<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/adik-zulhas-terima-gratifikasi-nilainya-bikin-geleng-geleng-kepala_m_.jpg" alt="Bupati Lampung Selatan nonaktif, Zainudin Hasan. KPK menduga Zainudin menyamarkan sejumlah asetnya dengan menggunakan anaknya." width="100%">
<figcaption>Bupati Lampung Selatan nonaktif, Zainudin Hasan. KPK menduga Zainudin menyamarkan sejumlah asetnya dengan menggunakan anaknya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) menolak upaya hukum kasasi yang diajukan mantan Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan. Namun, MA mengabulkan Kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Majelis Hakim Agung memutuskan, adik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan itu bersalah atas perkara suap, konflik kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi dan pencucian uang.  "Amar putusannya menolak (kasasi) terdakwa) dan mengabulkan (kasasi) penuntut umum," kata juru bicara MA Andi Samsan Nganro dikonfirmasi, Minggu (2/1).  Majelis hakim kasasi ini diputus oleh Hakim Agung Krisna Harahap, Leopold Luhut Hutagalung, dan Andi Samsan Nganro pada Selasa, 28 Januari 2020. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Zainudin Hasan tetap dihukum 12 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.  Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan bagi Zainudin Hasan dengan kewajiban membayar uang pengganti sekitar Rp 66,7 miliar. "Pidana penjara 12 tahun, pidana denda Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan, Uang Pengganti Rp66.772.092.145 subsidair 2 tahun penjara," jelas Andi.  Untuk diketahui, Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, menjatuhkan vonis selama 12 tahun penjara terhadap Zainudin Hasan pada Kamis (25/4) lalu. Zainudin terbukti bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) suap fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Selatan.

Kasasi Ditolak, Adik Zulkifli Hasan Tetap Divonis 2 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/adik-zulhas-terima-gratifikasi-nilainya-bikin-geleng-geleng-kepala_m_.jpg" alt="Bupati Lampung Selatan nonaktif, Zainudin Hasan. KPK menduga Zainudin menyamarkan sejumlah asetnya dengan menggunakan anaknya." width="100%">
<figcaption>Bupati Lampung Selatan nonaktif, Zainudin Hasan. KPK menduga Zainudin menyamarkan sejumlah asetnya dengan menggunakan anaknya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Selain didakwa menerima suap, Bupati nonaktif Zainuddin Hasan (ZH) juga didakwa menerima gratifikasi sekitar Rp 7 miliar. Dalam dugaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adik kandung Ketua Umum PAN itu diduga menerima gratifikasi dengan menggunakan rekening bank atas nama orang lain. "ZH Menerima uang melalui rekening milik Gatoet Soeseno sebesar Rp 3.162.500.000 dari PT Baramega Citra Mulia Persada dan PT Johnlin serta rekening atas nama Sudarman dari PT Estari Cipta Persada sebesar Rp 4 miliar," demikian tertulis dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di Pengadilan Tipikor Lampung, Senin (17/12). Dalam dakwaan juga dibeberkan proses penyamaran gratifikasi melalui rekening bank atas nama Gatoet Soeseno. Diketahui, pada awalnya, Zainudin menemui dua orang bernama Sudarman dan Sujono. Kemudian keduanya diminta menandatangani dokumen perusahaan dan menyerahkan fotokopi KTP untuk digunakan sebagai pengurus perusahaan yang dimiliki Zainudin yaitu PT Ariatama Sukses Mandiri dan PT Borneo Lintas Khatulistiwa. Kemudian, Zainudin mengubah struktur pengurus PT Ariatma Sukses Mandiri dengan memasukkan Sarjono sebagai komisaris sekaligus pemegang saham dan Sudarman sebagai direktur. Selain itu, Sarjono juga dimasukkan sebagai komisaris PT Borneo Lintas Khatulistiwa dengan Sudarman sebagai direktur. "Bahwa pada tahun 2010, PT Baramega Citra Mulia yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan di Propinsi Kalimantan Selatan mengajukan permohonan untuk izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya seluas 490,56 hektare pada kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan kepada Kementerian Kehutanan dan atas permohonan tersebut Menteri Kehutanan yang dijabat oleh Zulkifli Hasan (Zulhas) memberikan persetujuan," jelasnya. Kemudian, Zainudin kembali menempatkan Gatoet Soeseno sebagai komisaris PT Baramega Citra Mulia. Gatoet lalu diminta membuat rekening dan ATM-nya diserahkan pada Zainudin. Dari sanalah, Zainudin menerima gratifikasi dengan nilai total Rp 7.162.500.000. Atas hal itu, dia pun didakwa melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Adik Zulhas Terima Gratifikasi, Nilainya Bikin Geleng-geleng Kepala

