<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/08/abk-191765229.png" alt="BIMBINGAN KHUSUS: Putri Ayung Lestari (kiri), guru pendamping khusus (GPK), dan kepala SDN Peneleh 1 Surabaya saat berbincang dengan salah seorang siswi inklusi beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>BIMBINGAN KHUSUS: Putri Ayung Lestari (kiri), guru pendamping khusus (GPK), dan kepala SDN Peneleh 1 Surabaya saat berbincang dengan salah seorang siswi inklusi beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pemkot Surabaya bakal mewajibkan SD hingga SMP negeri untuk menampung siswa anak berkebutuhan khusus (ABK). Kebijakan itu akan berjalan pada tahun ajaran baru. Saat ini konsepnya tengah dimatangkan. Aturan anyar tersebut memudahkan wali murid yang memiliki ABK. Mereka bebas memilih SD dan SMP negeri. Sebab, seluruh sekolah harus bersedia menampung dan menyediakan guru pendamping bagi siswa inklusi. Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Yusuf Masruh menyampaikan, pada tahun ajaran baru nanti semua sekolah wajib menerima ABK. Sehingga tidak ada lagi istilah sekolah inklusi. Dengan kebijakan tersebut, sekolah dituntut melatih tenaga pendidik agar lebih kreatif dan mampu menjadi pendamping anak ABK. Yusuf mengakui, mayoritas sekolah negeri belum memiliki guru pendamping khusus (GPK) bagi siswa ABK. Namun, itu tidak menjadi kendala. Setiap sekolah bakal melatih guru untuk menjadi GPK. Misalnya, untuk guru SD kelas I dan kelas II. Para guru harus memahami teknis pembelajaran pada siswa ABK serta kondisi psikologisnya. &rdquo;Teman-teman guru harus memahami itu dulu,&rdquo; ucap Yusuf. Guru, lanjut Yusuf, wajib membuat teknis penanganan pada siswa ABK yang kali pertama masuk kelas. Tenaga pendidik juga wajib memberikan pemahaman bagi siswa non-ABK. Sehingga antara siswa yang berkebutuhan khusus dan siswa lainnya bisa membaur. Menurut Yusuf, siswa ABK yang bisa diterima di sekolah negeri hanya yang kategori ringan. Siswa ABK kategori lainnya tetap bisa sekolah di sekolah luar biasa (SLB). &rdquo;Tidak ada persentasenya. Saya harap seluruh sekolah siap menerima siswa ABK,&rdquo; tuturnya. Kebijakan baru itu memang tidak mudah diterapkan. Terutama di jenjang SMP yang hanya memiliki guru mata pelajaran. Sebagai solusinya, pendampingan siswa ABK di SMP akan diambilkan dari guru mata pelajaran PPKn atau bahasa. &rdquo;Kami akan minta tolong guru PPKn dan bahasa mendampingi ABK,&rdquo; jelas Yusuf. Untuk menyosialisasikan program tersebut, dalam waktu dekat, dispendik akan mengumpulkan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Para guru itu akan mendapatkan tambahan ilmu tentang penanganan ABK. Contohnya, bagaimana cara berinteraksi dan berkolaborasi dengan siswa ABK. Dispendik juga berencana membentuk kelompok MGMP di setiap wilayah. Kelompok itu akan melatih guru-guru di wilayahnya. &rdquo;Kalau dibuat kelompok, pemahaman penanganan ABK bisa semakin cepat,&rdquo; kata Yusuf. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berharap seluruh sekolah mampu menjalankan kebijakan tersebut. &rdquo;Karena pendidikan ini adalah hak. Seluruh siswa harus mendapatkan pendidikan,&rdquo; ujarnya.&nbsp;(omy/c6/aph) Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/013709317/simak-5-cara-menghilangkan-jerawat-punggung-secara-alami">Simak 5 Cara Menghilangkan Jerawat Punggung secara Alami</a> LATIH PARA GURU DAMPINGI ABK - Dalam waktu dekat akan mengumpulkan MGMP di setiap sekolah. - Melatih MGMP dengan materi psikologi anak. - Di jenjang SMP, guru bahasa dan PPKn jadi pendamping ABK. - Sosialisasi dengan semua kepala sekolah negeri. - Siswa ABK yang diterima di sekolah negeri hanya yang kategori ringan. Sumber: Reportase Jawa Pos &nbsp;

Pemkot Surabaya bakal mewajibkan SD hingga SMP negeri untuk menampung siswa anak berkebutuhan khusus (ABK).

