<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/12/Hari-Jumat-Jangan-lupa-sholat-Jumat-masukin-uang-di-celengan-mesjid-dan-jangan-ambil-makanan-mesjid-banyak-banyak-ya-pamerfotoaja-1737416494.jpg" alt="Profil Zainal Arifin Mochtar, Pakar Hukum Tata Negara di Film Dokumenter Dirty Vote. /Instagram Zainal Arifin Mochtar" width="100%">
<figcaption>Profil Zainal Arifin Mochtar, Pakar Hukum Tata Negara di Film Dokumenter Dirty Vote. /Instagram Zainal Arifin Mochtar</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Zainal Arifin Mochtar mengomentari ditetapkannya Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Golkar Adies Kadir sebagai calon tunggal hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut pria yang karib disapa Uceng tersebut, saat ini MK tengah menjadi sasaran untuk dirusak independensinya. "Di dalam pidato pengukuhan saya, MK adalah sasaran empuk untuk semakin dirusak independensinya," kata Prof. Uceng dalam unggahan pada media sosial Instagram, Senin (26/1). Pakar hukum tata negara itu menyinggung nama Inosentius Samsul yang sebelumnya telah diusulkan DPR RI untuk menggantikan hakim konstitusi Arief Hidayat, yang akan memasuki masa pensiun pada 3 Februari 2026. Namun, kini secara tiba-tiba Komisi III menyetujui untuk mengusulkan Adies Kadir sebagai hakim MK. "Bayangkan, untuk pengganti Prof. Arief, kala itu sudah disepakati penggantinya Innocentius. Entah apa yang terjadi, Innocentius di-cancel, masuklah orang satu ini. Masih ingat nggak?" cetusnya. Menurut Uceng, perubahan mendadak tersebut menimbulkan tanda tanya besar mengenai motif politik di baliknya. Ia menyebut adanya bisik-bisik bahwa langkah itu berkaitan dengan upaya mengakhiri independensi MK secara perlahan. "Entah apa yang mau dimainkan oleh DPR. Tapi, bisik-bisiknya adalah ini soal makin mengakhiri independensi MK. Demi menguatkan konservatif otoritarianisme. Rusak!" imbuhnya. Sebelumnya, Komisi III DPR RI menyetujui Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sebagai hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR RI. Adies ditetapkan sebagai calon tunggal dalam proses pengisian jabatan hakim MK, yang akan ditinggalkan Arief Hidayat karena memasuki masa pensiun. Persetujuan tersebut diambil dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1). Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan seluruh fraksi di Komisi III telah sepakat mendukung Adies Kadir sebagai hakim konstitusi. "Komisi III DPR RI menyetujui Saudara Adies Kadir sebagai hakim konstitusi pada MK RI yang berasal dari usulan lembaga DPR RI," ucap Habiburokhman saat memimpin rapat. Habiburokhman menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah mendengar pandangan delapan fraksi yang ada di Komisi III DPR. Seluruh fraksi menyatakan persetujuannya tanpa catatan. Keputusan ini selanjutnya akan dibawa ke tingkat berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. "Dan untuk selanjutnya dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya. Sementara itu, Adies Kadir menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Komisi III DPR RI. Ia berkomitmen untuk menjalankan tugas sebagai hakim konstitusi dengan menjaga marwah dan konstitusi negara. "Saya akan menjaga kepercayaan dari teman-teman dengan baik, menjaga konstitusi di negara kita agar bisa berjalan sesuai porsinya," pungkasnya.

Prof Uceng kritik Adies Kadir jadi calon hakim MK, sebut independensi Mahkamah Konstitusi terancam. Simak pandangan dan proses persetujuan.

