<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/mahasiswa-korban-tewas-di-kendari.jpg" alt="Muhamad Yusuf Kardawi (kiri), mahasiswa Fakultas Teknik. Himawan Randi, (kanan), mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Keduanya berasal dari Universitas Halu Oleo, Kendari. Mereka menjadi korban tewas ketika menggelar aksi protes terhadap penol" width="100%">
<figcaption>Muhamad Yusuf Kardawi (kiri), mahasiswa Fakultas Teknik. Himawan Randi, (kanan), mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Keduanya berasal dari Universitas Halu Oleo, Kendari. Mereka menjadi korban tewas ketika menggelar aksi protes terhadap penol</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perjuangan Immawan Randy dan Yusuf Kardawi, mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) yang meninggal saat aksi #ReformasiDikorupsi, mendapat tempat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nama mereka diabadikan sebagai nama ruangan di gedung Pusat Pendidikan Antikorupsi (Anti-Corruption Learning Center) KPK.  Ketua KPK Agus Rahardjo menilai Randy dan Yusuf adalah pahlawan. Perjuangan keduanya dalam aksi membela KPK dari pelemahan pada 26 September harus terus diingat dan menjadi simbol perjuangan melawan korupsi. ”Kami ingin ada ruang di KPK yang diberi nama ruang Randy dan Yusuf,” ujar Agus kemarin (12/12).  Penghargaan tersebut disampaikan langsung kepada keluarga Randy-Yusuf. Keluarga korban datang dari Sulawesi Tenggara ke Jakarta untuk menuntut keadilan. Sebelum menyambangi KPK, keluarga mengadu ke Komisi III DPR, Ombudsman RI, dan Komnas HAM selama dua hari (10-11 Desember).  Selama di Jakarta, keluarga korban didampingi pegiat HAM dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas Amnesty International, Kontras, serta LBH Jakarta.  La Sali, ayahanda Randy, berharap penanganan kasus penembakan anaknya terus diperjuangkan. ”Semoga masalah ini tetap diperjuangkan agar generasi ke depan tidak takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan,” ujarnya.  Senada, Endang Yulida, ibunda Yusuf, berharap pembunuh anaknya cepat terungkap. ”Kenapa pelakunya (pembunuh Yusuf, Red) belum terungkap?” tanya dia.  Endang berpesan kepada aparat dan pihak yang bertanggung jawab menuntaskan kasus penembakan Yusuf untuk bekerja dengan hati dan mengedepankan kemanusiaan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/abadikan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> TUNTUT KEADILAN: La Sali, ayahanda Randy (empat dari kiri), dan Endang Yulida, ibunda Yusuf (dua dari kiri), bersama koalisi masyarakat sipil memberikan keterangan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/12). (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)

Nama 2 Mahasiswa UHO yang Jadi Korban saat Demo Diabadikan di KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/korban-demo-ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima audiensi dari keluarga korban yang gugur dalam aksi demonstrasi di Kendari pada 26 September 2019 lalu. Aksi demonstrasi itu merupakan bagian dari aksi #ReformasiDikorupsi yang diselenggarakan di berbagai daerah berkaitan dengan penolakan terhadap revisi UU KPK.  Dalam aksi di Kendari, terdapat dua korban yang gugur, yakni Randi dan Yusuf Kardawi yang merupakan mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari. Randi tewas diterjang peluru yang ditembakkan polisi, sedangkan Yusuf disebut tewas karena mengalami cedera parah.  Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, keluarga Randi dan Yusuf ditemui langsung oleh pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang. Dalam pertemuan itu, KPK berjanji akan mengabadikan Yusuf dan Randi sebagai nama ruangan di Gedung KPK lama.  "Ketua KPK memandang Randi dan Yusuf adalah pahlawan. Kami ingin nanti ada ruang di KPK yang diberi nama ruang Randi dan Yusuf. Agar kami juga terus mengingatnya dan menjadi simbol perjuangan melawan korupsi," kata Febri di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (12/12).  Keluarga Randi yang menyambangi KPK adalah sang ayah La Sali dan ibunya Nasrifa. Sementara perwakilan keluarga almarhum Yusuf diwaliki ibunya Endang Yulidah dan adiknya Ahmad Fauzi.  "Para keluarga didampingi oleh perwakilan mahasiswa dari Kendari, Tim dari Muhammadiyah dan KontraS," ungkap Febri.

