<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/15/IMG_6319-215562526.jpg" alt="Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. (Putu Indah Savitri/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. (Putu Indah Savitri/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mendorong lahirnya Mahkamah Etik untuk menjaga moralitas etika penyelenggara negara dalam berbangsa dan bernegara. Hal itu penting, agar mampu menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan etika yang dihadapi oleh para pejabat publik. Hal itu akan menjadi pembahasan dalam focus group discussion (FGD) yang akan diselenggarakan oleh BPIP di Universitas Hasanuddin di Makassar, Selasa (17/9). "FGD ini merupakan bagian dari serangkaian diskusi yang diadakan di berbagai daerah untuk menangani isu etika dan moralitas dalam pemerintahan," kata Kepala BPIP Yudian Wahyudi kepada wartawan, Senin (16/9). Yudian menjelaskan, masifnya kasus pelanggaran etik, di antaranya seperti korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan harus mampu dicegah. Sehingga pembahasan itu diharapkan menghadirkan solusi praktis terhadap masalah-masalah tersebut. Sebagai upaya konkret, lanjut Yudian, BPIP mendorong pentingnya pembentukan Mahkamah Etik sebagai solusi yang diharapkan dapat sejalan dengan prinsip etika Kant. "Pejabat negara diharapkan bertindak dengan integritas dan keadilan yang tinggi," tegas Yudian. Lebih lanjut, Yudian menekankan pihaknya berupaya ingin memastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila dapat kembali menguat dan diterapkan dalam seluruh aspek pemerintahan dan kehidupan berbangsa. &ldquo;Diharapkan akan muncul langkah-langkah strategis yang dapat memperbaiki kondisi etika penyelenggara negara, serta memastikan bahwa hukum dan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang telah ditetapkan dalam Pancasila dan Konstitusi,&rdquo; pungkasnya.

BPIP mendorong lahirnya Mahkamah Etik untuk menjaga moralitas etika penyelenggara negara dalam berbangsa dan bernegara.

BPIP Dorong Pembentukan Mahkamah Etik untuk Jaga Moralitas Penyelenggara Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/10/bpip-istana-1303883863.jpeg" alt="Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Setelah menuai banyak kritik dan protes, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akhirnya merevisi kebijakannya terkait anggota Paskibraka berjilbab. Mereka diperbolehkan tetap menggunakan jilbab atau sejenisnya pada upacara kenegaraan. Sebelumnya, pada Rabu (14/8), Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyebut aturan mencopot jilbab hanya pada dua momen. Yaitu, saat pengukuhan dan upacara kenegaraan 17 Agustus. Namun, kemarin (15/8) Yudian mengeluarkan pernyataan baru. Intinya, personel Paskibraka putri boleh menggunakan jilbab saat upacara kenegaraan 17 Agustus. &rdquo;Dengan ini BPIP menegaskan mengikuti arahan kepala sekretariat presiden selaku penanggung jawab pelaksanaan upacara HUT Ke-79 RI yang disampaikan pada 14 Agustus di Jakarta,&rdquo; kata Yudian dalam keterangan tertulisnya. Kepala sekretariat presiden memberikan arahan bahwa Paskibraka putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya pada 17 Agustus di IKN. Sementara itu, meski sudah ada revisi aturan, Yudian tetap menjadi sorotan. Kemarin puluhan organisasi masyarakat Islam berkumpul di kantor MUI pusat. Mereka berkumpul untuk menentukan sikap terhadap polemik kewajiban melepaskan jilbab bagi Paskibraka. Pertemuan itu menghasilkan lima poin yang dibacakan Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Cholil Nafis. Di antaranya, mereka meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Kepala BPIP Yudian. &rdquo;Kami minta (presiden) mengganti kepala BPIP atau mencabut mandat kepala BPIP,&rdquo; katanya. Menurut Cholil, yang dilakukan petinggi BPIP merupakan kesalahan fatal. Dia mengatakan, di dalam aturan yang lebih tinggi dan diteken presiden, Paskibraka putri tidak dilarang menggunakan jilbab. Tetapi, aturan di BPIP justru melarang penggunaan jilbab saat pengukuhan dan upacara kenegaraan. Poin berikutnya adalah meminta BPIP melakukan pembersihan internal. Yakni, terhadap pihak-pihak yang cenderung tidak tepat dalam memaknai Pancasila atau Bhinneka Tunggal Ika. Sebab, menurut dia, BPIP adalah lembaga yang menjadi garda terdepan mengawal ideologi Pancasila dengan sempurna. Cholil juga tidak sepakat dengan penyebutan bahwa pencopotan jilbab oleh Paskibraka putri itu dilakukan secara sukarela. Di satu sisi, dikatakan sukarela. Tetapi, di sisi lain, personel Paskibraka diminta tanda tangan di atas meterai. &rdquo;Mana ada sukarela, tetapi diminta tanda tangan bermeterai. Ini adalah relasi kuasa,&rdquo; ujarnya. Dia meyakini, jika tidak meneken pernyataan tersebut, Paskibraka tidak akan lolos seleksi. Kalau lolos, mereka ditempatkan sebagai cadangan. Sorotan juga disuarakan mantan Ketua Umum PBNU sekaligus anggota Dewan Pengarah BPIP Said Aqil Siroj. Meskipun sebagai dewan pengarah, dia menyatakan tidak diikutsertakan dalam pengambilan kebijakan teknis mengenai seragam Paskibraka itu. Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu&rsquo;ti ikut merespons pelarangan jilbab untuk anggota Paskibraka putri. Guru besar pendidikan agama Islam UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, itu menegaskan, pelarangan tersebut merupakan tindakan diskriminatif. &rdquo;Yang bertentangan dengan Pancasila, kebebasan beragama, dan hak asasi manusia,&rdquo; tegasnya. (wan/lum/c19/fal)