SD-SMP Negeri di Surabaya Wajib Tampung Siswa ABK, Mulai Diterapkan saat Tahun Ajaran Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/04/WhatsApp-Image-2023-12-04-at-135907-1333730581.jpg" alt="Ilustrasi kegiatan belajar di kelas." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kegiatan belajar di kelas.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 memang terlihat masih jauh. Namun, Dinas Pendidikan Surabaya (Dispendik Surabaya) tak ingin santai dan berleha-leha. Rencananya, bulan depan, Dispendik Surabaya mulai membahas PPDB 2024. Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, telah menyiapkan formulasi khusus yang akan diusulkan kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Pihaknya tak bisa berjalan di luar regulasi kementerian. &rdquo;Ya kami intinya masih tetap dalam regulasi yang sudah ditetapkan, namun kami akan usulkan konsep PPDB dari Surabaya ke kementerian,&rdquo; ucap Yusuf saat dihubungi JawaPos.com. Saat ditanya lebih jauh, Yusuf enggan membocorkan terlebih dulu. Sebab, usul itu masih terus dimatangkan tim Dispendik Surabaya. Dia berharap, dengan konsep usul itu bisa memaksimalkan sistem PPDB di Surabaya dengan baik. &rdquo;Salah satunya mengenai sistem zonasi,&rdquo; imbuh Yusuf. Sebelumnya, pada Juli, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) sepakat meminta kepada pemerintah pusat agar Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi dilakukan evaluasi. Hal itu sebagaimana terungkap dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Apeksi di Kota Makassar pada 10-14 Juli. &rdquo;Jadi semua kepala daerah pada waktu Apeksi mengatakan termasuk zonasi ini agar dapat dievaluasi. Karena apa? zonasi ini kan ada yang jaraknya dekat, karena kita (pemerintah daerah) belum siap untuk semua kecamatan ada sekolah SD, SMP, SMA,&rdquo; kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Aturan terkait sistem zonasi sebagaimana tercantum dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Wali Kota Eri juga menyatakan, tidak semua dalam wilayah kelurahan terdapat SD, SMP, maupun SMA negeri. Nah, jika berpedoman sistem zonasi, anak di kelurahan akan sulit masuk ke sekolah negeri di wilayah lain. Sebab, anak itu akan tergeser dengan calon peserta didik lain yang domisili lebih dekat dengan sekolah negeri. &rdquo;Jadi kalau (dibuat kuota) 20 persen kelurahan, 20 persen kecamatan, salah. Di-loss ya salah. Itu akhirnya semua kepala daerah (Rakernas Apeksi) menyampaikan,&rdquo; ungkap Eri.

Dispendik Surabaya bulan depan mulai membahas PPDB 2024, telah menyiapkan formulasi khusus yang akan diusulkan kepada kementerian

Dispendik Surabaya Usulkan Konsep Baru PPDB 2024, Orang Tua Wajib Tahu!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/22/grafis-guru-3026953409.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Jumlah guru di Surabaya masih kurang. Dari pendataan Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Kota Pahlawan paling tidak membutuhkan tambahan tenaga pendidik sekitar 1.600 orang. Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, Surabaya masih membutuhkan tambahan guru. Selain masih kurang, setiap tahun banyak tenaga pengajar yang pensiun. Belum lagi adanya faktor lain seperti kecelakaan yang membuat guru tidak bisa melanjutkan mengajar. Saat ini dispendik meminta seluruh sekolah menyampaikan kebutuhan guru. Diperkirakan, Surabaya membutuhkan tambahan 1.600 tenaga pendidik. Angka itu bisa saja bertambah karena adanya guru yang purnatugas. &rdquo;Karena guru PPPK ini masih penempatan juga. Setelah selesai nanti akan terlihat berapa kebutuhannya. Guru yang dibutuhkan nanti paling banyak guru kelas dan bidang studi,&rdquo; ucap Yusuf. Data kebutuhan guru itu akan disampaikan dispendik kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Dari data tersebut, pemerintah akan menentukan skema penambahan guru. Menurut Yusuf, ada dua formulasi yang bisa dipakai, yaitu PPPK atau seleksi ASN. Sebelumnya, pada Juli lalu, Pemkot Surabaya melantik sebanyak 1.476 guru PPPK. Sebanyak seribu guru ditempatkan di SD. Selebihnya, 476 tenaga pendidik akan ditempatkan di SMP. Guru PPPK yang dilantik itu tidak seluruhnya guru baru. Beberapa di antaranya merupakan tenaga pendidik kontrak yang kemudian lolos seleksi PPPK. Kurangnya guru akan berdampak pada kualitas pembelajaran di sekolah. Setiap pekan idealnya durasi mengajar seorang guru 24 jam. Namun, saat ini beban mengajarnya masih berlebih di angka 30 jam atau malah lebih. &rdquo;Ini yang menjadi pertimbangan kami untuk mengajukan penambahan guru lagi. Apalagi, tanggungan guru itu bukan hanya mengajar. Ada pekerjaan lain seperti administrasi yang harus ditangani,&rdquo; terang Yusuf. Sementara itu, Ketua PGRI Surabaya Agnes Warsiati mendorong agar Pemkot Surabaya menambah jumlah guru. Itu dilakukan agar beban guru tidak semakin berat dan pembelajaran di kelas lebih optimal. &rdquo;Ada guru yang meninggal, pensiun, dan faktor lainnya. Sehingga jumlahnya turun terus,&rdquo; katanya. Dengan adanya tambahan guru, jam mengajar jadi lebih mampat. Guru bisa mengajar 24 jam. &rdquo;Kami pun berusaha terus menyemangati guru,&rdquo; terangnya.&nbsp;(gal/c17/aph) Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012764074/hasil-dari-kunjungan-ke-kenya-presiden-jokowi-dorong-kerja-sama-di-benua-afrika">Hasil dari Kunjungan ke Kenya, Presiden Jokowi Dorong Kerja Sama di Benua Afrika</a> KONDISI GURU DI SURABAYA 1. Tahun lalu Surabaya mendapat 883 guru dengan status PPPK. 2. Tahun ini pemkot menerima tambahan 1.476 guru PPPK. 3.Jumlah itu dirasa kurang. Pemkot pun berencana mengusulkan tambahan ke Kemendikbudristek. 4. Guru kelas dan bidang mata pelajaran paling banyak dibutuhkan. 5. Pemkot juga memastikan kesejahteraan guru PPPK dengan pemberian tunjangan kinerja. Sumber: Reportase Jawa Pos