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-tppu-adik-zulhas-kpk-sita-16-bidang-tanah_m_.jpg" alt="Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah. KPK menyita 16 bidang tanah terkait kasus TPPU Zainudin Hasan, adik Zulkifli Hasan." width="100%">
<figcaption>Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah. KPK menyita 16 bidang tanah terkait kasus TPPU Zainudin Hasan, adik Zulkifli Hasan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPK terus mengembangkan perkara yang membelit adik Zulkifli Hasan (Zulhas)&nbsp;yakni Zainuddin Hasan dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kali ini, lembaga ini menyita sebanyak 16 bidang tanah dalam kasus tersebut. Diketahui, tanah&nbsp;milik Bupati Lampung Selatan (nonaktif) yang disita tersebut&nbsp;berada di Kabupaten Lampung Selatan. "Telah dilakukan penyitaan terhadap 16 bidang tanah di Lampung Selatan dengan luas per bidang tanah sekitar 1 sampai 2 hektare. Papan penyitaan telah dipasang agar menjadi pengetahuan bagi pihak terkait dan agar tidak dipindahtangankan," ucap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Jumat (2/11). Lebih lanjut, Febri mengatakan tanah yang disita itu atas nama anak Zainudin dan pihak lain. Namun dia tak merinci siapa nama pihak lain yang digunakan pada aset tersebut. "Kepemilikan tanah-tanah tersebut ada yang atas nama anak dan pihak lain," ucapnya. Sementara itu, mantan aktivis ICW ini menjelaskan dalam perkara TPPU Zainuddin, pihaknya tengah menelusuri adanya uang yang mengalir terkait tiga kegiatan parpol yang ada di Lampung Selatan. "KPK juga mengidentifikasi ada dugaan aliran dana untuk pembiayaan ruangan hotel untuk sekitar tiga kegiatan parpol di Lampung Selatan," pungkasnya. Uang yang mengalir itu disebut-sebut berjumlah lebih dari Rp 100 juta. Namun Febri tak memerinci kegiatan tersebut dilakukan kapan. "Sejauh ini nilai yang teridentifikasi lebih sekitar Rp 100 juta, kami terus menelusuri aset TPPU milik Zainudin," tutupnya. Sekadar informasi, Zainudin, yang merupakan adik Ketua MPR Zulkifli Hasan, ditetapkan sebagai tersangka TPPU. Sebelum itu, Zainudin telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Dalam kasus suap, Zainudin diduga mendapatkan imbalan berupa fee proyek sebesar 10-17 persen di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan. Pihak&nbsp;lain yang juga menyandang status tersangka adalah Gilang Ramadan dari CV 9 Naga, Agus Bhakti Nugroho selaku anggota DPRD Provinsi Lampung, dan Anjar Asmara selaku Kepala Dinas PUPR. KPK juga menelusuri aliran duit Rp 57 miliar dalam kasus dugaan suap ke Zainudin. Duit itu diduga dari sejumlah proyek sejak 2016 hingga 2018.