Dua Mahasiswa Korban Demo #ReformasiDiKorupsi Diabadikan di Gedung KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/mahasiswa-korban-tewas-di-kendari.jpg" alt="Muhamad Yusuf Kardawi (kiri), mahasiswa Fakultas Teknik. Himawan Randi, (kanan), mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Keduanya berasal dari Universitas Halu Oleo, Kendari. Mereka menjadi korban tewas ketika menggelar aksi protes terhadap penol" width="100%">
<figcaption>Muhamad Yusuf Kardawi (kiri), mahasiswa Fakultas Teknik. Himawan Randi, (kanan), mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Keduanya berasal dari Universitas Halu Oleo, Kendari. Mereka menjadi korban tewas ketika menggelar aksi protes terhadap penol</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berlakunya UU KPK hasil revisi melukai perasaan rekan seperjuangan Yusuf Kardawi-Immawan Randi. Mereka menyebut UU KPK yang berlaku hari ini sama saja mengabaikan perjuangan dua mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) yang meninggal saat aksi menolak RUU KPK di Kendari pada 26 September lalu.  Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulawesi Tenggara Marsono mengatakan, tidak diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menganulir UU KPK hasil revisi menunjukkan bahwa pemerintah tutup mata terhadap meninggalnya Yusuf-Randi. ”Pemerintah harus melihat, di Kendari ada korban,” ujarnya kemarin (16/10).  Yusuf-Randi diduga tewas akibat diterjang peluru aparat saat mengikuti aksi damai di DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) 26 September lalu. Hingga kemarin, pelaku pembunuhan dua mahasiswa itu belum terungkap. Perjuangan Yusuf-Randi sampai saat ini terus dikawal kelompok mahasiswa UHO, IMM, serta kelompok-kelompok lain. Selama ini Randi memang aktivis IMM.  Marsono menambahkan, kelompok pergerakan mahasiswa di Sultra sejauh ini tetap solid untuk menolak revisi UU KPK. Mereka juga akan terus mengawal penanganan kasus tewasnya Yusuf-Randi sampai pihak berwenang berhasil mengungkap aparat yang diduga menembak keduanya. ”Apa yang diperjuangkan Yusuf-Randi akan tetap kami kawal,” tegasnya.  Ketua BEM Teknik UHO La Ramli menyayangkan sikap pemerintah pusat yang tak kunjung mengambil tindakan tegas terhadap penembak Yusuf-Randi. Hal itu dibuktikan dengan penanganan kasus Yusuf-Randi yang terkesan diulur-ulur. ”RUU KPK itu kan tidak diterima oleh masyarakat Indonesia,” tegasnya.  Sejauh ini, hasil investigasi Kontras dan Jawa Pos menyebutkan, dua mahasiswa UHO tersebut diduga tewas tertembak oleh aparat kepolisian. Saat dimintai konfirmasi tentang hal tersebut, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan, kesimpulan semacam itu belum bisa dibuktikan secara ilmiah. ”Pembuktian ilmiah agar tidak terbantahkan masih proses,” ungkapnya.  Nanti hasil uji laboratorium forensik dikaitkan dengan hasil otopsi terhadap jenazah dua mahasiswa tersebut. ”Barulah diketahui bagaimana kasus ini, siapa yang diduga menjadi pelaku penembakan,” tuturnya.  Bila Kontras hanya menyampaikan hasil dari saksi-saksi, tentu kurang kuat. Pembuktian ilmiah jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan pengakuan saksi. ”Seribu saksi pun, nilainya hanya satu. Makanya, jangan terburu-buru mengeluarkan dan membuat satu kesimpulan,” jelasnya.  Menurut dia, saksi hanya satu alat bukti. Masih ada alat bukti lain yang harus ditemukan. Misalnya, keterangan ahli. ”Yang pasti, alat bukti itu harus jelas dulu,” papar mantan Wakapolda Kalimantan Tengah tersebut.  