Setelah menuai banyak kritik dan protes, BPIP akhirnya merevisi kebijakannya terkait anggota Paskibraka berjilbab.

Paskibraka Putri Tetap Bisa Berjilbab saat Upacara Kenegaraan, MUI Minta Presiden Copot Kepala BPIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/15/image_157478385-1JPG-2775381090.jpg" alt="Paskibraka di halaman istana kepresidenan di IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/8). (Ferlynda Putri/Jawa Pos Koran)" width="100%">
<figcaption>Paskibraka di halaman istana kepresidenan di IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/8). (Ferlynda Putri/Jawa Pos Koran)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi akhirnya meminta maaf atas larangan bagi Paskibraka Putri mengenakan jilbab. Kini, Paskibraka putri juga dipastikan bisa mengenakan jilbab saat Upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. "Paskibraka putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih, pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibukota Nusantara," kata Yudian dalam keterangannya, Kamis (15/8). Permintaan maaf itu keluar usai sebelumnya Yudi berkilah bahwa larangan penggunaan jilbab itu&nbsp;demi keseragaman. Pernyataan itu langsung menuai polemik dan kecaman publik. Yudian menjelaskan, BPIP mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono agar anggota Paskibraka putri diperbolehkan mengenakan jilbab. Karena itu, anggota Paskibraka putri tak perlu melepas jilbab dalam upacara peringatan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus nanti. "BPIP menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas peran media dalam memberitakan kiprah Paskibraka selama ini," tegasnya. Sebelumnya, pelarangan penggunaan jilbab Paskibraka putri menuai kritik dari elemen masyarakat. Kasetpres Heru Budi Hartono menegaskan, Paskibraka boleh menggunakan jilbab saat upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN). "Kami baik di tingkat pusat yang akan besok tanggal 17 melakukan pengibaran bendera, tetap menggunakan sebagaimana adik-adik kita mendaftar menggunakan jilbab," ucap Heru di Balai Kota Jakarta, Rabu (14/8).&nbsp;

Kepala BPIP meminta maaf atas larangan jilbab bagi Paskibraka Putri. kini, Paskibraka Putri Boleh Pakai Jilbab saat Bertugas.

