<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1821739645962113741" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-27-at-08.26.51.jpeg" alt="Dirregident Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dirregident Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1821739645962113741-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="ltr"> <div> JawaPos.com - Kabar duka datang dari Korps Bhayangkara. Salah seorang insan Bhayangkara terbaik yang mereka miliki, Brigjen Pol (Purn) Yusri Yunus, meninggal dunia. Yusri mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) pada Minggu malam (19/1). Sebelum meninggal dunia, Yusri sempat menduduki sejumlah posisi penting di tubuh Polri.&nbsp; Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas (Divhumas) Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian Yusri. &rdquo;Untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan, ketabahan, serta hati yang lapang,&rdquo; ungkap dia kepada awak media di Jakarta pada Senin (20/1).&nbsp; Yusri lahir di Polewali Mandar, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 21 Desember 1966. Dia meninggal dunia selang sebulan setelah genap berusia 58 tahun. Karirnya di Korps Bhayangkara dimulai sejak lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) pada 1991 silam. Di kepolisian, Yusri dikenal sebagai salah seorang perwira yang berpengalaman di bidang lalu lintas.&nbsp; Jabatannya sebelum memutuskan pensiun adalah Direktur Regident (Dirregident) Korp Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Posisi itu pula yang mengantarkan Yusri naik pangkat dari kombes menjadi brigjen. Selain bertugas sebagai salah satu direktur di Korlantas Polri, Yusri juga pernah berdinas di bawah jajaran Divhumas Polri. Diantaranya ketika menjabat sebagai kabid humas Polda Jawa Barat (Jabar).&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015543142/seorang-personel-brimob-gugur-saat-patroli-di-papua-polri-lakukan-penyelidikan">Seorang Personel Brimob Gugur Saat Patroli di Papua, Polri Lakukan Penyelidikan&nbsp;</a> Dari sana, Yusri ditarik ke Mabes Polri dan bertugas di Divhumas Polri. Dia kemudian dipindah tugaskan untuk menjadi kabid humas Polda Metro Jaya. Publik semakin mengenal Yusri saat menduduki posisi tersebut. Dia sering tampil di media massa dalam berbagai kesempatan. Termasuk diantaranya untuk menjelaskan berbagai penanganan kasus oleh Polda Metro Jaya.&nbsp; Jauh sebelum itu, Yusri juga pernah mendapat kepercayaan sebagai Kasat Lantas Polres Maros di bawah jajaran Polda Sulsel. Di Sulawesi, Yusri juga berpengalaman sebagai komandan peleton gassus Satlantas Polrestabes Makassar. Yusri menjadi salah seorang perwira tinggi Polri yang meninggalkan banyak legacy, salah satunya menghapus tes berkendara zig zag untuk memperoleh SIM C. </div> <div class="signature-text">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Brigjen Pol (Purn) Yusri Yunus, meninggal dunia. Yusri mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Brigjen Pol (Purn) Yusri Yunus Meninggal Dunia, Pernah Bertugas Sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya hingga Dirregident Korlantas Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-27-at-08.26.51.jpeg" alt="Dirregident Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dirregident Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Persyaratan baru untuk pemohon surat izin mengemudi (SIM) berupa sertifikat mengemudi belum diberlakukan dalam waktu dekat. Korlantas Polri memastikan masih mengkaji syarat tersebut. Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus mengatakan, saat ini yang dalam pengkajian adalah kesiapan aturan pelaksanaan di tingkat bawah. Sekaligus terkait siapa pemangku kepentingan yang terlibat dalam sertifikat mengemudi tersebut. &rdquo;Karena sekolah mengemudinya harus terakreditasi,&rdquo; terang Yusri di Jakarta kemarin (22/6). Dengan begitu, bukan hanya lembaganya, instrukturnya pun kudu bersertifikat dari lembaga berwenang. &rdquo;Lembaganya harus memenuhi akreditasi dari sejumlah lembaga seperti dinas perhubungan, dinas tenaga kerja, dan dinas pendidikan,&rdquo; urainya. Untuk instrukturnya, sertifikat bisa didapatkan setelah mengikuti pelatihan instruktur di Indonesia Safety Driving Center. &rdquo;Itu tempat untuk melahirkan instruktur sekolah mengemudi,&rdquo; terang Yusri di kantor Divhumas Polri, Jakarta. Dia mengatakan, saat semuanya telah siap, petugas tidak akan langsung memberlakukan. Namun, ada masa sosialisasi kepada masyarakat. &rdquo;Jadi, tidak ujug-ujug berlaku,&rdquo; jelas mantan Kabidhumas Polda Metro Jaya tersebut. Sekolah mengemudi sebenarnya penting. Sebab, calon pengemudi memperoleh pelatihan yang lengkap, tidak hanya teknis mengemudi. &rdquo;Tapi juga bagaimana memahami aturan, rambu-rambu, dan yang paling penting etika berlalu lintas,&rdquo; tegasnya. Menurut dia, Polri telah membentuk koordinator sekolah mengemudi yang akan membantu merancang aturan pelaksanaan terkait SIM. (idr/c7/ttg)