Sementara itu, Kabidhumas Polda Sultra AKBP Harry Goldenhart menjelaskan, enam anggota Polres Kendari yang diduga membawa senjata saat demonstrasi akan disidang disiplin hari ini (17/10). ”Sidang digelar di Bidpropam Polda Sultra,” terangnya.  Soroti Larangan Demo  Sementara itu, meski larangan demonstrasi menjelang pelantikan presiden telah dikeluarkan oleh aparat, tidak tertutup kemungkinan publik tetap melakukan aksi di titik selain gedung DPR. Jika demikian, Komnas HAM berharap kekerasan yang terjadi dalam beberapa demo belakangan tidak terulang.  Beberapa korban berjatuhan selama aksi massa di sejumlah daerah akhir September lalu. Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menyatakan, saat ini instansinya masih melanjutkan pendalaman atas meninggalnya sejumlah pengunjuk rasa dari kalangan mahasiswa. ”Cukup sudah. Jangan ada lagi korban jatuh,” ungkap dia kemarin (16/10).  Kerusuhan yang terjadi, lanjut dia, tidak terlepas dari kegaduhan elite politik. Karena itu, Amiruddin berharap para elite tidak menambah kegaduhan politik yang bisa memancing keresahan masyarakat.  Kadiv Pembelaan HAM Kontras Arif Nur Fikri menyebutkan, demonstrasi saat pelantikan presiden boleh saja dilakukan. ”Karena di UU (Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Red) nggak ada soal pelarangan,” imbuhnya.  Sesuai ketentuan, lanjut Arif, pendemo hanya memberitahukan rencana aksi kepada aparat keamanan. Bukan meminta izin. ”Kalau memang polisi melarang, dasarnya apa?” kata dia. Apabila menjadi diskresi, polisi harus menjelaskan diskresi tersebut terkait apa. Bila perlu, diskresi itu diuji.  Arif menyampaikan, jika diskresi kepolisian didasarkan pada pelantikan presiden, seharusnya demonstrasi di luar Jakarta tetap diperbolehkan. Sebab, pelantikan dilaksanakan di Jakarta. ”Itu juga harus bisa dijelaskan alasan diskresinya kenapa. Apa karena pengamanan fokus ke pelantikan presiden?” imbuhnya.  Apalagi, selama ini demonstran yang berlatar belakang mahasiswa tidak pernah menuntut apa pun terkait dengan pelantikan presiden. Mereka turun ke jalan hanya untuk menyuarakan keresahan masyarakat. Sebab, DPR bersama pemerintah dinilai tidak mendengar aspirasi yang terkait dengan UU KPK dan UU kontroversial lain.  Mereka juga menuntut presiden menerbitkan perppu KPK. Namun, sampai kemarin belum ada tanda-tanda perppu tersebut bakal keluar. Menurut Arif, keluar atau tidaknya perppu bakal turut memengaruhi penilaian masyarakat kepada presiden.  Perppu merupakan salah satu kewenangan presiden yang mestinya bisa dikeluarkan tanpa mendengar bisikan dari mana pun. ”Jadi, sekaligus menunjukkan ketegasan presiden,” ujarnya. ”Biar kelihatan bahwa kita punya presiden yang tegas,” tambahnya. Dia pun mengerti, perppu hanya bisa keluar setelah UU KPK efektif mulai hari ini (17/10).  Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Oce Madril menyampaikan, apabila presiden berniat mengeluarkan perppu, waktu yang tepat adalah saat UU itu efektif. ”Presiden keluarkan perppu tepat pada saat UU KPK revisi berlaku,” ujarnya.  Namun, jika perppu tidak kunjung dikeluarkan, dia memastikan bahwa perjuangan masyarakat sipil tidak akan surut. Sesuai prosedur, mereka akan menempuh jalur-jalur konstitusional untuk bersama-sama memperjuangkan tegaknya KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. ”Ada upaya judicial review ke MK,” tegasnya.