Kasus TPPU Adik Zulhas, KPK Sita 16 Bidang Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/adik-zulhas-diduga-samarkan-aset-pakai-nama-anak-jumlahnya-fantastis_m_.jpg" alt="Bupati Lampung Selatan nonaktif, Zainudin Hasan. KPK menduga Zainudin menyamarkan sejumlah asetnya dengan menggunakan anaknya" width="100%">
<figcaption>Bupati Lampung Selatan nonaktif, Zainudin Hasan. KPK menduga Zainudin menyamarkan sejumlah asetnya dengan menggunakan anaknya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPK menetapkan Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). KPK menduga adik dari Zulkifli Hasan itu menyamarkan aset dengan menggunakan nama anaknya. "Ada beberapa lokasi tanah yang kami duga diatasnamakan anak dari yang bersangkutan," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (19/10). Kendati demikian, dia belum bisa mengungkapkan nama anak Zainudin yang dimaksud. KPK juga masih mendalami soal aset lainnya. "Nama keluarga belum bisa kami detailkan hari ini. Kami masih terus menelusuri lebih lanjut kepemilikan aset-aset yang lain," jelas Febry. Selain itu, pihaknya juga sudah menyita sejumlah aset yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang tersebut. Aset yang disita antara lain tanah, bangunan, kendaraan, hingga speedboat. Rinciannya yakni 1 unit ruko di Bandar Lampung, 2 bidang tanah di Desa Campang Tiga, 5 bidang tanah di Desa Munjuk Sampurna, 1 bidang tanah di Desa Ketapang, 1 unit motor Harley Davidson, 1 unit mobil Toyota Velfire, dan 1 unit speedboat. "KPK telah melakukan penyitaan pada tanggal 15-18 Oktober 2018 terhadap 1 unit ruko dan 9 bidang tanah dengan nilai saat harga transaksi total sekitar Rp 7,1 miliar. Selain itu, disita juga 3 unit kendaraan darat dan air," pungkasnya.

Adik Zulhas Diduga Samarkan Aset Pakai Nama Anak, Jumlahnya Fantastis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-tetapkan-adik-zulhas-sebagai-tersangka-tppu_m_.jpg" alt="Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah saat konferensi pers, Jumat (19/10)." width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah saat konferensi pers, Jumat (19/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Lampung Selatan (nonaktif) Zainudin Hasan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dia diduga menyamarkan uang dari hasil korupsi menjadi sejumlah aset. "KPK menemukan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diduga dilakukan oleh tersangka ZH (Zainudin Hasan)," ucap juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, saat konferensi pers, Jumat (19/10). Febri lebih lanjut menyampaikan,&nbsp;ZH diduga membelanjakan uang yang diduga berasal dari suap untuk membeli aset berupa tanah, bangunan, ataupun kendaraan dengan mengatasnamakan keluarga, pihak lain, maupun perusahaan. "ZH melalui ABN (Agus Bhakti Nugroho-anggota DPRD Lampung) membelanjakan penerimaan dana-dana tersebut untuk membayar aset-aset berupa tanah dan bangunan, serta kendaraan dengan mengatasnamakan keluarga, pihak lain, atau perusahaan yang digunakan untuk kepentingan ZH," lanjutnya. Lebih lanjut, mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu mengatakan, KPK telah melakukan penyitaan pada tanggal 15-18 Oktober 2018 terhadap satu&nbsp;unit ruko dan&nbsp;sembilan unit bidang tanah dengan nilai saat harga transaksi total sekitar Rp 7,1&nbsp;miliar. "Selain itu, disita juga&nbsp;tiga unit kendaraan darat dan air, satu unit ruko di Bandar Lampung,&nbsp;dua bidang tanah di Desa Campang Tiga,&nbsp;lima bidang tanah di Desa Munjuk Sampurna, satu&nbsp;bidang tanah di Desa Ketapang,&nbsp;satu unit motor Harley Davidson,&nbsp;satu unit mobil Toyota Velfire dan&nbsp;satu unit speedboat," tambahnya. Atas perbuatannya, Zainudin diduga melanggar Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Tetapkan Adik Zulhas Sebagai Tersangka TPPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-adik-zulkifli-hasan-kpk-panggil-ketum-perti_m_.jpg" alt="Juru Bicara KPK, Febry Diansyah. KPK hari ini memanggil Ketum Perti, Basri Bermanda terkait kasus yang menjerat Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK, Febry Diansyah. KPK hari ini memanggil Ketum Perti, Basri Bermanda terkait kasus yang menjerat Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik KPK memanggil Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Basri Bermanda. Basri diperiksa terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Dinas PUPR Lampung Selatan. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan Basri akan diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk lengkapi berkas penyidikan &lrm;bos CV 9 Naga, Gilang Ramadhan. "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk GR," ujarnya pada awak media, Kamis (12/8). Tak hanya Basri, penyidik lembaga antirasuah sebut Febri juga akan memeriksa Sekjen PERTI, Pasni Rusli dan Kepala Dinas Pendidikan Lampung Selatan, Thomas Amirico untuk Gilang. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan sebagai tersangka. Zainudin adalah adik dari Ketua MPR, Zulkifli Hasan. Selain Zainudin, penyidik KPK juga menetapkan beberapa pihak lain antara lain Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, Anjar Asmara, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Agus Bhakti Nugroho dan Swasta CV 9, Naga Gilang Ramadan sebagai tersangka. Zainudin kata Basaria, diduga menerima uang suap senilai total Rp 599 Juta dari pihak swasta/pengusaha terkait proyek insfrastruktur di Dinas PUPR Pemkab Lampung Selatan. Ini jika dilihat dari barang bukti yang diamankan. Pemberian &lsquo;uang pelumas&rsquo; tersebut kata Basaria, dilakukan melalui orang-orang dekat Bupati seperti Kepala Dinas dan anggota DPRD, yang bertindak sebagai pengumpul dana. Diduga komitmen fee awal sekitar 10-17 persen dengan nilai proyek sebesar Rp 2,8 Miliar.

