<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/24/9B65B928-F30A-4F6C-A7FD-0368CD3653D8-167173114.jpeg" alt="Kuasa hukum PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (PT JJMN) sekaligus pelapor Andi Syarifuddin" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (PT JJMN) sekaligus pelapor Andi Syarifuddin</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tersangka kasus penggelapan dalam jabatan Zainal Muttaqin telah ditahan. Perjalanan mantan direktur Jawa Pos Group itu hingga ditahan oleh Bareskrim Polri cukup panjang. Kasus yang menjeratnya tidak hanya terkait pidana tetapi juga perdata. Terjadi dalam kurun waktu selama dia menjadi pimpinan di PT Duta Manuntung, dan setelah tidak menjabat sebagai direktur. Untuk kasus pidana penggelapan yang saat ini ditangani Bareskrim, Zainal Muttaqin disangka melanggar Pasal 372 dan 374 KUHP. Pria 62 tahun itu menjadi tersangka sejak April 2023. Empat bulan kemudian, pada Senin (21/8) dia resmi ditahan setelah menjalani pemeriksaan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim. Kuasa Hukum PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) Andi Syarifuddin mengatakan, Zainal pernah menjadi Dirut PT Duta Manuntung. Nah, saat menjadi direktur itulah diduga melakukan penyalahgunaan wewenang. Salah satunya, menggunakan nomor rekening pribadi sebagai lalu lintas keuangan perusahaan. Setelah uang terkumpul, lantas dibelikan aset di Kalimantan Timur. Termasuk tanah yang kini menjadi obyek perkara pidana. &rdquo;Aset itu diatasnamakan pribadi. Setelah berhenti menjadi direktur, aset itu diklaim atas nama pribadi,&rdquo; papar Andi. Pada November 2022 Pengadilan Tinggi Kaltim menegaskan jika tiga bidang lahan yang dikuasai Zainal Muttaqin merupakan kepemilikan sah PT Duta Manuntung, penerbit surat kabar harian Kaltim Post. Hal itu tertuang dalam putusan banding bernomor 153/PDT/2022/PT SMR pada 3 November 2022. Pengadilan mewajibkan mantan direksi tersebut untuk mengembalikan aset lahan dan bangunan dalam keadaan semula. Yakni, aset lahan beserta bangunan seluas 4.046 meter persegi di Timbau, Tenggarong, Kutai Kartanegara; lahan seluas 400 meter persegi di Bontang Baru; Bontang Utara; lahan seluas 940 meter persegi di Sangatta Utara, Sangatta, Kutai Timur. Semuanya merupakan aset kepemilikan PT Duta Manuntung. PT JJMN dan PT Duta Manuntung memperkarakan Zainal Muttaqin karena juga menggunakan aset perusahaan dalam bentuk tanah sebagai jaminan hutang ke bank Mandiri untuk suatu badan usaha lain. Suatu perusahaan pembangkit listrik swasta, tanpa melalui proses yang sah. Tanah yang dijaminkan itu berbeda dengan tanah-tanah lain dalam kasus perdata. &ldquo;Yang tidak ada hubungannya dengan PT Duta Manuntung,&rdquo; tutur Andi. Nah, untuk aset yang dijadikan jaminan hutang bank itulah yang kini menjadi kasus pidana di Dittipideksus Bareskrim Polri. Sedangkan aset tanah yang tidak dikembalikan, menjadi obyek sengketa pada proses perdata. Perusahaan listrik yang dimaksud adalah PT Indonesia Energi Dinamika (IED) yang berkedudukan di Kalimantan Timur. Saham mayoritas IED sebanyak 55 persen dimiliki PT Kalimantan Elektrik Power (KEP). Nah, Zainal Muttaqin pernah menjadi direktur utama di IED dan KEP sekaligus pemilik saham minoritas. Sisa saham PT IED, 45 persen, dimiliki PT Jawa Pos. PT KEP bukan bagian dari Grup Jawa Pos. PT IED mengalami kesulitan uang sehingga harus menjalani proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Surabaya. Proses PKPU ini sudah berakhir dengan tercapainya perjanjian perdamaian antara semua kreditor dan debitur. Tagihan PT IED sendiri mencapai sekitar Rp 5,5 triliun. Bank Mandiri menjadi kreditur dengan nilai tagihan terbesar mencapai Rp 4,3 triliun. PT Jawa Pos yang turut sebagai kreditur konkuren memiliki tagihan piutang Rp 404,2 miliar dan sudah diakui melalui penetapan hakim pengawas. Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Kombespol Andri Sudarmadji menuturkan, bahwa dengan berkas perkara tersangka ZM sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa. Maka, pekan ini akan dilakukan pelimpahan tahap dua atau penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejagung. Rencananya, pelimpahan dilakukan pada Kamis (24/8). &rdquo;Yang selanjutnya ke Kejaksaan Negeri Balikpapan,&rdquo; paparnya. Kasus yang melibatkan Zainal Muttaqin ini dipastikan tidak berhenti sampai di sini. Sebab, ada kasus-kasus lain yang mengintai. Misalnya, Zainal telah melakukan upaya memposisikan seolah-olah mempunyai tagihan pada PT IED senilai Rp 200 miliar. Lalu, penggunaan materai Rp 10.000 pada dokumen bertanggal 12 Desember 2016. Padahal, materai Rp 10.000 baru dikeluarkan pemerintah tahun 2021. Kuasa Hukum Ajukan Penangguhan Penahanan Bagian lain, Kuasa Hukum Zainal, Sugeng Teguh Santoso berencana mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya. Menurutnya, proses permohonan penangguhan penahanan itu sudah dimulai. &rdquo;Saya yakin bisa ditangguhkan,&rdquo; jelasnya. Walau sebelumnya dia mengakui bahwa dalam kasus ini kesempatan untuk melakukan langkah perlawanan itu hanya di Pengadilan Negeri. Posisinya kasus ini telah lengkap atau P21. &rdquo;Saya lihat polisi dalam hal ini professional, tapi tidak adil,&rdquo; urainya. Menurutnya, profesional itu karena kepolisian telah menggunakan kewenangannya. Namun, hak tersangka itu untuk mendapatkan keadilan. &rdquo;Ada satu poin, perkara ini di polda itu sudah dihentikan, itu saya minta dimasukkan ke berkas perkara,&rdquo; ujarnya. Lalu, yang substansi kasus adalah tempus delecti atau waktu terjadinya tindak pidana. Tuduhannya dalam kasus ini menggelapkan sertifikat pada 2016 hingga 2020. Menurutnya, kalau memang diklaim uang pembelian aset itu dari PT JJMN dan PT Duta Manuntung, maka seharusnya dibuktikan tempus delectinya. &rdquo;(Kasus ini) Nggak bisa dibuktikan,&rdquo; jelasnya. Kuasa Hukum PT JJMN Andi Syarifuddin menanggapi Sugeng. Menurutnya, terkait masalah tempat kejadian perkara (Locus Delicti) tidak ada masalah karena perkara ditangani Mabes Polri yang wilayah hukumnya meliputi seluruh Indonesia. Begitu juga soal masalah waktu kejadian pidananya, juga tidak ada masalah. &ldquo;Pidananya itu diketahui setelah aset diminta untuk dikembalikan, tapi Pak Zainal tidak mau mengembalikan. Jangan lupa, dalam perkara ini Pak Zainal dituduh melakukan tindak pidana penggelapan, syaratnya kan harus diminta terlebih dahulu. Kalau sudah diminta lalu tidak mau kembalikan, baru bisa dikatakan ada perbuatan melawan hukumnya (perbuatan pidana),&rsquo;&rsquo; urainya. Terkait apakah PT Duta Manuntung bisa membuktikan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli aset-aset bukan milik Zainal berada, menurut Andi ada di pihak jaksa. &ldquo;Karena ini tindak pidana, bukan PT Duta Manuntung yang wajib membuktikan, tapi Jaksa (JPU),&rsquo;&rsquo; tegasnya. Selain itu, Andi juga mengatakan kalau Polda Kaltim tidak pernah mengeluarkan SP3 atas kasus Zainal Muttaqin. Yang benar, penyidik Polda Kaltim mengeluarkan SP2HP. Itulah kenapa, tidak pas jika perkara ini dipraperadilankan yang fungsinya untuk membuka atau menyidik kembali suatu perlaka. &ldquo;Penyidik Polda Kaltim itu mengeluarkan SP2HP, bukan SP3,&rsquo;&rsquo; kata Andi.

