-teman di FOZ ini," tuturnya. Diskusi tersebut juga dihadiri Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Waryono Abdul Ghofur. Dia menegaskan, putusan MK itu menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola zakat nasional secara lebih proporsional. Kemenag sendiri tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis sebagai tindak lanjut dari putusan Judicial Review Undang-Undang Pengelolaan Zakat tahun 2025. &ldquo;Kami juga sekarang ini on going process ya, menyusun misalnya Peraturan Menteri Agama (PMA)," katanya. Karena dalam putusannya, MK memberi waktu dua tahun untuk revisi UU Zakat tersebut. Waryono mengatakan Kemenag sedang menyusun beberapa PMA yang menjadi amanah dari undang-undang yang ada. Khususnya sebagai turunan tentang pendayagunaan zakat produktif. Menurut Waryono, Kemenag akan mengikuti seluruh amanah yang tertuang dalam undang-undang baru tersebut. Waryono menjelaskan bahwa salah satu fokus utama dalam penyusunan regulasi turunan tersebut adalah memperkuat peran Baznas dalam hal perencanaan program zakat nasional. Dia menyoroti bahwa selama ini fungsi perencanaan Baznas belum sepenuhnya terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional. Sehingga dengan adanya putusan MK tentang UU Pengelolaan Zakat 2025 itu, Kemenag ingin mendudukkan secara proporsional masing-masing lembaga pengelola zakat. Baik Baznas, Lembaga Amil Zakat (LAZ), serta pemerintah dalam hal ini Kemenag. &ldquo;Jadi di dalam undang-undang itu, Baznas itu fungsinya perencanaan. Dan selama ini perencanaan Baznas itu belum merujuk kepada RPJM, belum merujuk kepada Renstra, belum merujuk kepada RKT. Sehingga misalnya sekarang ada Inpres Nomor 8 Tahun 2025, itu juga mesti harus menjadi rujukan,&rdquo; jelasnya. Dia lantas menjelaskan, struktur Baznas sebenarnya tidak hanya terdiri dari anggota yang dipilih melalui proses tim seleksi. Tetapi juga melibatkan unsur dari Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri termasuk Kementerian Agama. &ldquo;Sebenarnya posisi mereka itu kurang lebih sebagai pengawas atau minimal penyeimbang. Namun dalam praktiknya, hal ini mungkin belum sepenuhnya sesuai dengan visi awal,&rdquo; jelasnya. Menurut Waryono, kehadiran unsur tiga kementerian tersebut sejatinya merupakan bentuk pengawasan dan penyeimbang agar tata kelola zakat lebih transparan dan akuntabel. &ldquo;Dulu ketika tiga ex-officio itu ada di dalam, harapannya memang untuk memperkuat good governance zakat. Momentum JR kemarin sebetulnya menjadi kritik bersama bagi kita semua,&rdquo; ungkap Waryono. Menurut dia, semangat utama revisi itu adalah membangun ekosistem zakat yang adil dan kolaboratif. Serta memberi ruang bagi semua pihak yang memiliki komitmen terhadap pengelolaan zakat yang lebih baik. Sementara itu, Ketua Umum Forum Zakat (FOZ) Wildhan Dewayan menuturkan, mereka berkomitmen untuk mengawal dan mengamankan apapun keputusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Pengelolaan Zakat. &ldquo;Dari sisi komitmen dan posisi Forum Zakat terhadap putusan JR itu, tentu kita komit untuk mengamankan apapun keputusan MK. Apalagi ini keputusan lembaga tinggi negara, tentu harus kita kawal dengan serius,&rdquo; ujar Wildhan. Dia menjelaskan, FOZ akan segera melakukan sosialisasi hasil keputusan MK secara menyeluruh agar tidak terjadi perbedaan persepsi di antara para pengelola zakat. Wildhan juga menegaskan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan draft revisi undang-undang dengan melibatkan berbagai pihak. Tujuannya agar segala gagasan dalam ekosistem zakat menjadi lebih produktif, berkemajuan, modern, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (wan)

Putusan MK tentang UU Zakat memicu harapan perbaikan pengelolaan zakat di Indonesia, dengan keterlibatan DPR dan Kemenag dalam revisi UU.