Jumlah guru di Surabaya masih kurang. Dari pendataan Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Kota Pahlawan butuh 1.600 tenaga pendidik.

Kadispendik Yusuf Masruh Sebut Surabaya Butuh Tambahan 1.600 Guru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/WhatsApp-Image-2023-05-25-at-222754-1585496043.jpg" alt="Ilustrasi siswa SMP." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa SMP.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya sedang mencari formulasi untuk membantu siswa miskin dan pramiskin yang sekolah di SMP Swasta. Dispendik berencana menggratiskan biaya sekolah siswa tersebut. Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh menyatakan, pihaknya siap memberikan sokongan dana. Bukan hanya dalam bentuk bantuan SPP, dispendik juga akan memaksimalkan anggaran bopda dan BOS. Selain itu, kebijakan tersebut akan dibantu dengan dana CSR dari perusahaan. &rdquo;CSR ini sebagai pendamping supaya tidak memberatkan sekolah,&rdquo; jelas Yusuf. Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Juliana Evawati mendukung penuh rencana dispendik itu. Dia meminta dispendik lebih inovatif mencari solusi pendanaan untuk siswa miskin yang sekolah di SMP swasta. Salah satunya melalui CSR sebagai dana pendamping bopda dan BOS. &rdquo;Ini bisa mengurangi beban biaya di sekolah,&rdquo; kata Juliana. Di sisi lain, sering kali terjadi miskomunikasi di lapangan. Siswa dari keluarga miskin tetap membayar. Baik untuk pendaftaran maupun SPP bulanan. &rdquo;Ini masih saya temukan di lapangan. Siswa miskin tetap bayar,&rdquo; ungkap Juliana. Sekretaris Komisi D Akmarawita Kadir juga menemukan kondisi serupa. Dia mendapati&nbsp;siswa miskin di sekolah swasta masih membayar. Nilainya variatif. Antara Rp 3 juta sampai Rp 5 juta untuk uang pangkal. &rdquo;Tidak sedikit yang sampai berutang,&rdquo; tutur Akma. Atas kondisi itu, dia meminta pemkot melalui dispendik turun tangan. Harus ada intervensi agar siswa dari keluarga miskin dan pramiskin tidak sampai membayar di sekolah swasta. Sebab, selama ini, lanjut Akma, dispendik kerap memberikan pernyataan bahwa sekolah siswa miskin bisa gratis meski di lembaga pendidikan swasta. &rdquo;Intervensi ini ditunggu-tunggu wali murid,&rdquo; tegasnya. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Hari Santoso sudah mendapat 10 laporan wali murid yang mengaku kesulitan membayar biaya sekolah di SMP swasta. Mereka kesusahan mencukupi kebutuhan anaknya karena ada kewajiban membayar sejumlah komponen biaya. Dia meminta dispendik untuk melakukan pendanaan di lapangan. Bahwa yang resmi terdata sebagai keluarga miskin sebaiknya diberi kelonggaran. Tidak sedikit orang tua yang akhirnya belum mendaftarkan anaknya hingga sekarang. Mereka khawatir tidak bisa membayar biaya di sekolah. &rsquo;&rsquo;Surabaya sebagai kota layak anak kan lucu kalau banyak anak yang tidak sekolah. Apalagi karena alasan biaya,&rsquo;&rsquo; tegas Hari.&nbsp;(mar/c17/aph)