Tersangka kasus penggelapan Zainal Muttaqin telah ditahan. Perjalanan mantan direktur Jawa Pos Group itu hingga ditahan cukup panjang.

Runutan Kasus yang Menjerat Zainal Muttaqin hingga Ditahan Bareskrim Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Gedung-Bareskrim-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Gedung Bareskrim. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gedung Bareskrim. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mantan Direktur Jawa Pos Group Zainal Muttaqin ditahan polisi setelah dilakukan pemeriksaan terkait tuduhan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan karena melanggar Pasal 372 dan 374 KUHP. Zainal ditahan penyidik Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus seusai diperiksa Senin (21/8). Sugeng Teguh Santoso, kuasa hukum Zainal Muttaqin, membenarkan bahwa kliennya secara resmi ditahan di Dittipideksus Bareskrim Polri. &rdquo;Ya, benar klien saya ditahan,&rsquo;&rsquo; ujarnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin (21/8). Sementara itu, Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Kombespol Andri Sudarmaji memastikan penahanan Zainal Muttaqin. &rdquo;Penyidik sedang mempersiapkan proses administrasi untuk penahanan tersangka berinisial ZM malam ini,&rsquo;&rsquo; terangnya kepada Jawa Pos. Sebelumnya, pada April, Bareskrim menetapkan Zainal sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Zainal dilaporkan oleh Andi Syarifuddin, kuasa hukum PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) dan anak usahanya, PT Duta Manuntung (penerbit koran Kaltim Pos). Zainal pernah menjadi direktur utama, baik di PT JJMN maupun PT DM. Dia juga pernah jadi direktur di level holding Jawa Pos Group. PT JJMN dan PT Duta memerkarakan Zainal Muttaqin karena yang bersangkutan dituduh menggunakan aset perusahaan dalam bentuk tanah sebagai jaminan utang bank untuk suatu badan usaha lain. Suatu perusahaan pembangkit listrik swasta tanpa melalui proses yang sah. Perusahaan listrik itu bernama PT Indonesia Energi Dinamika (IED) yang berkedudukan di Kalimantan Timur. Saham mayoritas IED sebanyak 55 persen dimiliki PT Kalimantan Elektrik Power (KEP). Nah, Zainal Muttaqin pernah menjadi direktur utama KEP dan IED. Sisa saham PT IED, 45 persen, dimiliki PT Jawa Pos. PT KEP bukan bagian dari Grup Jawa Pos. IED mulai beroperasi pada awal 2020, tetapi di bawah kendali Zainal Muttaqin. Sempat mengalami kesulitan keuangan dan juga pernah menjalani proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Surabaya. Proses PKPU itu sudah berakhir dengan tercapainya perjanjian perdamaian antara semua kreditur dan debitur. Kuasa hukum JJMN Andi Syarifuddin mengatakan bahwa saat kasus dengan tersangka Zainal itu telah P-21 atau dinyatakan lengkap, artinya perkara menjadi kewenangan dari jaksa. &rdquo;Saya berharap segera dilimpahkan tahap II, tersangka dan barang buktinya diberikan ke kejaksaan,&rdquo; urainya. Dia mengatakan, kasus itu diharapkan cepat sampai ke persidangan. Sebab, perkara tersebut membutuhkan waktu, terutama nanti harus dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Balikpapan. Sementara itu, PT IED pada Februari 2023 melaporkan Zainal Muttaqin ke Bareskrim Polri karena dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau penggelembungan piutang (Pasal 263/Pasal 400 KUHP). Direktur Utama IED Daniel Mahendra Yuniar dalam surat laporannya melaporkan bahwa Zainal Muttaqin di tengah proses pra-verifikasi utang PKPU PT IED telah melakukan upaya untuk memosisikan pihaknya seolah-olah mempunyai tagihan pada PT IED senilai Rp 200 miliar. Klaim itu didasari suatu dokumen yang bertanggal 12 Desember 2016. Tapi, menggunakan meterai bernilai Rp 10.000 yang baru dikeluarkan pemerintah pada 2021. (idr/c6/ttg)