Kepala BPIP Minta Maaf, Kini Paskibraka Boleh Pakai Jilbab saat Bertugas di Upacara HUT Ke-79 RI di IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/15/IMG_6319-215562526.jpg" alt="Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. (Putu Indah Savitri/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. (Putu Indah Savitri/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menjelaskan, pelepasan hijab sejumlah anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera. &rdquo;Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam),&rdquo; ujar Yudian seperti dilansir dari Antara di IKN Nusantara, Rabu (14/8). Pernyataan tersebut dia sampaikan ketika menjelaskan alasan penyesuaian ketentuan seragam untuk anggota Paskibraka yang menggunakan hijab. Pada tahun-tahun sebelumnya, anggota Paskibraka diperbolehkan menggunakan hijab dalam upacara pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus. Namun, BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024. Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan hijab. Yudi menjelaskan, penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan bapak pendiri bangsa, yakni Ir. Soekarno. Nilai-nilai yang dibawa Soekarno adalah ketunggalan dalam keseragaman. Ketunggalan tersebut diterjemahkan BPIP dalam wujud pakaian yang seragam. Terlebih, kata dia, nanti para anggota Paskibraka bertugas sebagai pasukan. &rdquo;Dia (anggota Paskibraka yang berhijab) bertugas sebagai pasukan yang menyimbolkan kebersatuan dalam kemajemukan,&rdquo; kata Yudi. Dia juga menegaskan, pelepasan hijab tersebut dilakukan secara sukarela, berdasar tanda tangan yang mereka berikan dalam surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka 2025. Para anggota Paskibraka memberikan tanda tangan mereka di atas meterai Rp 10.000 yang menandakan pernyataan tersebut resmi dan mengikat di mata hukum. &rdquo;(Pelepasan hijab) hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja,&rdquo; ucap Yudi. Sebelumnya, ramai diberitakan terkait anggota Paskibraka putri yang tidak menggunakan hijab pada saat pengukuhan, padahal dalam keseharian, sejumlah anggota Paskibraka putri terlihat menggunakan hijab.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan, pelepasan hijab sejumlah anggota Paskibraka 2024 untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman

Kepala BPIP Yudian Wahyudi Sebut Lepas hijab Paskibraka demi Keseragaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/18/080A5796JPG-894012042.jpg" alt="Kepala BPIP KH Yudian Wahyudi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala BPIP KH Yudian Wahyudi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Drs. KH Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D menjadi keynote speaker dalam Peringatan Tahun Baru Islam 1446H/2024M di lingkungan Kompleks Mabesad. Tahun Baru Hijriah 1 Muharram adalah momen penting bagi umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sebab, menandai permulaan kalender Hijriah berdasar hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah pada 622 Masehi. &rdquo;Peristiwa hijrah mengandung makna spiritual yang mendalam serta nilai-nilai universal seperti perjuangan, ketekunan, dan pembaruan, yang bisa kita refleksikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mendorong semangat persatuan dan gotong royong di tengah masyarakat yang beragam,&rdquo; ucap KH Yudian Wahyudi. Di Indonesia, lanjut dia, hijrah diartikan sebagai upaya memperbaiki dan membawa perubahan menuju negara yang lebih baik. Seperti yang tecermin dalam RPJPN 2025-2045 untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045. &rdquo;Visi Indonesia Emas 2045 menjadikan Indonesia sebagai negara nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan,&rdquo; tutur KH Yudian Wahyudi. Kolaborasi dengan masyarakat dalam sistem pertahanan semesta sangat penting. Inisiatif seperti lomba Kampung Pancasila oleh TNI AD menunjukkan komitmen memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai landasan kedaulatan negara. &rdquo;BPIP ingin mengapresiasi inisiatif Jenderal Maruli Simanjuntak dan jajaran Mabes AD yang menyelenggarakan lomba Kampung Pancasila, menunjukkan komitmen TNI AD dalam memperkuat pemahaman dan praktik nilai-nilai Pancasila sebagai landasan kedaulatan negara kita,&rdquo; ujar KH Yudian Wahyudi. &rdquo;Saya berharap lomba Kampung Pancasila dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kedaulatan, membangun kesadaran kolektif, dan meningkatkan pertahanan secara menyeluruh,&rdquo; tambah almamater Harvard Law School, Amerika Serikat, tersebut. Letjen TNI Tandyo Budi Revita R menyampaikan pandangan mengenai peringatan Tahun Baru Islam 1446 H di Masjid At-Taqwa Kompleks Mabesad. &rdquo;Peristiwa hijrah mengandung makna spiritual yang mendalam serta nilai-nilai universal seperti perjuangan, ketekunan, dan pembaruan, yang bisa kita refleksikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mendorong semangat persatuan dan gotong royong di tengah masyarakat yang beragam,&rdquo; tutur Tandyo Budi Revita. &rdquo;Semoga lomba Kampung Pancasila dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kedaulatan, membangun kesadaran kolektif, dan meningkatkan pertahanan secara menyeluruh,&rdquo; tambah dia.

