<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/15/KvvtAYQtp0GucxZXVk8DiMdJCrP0MVegMK2RKDvq-3019111739.jpg" alt="Sejumlah kendaraan berat terjaring dalam operasi gabungan penegakan hukum uji emisi kendaraan bermotor di Jl. TB Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (15/4).&nbsp;(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah kendaraan berat terjaring dalam operasi gabungan penegakan hukum uji emisi kendaraan bermotor di Jl. TB Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (15/4).&nbsp;(Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya menggelar operasi gabungan penegakan hukum uji emisi kendaraan bermotor di Jl. TB Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (15/4).&nbsp; Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menuturkan, sebanyak 14 dari 28 kendaraan yang di uji tidak lulus uji emisi. &ldquo;Pada operasi hari ini di Jakarta Timur, sebanyak 28 kendaraan jenis kendaraan N dan O kami uji emisi. Dari jumlah tersebut, 14 kendaraan dinyatakan lulus dan 14 kendaraan tidak lulus,&rdquo; ujar Asep. Ia menjelaskan, operasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Selain itu juga menjadi langkah antisipatif menjelang musim kemarau yang diprediksi menurunkan kualitas udara. &ldquo;Oleh karena itu, kami menggelar operasi gabungan bersama Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Polda Metro Jaya, dengan tujuan menegakkan aturan dan meningkatkan kualitas udara di Jakarta,&rdquo; terangnya. Ia menegaskan bahwa sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang terbesar pencemaran udara Jakarta. Oleh karena itu, uji emisi menjadi langkah penting untuk mengontrol emisi dari kendaraan bermotor, khususnya kendaraan berbahan bakar solar atau diesel. &ldquo;Melalui operasi ini, kami menargetkan kendaraan jenis kendaraan N dan O seperti truk, trailer dan kendaraan berbahan bakar diesel atau solar, karena jenis memiliki potensi pencemaran yang lebih tinggi dibandingkan kendaraan pribadi," jelasnya. Sementara itu, Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP DKI Jakarta Tamo Sijabat menjelaskan, tiap kendaraan berat yang lewat langsung diberhentikan oleh petugas Kepolisian dan Dishub, kemudian diuji emisinya oleh tim DLH. Jika lolos, kendaraan boleh melanjutkan perjalanan. Tapi jika tidak lulus, Dishub akan menahan Bukti Uji KIR dan PPNS Satpol PP akan membuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tempat. Setelah proses tersebut, kata Tamo, kendaraan yang tidak lulus akan diajukan ke sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. &nbsp;&ldquo;Sidang Yustisi ini dijadwalkan berlangsung pada minggu kedua bulan Mei 2025. Sanksi yang dikenakan sesuai dengan Perda No. 2 Tahun 2005, yakni ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp 50 juta,&rdquo; tegasnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya menggelar operasi gabungan penegakan hukum uji emisi kendaraan bermotor.