Mantan Direktur Jawa Pos Group Zainal Muttaqin ditahan polisi setelah dilakukan pemeriksaan terkait tuduhan dugaan tindak pidana penggelapan

Mabes Polri Resmi Tahan Zainal Muttaqin di Kasus Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/21/D46FA89A-76EC-4F4C-9409-5CB103D1E779-473673118.jpeg" alt="Kantor Bareskrim Polri" width="100%">
<figcaption>Kantor Bareskrim Polri</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Direktur Jawa Pos Group Zainal Muttaqin ditahan polisi setelah dilakukan pemeriksaan terkait tuduhan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan karena melanggar pasal 372 dan 374 KUHP. Sugeng Teguh Santoso, Kuasa Hukum Zainal Muttaqin membenarkan bahwa kliennya secara resmi ditahan di Dirtipideksus Bareskrim Polri. &ldquo;Ya, benar klien saya ditahan,&rsquo;&rsquo; ujarnya saat dihubungi Jawa Pos. Namun, dia tidak bisa banyak berkata karena sedang mendampingi pemeriksaan.&nbsp; Zainal ditahan penyidik Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus usai dilperiksa, Senin (21/8).&nbsp;Sebelumnya, pada April, Bareskrim sudah menetapkan Zainal sebagai tersangka dalam kasus ini. Zainal dilaporkan oleh Andi Syarifuddin, kuasa hukum PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) dan anak usahanya PT Duta Manuntung (penerbit koran Kaltim Pos). Zainal pernah menjadi Direktur Utama baik di PT JJMN maupun PT DM. Dia juga pernah jadi direktur di level holding Jawa Pos Group. PT JJMN dan PT Duta memperkarakan Zainal Muttaqin karena yang bersangkutan dituduh menggunakan aset perusahaan dalam bentuk tanah sebagai jaminan hutang bank untuk suatu badan usaha lain. Suatu perusahaan pembangkit listrik swasta, tanpa melalui proses yang sah. Perusahaan listrik itu bernama PT Indonesia Energi Dinamika (IED) yang berkedudukan di Kalimantan Timur. Saham mayoritas IED sebanyak 55 persen dimiliki PT Kalimantan Elektrik Power (KEP). Nah, Zainal Muttaqin pernah menjadi direktur utama KEP dan IED. Sisa saham PT IED, 45 persen, dimiliki PT Jawa Pos. PT KEP bukan bagian dari Grup Jawa Pos. IED memulai beroperasi pada awal 2020, tetapi di bawah kendali Zainal Muttaqin. Sempat mengalami kesulitan keuangan, dan juga pernah menjalani proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Surabaya. Proses PKPU ini sudah berakhir dengan tercapainya perjanjian perdamaian antara semua kreditor dan debitur. Sementara itu, PT IED pada Februari 2023 melaporkan Zainal Muttaqin ke Bareskrim Polri karena dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau penggelembungan piutang (pasal 263/pasal 400 KUHP). Direktur Utama IED Daniel Mahendra Yuniar dalam surat laporannya melaporkan bahwa Zainal Muttaqin di tengah proses pra-verifikasi hutang PKPU PT IED, telah melakukan upaya untuk memposisikan pihaknya seolah-olah mempunyai tagihan pada PT IED senilai Rp 200 miliar. Klaim itu didasari suatu dokumen yang bertanggal 12 Desember 2016. Tapi, menggunakan materai bernilai Rp 10.000 yang baru dikeluarkan pemerintah pada 2021. Zainal sempat menyerahkan dokumen ini ke pengurus PKPU melalui kuasanya, bernama Rachman Mutaqqin yang juga putranya. Dokumen itu ditanda-tangani Zainal dan juga Marsudi Sukmono, mantan Direktur Keuangan di IED. Sukmono dan Rachman juga dilaporkan PT IED untuk kasus yang sama. Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan membenarkan jika pihaknya sedang berusaha menuntaskan kasus itu. Soal penahanan Zainal Muttaqin, Whisnu mengatakan masih mengecek. Namun, penahanan bisa dilakukan jika penyidik membutuhkannya. &ldquo;Saya cek dulu untuk penahanannya,&rsquo;&rsquo; katanya kepada Jawa Pos.