Jangan Tutup Mata, Ingatlah Almarhum Yusuf-Randi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/ananda-badudu-sabik.jpg" alt="Musisi Ananda Badudu telah selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (27/9)." width="100%">
<figcaption>Musisi Ananda Badudu telah selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (27/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyesalkan tindakan represif aparat keamanan dalam mengamankan unjuk rasa di depan DPRD Sulawesi Tenggara, Kamis (26/9). Sedikitnya, dua orang telah menjadi korban jiwa akibat peristiwa tersebut.  "Kematian seorang mahasiswa hari ini menunjukkan bahwa taktik polisi tidak menjamin keamanan demonstran," kata Usman dalam keterangannya, Jumat (27/9).  Usman mendesak, pemerintah dapat mengusut tuntas pelaku penembakan Randi dan yang menyebabkan Yusuf Kardawi meninggal dunia. Usman menginginkan oknum aparat tersebut diadili di peradilan umum.  "Pihak berwenang harus segera menetapkan fakta penembakan yang fatal ini melalui penyelidikan secara cepat, menyeluruh, independen, dan imparsial. Pelaku penembakan harus diadili di peradilan umum," terang Usman.  Tak hanya pada peristiwa itu, Usman menyebut banyak bukti bahwa aparat kepolisian melakukan tindakan represif. Terlebih kini mahasiswa menjadi korban kekejamannya.  "Sudah banyak bukti bahwa kepolisian memukuli demonstran dan menggunakan kekerasan secara berlebihan sejak protes meledak pada tanggal 23 September," sesal Usman.  Oleh karena, Usman mengharapkan tindakan represif tidak dilakukan saat mengamankan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa. Seharusnya polisi dapat mencegah terjadinya korban.  "Penggunaan kekerasan secara berlebihan oleh kepolisian dalam aksi unjuk rasa hanya akan memperburuk situasi. Prioritas aparat seharusnya mencegah kematian dan memastikan bahwa mereka melindungi hak asai manusia demonstran," pungkasnya.  Untuk diketahui, dua orang mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) menjadi korban dalam demonstrasi di DPRD Sultra pada Kamis (26/9). Immawan Randi meninggal saat demonstrasi menolak RKUHP dan revisi UU KPK. Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) itu tewas ditembak di area dada kanan.  Lelaki berumur 21 tahun itu, mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Ismoyo Korem 143 Haluoleo Kendari. Di bawah tulang selangka bagian kanannya terdapat lubang diduga akibat luka tembak.  Kemudian pada hari ini, Muhammad Yusuf Kardawi dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani masa kritis usai melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara. Yusuf dikabarkan menghembuskan napas terakhir sekitar pukul 04.00 WITA.  Bagian kepala Yusuf mengalami luka parah sehingga harus menjalani operasi. Namun nahas, Yusuf tak bisa diselamatkan meski sudah mendapat penanganan medis.

Amnesty International Minta Penembak Randi Diadili di Peradilan Umum

Yusuf Kardawi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Yusuf Kardawi

Berita Terkini

Nama 2 Mahasiswa UHO yang Jadi Korban saat Demo Diabadikan di KPK

Dua Mahasiswa Korban Demo #ReformasiDiKorupsi Diabadikan di Gedung KPK

Jangan Tutup Mata, Ingatlah Almarhum Yusuf-Randi

Amnesty International Minta Penembak Randi Diadili di Peradilan Umum

Download Aplikasi JawaPos.com