Dispendik Surabaya sedang mencari formulasi untuk membantu siswa miskin dan pramiskin yang sekolah di SMP Swasta supaya gratis.

Gratiskan Biaya Sekolah Untuk Siswa Miskin yang Sekolah di SMP Swasta, Dispendik Surabaya Pakai Bopda dan CSR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/30/WhatsApp-Image-2023-07-30-at-112919-1462162466.jpg" alt="Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruf." width="100%">
<figcaption>Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruf.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya kembali mendistribusikan seragam sekolah gratis bagi pelajar jenjang SD-SMP negeri dan swasta dari keluarga miskin (gamis). Pendistribusian akan dilakukan bertahap dan diutamakan siswa kelas I SD serta VII SMP yang mulai masuk tahun ajaran baru 2023/2024. &rdquo;Kita utamakan dulu yang kelas I SD dan VII SMP. Nanti diberikan secara bertahap seragam dan perlengkapan sekolah,&rdquo; kata Kepala Dispendik Kota Surabaya Yusuf Masruh. Yusuf menjelaskan, pelajar dari keluarga miskin dan pra miskin di Surabaya akan mendapatkan seragam sekolah, setelan baju merah putih bagi siswa SD. Juga, seragam biru putih bagi siswa SMP beserta kelengkapannya. &rdquo;Kemudian juga mereka dapat seragam Pramuka dan seragam olahraga beserta kelengkapannya. Termasuk juga mereka mendapatkan sepatu dan tas,&rdquo; ujar Yusuf. Menurut dia, siswa yang mendapat seragam sekolah gratis beserta perlengkapannya itu berasal dari keluarga miskin dan pra miskin. Baik itu siswa yang mengenyam pendidikan di SD-SMP negeri maupun swasta. &rdquo;Jadi bantuan seragam gratis ini diberikan untuk siswa gamis dan pra gamis, baik dari sekolah negeri, swasta termasuk MI (madrasah ibtidaiyah),&rdquo; terang Yusuf. Dia menjelaskan, setidaknya ada sekitar 4 ribu siswa SD negeri dan swasta sederajat yang akan menerima seragam gratis. Sedangkan untuk jenjang SMP negeri dan swasta sederajat, jumlahnya sekitar 7 ribu. Seluruh penerima bantuan seragam gratis tersebut berasal dari keluarga pra miskin dan miskin. &rdquo;SD/MI itu kisaran 4,000, yang SMP/MTs 7.000. Nanti ini sudah prosesuntuk pembelian,&rdquo; beber Yusuf. Yusuf berharap, bantuan seragam sekolah gratis bagi para siswa membuat mereka tidak minder ketika berkumpul dengan rekan-rekannya. Demikian pula mereka juga diharapkan agar lebih giat dalam mengenyam pendidikan sekolah. &rdquo;Jadi bantuan seragam sekolah gratis ini, supaya tidak membebani orang tua mereka. Jadi, siswa tinggal masuk dan belajar ke sekolah,&rdquo; ucap Yusuf.

Dispendik Kota Surabaya bakal mendistribusikan seragam sekolah gratis bagi pelajar jenjang SD-SMP negeri dan swasta dari keluarga miskin