Zainal Muttaqin Ditahan di Dirtipideksus Bareskrim Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/GRAFIS-cowok-PENGADILAN.jpg" alt="Iliustrasi persidangan. (Dimas Pradipta/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Iliustrasi persidangan. (Dimas Pradipta/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pengadilan Tinggi Kaltim kembali menegaskan jika tiga bidang lahan yang dikuasai Zainal Muttaqien merupakan kepemilikan sah PT Duta Manuntung, penerbit surat kabar harian Kaltim Post. Hal itu tertuang dalam putusan banding bernomor 153/PDT/2022/PT SMR pada 3 November 2022.  Dikonfirmasi ihwal putusan tersebut, Juru Bicara Pengadilan Tinggi Kaltim Supeno menuturkan banding tersebut bakal berkekuatan hukum tetap. Selepas salinan putusan banding diterima masing-masing pihak yang bersengketa. “Paling lambat 14 hari selepas diterima para pihak,” ucapnya Senin (14/11).  Untuk mengetahui ada proses lanjutan atau tidak, kata Supeno, perlu mengkroscek ke Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan. Apakah ada upaya hukum terakhir sekaligus upaya hukum tertinggi, Kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Berkas perkara banding itu pun disebutnya mungkin sudah diteruskan ke PN Balikpapan lantaran ada kebijakan internal di PT Kaltim, berkas paling lambat dikirim tiga hari selepas diputus majelis hakim.  Untuk perkara banding, semua perkara banding di PT, sebut Supeno, ditarget rampung paling lama 30 hari sejak berkas diterima dari pengadilan tingkat I. “Aturan dari MA paling lama tiga bulan. Tapi, ketua PT Kaltim punya kebijakan internal untuk menangani perkara banding paling lama 30 hari,” tuturnya.  Untuk perkara ini, berkas banding diterima PT Kaltim pada 4 Oktober 2022 dan diadili pada 3 November 2022. Dalam banding, majelis hakim tinggi yang dipimpin Marolop Simamora bersama Sukri Sulumin dan Erma Suharti mengoreksi beberapa poin dalam gugatan PT Duta Manuntung, Penerbit Kaltim Post terhadap mantan direksinya tersebut.  “Untuk pokok perkara saya enggak bisa beber. Sebaiknya langsung ke pengadilan negerinya. Termasuk, apakah ada kasasi atau tidak,” singkatnya.  Dari salinan putusan banding yang diterima Kaltim Post, majelis hakim Pengadilan Tinggi Kaltim menolak banding yang dilayangkan Zainal Muttaqien dan mengoreksi putusan PN Balikpapan. Khususnya dalam amar, penerapan uang ganti kerugian materiil sebesar Rp 175 juta per bulan sejak aset lahan itu dikuasai Zainal Muttaqien.  Namun tetap mewajibkan mantan direksi tersebut untuk mengembalikan aset lahan dan bangunan tersebut dalam keadaan semula. Lalu, penerapan uang paksa atau dwangsom sebesar Rp 125 juta per hari sejak aset itu dikuasai dianulir dalam putusan banding tersebut.  Namun, majelis menegaskan aset lahan beserta bangunan seluas 4.046 meter persegi di Timbau, Tenggarong, Kutai Kartanegara; lahan seluas 400 meter persegi di Bontang Baru; Bontang Utara; lahan seluas 940 meter persegi di Sangatta Utara, Sangatta, Kutai Timur merupakan aset kepemilikan PT Duta Manuntung.  Penguasaan sepihak yang dilakukan Zainal Muttaqien pun dinilai masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum yang membuat PT Duta Manuntung mengalami kerugian dan meminta untuk menyerahkan bukti-bukti kepemilikan lahan tersebut.