Adies Kadir jadi Calon Hakim MK, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mochtar: Makin Rusak Independensinya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/zainal-arifin-mochtar-berbicara.jpg" alt="Zainal Arifin Mochtar (IMAM HUSEIN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Zainal Arifin Mochtar (IMAM HUSEIN/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi teror kembali terjadi. Kali ini menyasar Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar. Melalui akun media sosialnya, pakar hukum tata negara tersebut menyampaikan bahwa dirinya menerima telepon dari seseorang yang mengaku berasal dari Polres Jogjakarta. &rdquo;Baru aja masuk telepon ini. Ngaku dari Polresta Jogjakarta, meminta segera menghadap dan membawa KTP. Jika tidak akan segera melakukan penangkapan,&rdquo; tulis pria yang akrab dipanggil Uceng tersebut dikutip pada Sabtu (3/12). Dalam unggahan yang sama, Uceng mengungkapkan, penelpon tersebut tampak berusaha memberat-beratkan suara agar terdengar memiliki otoritas. Tidak hanya satu kali, Uceng mengaku beberapa hari terakhir dia sudah 2 kali mendapat telepon misterius. &rdquo;Dalam beberapa hari ini sy dah dihubungi tindakan sejenis dah dua kali. Saya hanya ketawa dan matiin hape lalu lanjut ngetik,&rdquo; lanjut Uceng. Menurut Uceng, tindakan itu sudah pasti penipuan yang tidak jelas. Dia menilai, orang-orang tidak dikenal itu bisa berulang kali menghubungi dirinya karena kurangnya tindakan tegas dan serius. Sehingga mereka terus memiliki ruang untuk melakukan teror. &rdquo;Tapi, bagaimana pun di negeri ini penipu macam begini terlalu diberi ruang bebas. Nyaris nda pernah ada yg dikejar dengan serius. Data kita diperjual belikan dan berbagai tindakan scam lainnya,&rdquo; sesalnya. Uceng adalah salah seorang akademisi yang concern terhadap isu-isu antikorupsi. Dia kerap bersuara lantang untuk mengkritisi pemerintah. Teror terhadap dirinya terjadi setelah beberapa pemengaruh di media sosial buka suara karena mendapat ancaman. Bukan hanya ancaman melalui sambungan telepon atau aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp, ancaman datang ke rumah mereka. Salah satunya dialami oleh Ramond Dony Adam (DJ Donny) yang mendapat kiriman bangkai ayam dan bom molotov. Selain itu, beberapa nama seperti Sherly Annavita, Virdian Aurellio, dan aktivis Greenpeace Iqbal Damanik juga mengalami ancaman yang hampir mirip. Namun demikian, sejauh ini baru DJ Donny yang membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya.

Penelpon misterius mengaku dari Polres Jogjakarta teror Guru Besar UGM Zainal Arifin Mochtar. Simak kronologi dan ancaman yang dialaminya.