Pemkot Surabaya Bagikan Seragam Sekolah Gratis untuk Siswa dari Keluarga Tak Mampu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/mpls-2.jpg" alt="Iliustrasi siswa mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS)." width="100%">
<figcaption>Iliustrasi siswa mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Surabaya sudah usai. Namun, hingga kini, masih ada anak di Surabaya yang belum mendapatkan sekolah atau bersekolah. Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya tak tinggal diam. Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh meminta seluruh anggotanya outreach ke seluruh kecamatan bahkan kelurahan. Tujuannya mencari anak-anak yang belum mendapatkan sekolah. &rdquo;Ayo ke sekolah swasta terdekat. Tidak masalah, kami dari pemkot beserta Pak Wali Kota Surabaya berkomitmen membantu anak-anak. Jangan takut, sekolah swasta juga berkualitas. Kami mendorong seluruh sekolah swasta berbenah,&rdquo; papar Yusuf. Kepala Dispendik Surabaya itu menyebutkan, hingga kini, ada beberapa siswa yang terus berdatangan ke Dispendik Surabaya. Mereka meminta bantuan kepada Dispendik Surabaya terkait sekolah swasta mana yang bisa menerima siswa. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, tahun ini, total siswa baru SMPN adalah 17.044 dari lulusan sekolah dasar 38.000 orang. Dia memastikan tidak ada sekolah negeri yang masih menerima siswa baru. &rdquo;Kalau ketahuan ada, saya akan bertindak tegas. Saya siap dan berkomitmen melindungi anak Surabaya,&rdquo; tegas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Dispendik Surabaya minta seluruh anggotanya outreach ke kecamatan dan kelurahan mencari anak-anak yang belum mendapat sekolah

Dispendik Surabaya Catat Puluhan Siswa Belum Dapat Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/06/ppdb-surabaya-700474581.png" alt="CEK WEBSITE: Sejumlah warga memantau website PPDB. Mereka mengeluhkan kebijakan umur pada pendaftaran PPDB jenjang SD untuk jalur zonasi." width="100%">
<figcaption>CEK WEBSITE: Sejumlah warga memantau website PPDB. Mereka mengeluhkan kebijakan umur pada pendaftaran PPDB jenjang SD untuk jalur zonasi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PPDB SMP di Surabaya ternyata tak kalah seru dengan PPDB SMA/sederajat di Jawa Timur. Warga menyatakan, proses pendaftaran sekolah untuk jenjang SMP penuh cerita ketegangan. Agus, salah seorang warga Surabaya menyatakan, yang paling menegangkan yakni dua jam sebelum pendaftaran ditutup. Dia menyebutkan, anaknya sempat terlempar dari pilihan dua. Dan, di pilihan dua tergeser ke urutan dua paling bawah. &rdquo;Kami optimistis bisa masuk lagi ke pilihan 1 karena akumulasi dari prestasi rapor dan lomba (30 persen),&rdquo; terang Agus, warga Kaliasin RW 13 Surabaya itu. Agus menuturkan, jalur prestasi lomba kurang peminat sehingga pemenuhan kuota diisi siswa dari prestasi rapor. Tahun ini, nilai rata-rata di atas sembilan. Dia menyampaikan, mengincar 6 sekolah yang dekat dengan rumah per satu kali transportasi. &rdquo;Kami pantau pendaftaran PPDB SMP mulai awal pembukaan, dengan target 6 SMPN (di SMPN 3, 4, 6, 10, 12, dan 46). Hari terakhir dari 6 SMPN hanya 2 yang masuk kriteria nilai rapor anak, lalu mempertimbangkan untuk daftar dan pilih SMPN,&rdquo; terang Agus. Dia menyebutkan, jika pakai jalur zonasi, di wilayah RW 13 Embong Kaliasin tidak bisa masuk di SMPN terdekat. Yang paling dekat hanya ada SMPN 6 dan 10. Agus menambahkan, selama proses pendaftaran, tidak mengalami website delay sama sekali. &rdquo;Semua lancar, cuma masuk ke website hanya beberapa detik lambat nggak lama,&rdquo; ungkap Agus. Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, sistem penerimaan peserta didik baru sekolah menengah pertama negeri (PPDB SMPN) akan menampilkan rekomendasi sekolah-sekolah terdekat sesuai dengan zonasi yang dipilih. Di pilihan 1 (satu) dan pilihan 2 (dua). Yusuf menambahkan, jalur zonasi terdiri atas zonasi 1 diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang bertempat tinggal satu kelurahan dengan sekolah atau yang terdekat dengan sekolah. Lalu, zonasi 2 diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di luar kelurahan lokasi sekolah namun masih dalam satu kecamatan dengan sekolah. &rdquo;Ketika pendaftaran CPDB dapat memilih zonasi 1 &amp; zonasi 1, zonasi 2 &amp; zonasi 2, zonasi 1 &amp; zonasi 2 atau zonasi 2 &amp; zonasi 1,&rdquo; ujar Yusuf Masruh.