Pengelola Zakat Pakai Mobil Mewah, Rakyat Konsumsi Beras Berkutu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/11/Ramadan-2025-in-UAE_-How-to-calculate-Zakat-with-the-online-calculator-2431020796.jpg" alt="ILUSTRASI ZAKAT. (PINTEREST)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI ZAKAT. (PINTEREST)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Indonesia disebut sebagai salah satu negara dengan potensi filantropi Islam terbesar di dunia. Zakat dan wakaf, dua instrumen ekonomi syariah yang seharusnya bisa menopang pembangunan sosial, hingga kini belum tergarap secara optimal.&nbsp; Padahal, mayoritas penduduk Indonesia berada di usia muda, yang sebetulnya bisa menjadi motor penggerak baru. Tapi sayang, data menyebut, hal tersebut belum dimaksimalkan. Berdasar data Badan Wakaf Indonesia (BWI) tercatat, potensi wakaf uang nasional mencapai sekitar Rp 180 triliun per tahun. Sementara zakat mencapai lebih dari Rp 300 triliun.&nbsp; Namun, realisasi pengumpulan keduanya masih jauh di bawah angka itu. Untuk wakaf, lahan yang sudah terdata mencapai 420 ribu hektare, setara enam kali luas Jakarta, tetapi baru sekitar 30 persen yang dimanfaatkan produktif. Di sisi lain, generasi Z yang kini tumbuh sebagai digital native punya peluang besar untuk mengubah peta. Dengan akses digital dan semangat kolaborasi, anak muda dinilai bisa menjadi katalis agar zakat dan wakaf tidak lagi sebatas ibadah ritual, tetapi juga instrumen pembangunan. Generasi muda dinilai harus dikenalkan bahwa zakat dan wakaf bukan sekadar kewajiban, melainkan cara konkret untuk berkontribusi pada isu yang mereka pedulikan, seperti pendidikan, kesehatan, atau lingkungan. Sejumlah platform digital mulai membuka ruang baru seperti Dompet Dhuafa. Anak muda kini bisa menunaikan zakat atau wakaf melalui aplikasi daring.&nbsp; "Mekanisme ini tidak hanya memudahkan, tapi juga memberi transparansi yang selama ini sering dipertanyakan," catat perwakilan Dompet Dhuafa melalui keterangannya. Namun, tantangannya bukan sekadar teknis. Literasi menjadi kunci. Anak muda cenderung merespons pendekatan yang relevan dengan gaya hidup mereka, mulai dari kampanye kreatif di media sosial, gamifikasi, hingga keterlibatan langsung dalam proyek nyata. Tanpa itu, potensi besar zakat dan wakaf dikhawatirkan akan kembali jalan di tempat. Stagnan. Namun, dengan komposisi penduduk Indonesia yang mayoritas usia produktif, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana mendorong partisipasi anak muda sejak dini. Jika berhasil, zakat dan wakaf bukan hanya akan mengurangi ketimpangan, tetapi juga bisa menjadi fondasi peradaban Islam modern yang lebih kokoh.

Generasi muda memiliki peran penting dalam memaksimalkan potensi zakat dan wakaf di Indonesia. Temukan caranya!