Persyaratan baru untuk pemohon surat izin mengemudi (SIM) berupa sertifikat mengemudi belum diberlakukan dalam waktu dekat.

Sertifikat Mengemudi Permohonan SIM Masih Tahap Kajian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Target-Pemerintah-2-Juta-Unit-Motor-Listrik-Terjual-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Konsumen saat melihat produk sepeda motor listrik di salah satu Dealer di Jakarta, Kamis (15/12/2022). Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia menyampaikan data penjualan motor listrik di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2022 ada 28 ribu sepe" width="100%">
<figcaption>Konsumen saat melihat produk sepeda motor listrik di salah satu Dealer di Jakarta, Kamis (15/12/2022). Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia menyampaikan data penjualan motor listrik di Indonesia sepanjang Januari hingga September 2022 ada 28 ribu sepe</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Selain menyiapkan kebijakan pelat kendaraan ber-chip, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri segera mewajibkan kepemilikan surat izin mengemudi (SIM) untuk sepeda listrik dengan batas kecepatan 35 km per jam.  Artinya, bila kecepatan sepeda listrik melebihi 35 km per jam, harus punya SIM.  Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Polri Brigjen Yusri Yunus menuturkan, penggolongan SIM untuk sepeda motor itu segera berlaku. SIM C untuk sepeda motor di bawah 250 cc, lalu SIM C1 untuk sepeda motor dengan 250–500 cc. Adapun SIM C2 untuk sepeda motor di atas 500 cc.  ”SIM C2 ini yang moge (motor gede),” ujarnya di Jakarta kemarin (27/1).  Menurut dia, dalam penggolongan SIM tersebut juga sedang digodok soal memasukkan sepeda motor listrik. Itu langkah antisipasi semakin banyaknya penggunaan sepeda motor listrik.  ”Bahkan, kalau lihat di STNK itu sudah disiapkan kolom kWh,” paparnya.  Saat ini yang sedang dirancang adalah sepeda motor listrik dengan kecepatan di atas 35 km per jam wajib memiliki SIM C. ”Kami matangkan ini hitungan kecepatannya dan kWh-nya untuk kendaraan listrik,” urainya.  Apakah batas kecepatan 35 km per jam yang diwajibkan untuk memiliki SIM ini tidak terlalu rendah? Dia mengatakan bahwa sebenarnya batas tersebut telah disesuaikan dan ada hitungannya tersendiri.  ”Karena kecepatan 35 km per jam itu kencang lho. Di jalanan biasa kecepatan rata-rata 40 km per jam,” terangnya.  Yang pasti, Korlantas berupaya memperbaiki berbagai regulasi. Salah satunya soal ujian SIM yang gagal. Dengan aturan baru, sekarang bisa langsung mencoba kembali saat gagal. ”Kalau sudah menyerah, barulah dilanjutkan dua minggu lagi,” urainya.  Selain itu, ada Indonesia Safety Driving Center (ISDC) yang selalu siap memberikan pelatihan berkendara secara aman. Pelatihan diberikan secara gratis pula.  Dia menambahkan, regident bahkan segera menyebarkan buku ujian SIM dengan 1.600 soal. Sehingga masyarakat bisa mengetahui secara umum apa saja soal yang akan diujikan.  Dengan begitu, diharapkan persiapan masyarakat menjadi matang. Baik untuk menempuh ujian tertulis maupun ujian praktik SIM. (idr/c19/ttg)