14 Kendaraan Berat Gagal Uji Emisi, Diseret ke Sidang Yustisi, Terancam Sanksi Pidana dan Denda Rp 50 juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/10/Panglima-TNI9-3187015758.jpeg" alt="Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin Upacara Gelar Pasukan Operasi Penegakan Ketertiban dan Yustisi Polisi Militer pada Senin (10/2). (Puspen TNI)" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin Upacara Gelar Pasukan Operasi Penegakan Ketertiban dan Yustisi Polisi Militer pada Senin (10/2). (Puspen TNI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin langsung Upacara Gelar Pasukan Operasi Penegakan Ketertiban dan Yustisi Polisi Militer pada Senin (2/10). Operasi tersebut melibatkan 1.300 lebih prajurit TNI yang bertugas di bawah Polisi Militer TNI AD (Pomad), Polisi Militer TNI AL (Pomal), dan Polisi Militer TNI AU (Pomau). Operasi rutin yang dilaksanakan setiap tahun itu dilaksanakan untuk menindak setiap pelanggaran yang dilakukan oleh personel TNI.&nbsp; Dalam sambutannya di depan ribuan pasukan, orang nomor satu di institusi militer Indonesia itu mengungkapkan bahwa Operasi Penegakan Ketertiban dan Yustisi Polisi Militer sangat penting. &rdquo;Sebagai komitmen kita dalam menegakan disiplin hukum dan tata tertib di lingkungan TNI,&rdquo; kata dia. Agus menegaskan, prajurit yang disiplin dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Sebab, mereka yang bertugas di garda depan dalam menjaga kedaulatan Indonesia.&nbsp; Karena itu, lanjut Agus, operasi yang melibatkan ribuan prajurit dari tiga matra itu dilaksanakan untuk mewujudkan amanah dari negara kepada TNI. &rdquo;Agar kekuatan yang dimilikinya tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar kepentingan tugas pertahanan negara,&rdquo; jelasnya. Dia meminta operasi tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan aspek edukatif, preventif, dan persuasif. Sehingga prajurit TNI menjadi lebih tertib dan taat hukum. Panglima TNI ingin menumbuhkan kesadaran dalam diri setiap prajurit. Bahwa sebagai bagian dari institusi militer Indonesia, mereka harus menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat. Tidak hanya itu, Agus juga menekankan bahwa operasi tersebut dilaksanakan tanpa memandang pangkat dan jabatan. Bila ada prajurit yang kedapatan tidak disiplin, apalagi melanggar aturan dan ketentuan, maka apapun pangkat dan jabatannya tetap harus ditindak.&nbsp; &rdquo;Operasi ini hendaknya mengedepankan aspek keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Sehingga diharapkan seluruh lapisan pangkat di lingkungan TNI memiliki tingkat kesadaran hukum yang sama,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Polisi Militer TNI, lanjut Agus, harus bertindak profesional dan melaksanakan langkah hukum secara adil, transparan, dan akuntabel. Dia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki Asta Cita yang salah satunya adalah melakukan reformasi hukum. &rdquo;Polisi militer harus mampu menjadi aparat penegak hukum yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap penegakan hukum, tidak hanya di lingkungan TNI namun juga dalam lingkup nasional,&rdquo; pinta Agus.&nbsp; Dia memberikan beberapa penekanan terhadap ribuan personel yang terlibat operasi tersebut. Yakni melaksanakan tugas dengan niat ibadah, memegang teguh sumpah prajurit; sapta marga; serta delapan wajib TNI; selalu waspada dan sigap. Juga membina soliditas dan kekompakan bersama seluruh komponen bangsa; menjaga kepercayaan rakyat; kreatif dan inovatif; serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian agar operasi dapat berjalan sesuai harapan.

Operasi rutin yang dilaksanakan setiap tahun itu dilaksanakan untuk menindak setiap pelanggaran yang dilakukan oleh personel TNI.

Gelar Operasi Penegakan Ketertiban dan Yustisi, Panglima TNI Agus Subiyanto Minta Polisi Militer Abaikan Pangkat-Jabatan saat Menindak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/APLIKASI-YUSTISI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Selepas libur Lebaran, pemkot menggeber pendataan penduduk nonpermanen di 31 kecamatan. Yustisi itu dilakukan untuk memastikan warga pendatang memiliki tujuan yang jelas tinggal di Surabaya sehingga tidak menambah masalah sosial.  Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan, pendataan itu menyasar penduduk dengan rumah tinggal sewa dan kamar sewa. Petugas mengecek status kependudukannya.  Pengawasan terhadap warga non-Surabaya telah diatur dalam sejumlah regulasi. ”Pada prinsipnya, penduduk yang masuk ke Surabaya dengan tetap mempertahankan kependudukan daerah asal wajib didata. Mereka masuk sebagai penduduk nonpermanen Surabaya,” ucap Agus.  Saat yustisi, petugas bakal menghimpun data kependudukan warga pendatang itu. Mulai nomor induk kependudukan (NIK) hingga alamat domisili di Surabaya. Dengan begitu, bisa terpetakan di mana saja persebaran penduduk nonpermanen tersebut.  Agus menyatakan, memang tidak ada larangan bagi siapa pun datang ke Surabaya. Namun, tujuan tinggal di metropolis harus jelas. Misalnya, berobat, bekerja, atau menempuh pendidikan.  Lalu, dokumen identitas yang dikantongi juga mesti lengkap. ”Ini penting untuk memotret jumlah penduduk yang tinggal di Surabaya agar mendekati angka sebenarnya,” ucapnya.  Untuk mempermudah pendataan, pihaknya sudah membekali setiap kelurahan dengan aplikasi Himpunan Data Demografi Kawasan (Puntadewa). Masyarakat bisa melapor ke kelurahan bahwa mereka adalah penduduk nonpermanen.  Dengan begitu, saat ada pendataan ulang, database mereka sudah tersimpan. ”Petugas kelurahan sudah dilatih dan dibekali cara input data pada aplikasi itu,” paparnya.  Nah, warga yang terjaring pendataan karena tidak ada tujuan yang jelas dan tak memiliki identitas bakal ditampung di liponsos. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya Anna Fajriatin mengatakan, warga pendatang itu bakal dipulangkan kembali ke daerah asal.  Pihaknya sudah berkoordinasi dengan daerah asal. ”Kalau alamatnya ada di Jatim, kami akan koordinasi dengan dinsos di sana. Kemudian, yang bersangkutan akan dikembalikan ke keluarganya lagi,” paparnya.