Data Ungkap Potensi Zakat dan Wakaf Menggiurkan tapi Belum Maksimal: Gen Z Bisa Jadi Katalis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/25/wakaf-25-1616985594.jpg" alt="Ilustrasi Wakaf/(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Wakaf/(Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam Islam, terdapat berbagai instrumen yang menjadi sarana pendistribusian kesejahteraan bagi umat, di antaranya zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Masing-masing memiliki peran penting, namun wakaf menempati posisi yang cukup istimewa. Hal ini karena wakaf tidak hanya berorientasi pada penyaluran harta, tetapi juga menekankan pada pemanfaatannya secara berkelanjutan untuk kemaslahatan umat. Menurut UU No 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, dinyatakan bahwa salah satu tujuan nasional Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Amanat konstitusi ini menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat merupakan prioritas utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, pada kenyataannya, kemiskinan masih menjadi momok menakutkan yang menghambat terwujudnya cita-cita tersebut. Akademisi Dr. Helzina Nova Lita mengatakan, salah satu penyebab utama kemiskinan adalah pendistribusian dan pengelolaan kesejahteraan yang tidak merata atau tidak dilakukan secara kompeten. Ketimpangan inilah yang menuntut adanya solusi alternatif yang lebih berkelanjutan. Dalam konteks Islam, wakaf hadir sebagai instrumen strategis yang mampu menjawab tantangan tersebut. "Dengan pengelolaan yang baik, wakaf tidak hanya sekedar amal ibadah, tetapi juga sarana nyata untuk menekan kemiskinan dan memperluas akses kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat," ujarnya. Dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan umat melalui pengembangan harta wakaf secara produktif dan berkelanjutan, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dibuat untuk memberikan landasan hukum yang lebih modern dan menyeluruh untuk pengelolaan wakaf di Indonesia. Peraturan ini meningkatkan keterampilan nazhir (pengelola wakaf) dan memperluas cakupan harta wakaf, termasuk wakaf uang. Mereka juga membentuk lembaga khusus, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), untuk melakukan pengawasan. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia mendukung wakaf sebagai alat nyata yang diakui perannya dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Posisi wakaf sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kesejahteraan umat semakin diperkuat oleh dukungan hukum ini. Sudah jadi rahasia umum, bahwa wakaf menjadi instrumen penting dalam membangun fasilitas pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum yang bermanfaat luas sejak lama. Perannya yang terus menerus ini membuat wakaf menjadi instrumen unik sekaligus strategis dalam membangun peradaban. Kamaruddin Amin, Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), memberikan informasi yang mengejutkan tentang potensi wakaf di Indonesia. Menurutnya, ada potensi wakaf nasional yang luar biasa, nyaris mencapai Rp 400 triliun setiap tahunnya. Angka ini didasarkan pada penelitian menyeluruh yang menunjukkan bahwa wakaf uang saja dapat mencapai Rp 181 triliun setiap tahun. Fakta-fakta ini menunjukkan betapa pentingnya wakaf sebagai alat strategis untuk mendorong pembangunan ekonomi umat dan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan yang profesional dan berpengalaman diperlukan untuk memaksimalkan potensi wakaf. Pengelolaan wakaf tidak hanya menjaga aset, tetapi juga membangunnya untuk memastikan keuntungan terus mengalir dan semakin luas. Dalam hal ini, fungsi lembaga menjadi sangat penting. Salah satunya adalah Dompet Dhuafa, lembaga filantropi Islam yang telah berpengalaman dalam mengelola wakaf secara amanah, terbuka, dan berdampak nyata pada masyarakat. Karena wakaf adalah pilar penting dalam Islam sekaligus cara untuk mengukir amal jariyah yang tak terbatas, kita harus ikut serta dalamnya. Bagi siapapun yang ingin memberikan manfaat berkelanjutan, ada kesempatan untuk berwakaf melalui Dompet Dhuafa. Keyakinan Islam bahwa kesejahteraan harus dirasakan bersama diteguhkan oleh fakta bahwa setiap wakaf yang diberikan akan menjadi sumber kebaikan yang terus mengalir. Salah satu program wakaf dari Dompet Dhuafa adalah membangun sarana pendidikan layak bagi para penuntut ilmu. Melalui Dompet Dhuafa, mari tunaikan wakaf program asrama santri melalui link berikut: <a href="https://digital.dompetdhuafa.org/wakaf/asramaetahfidz">https://digital.dompetdhuafa.org/wakaf/asramaetahfidz</a>. &nbsp; -- Caption: Ilustrasi Wakaf/(Istimewa)

Dengan pengelolaan yang baik, wakaf tidak hanya sekedar amal ibadah, tetapi juga sarana nyata untuk menekan kemiskinan  masyarakat.