Teror Guru Besar UGM Zainal Arifin Mochtar, Penelpon Misterius Mengaku dari Polres Jogjakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/23/27_komenta-2233079793.jpg" alt="DI BALIK LAYAR: Dandhy Dwi Laksono (kiri) Feri Amsari mendiskusikan film Dirty Vote di UKWM Surabaya (21/2)." width="100%">
<figcaption>DI BALIK LAYAR: Dandhy Dwi Laksono (kiri) Feri Amsari mendiskusikan film Dirty Vote di UKWM Surabaya (21/2).</figcaption>
</figure> Persekusi dan ancaman kini jadi makanan sehari-hari bagi ketiga pemeran dan sutradara Dirty Vote. Sempat barengan WhatsApp, e-mail, dan Telegram sama-sama kena retas. RETNO DYAH AGUSTINA, Surabaya --- &rdquo;PERSEKUSI apa ya? Bukan apa-apalah,&rdquo; jawab Feri Amsari saat disentil soal ramainya komen di media sosial Instagram miliknya. Beberapa komentar yang muncul cukup menggelitik. Misalnya, salah satu ada yang menulis, &rdquo;Mending bikin film bokep aja Pak, pasti laku keras.&rdquo; Bagi Feri dan dua &rdquo;aktor&rsquo;&rsquo; lain film dokumenter Dirty Vote, Zainal Arifin Mochtar dan Bivitri Susanti, serta sang sutradara Dandhy Laksono, komentar-komentar seperti itu kompak mereka jadikan bercandaan. Menurut Feri, komen-komen seperti itu tak substantif. Jadi, buat apa dipikirkan? Belum lagi komen-komen yang menanyakan berapa bayarannya, dibayar siapa, sampai mengolok fisiknya. &rdquo;Pokoknya, saya tunggu yang mau balas soal substansi film,&rdquo; tuturnya seraya terkekeh di sela diskusi film yang ungkap dugaan kecurangan Pemilu 2024 itu di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya (21/2). Feri sendiri tak pernah membalas satu pun komentar negatif. Justru dia makin sering mengunggah diskusi dan hal-hal unik terkait Dirty Vote. Seakan makin menggoda para akun bodong yang spamming di lamannya. &rdquo;Ya, kita tahu kan isinya memang bodong semua. Cuma muncul buat komenin saya malah seru,&rdquo; imbuhnya. Feri dan kedua tokoh lain, Zainal Arifin Mochtar dan Bivitri Susanti, juga sama-sama kena hack. Upaya intercept itu muncul sebelum 24 jam penayangan Dirty Vote. &rdquo;Bertiga ini sama. WhatsApp, e-mail, dan Telegram kena semua,&rdquo; ucapnya. Namun, upaya tersebut tidak berhasil. Sebab, Dandhy selaku sutradara memang sudah ancang-ancang. Percobaan pembajakan akun tersebut memang pertama bagi para narasumber. Tapi, tidak bagi Dandhy yang sudah rutin membuat film-film kontroversial. &rdquo;Kami memang punya tim IT khusus. Jadi begitu ada laporan upaya pembajakan, tim IT yang gerak,&rdquo; jelasnya. Saat ditanya seperti apa upayanya, dia hanya tersenyum dan berkata singkat, ada lah pokoknya. Yang penting saat ini upaya pembajakan itu sudah berhenti. Bibip, sapaan Bivitri, juga tak mau ambil pusing. Dia bahkan menuliskan caption penuh semangat untuk para haters. &rdquo;Buat haters sengaja tidak saya jawab karena sayang dong waktu saya yang berharga,&rdquo; tulisnya. Dia juga mengatakan bahwa tak jadi masalah jika komentar mereka hanya berdasar kebencian. &rdquo;Apa pun penjelasan saya pasti salah di mata haters. Saya tidak terganggu dan takut karena I have a life, a real one. Get a life, guys!&rdquo; tambahnya. Empat orang tersebut juga jarang mengunggah keseharian bersama keluarga. Hal itu dilakukan sebagai upaya perlindungan dari doxxing yang bisa saja terjadi. Mereka mengakui, ancaman yang diberikan media sosial tak berarti apa-apa. Begitu pun dengan intel-intel yang, katanya, rutin mengikuti road show Dirty Vote di 35 kota. &rdquo;Kami memang sempat gagal screening di Jakarta. Tapi setelah itu, malah lebih banyak diskusi dan screening yang minta kami hadir,&rdquo; tutur Feri. Adapun dengan kondisi masyarakat yang makin melek media sosial, mereka yakin para intel tersebut tak bakal membuat kekacauan di tengah diskusi. Selain itu, sambutan hangat komunitas hingga akademisi di berbagai kota sangat kuat. &rdquo;Termasuk yang kirim pesan pribadi ke kami, kirim DM. Itu jumlahnya terasa lebih banyak buat kami,&rdquo; imbuh Feri. Dia merasa Dirty Vote justru membuka ruang-ruang baru baginya untuk bertemu banyak kalangan. &rdquo;Meskipun kalau dia jalan-jalan ke Indomaret, tetap nggak ada yang kenal dan ngajak foto ya,&rdquo; seloroh Dandhy saat ditemui pascadiskusi Dirty Vote di Surabaya Rabu (21/2) lalu. Pengalaman persekusi pasca Dirty Vote sebenarnya tidak banyak berbeda dengan sebelumnya bagi Dandhy. &rdquo;Kalau dibandingkan saat bikin Sexy Killers&hellip;.nggak juga sih ya,&rdquo; jawabnya. Persekusi yang dirasakan sebenarnya lebih fokus pada &rsquo;&rsquo;membunuh&rsquo;&rsquo; karakter masing-masing tokoh. Feri mengatakan, masing-masing orang tiba-tiba punya partai pasca Dirty Vote. Feri dituduh sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). &rdquo;Begitu lihat jenggot dikit, langsung dituduh PKS nih,&rdquo; katanya. Begitu juga Uceng, sapaan akrab Zainal Arifin, yang dituduh sebagai kader PDIP. Bibip, sapaan Bivitri, disebut sebagai kader Nasdem. &rdquo;Nah, paling lengkap itu Dandhy. Dituduh PKI, jadul banget! Dia juga dibilang terlibat 212 dan terbaru sebagai agen CIA,&rdquo; ucap Feri, kemudian terbahak. Sebuah kombinasi yang amat mustahil. &rdquo;Tapi memang gitu. Saat di Sexy Killers pun, kami juga pasti didelegitimasi seperti itu. Jadi ya ketawain saja,&rdquo; tutur Dandhy. Baik Dandhy dan Feri sama-sama sudah pernah dilaporkan. &rdquo;Ini laporan saya yang ke-4 kali,&rdquo; tutur Feri. Sebelumnya, dia sudah pernah dilaporkan terkait tulisan dan aksinya. Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas itu memang sudah banyak terlibat dalam perbincangan politik. &rdquo;Nyatanya ya masih di sini. Jadi, ya lanjutkan perbincangan ini,&rdquo; ucapnya. (*/c6/ttg)

Persekusi dan ancaman kini jadi makanan sehari-hari bagi ketiga pemeran dan sutradara Dirty Vote. Sempat barengan WhatsApp dan e-mail.