Kepala BPIP KH Yudian Wahyudi menyebut lomba Kampung Pancasila oleh TNI AD menunjukkan komitmen memperkuat nilai-nilai Pancasila

BPIP dan TNI AD Mengukuhkan Kedaulatan Melalui Lomba Kampung Pancasila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/22/WhatsApp-Image-2024-06-22-at-133443-433964302.jpg" alt="Desa Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, diresmikan sebagai Desa Pancasila pada Jumat (21/6)." width="100%">
<figcaption>Desa Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, diresmikan sebagai Desa Pancasila pada Jumat (21/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) KH Yudian Wahyudi sambangi Desa Karangpandan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, yang dinilai tingkat implementasi Pancasila sangat baik. Desa Karangpandan diresmikan sebagai Desa Pancasila pada Jumat (21/6). Desa Karangpandan merupakan satu dari 177 desa di Kabupaten Karanganyar yang menjadi potret Desa Pancasila. Memiliki masyarakat heterogen dengan suku dan agama yang beragam. Namun, hidup rukun dalam harmoni dan saling menghormati. Selain Desa Karangpandan, sebelumnya telah berdiri Desa Pancasila di Desa Jatiwarno, Kecamatan Jatipuro. Kemudian Kampung Pancasila di Desa Ngringo, Kecamatan Jaten. Selain itu, di depan rumah dinas Bupati Kabupaten Karanganyar juga terdapat Taman Pancasila dengan lambang burung Garuda dan 2 tokoh proklamator, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Atas dasar tersebut, Kepala BPIP mengapresiasi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Karanganyar yang memiliki kesadaran dan komitmen yang kuat untuk menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai living ideology. &rdquo;Ini merupakan bukti nyata bahwa Kabupaten Karanganyar merupakan teladan dalam menghidupkan semangat Pancasila agar terus dipedomani warga. Kami berterima kasih kepada masyarakat Karanganyar, khususnya masyarakat Karangpandan yang sudah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila,&rdquo; ungkap KH Yudian Wahyudi. Santri pertama yang mengenyam pendidikan di Harvard Law School itu mengatakan, adanya Desa Pancasila dan monumen-monumen Pancasila lain sangat penting bagi masyarakat sebagai pengingat bahwa bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar yang sudah diturunkan dan akan hidup dari masa ke masa. &rdquo;Taman Pancasila merupakan mercusuar yang selalu mengingatkan kita akan pentingnya memahami, menghayati, dan mempedomani nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun Desa dan Kampung Pancasila merupakan wadah hidup bersama bagi masyarakat yang inklusif, toleran, bersatu, dan bergotong royong. Di dalam Desa dan Kampung Pancasila, kita bisa saling mengingatkan, saling menjaga, saling membantu dan tolong menolong agar tercapai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat desa.&rdquo; ungkap KH Yudian Wahyudi. Dia menambahkan, pihaknya akan memberikan penghargaan bagi Desa Pancasila terbaik di Indonesia sebagai teladan bagi masyarakat di desa-desa lain. &rdquo;Nanti kita buat acara lagi di Desa Pancasila sebagai penguatan dari apa yang hari ini kita resmikan. Tahun depan kita beri penghargaan Desa Pancasila sebagai penghargaan kita kepada masyarakat yang telah mewujudkan itu,&rdquo; ungkap KH Yudian Wahyudi. Sementara itu, Bupati Kabupaten Karanganyar, Timotius Suryadi merasa bangga dan terhormat dengan diresmikannya Desa Karangpandan sebagai Desa Pancasila oleh Kepala BPIP. &rdquo;Ini adalah kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Karanganyar dan saya secara pribadi karena saya lahir dan dibesarkan di Karangpandan. Di sini, situasi keberagaman jauh lebih kompleks dibandingkan desa-desa lain. Semua suku di Indonesia hampir ada di sini. Semuanya hidup rukun,&rdquo; ungkap Timotius Suryadi. Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP Surahno menitipkan pesan kepada warga Karangpandan agar selalu menjaga budaya harmoni yang sudah ada dengan meningkatkan pemahaman dan penghayatan terhadap Pancasila. &rdquo;Kami harapkan bapak ibu sekalian memelihara terus menerus nilai-nilai yang sudah tertanam di Desa Karangpandan ini. Kami juga menitipkan pesan kepada satuan pendidikan di Kabupaten Karanganyar, BPIP telah menerbitkan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila untuk diimplementasikan di Karanganyar,&rdquo; ujar Surahno.