PPDB tingkat SMPN Surabaya ternyata tak kalah seru dengan PPDB SMA/sederajat. Warga menyatakan, proses pendaftaran penuh cerita ketegangan

Penuh Ketegangan, Cerita Warga Surabaya Daftarkan Anak di PPDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/23/ppdb-surabaya-2761400686.png" alt="Ilustrasi: Petugas dispendik memberikan informasi terkait dengan PPDB jenjang SD dan SMP kepada sejumlah wali murid di kantor Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Senin (22/5/2023)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Petugas dispendik memberikan informasi terkait dengan PPDB jenjang SD dan SMP kepada sejumlah wali murid di kantor Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Senin (22/5/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Henni bimbang saat hendak mendaftarkan anaknya ke salah satu SMPN di Tambaksari Selasa (23/5). Sebab, saat mendaftar melalui sistem PPDB, alamat yang terdeteksi ternyata sesuai kartu keluarga (KK), yakni di Rungkut. Padahal, saat ini dia ngontrak di Tambaksari. Meski sama-sama berada di kawasan Surabaya Timur, jarak antara Rungkut dan Tambaksari terlampau jauh. Henni tidak sanggup apabila harus antar jemput anaknya ke sekolah setiap hari. Itu memakan waktu dan biaya. &rdquo;Saya mau konsultasi apa bisa seandainya memilih sekolah sesuai dengan tempat tinggal saya saat ini, bukan alamat orang tua saya,&rdquo; ujarnya. Herdi juga hendak berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya. Sebab, anaknya tidak bisa mendaftar PPDB SMP lewat jalur prestasi nilai rapor. Menurut Herdi, saat SD, anaknya bersekolah di Sidoarjo. Sebab, tempat kerjanya berada di perbatasan Surabaya&ndash;Sidoarjo. Saat ini, warga Rungkut itu ingin memasukkan anaknya ke SMP negeri di Surabaya. &rdquo;Kalau harus sekolah di Sidoarjo jauh,&rdquo; tuturnya. Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, pihaknya tidak bisa mengakomodasi permintaan warga tersebut. Itu berpijak pada peraturan sistem zonasi. Lokasi pendaftar PPDB zonasi mengacu pada alamat yang tertera di KK. &rdquo;Jadi, kami tidak bisa mengubahnya. Karena dasar aturannya memang demikian,&rdquo; katanya saat ditemui, Selasa. Aturan zonasi memang tidak dapat dinegosiasi. Dispendik pun tidak bisa memberikan dispensasi. Sebab, kelonggaran yang diberikan kepada beberapa orang akan memunculkan masalah baru. Warga akan melakukan hal serupa untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah tertentu. &rdquo;Memang di hari pertama beberapa aduan kami terima. Namun, kami meminta sekolah dan petugas untuk menjelaskan. Alhamdulillah, mereka bisa memahaminya,&rdquo; ucap Yusuf. Dari hasil pemantauan di posko pengaduan dispendik, jumlah warga yang berkunjung ke posko semakin berkurang. Menurut Yusuf, pada hari pertama memang banyak wali murid yang meminta informasi ke posko. &rdquo;Selain itu, kami juga sampaikan kalau ada kesulitan bisa langsung datang ke sekolah SD atau SMP negeri mana pun. Sehingga masalah sudah selesai di bawah, tidak sampai ke sini,&rdquo; paparnya. Menurut Yusuf, masyarakat mulai memahami alur dan tata cara PPDB. Dia berharap warga berani mencoba melakukan pendaftaran. Mumpung masih masa uji coba dan validasi data. &rdquo;Kami akan gencarkan sosialisasi PPDB,&rdquo; ujarnya.&nbsp;(gal/c6/aph) BEBERAPA POIN ATURAN DALAM PPDB 1. Domisili tetap mengacu pada alamat KK. 2. Jalur prestasi rapor tidak bisa mengakomodasi siswa yang sebelumnya bersekolah di luar Surabaya. 3. Dispendik memastikan kendala teknis seperti masalah sinkronisasi data telah diselesaikan. 4. Tidak ada lagi orang tua yang dilempar ke kelurahan jika terjadi masalah. 5. Dispendik menyebut jumlah keluhan menurun karena sekolah juga membuka konsultasi umum. Sumber: Dispendik Surabaya

Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, pihaknya tidak bisa mengakomodasi permintaan warga tersebut. Itu berpijak pada peraturan.