Dampak Perilisan Dirty Vote bagi Sutradara dan Pemeran, Komentar yang Tak Substantif Dijadikan Bercandaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/12/Tersenyum-Kata-seorang-teman-Akan-lebih-bagus-kalo-wajahnya-dihilangkan-Padahal-solusinya-diblur-ajakan-Sekian-terimakasih-bercandatapilagikesalsamapemiluzsydhlgwwwkkksshadfrt-3264970728.jpg" alt="Sosok Feri Amsari, Pakar Hukum Tata Negara yang Tampil di Film Dirty Vote. /Instagram Feri Amsari" width="100%">
<figcaption>Sosok Feri Amsari, Pakar Hukum Tata Negara yang Tampil di Film Dirty Vote. /Instagram Feri Amsari</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Tiga Pakar Hukum Tata Negara Tanah Air, belum lama ini ramai jadi sorotan usai film dokumenter Dirty Vote ditayangkan. Tiga Pakar Hukum Tata Negara tersebut yakni, Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti. Unjuk gigi dalam film dokumenter Dirty Vote berjudul &lsquo;Sebuah Desain Kecurangan Pemilu 2024&rsquo;, yuk kenali sosok&nbsp;Feri Amsari lebih jauh. Dengan durasi hampir 2 jam, Feri Amsari di film Dirty Vote mengupas tuntas dan rinci setiap kejanggalan yang ada pada proses pemilu 2024, utamanya pilpres, sejak awal hingga saat ini. Dalam pantauan JawaPos.com, hari ini, Senin (12/2), Dirty Vote yang diunggah di kanal YouTube Dirty Vote, sudah ditonton sebanyak 3.475.119 kali, sejak perilisannya pada Minggu (11/2) kemarin. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014149868/intip-profil-zainal-arifin-mochtar-pakar-hukum-tata-negara-di-film-dokumenter-dirty-vote">Intip Profil Zainal Arifin Mochtar, Pakar Hukum Tata Negara di Film Dokumenter Dirty Vote</a> Profil Feri Amsari Sosok Feri Amsari sejatinya bukan nama asing di panggung hukum dan pemerintahan Indonesia. Feri Amsari&nbsp;kerap diundang di berbagai acara televisi atau kegiatan serupa, untuk membicarakan hal-hal mengenai hukum. Dirangkum dari berbagai sumber, Feri Amsari diketahui menempuh pendidikan S1 dan S2 jurusan Ilmu Hukum di Universitas Andalas, dan Magister perbandingan Hukum Amerika dan Asia di William and Mary Law School, Virginia. Semasa kuliah, Feri juga dikenal sebagai aktivis dan pernah menjadi Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa merangkap Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Ia juga pernah meraih Juara II Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Tingkat Universitas Andalas. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014150148/bawaslu-tanggapi-santai-film-dirty-vote-rahmat-bagja-silakan-kritik-kami">Bawaslu Tanggapi Santai Film Dirty Vote, Rahmat Bagja: Silakan Kritik Kami!</a> Feri bekerja sebagai pengajar aktif di Universitas Andalas, sekaligus peneliti di Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas. Bahkan, ia juga menjabat sebagai Direktur PUSaKO 2017-2023. Di samping sebagai akademisi, Feri juga aktif menulis tentang hukum tata negara di sejumlah media cetak, seperti&nbsp;Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Padang Ekspress, Singgalang, Haluan,&nbsp;dan lain-lain. Sebagai Pakar Hukum Tata Negara, Feri turut tergabung dalam sebuah firma hukum bernama Themis Indonesia, bersama sejumlah pakar hukum kondang lainnya, seperti Usman Hamid, Nanang Farid Syam dan Fadli Ramadhanil. &nbsp;***

Unjuk gigi dalam film dokumenter Dirty Vote berjudul ‘Sebuah Desain Kecurangan Pemilu 2024’, yuk nkenali sosok Feri Amsari lebih jauh.