Kepala BPIP sambangi Desa Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, yang dinilai terbaik tingkat implementasi Pancasila sebagai Desa Pancasila

Desa Karangpandan, Potret Desa Pancasila di Karanganyar Jateng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/bpip.jpg" alt="RAPAT KERJA: Kepala BPIP Yudi Wahyudi menjawab pertanyaan anggota Komisi II tentang pernyataannya yang kontroversial. (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>RAPAT KERJA: Kepala BPIP Yudi Wahyudi menjawab pertanyaan anggota Komisi II tentang pernyataannya yang kontroversial. (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rapat kerja yang digelar Komisi II DPR seolah menjadi forum untuk ”mengadili” Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi kemarin (18/2). Mantan rektor UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, itu dikritik habisan-habisan soal pernyataan kontroversialnya yang menyebut agama sebagai musuh Pancasila.  Anggota Komisi II Sodik Mudjahid menuding Yudian sengaja mempertentangkan agama dengan Pancasila. Padahal, kata dia, penyusun Pancasila adalah tokoh-tokoh bangsa yang taat beragama. ”Sehingga mungkin muncul sila pertama Pancasila tentang ketuhanan. Jadi, berhenti bikin gaduh,” kata politikus Gerindra itu.  Agung Widyantoro, anggota komisi II lainnya, meminta kepala BPIP lebih banyak bekerja daripada berbicara. Dia mengatakan, pernyataan yang menyebut agama sebagai musuh Pancasila sudah menimbulkan gaduh di tengah publik. Kondisi itu dinilai akan menjauhkan BPIP dengan masyarakat. ”Kita ingin membumikan Pancasila, tapi tindakan kita keliru. Masyarakat justru bisa menjadi anti-Pancasila,’’ tegas Agung.  Anggota komisi II lainnya, Sukamto, mempertanyakan motif pernyataan Yudian tersebut. ”Karena Anda profesor, sadar atau tidak ngomong begitu? Jika secara sadar Anda menyatakan itu, komisi II bisa mendesak presiden untuk mencopot Anda sebagai kepala BPIP,’’ tegas politikus PKB itu.  Tak ketinggalan, anggota Fraksi PDIP Johan Budi menilai pernyataan yang menyebut agama sebagai musuh Pancasila adalah salah kaprah. Pernyataan tersebut, papar dia, membuat penganut semua agama merasa tersinggung. ’’Musuh Pancasila itu ya korupsi. Bukan agama,” tuturnya.  Johan pun meminta Yudian untuk fokus dalam tugasnya sebagai kepala BPIP. Bukan mengumbar sensasi. Menurut dia, pernyataan yang keluar dari pejabat publik pasti menjadi konsumsi publik. Apalagi jika statemen tersebut menimbulkan polemik. ”Bapak lebih fokus pada tugas sebagai kepala BPIP saja. Tugasnya adalah memberikan laporan kepada presiden karena mandatnya begitu,’’ tegas Johan.  Menanggapi ”kemarahan” para wakil rakyat itu, Yudian pun berupaya menjelaskan maksud pernyataannya. Menurut dia, statemen tersebut tidak bermaksud menimbulkan polemik. Dia mengaku tidak mempersoalkan agama. Namun, dia menyoroti perilaku umat beragama yang berlebihan sehingga bisa menimbulkan pertentangan dengan Pancasila. Salah satunya, munculnya ekstremisme. ”Dalam konteks itulah pernyataan saya,” kata Yudian.