Daftar PPDB Zonasi Tetap Gunakan Alamat KK, Warga Berharap Dispendik Surabaya Beri Dispensasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/05/SD-surabaya-946227352.jpg" alt="BEBAS EKSPRESI: Pembelajaran siswa SDN Jemur Wonosari 1 Surabaya saat Ramadan kemarin (4/4). Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan dukungan terhadap penghapusan tes calistung saat masuk SD." width="100%">
<figcaption>BEBAS EKSPRESI: Pembelajaran siswa SDN Jemur Wonosari 1 Surabaya saat Ramadan kemarin (4/4). Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan dukungan terhadap penghapusan tes calistung saat masuk SD.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Peniadaan tes baca, tulis, dan hitung (calistung) bakal mulai dilakukan pada penerimaan siswa sekolah dasar tahun ajaran 2023/2024. Transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan itu pun mendapat sambutan positif dari Pemkot Surabaya. Sebab, itu sesuai dengan program pendidikan di metropolis yang menyeimbangkan pengembangan karakter. Hal itu diungkapkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Pada prinsipnya, Surabaya siap mendukung kebijakan tersebut. Sebab, cara itu akan bisa menghilangkan pandangan bahwa tidak pintar akademik bukan prestasi yang utama. &rsquo;&rsquo;Kalau saya cenderung mendukung. Sebab, dari Kemendikbud sendiri arahannya bukan hanya pendidikan akademik. Tetapi, juga karakter anak yang dibentuk,&rsquo;&rsquo; katanya. &rsquo;&rsquo;Kalau olahraganya hebat, maka jadikan olahragawan yang hebat. Kalau memiliki bakat melukis, maka jadilah seniman yang hebat,&rsquo;&rsquo; terangnya. Sementara itu, Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, transisi PAUD ke SD yang menyenangkan merupakan bagian dari program merdeka belajar yang dicanangkan Kemendikbud. Itu melanjutkan program-program sebelumnya. Misalnya, pendidikan karakter. Sama halnya seperti kebijakan masuk SD tanpa tes calistung. Harapannya, anak-anak tidak berfokus pada nilai matematika atau pelajaran lain yang baik. Tetapi, juga bakat mereka. &rsquo;&rsquo;Kami akan memantau proses pelaksanaan pendaftaran. Jika tidak sesuai, orang tua bisa melapor ke dinas. Sebab, sekolah sudah punya indikator-indikator penerimaan peserta didik baru. Artinya, orang tua tidak perlu khawatir,&rsquo;&rsquo; paparnya. Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD Se-Surabaya Ahmad Zaini Ilyas memastikan bahwa calistung untuk syarat masuk SD sudah lama tidak diterapkan di Surabaya. Sebab, pendidikan level dasar itu adalah level pendidikan pertama sehingga tidak bisa ditolak. Namun, adanya aturan itu akan mempertegas pelaksanaannya di lapangan. &rsquo;&rsquo;Sekitar 2.010 sekolah sudah tidak menerapkan hal itu. Namun baru setelah masuk, ada pemetaan yang dilakukan sekolah. Untuk mengetahui seberapa kemampuan anak,&rsquo;&rsquo; katanya. &rsquo;&rsquo;Cuma, yang kadang masih salah persepsi itu soal ijazah TK dijadikan syarat masuk SD. Sebenarnya, tidak ada aturan itu. Tanpa menempuh TK pun anak tetap bisa masuk SD,&rsquo;&rsquo; paparnya. Karena itu, Zaini mengimbau agar orang tua tidak perlu resah dan segera mendaftarkan anaknya ke SD bila umurnya sudah cukup. Tahap TK hanya untuk pengenalan calistung kepada anak. Bukan syarat masuk ke jenjang berikutnya.&nbsp;(gal/c6/git) HAPUS TES CALISTUNG - Dispendik sudah mengirimkan surat edaran soal peniadaan tes calistung untuk PPDB. - Orang tua dipersilakan melapor ke dispendik bila ada sekolah yang mempermasalahkan tes calistung saat anak hendak masuk SD. - Ijazah TK juga bukan syarat mutlak untuk penerimaan siswa baru. - Dispendik meminta orang tua menyesuaikan porsi belajar dengan kemampuan siswa.

Zaini mengimbau agar orang tua tidak perlu resah dan segera mendaftarkan anaknya ke SD bila umurnya sudah cukup. TK hanya untuk pengenalan.