Kasus Adik Zulkifli Hasan, KPK Panggil Ketum Perti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/3455_20490_Tito-Karnavian-hl.jpg" alt="Kapolda Metro Jaya, Irjen Tito Karnavian" width="100%">
<figcaption>Kapolda Metro Jaya, Irjen Tito Karnavian</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Teror terjadi di ruangan staf khusus Menteri ESDM Sudirman Said, Widyawan di lantai 4 gedung Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (11/9). Terjadi tembakan yang mengakibatkan kaca jendela pecah. Polda Metro Jaya langsung bergerak cepat. Kapolda Metro Jaya, Irjen Tito Karnavian dalam berupaya mencari motif penembakan langsung membentuk satgas khusus. &ldquo;Yang jelas kami dari Polda Metro Jaya telah membentuk satgas khusus untuk penanganan kasus ini. Langkah awal olah TKP sudah kami lakukan,&rdquo; ujar Tito di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (11/9). Tito mengatakan, tim tersebut sudah melakukan langkah induktif dan deduktif untuk mengungkap kasus itu. Induktif dilakukan dengan olah TKP dan barang bukti. Sedangkan, cara deduktif dilakukan dengan mencari motif persoalan si pemilik ruangan, yaitu Widyawan. &ldquo;Apakah ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan individu yang ada di ruangan itu maupun yang terkait dengan institusi,&rdquo; imbuh Tito Sementara itu, mengenai sebuah foto yang beredar dari atas jalan layang Casablanca yang diduga sebagai penembak, belum bisa dikonfirmasi Tito. Saat ini, kata dia, penyidik juga fokus melakukan pencarian melalui video CCTV. &ldquo;Saya belum dapat laporannya (soal foto). Jaraknya kan lebih kurang 40 meter. Menurut saya untuk jenis pistol tidak harus orang profesional ya. Apalagi kaca,&rdquo; tandas mantan Kepala Densus 88 Antiteror Mabes Polri tersebut. (flo/jpnn/awa/jpg)

Teror di Kantor Menteri ESDM Sudirman Said, Polda Bentuk Satgas

zainudin hasan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#zainudin hasan

Berita Terkini