Kenali Sosok Feri Amsari, sang Pakar Hukum Tata Negara yang Tampil di Film Dirty Vote

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/12/Hari-Jumat-Jangan-lupa-sholat-Jumat-masukin-uang-di-celengan-mesjid-dan-jangan-ambil-makanan-mesjid-banyak-banyak-ya-pamerfotoaja-1737416494.jpg" alt="Profil Zainal Arifin Mochtar, Pakar Hukum Tata Negara di Film Dokumenter Dirty Vote. /Instagram Zainal Arifin Mochtar" width="100%">
<figcaption>Profil Zainal Arifin Mochtar, Pakar Hukum Tata Negara di Film Dokumenter Dirty Vote. /Instagram Zainal Arifin Mochtar</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash; Zainal Arifin Mochtar, Pakar Hukum Tata Negara, mengungkapkan rangkaian kecurangan dalam pemilu 2024, lewat film dokumenter Dirty Vote berjudul &lsquo;Sebuah Desain Kecurangan Pemilu 2024&rsquo;. Dalam film Dirty Vote yang berdurasi hampir 2 jam itu, Zainal bersama rekannya, Feri Amsari dan Bivitri Susanti, menjelaskan masalah yang menggeliat di&nbsp;rangkaian pemilu Indonesia 2024 mulai dari hulu hingga hilir. Zainal Arifin Mochtar atas presentasinya dalam Dirty Vote, seketika menuai ragam pujian dari warganet, sejak penayangan film ini pada Minggu (11/2) kemarin. Hingga pagi ini, Senin (12/2), dalam pantauan JawaPos.com, film Dirty Vote berjudul &lsquo;Sebuah Desain Kecurangan Pemilu 2024&rsquo; itu sudah ditonton sebanyak 1.909.872 kali di kanal YouTube PSHK Indonesia. Profil Zainal Arifin Mochtar Zainal Arifin Mochtar adalah Pakar Hukum Tata Negara, lulusan Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta pada 2003. Ia tercatat merampungkan pendidikan hukumnya di Northwetern University untuk jenjang S2 pada 2006 dan kembali ke UGM untuk menuntaskan pendidikan S3 jurusan Ilmu Hukum pada 2012. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/014149413/film-dokumenter-dirty-vote-sengaja-tak-dimonetisasi-di-youtube-begini-alasannya">Film Dokumenter Dirty Vote Sengaja Tak Dimonetisasi di YouTube, Begini Alasannya</a> Selain pendidikan hukum formal, Zainal juga diketahui terlibat dalam program kursus&nbsp;Summer School Administrative Law, Universitas Gadjah Mada-Maastricht University, Belanda pada tahun 2006, serta&nbsp;Summer School American Legal System,&nbsp;di&nbsp;Georgetown Law School,&nbsp;Washington,&nbsp;Amerika Serikat. Perjalanan karirnya, dimulai dari menjadi dosen di Fakultas Hukum UGM. Ia juga aktif di sejumlah organisasi atau kegiatan antikorupsi, seperti Anggota Tim&nbsp;Task Force&nbsp;Penyusunan UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 2007; Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT), dan Fakultas Hukum UGM pada tahun 2008 s.d. 2017. Tak sampai disitu saja,&nbsp;Zainal Arifin Mochtar juga diketahui sebagai&nbsp;anggota Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Lebih lanjut, perjalanan Zainal sebagai pakar hukum tak hanya dihabiskan di institusi pendidikan saja, melainkan juga di beberapa instansi pemerintahan. Zainal diketahui pernah menjabat sebagai nggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2015 s.d. 2017 dan Anggota Komisaris PT Pertamina EP pada tahun 2016 s.d. 2019. Lalu pada tahun 2022, ia ditunjuk sebagai Anggota Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Tahun 2023, Zainal didapuk sebagai Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan Periode 2023 - 2026. Zainal kerap muncul di televisi dan banyak program politik dan hukum, seperti Indonesia Lawyers Club. Bahkan, ia juga pernah menjadi moderator dalam debat capres dan cawapres pada pilpres 2014 silam. ***

Profil Zainal Arifin Mochtar, Pakar Hukum Tata Negara, yang mengungkap kecurangan dalam pemilu 2024, lewat film dokumenter Dirty Vote.