Pengendara Sepeda Listrik Kecepatan di Atas 35 Km Wajib SIM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Ayu-Ting-Ting_Imam-HuseinJawa-Pos_Jawa-Pos.jpg" alt="Ayu Ting Ting.--Foto: Imam Husein/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ayu Ting Ting.--Foto: Imam Husein/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan polisi yang dibuat oleh Ayu Rosmalina atau akrab disapa Ayu Ting Ting. Ayu melaporkan hater bernama Karika Damayanti alias KD yang merupakan sosok di balik akun Instagram @gundik_empang. Hater ini dilaporkan dengan Pasal 315 KUHP terkait kasus dugaan penghinaan.  Laporan Ayu Ting Ting ini terdaftar dengan nomor LP/B/4048/VIII/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA. Yusri mengatakan, pelantun lagu Sambalado itu datang secara langsung ke Polda Metro untuk membuat laporan polisi pada Jumat (20/8) dengan ditemani kuasa hukumnya, Minola Sebayang.  ’’Tanggal 20 Agustus sore hari ada seorang perempuan AR, datang ke Polda Metro Jaya untuk membuat LP. Tentang dugaan adanya penghinaan di Pasal 315 KUHP. Terlapornya adalah akun Instagram  @....._empang,” kata Yusri saat ditemui di kantornya Senin (23/8) .  KD dilaporkan gara-gara postingannya di Instagram yang dinilai telah menghina Ayu Ting Ting dan juga anaknya, Bilqis Khumairah Razak. Usai menerima laporan dari Ayu, langkah polisi sejalnjutnya adalah melakukan pengecekan berkas terkait kemungkinan ada tidaknya unsur pidana.  ’’Sekarang laporannya lagi diteliti dulu oleh Krimum Polda Metro Jaya. Lagi kita teliti dulu terhadap dugaan persangkakan di Pasal 315. Nanti kita lihat rencana tindak lanjutnya. Kalau naik penyelidikan akan diundang pelapor dengan membawa bukti dan saksi-saksi lain,” tutur mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat itu.  Minola Sebayang sebelumnya mengatakan, awalnya Ayu dan keluarga tidak mau menanggapi serius akun hater yang dikelola oleh KD itu. Akan tetapi, karena cacian dan pernyataan negatif sudah sangat mengganggu Ayu Ting dan keluarga serta berdampak kurang baik pada pekerjaan, akhirnya diputuskan dibuat laporan polisi. KD berkomentar negatif tentang Ayu sudah berulang kali sejak 2017 silam.  ’’Setelah mempertimbangkan dengan matang dan serius, dia hubungi saya dan meminta untuk membuat laporan di Polda Metro Jaya terkait perbuatan pencemaran nama baik untuk hinaan yang dilakukan,” papar Minola Sebayang di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/8).  Ayu Ting Ting membulatkan tekad melaporkan KD ke polisi atas dorongan dari keluarga dan barisan para penggemarnya. Mereka merasa tidak boleh kasus ini dibiarkan begitu saja sekalipun KD sudah meminta maaf. Ayu Ting Ting secara pribadi sudah memaafkan sang hater. Akan tetapi permintaan maaf itu tidak lantas melunturkan tindak pidana yang telah dilakukan.  ’’Ini kan jadi contoh tidak baik, seolah-olah dengan meminta maaf permasalahan jadi selesai. Orang dengan seenaknya menghina orang dan dengan meminta maaf dianggap selesai. Kan nggak begitu,” tutur Minola.  Selain KD, sosok di balik akun Instagram Gundik Empang, Ayu Ting Ting bersama tim juga melakukan pemantauan akun media sosial yang juga merupakan akun haters. Jika memang dirasa perlu dilakukan tindakan hukum, penglola akun-akun tersebut juga akan dilaporkan. (*)