Wakaf Sebagai Sarana Kesejahteraan Berkelanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/qFxwslO4R5VWqFT7EK8LZIz4KWCKSDAEQcPrbqsp-1128900029.jpg" alt="Ilustrasi Zakat dan wakaf. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Zakat dan wakaf. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Isu pengelolaan zakat dan wakaf menjadi perhatian publik di tengah tantangan pemerataan kesejahteraan umat. Potensi zakat nasional diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Aset wakaf produktif yang terus tumbuh dinilai masih belum tergarap maksimal.&nbsp; Tingkat literasi masyarakat juga masih rendah, sehingga manfaat zakat dan wakaf kerap belum dirasakan secara luas. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut kolaborasi antar-lembaga menjadi kunci agar zakat dan wakaf bisa memberi manfaat yang lebih nyata. &ldquo;Syiar zakat dan wakaf harus semakin meluas di tengah masyarakat dan menjadi penggerak tumbuhnya kesadaran berzakat. Sinergi antar-lembaga penting agar manfaatnya merata,&rdquo; ujar Nasaruddin Umar di sela ZaWa Fun Walk 2025 di Serambi Bimas Kemenag Thamrin, Jakarta, Minggu (21/9). Ajang tersebut diikuti 1.445 peserta yang terdiri atas masyarakat umum, perwakilan 81 lembaga zakat dan wakaf, serta pegawai internal Kemenag.&nbsp;Selain fun walk, acara itu juga menjadi ruang penyaluran bantuan konkret. Kemenag bersama BAZNAS, BWI, dan sejumlah LAZ menyalurkan beasiswa senilai Rp 16,85 miliar bagi 153 mahasiswa, meresmikan 35 titik Kampung Zakat dengan nilai Rp 700 juta dan penyaluran manfaat lainnya. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bimas Islam Abu Rokhmad menambahkan bahwa kegiatan itu juga bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dia menilai zakat dan wakaf bukan hanya ritual ibadah, melainkan juga instrumen sosial yang mampu memperkuat solidaritas dan keadilan ekonomi. Menurut Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Waryono Abdul Ghafur, langkah itu menunjukkan bahwa zakat dan wakaf bisa hadir dalam bentuk yang lebih modern dan produktif.&nbsp;"Masyarakat harus melihat bahwa zakat dan wakaf bukan sekadar konsep. Ia bisa menghadirkan beasiswa, sarana pendidikan, alat produksi, layanan kesehatan, hingga bantuan bencana. Ini bukti nyata bahwa zakat, wakaf adalah solusi umat,&rdquo; tegasnya. Sebagai informasi juga, Indonesia sendiri masih menghadapi tantangan besar. Data BAZNAS menunjukkan indeks literasi zakat nasional baru menyentuh angka menengah, sementara banyak aset wakaf belum dikelola secara produktif.&nbsp; Jika optimal, zakat dan wakaf bisa berperan besar dalam mengurangi kemiskinan dan mendukung target Indonesia Emas 2045.&nbsp;ZaWa Fun Walk 2025 pun diharapkan bukan hanya ajang seremonial, melainkan momentum memperkuat kesadaran publik sekaligus evaluasi pengelolaan zakat dan wakaf di tanah air.

Pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia masih menghadapi tantangan, namun potensi besar menanti untuk kesejahteraan umat.