DPR Tuding Kepala BPIP Bikin Gaduh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/kepala-bpip.jpg" alt="Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri (kanan) memberikan ucapan kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi (kiri) didampingi istri usai pengucapan janji jabatan dan pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri (kanan) memberikan ucapan kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi (kiri) didampingi istri usai pengucapan janji jabatan dan pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengembangan ideologi 129 juta anak muda Indonesia resmi menjadi pekerjaan rumah Yudian Wahyudi. Kemarin (5/2) Presiden Joko Widodo melantik rektor UIN Sunan Kalijaga tersebut sebagai kepala Badan Pengembangan Ideologi Pancasila (BPIP). Di saat bersamaan, dilantik juga Muhamad Yusuf Ateh sebagai kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).  Yudian menggantikan posisi Yudi Latif yang mundur pada awal Juni 2018. Presiden enggan menjelaskan mengapa dirinya menunjuk Yudian. ’’Ya, coba dicari sendiri. Di situ kelihatan nanti,’’ ujar dia seusai pelantikan di Istana Negara. Yudian selama ini memang cukup memberikan perhatian pada ideologi Pancasila. Dia mendirikan Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara di UIN Sunan Kalijaga.  Menurut Jokowi, tugas Yudian akan banyak terbantu dengan bahan-bahan yang sudah komplet. Karena itu, Jokowi meminta Yudian tidak perlu banyak berteori. ’’Ya langsung implementasi di lapangan lah,’’ ujarnya. Khususnya, menyasar anak-anak muda berusia 39 tahun ke bawah.  Sementara itu, Yudian mengatakan bahwa presiden menginginkan Pancasila tidak sekadar menjadi ideologi. Namun, ideologi yang manfaatnya bisa dirasakan semua lapisan masyarakat. Itu membutuhkan kerja serius di berbagai aspek. Salah satu sasarannya adalah generasi milenial. Saat ini regenerasi pemahaman ideologi Pancasila terputus pada generasi milenial. ’’Karena dari (era) reformasi itu kan Pancasila dikesampingkan, sehingga anak milenial tidak mengerti,’’ tuturnya.  Sasaran berikutnya adalah ancaman ideologi lain yang dibawa kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengubah Pancasila. Mereka menggunakan media sosial sebagai sarana infiltrasi. Karena itu, Jokowi meminta ada reformasi teknologi di tubuh BPIP untuk mengantisipasi ancaman tersebut.  Yudi tidak tahu mengapa presiden menunjuk dirinya memimpin BPIP. ’’Bagi saya, (jabatan) ini adalah sama dengan jihad untuk mempertahankan Pancasila,’’ tambahnya. (byu/c10/oni)

Kepala BPIP Diminta Tanamkan Ideologi Pancasila untuk Milenial

Yudian Wahyudi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Yudian Wahyudi

Berita Terkini