Masuk Sekolah Dasar di Surabaya tanpa Ijazah Taman Kanak-Kanak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/OPD-DENGAN-PENGADAAN-TERBANYAK-2023.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kegiatan lelang proyek tahun anggaran 2023 mulai berlangsung. Tapi, sampai sebulan berjalan, progresnya belum signifikan. Dari total 760 paket pengadaan, yang sudah masuk lelang baru 65 paket. Di antaranya, 32 paket pekerjaan fisik.  Hanya, belum ada proyek fisik dengan anggaran besar yang mulai dilelang. Yang paling ditunggu-tunggu adalah pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Surabaya Timur. Padahal, kehadirannya sangat dinantikan warga metropolis, khususnya masyarakat Surabaya Timur.  ’’Lelang fisik belum masuk,’’ kata Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Surabaya Syamsul Hariadi Minggu (29/1).  Dia menyampaikan, lelang RSUD Surabaya Timur baru sebatas manajemen konstruksi (MK). Belum sampai pekerjaan fisik. Lelang MK dibuka 20 Januari lalu. Sampai tanda tangan kontrak, lelang MK diharapkan tuntas 13 Maret mendatang. Dengan begitu, mulai pertengahan Maret lelang fisik RSUD Surabaya Timur sudah bisa dikerjakan.  Syamsul menjelaskan, waktu lelang konstruksi fisik lebih pendek. Sekitar 30–40 hari. Karena itu, pekerjaan fisik rumah sakit diperkirakan dimulai Mei mendatang. ’’Memang aturan begitu. Lelang MK lebih dulu, baru lelang fisik pekerjaannya,’’ jelasnya.  ’’Tujuannya ketika (pekerjaan, Red) fisiknya jalan, sudah ada konsultan pengawas yang mengawasi,’’ sambung Syamsul.  Dia berharap publik bersabar dengan rencana pembangunan RSUD Surabaya Timur. Apalagi, fasilitas kesehatan itu diproyeksikan tuntas pada 2024 karena dikerjakan dengan sistem tahun jamak. Total anggarannya Rp 507 miliar.  Selain RSUD Surabaya Timur, dinkes akan merenovasi sejumlah puskesmas tahun. Namun, pekerjaan itu belum berjalan. Syamsul menyampaikan, dari 32 paket pekerjaan fisik, rencana pekerjaan baru berupa pembangunan lapangan futsal di perkampungan, jalan paving, drainase, dan rumah pompa. ’’Yang lain masih berproses,’’ paparnya.  Bukan hanya rumah sakit dan puskesmas. Publik juga menanti pekerjaan fisik perbaikan sekolah. Tahun ini dinas pendidikan (dispendik) akan memperbaiki sejumlah gedung sekolah. Lokasinya berada di 18 lembaga. Terdiri atas 13 SDN dan 5 SMPN. Total anggarannya Rp 42,4 miliar.  Kadispendik Kota Surabaya Yusuf Masruh menyampaikan, perbaikan sekolah dilaksanakan dalam beberapa bentuk. Mulai perbaikan ruang kelas, ruang guru, hingga pembangunan unit gedung baru untuk menambah ruang kelas.  ’’Kami garap di sekolah-sekolah negeri yang masih kurang,’’ kata Yusuf.  Ironisnya, rencana pekerjaan belum dilelang sampai sekarang. Bagian pengadaan barang/jasa dan administrasi pembangunan belum menerima dokumen lelang dari dispendik. Padahal, fasilitas pendidikan, termasuk kesehatan, adalah kebutuhan dasar masyarakat.  Kondisi itu menjadi sorotan wakil rakyat. Sekretaris Komisi C DPRD Kota Surabaya Agoeng Prasodjo mengatakan, proyek pemkot kerap bermasalah karena lelang molor. Padahal, tegas dia, OPD sudah diberi waktu yang cukup untuk menuntaskan lelang.  Apalagi, APBD 2023 sudah disahkan pada 10 November 2022. Dengan begitu, sebetulnya OPD sudah menyiapkan dokumen perencanaan sejak tahun lalu. Apalagi, tiap OPD sudah punya rencana pekerjaan pada tahun ini. ’’Artinya kan tinggal disusun (dokumen lelang, Red),’’ tegas Agoeng.  Pihaknya mendesak lelang harus tuntas sampai triwulan pertama. Artinya, Maret harus rampung. Nah, setelah proses lelang tuntas, biasanya ada masa sanggah selama sebulan.  Dengan begitu, konstruksi atau pekerjaan fisik diproyeksikan dimulai April–Mei mendatang. Atau jika masih musim hujan, maksimal Juni harus dimulai. ’’Sehingga pekerjaan terukur. Ada time schedule yang jelas,’’ tandas politikus Golkar itu.  OPD DENGAN PENGADAAN TERBANYAK 2023  OPD | Paket | Anggaran  DSDABM | 373 | Rp 950 miliar  DPRKPP | 92 | Rp 256 miliar  DKKOP | 38 | Rp 39,8 miliar  Dishub | 29 | Rp 43,7 miliar  DLH | 17 | Rp 30 miliar  Dispendik | 17 | Rp 38,4 miliar  Dinkes | 12 | Rp 254,6 miliar  Sumber: Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Kota Surabaya

Konstruksi RSUD Surabaya Timur Digarap Mei

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Yusuf Masruh

Berita Terkini