Bukan Hanya Ritual Ibadah, Zakat dan Wakaf Adalah Instrumen Sosial 

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/qFxwslO4R5VWqFT7EK8LZIz4KWCKSDAEQcPrbqsp-1128900029.jpg" alt="Ilustrasi Zakat dan wakaf. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Zakat dan wakaf. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Upaya penghimpunan dana zakat masih perlu digenjot. Pasalnya, realisasi penghimpunan masih jauh di bawah potensi zakat di Indonesia. Perlu upaya lebih maksimal lagi supaya dana zakat bisa terkumpul lebih besar. Dalam gelaran Zakat dan Wakaf Funwalk 2025 di Jakarta (21/9), Menteri Agama Nasaruddin mengatakan zakat yang terkumpul telah mencapai sekitar Rp 41 triliun di tahun 2025. "Dari potensi Rp 327 triliun," katanya. Meskipun begitu, Nasaruddin mengatakan besaran penghimpunan zakat tersebut membuktikan bahwa umat Islam di Indonesia senang berbagi. Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta itu mengatakan tradisi berbagi yang menjadi ciri khas umat Islam berpotensi membebaskan sekitar dua juta lebih penduduk miskin mutlak di Indonesia. Menurut dia, penguatan pengelolaan zakat, wakaf, infak, dan sedekah dapat mengurangi ketergantungan umat kepada pemerintah. Selain itu, juga mendorong kemandirian ekonomi. &ldquo;Untuk membebaskan sekitar dua juta lebih penduduk miskin mutlak yang 90 persen di antaranya umat Islam, hanya dibutuhkan Rp 20 triliun jika pengelolaan zakat dan wakaf berjalan optimal,&rdquo; ujar Nasaruddin. Dia mengatakan agama apa pun juga mendorong saling berbagi. Khusus dalam Islam, banyak sekali pundi-pundi keumatan seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, dan lainnya. Menurut Nasaruddin, negara-negara lain memiliki praktik pengelolaan wakaf yang lebih maju. Di Kuwait, misalnya, setiap pembayaran zakat rata-rata disisihkan lima persen untuk wakaf. Skema serupa dapat diterapkan di Indonesia dengan menyisipkan sebagian kecil dana wakaf tunai pada pembayaran tol, listrik, atau air. &ldquo;Kalau praktik ini dilakukan, umat Islam akan memiliki dana tunai yang sangat besar dalam waktu singkat,&rdquo; ucapnya. Nasaruddin juga mengungkapkan, penguatan zakat, wakaf, infak, dan sedekah akan melahirkan umat yang berdaya sehingga ketergantungan terhadap negara berkurang. Melalui kegiatan Zakat &amp; Wakaf Funwalk itu, Kemenag berupaya mengurangi sedikit ketergantungan umat kepada pemerintah, termasuk kepada pengusaha. Zakat dan Wakaf Funwalk 2025 digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) Kementerian Agama sebagai rangkaian Blissful Mawlid 1447 Hijriah. Sebanyak 1.445 peserta memadati Jalan MH Thamrin, mengikuti jalan santai yang dimulai dari Gedung Kemenag Thamrin, melewati Halte Bundaran HI, dan kembali ke titik awal.&nbsp; </div>

Upaya penghimpunan dana zakat masih perlu digenjot. Pasalnya, realisasi penghimpunan masih jauh di bawah potensi zakat di Indonesia.

Pengumpulan Zakat Masih Belum Maksimal, Baru Tercatat Rp 41 Triliun dari Potensi Rp 327 Triliun 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/10/Screenshot-2025-09-10-140456-2199120216.jpg" alt="Siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 6 Jakarta menerima layanan Makan Bergizi Gratis dari pemerintah. (Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 6 Jakarta menerima layanan Makan Bergizi Gratis dari pemerintah. (Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mendorong Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tidak hanya jadi tempat membayar zakat. Tetapi juga ikut terlibat dalam program strategis pemerintah. Salah satunya dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah bergulir sekarang. Dorongan tersebut disampaikan pimpinan Baznas bidang pendistribusian Saidah Sakwan di Bogor (9/9). Dia mengatakan saat ini sudah ada pengakuan dari negara terhadap dana zakat serta dana sosial keagamaan lainnya di dalam kebijakan nasional. &ldquo;Alhamdulillah, zakat kini masuk dalam RPJP dan RPJMN sebagai bagian dari keuangan sosial syariah," katanya. Untuk itu dana zakat termasuk keberadaan UPZ didorong untuk lebih bermakna dan bermanfaat di masyarakat. Dia menekankan dana zakat tidak diperlakukan sebagai keuangan negara. Tetapi sebagai keuangan syariah. Sehingga zakat tetap aman secara syariah namun memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional. Dia mengatakan UPZ bisa terlihat dalam MBG. Apalagi ada UPZ yang mempunyai lumbung pangan dan balai ternak. Sehingga bisa ikut terlibat dalam ekosistem MBG. Khususnya dalam penyediaan lauk dan sayuran. Kemudian UPZ di BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) berfokus pada ekosistem pangan berbasis hasil riset pertanian, peternakan, dan perikanan. "Banyak pula UPZ lain yang mengembangkan balai ternak dan program pangan di wilayah masing-masing," katanya. Dalam program MBG, lanjut Saidah, UPZ Baznas diminta berperan aktif atau terlibat dalam ekosistemnya. Bahkan keterlibatannya bukan hanya menyediakan makanan. "UPZ dapat menjadi penyedia bahan pokok melalui binaan UMKM. Seperti telur, ikan, susu, beras, atau sayur-mayur yang dibutuhkan program tersebut," katanya. Dengan cara ini, zakat tidak hanya mendukung gizi anak sekolah. Tetapi juga memperkuat akses pasar bagi mustahik binaan. Kemudian dalam bidang pendidikan, lanjut Saidah, mayoritas UPZ telah menjalankan program beasiswa dan dukungan biaya pendidikan. Dia berharap setiap UPZ dapat menyelesaikan persoalan pendidikan di wilayahnya. Program seperti Beasiswa Cendekia Baznas (BCB) bisa direplikasi oleh UPZ sesuai kebutuhan lokal. Seperti yang dilakukan UPZ BSI dengan BSI Scholarship yang menjangkau ribuan penerima di seluruh Indonesia. Di sektor kesehatan, Saidah mengatakan kontribusi UPZ Baznas sudah terlihat dalam penanganan stunting, layanan ambulans, dan pembangunan fasilitas kesehatan. Saat ini, mereka juga tengah menyiapkan Kapal Klinik untuk melayani masyarakat di daerah perbatasan, termasuk Sangihe dan Talaud.&nbsp;