Ini Langkah Polisi usai Terima Laporan Ayu Ting Ting atas Perbuatan KD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/denda_dibayar.jpg" alt="KEMBALI KE KELUARGA: Jerinx saat meninggalkan Lapas Kelas II-A Kerobokan, Badung, Bali, kemarin (8/6). (ADNAN SUWANTO/JAWA POS RADAR BALI)" width="100%">
<figcaption>KEMBALI KE KELUARGA: Jerinx saat meninggalkan Lapas Kelas II-A Kerobokan, Badung, Bali, kemarin (8/6). (ADNAN SUWANTO/JAWA POS RADAR BALI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya mengimbau musisi I Gede Asri Astina atau yang akrab disapa Jerinx untuk memenuhi panggilan. Dia dilaporkan terkait dugaan pengancaman, oleh pegiat media sosial Adam Deni.  "Hari ini ada jadwal pemanggilan saudara J, saya sudah sampaikan kemarin berdasarkan laporan dari seseorang tentang adanya pengancaman di Pasal 335 dan Pasal 45 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus kepada awak media, Senin (26/7).  Yusri mengungkapkan, aparat kepolisian telah memeriksa pihak pelapor dalam hal ini Adam Deni. Selain itu, polisi juga turut memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami laporan tersebut. Oleh karena itu, drummer band Superman is Dead itu diharapkan bisa memenuhi panggilan aparat kepolisian guna menambah titik terang penyelidikan yang sedang dilakukan.  "Dijadwalkan jam 10 pagi, mudah-mudahan saudara J bisa hadir  memenuhi undangan daripada penyidik untuk bisa membuat terang perkara ini," tegas Yusri.  Sebelumnya, Jerinx dilaporkan dengan Pasal 335 KUHP dan atau Pasal 29 Jo Pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dia dilaporkan oleh Adam Deni atas tuduhan yang menyebut dirinya adalah penyebab akun Instagram milik Jerinx hilang. (*)

Jerinx Diimbau Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Kabid-Humas-Polda-Metro-Jaya-Kombes-Pol-Yusri-Yunus-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus - Dery Ridwansah (1)" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus - Dery Ridwansah (1)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan pihaknya telah menyediakan ambulans gratis untuk masyarakat yang membutuhkan. Nantinya ambulans itu akan ikut patroli dengan kepolisian. Begitu ada yang membutuhkan, maka ambulans tersebut langsung bergerak.  "Ini Pak Kapolda turunkan semua ambulans, jangan diam. Turun per kelompok, patroli jalan itu ada ambulans. Begitu menemukan yang membutuhkan langsung dipakai sesuai SOP," ujar Yusri kepada wartawan, Sabtu (26/6).  Yusri mengatakan ambulans ini akan standby selama tiga shift atau mengikuti waktu patroli petugas protokol kesehatan.  "Jadi kalau ada pertanyaan, kan ada ambulans pemda? Ambulans tni? Jawabannya ada, tapi kami ini kan saling back up saja," katanya.  Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mohammad Fadil Imran memerintahkan jajarannya untuk menggelar patroli penerapan protokol kesehatan hingga ke perkampungan. Hal tersebut untuk menekan angka penularan Covid-19 yang saat ini makin melonjak.  Fadil mengatakan anggotanya juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Sehingga cara ini diharapkan bisa menekan angka penularan Covid-19.  Mantan Kapolda Jawa Timur ini menuturkan dalam patroli keluar-masuk kampung itu dia mengerahkan pasukan lalu lintas sebanyak 100 mobil patroli, 30 kendaraan patroli Samapta. Kemudian, pasukan patroli dari pengamanan objek vital (pam obvit) dan Brimob.  Fadil berujar, dalam patroli tersebut anak buahnya juga akan membagikan masker kepada masyarakat. Termasuk juga melakukan penindakan jika ada masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan.