Intip Profil Zainal Arifin Mochtar, Pakar Hukum Tata Negara di Film Dokumenter Dirty Vote

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/pusat-kajian-anti-korupsi-ugm-kritisi-pansus-angket-kpk-katanya_m_137704.jpeg" alt="Direktur Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar" width="100%">
<figcaption>Direktur Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR telah resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun belakangan pansus angket ini dikritik karena tidak tepat bila ditujukan &nbsp;kepada lembaga antirasuah. Direktur Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai angket hanya bisa dilakukan kepada kementerian atau eksekutif. Sementara KPK bukanlah kementerian. "Sebenarnya angket itu hanya untuk ke eksekutif," ujar Zainal dalam diskusi di Universitas Atma Jaya, Jakarta, Rabu (14/6). Oleh sebab itu, dia menilai sangat aneh apabila angket itu menyasar kepada KPK. Itu sama saja DPR telah melanggar Undang-Undang MPR, DPR dan DPR (MD3). "Jadi angket ini sangat tidak tepat," pungkasnya. Sekadar informasi, Pansus Hak Angket KPK ini diikuti tujuh fraksi di DPR, mereka adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Parsatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).&nbsp; Sementara yang sudah jelas menolak adalah Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kemudian Partai Kebangkitan Bangsa (PBK) sampai saat ini belum bersikap apakah menolak atau mendukung.&nbsp; Pansus Hak Angket KPK ini juga telah memiliki pimpinan, sebagai ketua adalah Agun Gunandjar Sudarsa, sedangkan wakil ketua Dossy Iskandar, Risa Mariska, dan &lrm;Taufiqulhadi. Pembentukan pansus ini diawali dengan desakan Komisi III DPR untuk membuka isi rekaman dari pemeriksaan politikus Partai Hanura Miryam S Haryani dalam perkara korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Hal itu disebabkan karena janda satu anak itu mengaku ditekan oleh anggota Komisi III DPR.(cr2/JPG)

Pusat Kajian Anti-Korupsi UGM Kritisi Pansus Angket KPK, Katanya...

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/mkd-harus-proses-laporan-dugaan-pelanggaran-etik-setya-novanto_m_117248.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dipertanyakan ketika mereka enggan menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto. Bahkan Pakar Hukum Tata Negara UGM Zaenal Arifin Mochtar mengatakan bahwa mahkamah etik itu hanya sebuah dagelan. "Kalau yakin kualitas MKD, praktik zaman Setnov (Setya Novanto) sudah memperlihatkan. Kita sudah tahu kualitas MKD, majelis kehormatan agak dagelan," ujarnya usai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di Restoran Bakoel Koffie, Cikini,Jakarta, Minggu (19/3). Diketahui, MKD tidak memberi putusan apapun ketika menyidang Setnov yang terlibat kasus 'Papa Minta Saham' PT Freeport Indonesia pada Desember 2016. Mereka beralasan bahwa telah ada pernyataan pengunduran diri dari Setnov sebagai ketua DPR sebelum majelis mengambil keputusan. Belakangan, MKD memulihkan nama baik ketua umum Partai Golkar itu lantaran ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut bahwa rekaman ilegal tidak bisa dijadikan alat bukti. Dengan begitu, Setnov pun bisa kembali menduduki jabatannya sebagai pimpinan tertinggi di lembaga legislatif. Kendati demikian, Zaenal saat ini masih menaruh harapan kepada MKD untuk memproses sejumlah laporan masyarakat terkait Setnov. Adapun salah satunya yakni diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang menyebut Setnov melakukan pembohongan publik karena mengatakan tidak mengenal Andi Narogong dan Diah Anggraeni dalam kasus korupsi e-KTP. "Kita sudah tahu kualitasnya, tapi kita ingatkan harus ada yang ditegakkan. Publik lihat akan jadi mahkamah kehormatan atau dagelan," tegasya. Lagipula, alasan MKD tidak memproses laporan itu karena menunggu proses di pengadilan yang sedang berjalan terhadap kasus korupsi e-KTP, menurutnya tidak bisa diterima. Sebab, antara MKD dan pengadilan merupakan ranah yang berbeda. MKD, lanjut dia merupakan ranah etik sedangkan Pengadilan adalah majelis yang memproses di ranah hukum. "Sebaiknya MKD tidak menolak tetapi memulai memproses, memeriksa atas laporan itu, karena dua ranah berbeda. Apa logikanya karena itu ranah hukum sehingga tidak ditindaklanjuti? bagaimana logikanya," pungkas Zaenal. (dna/JPG)

MKD Harus Proses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Setya Novanto 