Pengadilan: Tiga Lahan yang Dikuasai Zainal Milik PT Duta Manuntung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/yuridio-tirta.jpg" alt="Kuasa hukum PT Duta Manuntung, M Yuridio Tirta A. (Prokal.co)" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum PT Duta Manuntung, M Yuridio Tirta A. (Prokal.co)</figcaption>
</figure>JawaPos.com -Majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan memutuskan mengabulkan sebagian besar gugatan yang dilayangkan PT Duta Manuntung, terhadap tergugat Zainal Muttaqien pada kasus sengketa aset di Balikpapan, Tenggarong, Bontang dan Kutai Timur. PT Duta Manuntung adalah penerbit koran Kaltim Post dan Zainal Muttaqien adalah mantan dirutnya.  Dilansir dari Prokal.co (Jawa Pos Grup), di antara putusan majelis hakim pada sidang Rabu (10/8) sore tersebut antara lain, menyatakan penggungat (PT Duta Manuntung) sebagai pemilik sah obyek-obyek yang jadi sengketa. Majelis hakim juga menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap hari melakukan pembangkangan melaksanakan putusan perkara ini, sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) per hari.  Kemudian, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat. “Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi materiil kepada penggugat secara tunai dan sekaligus, sebesar Rp. 175.000.000 per tahun, terhitung sejak obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat sampai obyek sengketa diserahkan kembali kepada penggugat,” demikian kata Ketua Majelis Hakim Surya Laksemana pada saat pembacaan putusan.  Tergugat juga diwajibkan menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan seperti semula dan baik. Bilamana perlu, dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia. Majelis hakim juga menghukum tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan sertifikat-sertifikat obyek sengketa tersebut kepada penggugat.  Selain itu, juga melakukan baliknama sertifikat-sertifikat obyek sengketa dari atas nama tergugat menjadi atas nama Penggugat. “Dalam hal tergugat tidak bersedia menyerahkan, maka memberikan hak dan kewenangan penuh kepada Penggugat untuk manapun di wilayah tanah obyek sengketa berada untuk melakukan baliknama sertifikat-sertifikat obyek sengketa dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat, tanpa perlu kehadiran dan tindakan apapun dari Tergugat,” lanjut Surya Laksemana.  Kuasa hukum PT Duta Manuntung, M Yuridio Tirta A menjelaskan, majelis hakim mengabulkan hampir seluruh pokok perkara gugatan penggugat. “Dalam pertimbangannya majelis menyatakan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan uang yang digunakan untuk membeli objek sengketa adalah uang perusahaan dan dalil tersebut tidak terbantahkan oleh pihak tergugat,” katanya.  Pria yang kerap disapa Dio ini menambahkan, segala pembelian aset dibeli oleh perusahaan dan tergugat hanya bertindak sebagai nominee atau hanya mewakili perusahaan dalam pembelian atas objek objek tersebut.  “Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus membayar kerugian sebesar 175 juta pertahun sejak tergugat menguasai objek sengketa tersebut dan menghukum tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak darinya untuk segera menyerahkan objek tersebut kepada penggugat,” tutup dia.

PT Duta Manuntung Menangi Gugatan Terhadap Zainal Muttaqien