Baznas mendorong Unit Pengumpul Zakat untuk berperan aktif dalam program MBG, menyediakan lauk dan sayuran bagi anak sekolah.

Tidak Hanya Terima Zakat, Unit Pengumpul Zakat Bisa Ikut dalam MBG, Jadi Penyedia Lauk dan Sayuran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/05/Cm02wuB6nF7jGFZe9H3bdbI1XlPxs06hsXK9pRg2-620607151.jpg" alt="Prof. Dr. Waryono Abdul Ghafur. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Prof. Dr. Waryono Abdul Ghafur. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu telah memutus uji materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Putusan dengan Nomor Perkara 97/PUU-XXII/2024 tersebut menegaskan kedudukan negara melalui BAZNAS sebagai lembaga resmi, sekaligus memastikan masyarakat tetap dapat berperan melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ). Gugatan uji materi diajukan beberapa lembaga zakat dan individu. Pihak penggugat menilai adanya ketimpangan kewenangan antara BAZNAS dan LAZ. Namun, MK dalam putusannya menolak dalil pihak pemohon. MK menegaskan bahwa BAZNAS tetap menjadi institusi negara yang memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan zakat nasional.&nbsp; Meski demikian, MK memberikan tafsir konstitusional bersyarat agar aturan tidak bersifat diskriminatif dan tetap memberikan ruang bagi komunitas muslim yang belum terjangkau layanan zakat dari BAZNAS maupun LAZ. Dalam hal ini, Kemenag tetap berperan sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas. Sedangkan BAZNAS berfokus menjalankan fungsi operasional. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Prof. Dr. Waryono Abdul Ghafur, M.Ag memberikan tanggapan atas putusan tersebut. Menurut dia, putusan MK memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara peran negara dan masyarakat.&nbsp; "Ini menegaskan kembali fungsi Kemenag sebagai pengatur, pendamping, sekaligus pengawas agar zakat dikelola secara adil, akuntabel, dan sesuai amanat konstitusi,&rdquo; kata&nbsp;Waryono Abdul Ghafur dalam keterangannya. Kemenag menilai, putusan MK sejalan dengan tren positif pengelolaan zakat nasional selama 2025, dimana tercatat lebih dari 10 juta mustahik menerima manfaat zakat. 982.400 di antaranya merupakan penerima bantuan di bidang pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi. Capaian ini, kata dia, menunjukkan tata kelola zakat mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan umat. &ldquo;Angka-angka ini menjadi bukti nyata bahwa regulasi dan fasilitasi Kemenag berjalan efektif. Dengan adanya penguatan dari MK, kami semakin optimis dapat mendorong tata kelola zakat yang transparan, profesional, dan berkeadilan,&rdquo; kata Prof Waryono.

Simak pandangan Prof. Dr. Waryono Abdul Ghafur tentang pentingnya pengelolaan zakat yang adil dan akuntabel pasca putusan MK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#zakat

Berita Terkini