Polda Metro Jaya Terjunkan Ambulans Gratis Bagi Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Yusri-Yunus-SAM.jpg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. (Dimas Apriyanto/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. (Dimas Apriyanto/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemindahan AKBP Andi Sinjaya Ghalib dari jabatan lamanya sebagai Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan santer dikabarkan karena adanya kasus dugaan pemerasaan terhadap seorang pelapor kasus pidana. Indonesia Police Watch (IPW) menyatakan mengapresiasi terhadap keputusan tersebut.  Terkait hal itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan tak tahu ihwal dugaan pemerasaan tersebut. Dia hanya memastikan mutasi kepada Andi merupakan hal yang biasa terjadi.  "Saya nggak tahu itu (dugaan pemerasaan), jangan ditanya. Dia (Andi) bukan dicopot, itu mutasi rutin biasa," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (13/1).  Yusri pun mempertanyakan ada atau tidaknya laporan yang dibuat terkait dugaan pemerasaan yang dilakukan Andi. Atas dasar itu, dia tak tak memahami pernyataan yang dikeluarkan oleh IPW.  "Nggak ada, jangan nyebut-nyebut lah, ada laporannya nggak (soal dugaan pemerasan), saya nggak tahu, saya nggak ngerti," jelasnya.  Dalam kesempatan yang sama, Yusri kembali menegaskan, bahwa Andi tidak dicopot dari jabatan lamanya. Sebagai bukti dia masih memiliki jabatan di internal kepolisian. Sedangkan apabila seseorang dicopot, otomatis statusnya akan menjadi pamen Polda Metro Jaya dalam rangka diperiksa.  Sebelumnya, IPW mengapresiasi langkah Polri yang mencopot Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Andi Sinjaya Ghalib. IPW menduga, Andi meminta uang Rp 1 miliar kepada pelapor Budianto.  “Tindakan tegas ini perlu dilakukan Polri kepada anggotanya yang brengsek, agar citra Polri terjaga dan kepercayaan publik kepada jajaran kepolisian tetap terbangun,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam keterangannya, Sabtu (11/1).  Pencopotan Andi Sinjaya ini tertuang dalam Surat Telegram (ST) Nomor ST/13/I/KEP/.2020 tertanggal 8 Januari 2020. Surat itu ditandatangani oleh Karo SDM Polda Metro Jaya Kombes Mardiyono.  Dalam telegram tersebut, tercantum nama pengganti AKBP Andi Sinjaya adalah AKBP Mochammad Irwan Susanto. AKBP Mochammad Irwan Susanto sebelumnya menjabat Kasubbid Provos Bidpropam Polda Metro Jaya.  IPW mensinyalir, pada pertengahan November 2019, pelapor yang diminta uang Rp 1 miliar oleh penyidik Polres Jakarta Selatan itu bersama IPW mengadukan kasus ke Kapolda Metro Jaya. Laporan resmi itu diterima Koorsespri Kapolda Metro Jaya.  Saat diminta uang Rp 1 miliar, pelapor tidak memberikan dan merasa diperas penyidik. Akibat pelapor tidak memenuhi permintaan penyidik, tersangka dalam kasus Nomor Sp.Sidik/592/IV/2018/Reskrim Jaksel tgl 16 April 2018 atas nama tersangka MY dan Sul tidak kunjung diserahkan Polres Jaksel ke Kejaksaan.

Andi Dimutasi Karena Dugaan Pemerasan, Begini Kata Polda Metro Jaya

Yusri Yunus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Yusri Yunus

Berita Terkini