Pendataan Warga Pendatang di Surabaya Pakai Aplikasi Puntadewa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/pelanggar-prokes-surabaya.jpg" alt="KENA YUSTISI: Bagi warga Surabaya yang terjaring operasi disiplin prokes, e-KTP-nya disita. (Wahyu Zanuar Bustomi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KENA YUSTISI: Bagi warga Surabaya yang terjaring operasi disiplin prokes, e-KTP-nya disita. (Wahyu Zanuar Bustomi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pekan pertama sejak Surabaya ditetapkan berstatus PPKM level 1, tim Swab dan Vaksin Hunter tetap melakukan razia protokol kesehatan (prokes) pada Sabtu (26/3) malam. Ada 628 pelanggar prokes se-Surabaya, termasuk di kawasan timur.  Camat Rungkut M. Habib menyatakan, operasi prokes di wilayah kerjanya tetap dilakukan meski Surabaya masuk dalam PPKM level 1. Pada Sabtu malam lalu, 13 pelanggar terjaring. ”Langsung kami swab. Hasilnya negatif semua,” katanya kemarin (27/3).  Habib menjelaskan, tim Swab dan Vaksin Hunter diterjunkan ke wilayah Kelurahan Wonorejo. Mayoritas warga yang terjaring kedapatan tidak memakai masker karena melakukan perjalanan dekat. ”Iya, alasannya dekat dan cuma beli apa gitu. Tapi, itu bukan alasan. Harusnya tetap pakai masker saat beraktivitas,” jelasnya.  Mantan lurah Simomulyo Baru itu menegaskan, razia prokes bakal tetap dilakukan secara berkala meski angka positif terbilang kecil.  Sementara itu, Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya Ridwan Mubarun menyebut operasi prokes sebagai bentuk komitmen pemkot dalam penanggulangan Covid-19.  ”Komitmen kami tetap gelar operasi Swab dan Vaksin Hunter. Di antara 628 pelanggar pekan ini, yang positif hanya 4 orang,” papar mantan camat Tambaksari tersebut.  Ridwan menyampaikan, jumlah pelanggar itu lebih tinggi ketimbang pekan sebelumnya (19/3). Ketika itu total ada 595 pelanggar. Berdasar analisis, jumlah pelanggar yang positif di bawah 1 persen. ”Iya, ini bagian dari upaya mempertahankan status PPKM di Surabaya tetap level 1,” tegasnya.  Dia menjelaskan, operasi Swab Hunter diadakan agar masyarakat tetap waspada meski status Surabaya bertengger di level 1. ”Bukan berarti level 1, terus semua semua aktivitas bebas. Tidak,” ujarnya. Operasi rutin setiap Sabtu malam menjadi bagian dari membangun awareness bahwa pandemi masih ada.  Ridwan memastikan operasi prokes tetap berlangsung dalam waktu yang belum ditentukan. Di antara total 628 pelanggar se-Surabaya, ada 103 pelanggar yang mendapat sanksi vaksin. ”Mayoritas booster. Jadi, upaya terus dilakukan untuk memperkuat kekebalan tubuh,” katanya.  Aparat Kecamatan Gubeng juga melaksanakan razia pada Sabtu malam lalu. ”Target operasi Swab dan Vaksin Hunter di Jl Biliton adalah karyawan. Sebab, mereka lebih sering bertemu dengan banyak orang,” ujar Kapolsek Gubeng Kompol Akay Fahli.  Camat Gubeng Eko Purnomo menuturkan, yang belum mengikuti vaksinasi saat terjaring operasi bakal diarahkan ke Puskesmas Mojo. ”Supaya mata rantai pandemi ini segera berakhir,” ungkapnya.

Surabaya PPKM Level 1, 628 Warga Terjaring Operasi Prokes, 4 Positif

yustisi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#yustisi

Berita Terkini

14 Kendaraan Berat Gagal Uji Emisi, Diseret ke Sidang Yustisi, Terancam Sanksi Pidana dan Denda Rp 50 juta

Gelar Operasi Penegakan Ketertiban dan Yustisi, Panglima TNI Agus Subiyanto Minta Polisi Militer Abaikan Pangkat-Jabatan saat Menindak

Pendataan Warga Pendatang di Surabaya Pakai Aplikasi Puntadewa

Surabaya PPKM Level 1, 628 Warga Terjaring Operasi Prokes, 4 Positif

Download Aplikasi JawaPos.com