<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/19/JKT_-Megawati-Hadir-Sidang-Promosi-Doktor-Hasto_MIFTAHUL-HAYAT02-2330424157.jpeg" alt="Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat sidang promosi doktor Sekolah Kajian Strategic dan Global (SKSG) Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (18/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat sidang promosi doktor Sekolah Kajian Strategic dan Global (SKSG) Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (18/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akhirnya buka suara. Hasto mengisyaratkan bahwa proses hukum yang tengah dihadapinya merupakan risiko dari sikap kritisnya terhadap kekuasaan yang otoriter. &rdquo;Saya sudah memahami risiko-risiko yang akan saya hadapi,&rdquo; kata Hasto dalam video pernyataan yang diterima Jawa Pos kemarin (26/12). Sama dengan sikap PDIP, Hasto pun menghormati proses hukum di KPK. &rdquo;PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum,&rdquo; terangnya. Dalam pernyataannya tersebut, Hasto menukil perjalanan Presiden Pertama Indonesia Soekarno yang pernah masuk penjara karena menyuarakan kebenaran. Menurut dia, mengutip pernyataan Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. &rdquo;Demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apa pun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum,&rdquo; imbuh politikus kelahiran Jogjakarta tersebut. Belum Beber Strategi Di sisi lain, DPP PDIP belum mau membocorkan strategi &rdquo;penyelamatan&rdquo; Hasto dari KPK. Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy hanya menyebut saat ini pihaknya tengah menyiapkan langkah hukum. &rdquo;Ini terkait strategi. Nanti pada waktunya kami sampaikan,&rdquo; katanya. Sebelumnya, DPP PDIP memastikan bahwa penetapan tersangka Hasto sarat muatan politik. Bahkan, partai banteng tersebut menyatakan ada upaya politisasi hukum di balik penanganan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR tersebut. Sementara itu, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyebut keputusan komisi antirasuah mencekal Hasto dan Yasonna sudah tepat, khususnya kepada Yasonna. Dengan ketetapan itu, dia tidak bisa beralasan untuk tak hadir jika diperiksa penyidik KPK. &rdquo;Sehingga keduanya tak bisa beralasan sedang di luar negeri,&rdquo; paparnya kemarin. Meski dalam kasus tersebut Yasonna berstatus saksi, Yudi merasa bahwa eks menteri hukum dan HAM itu merupakan saksi kunci. &rdquo;Kita tahu bahwa Yasonna merupakan saksi yang diperiksa kali terakhir sebelum Hasto ditetapkan sebagai tersangka,&rdquo; terangnya. Karena itu, Yudi berharap pihak imigrasi segera menyampaikan kepada Hasto dan Yasonna terkait pencekalannya. Lalu, meminta paspor fisik keduanya ditahan sementara sampai masa pelarangan ke luar negeri habis enam bulan ke depan. (tyo/elo/c19/ttg)

Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto akhirnya buka suara. Yasonna pun dicekal ke luar negeri.

Eks Penyidik KPK Sebut Langkah Pencekalan untuk Hasto Kristiyanto Sudah Tepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Yudhi-Purnomo.jpg" alt="Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dorongan agar penegak hukum segera mengusut ketidakberesan pengalihan kuota haji tambahan 2024 terus mengalir. Pansus Angket Haji DPR sudah memberikan sinyal adanya dugaan penyimpangan di balik tambahan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi tersebut. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyatakan, upaya penegakan hukum sejatinya bisa berjalan beriringan dengan investigasi pansus. Karena itu, dia menyarankan penegak hukum tidak perlu menunggu pansus selesai. &rdquo;Nanti (penegak hukum, Red) tinggal berkoordinasi agar (pansus, Red) menyerahkan dokumen-dokumen yang didapatkan,&rdquo; ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (7/9). Yudi mengungkapkan, berkaca pada kasus Bank Century 2010 lalu, DPR menyerahkan dokumen-dokumen yang diperoleh dari investigasi pansus kepada KPK. Termasuk dokumen rekaman hasil pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pansus. Dokumen-dokumen itu kemudian didalami oleh KPK. Untuk diketahui, saat itu Bank Century ditetapkan menjadi bank gagal berdampak sistemis agar mendapatkan biaya penyelamatan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kala itu, total penyertaan modal sementara yang diberikan LPS kepada Bank Century sejak 24 November 2008 hingga 24 Juli 2009 sebesar Rp 6,76 triliun. Yudi menerangkan, KPK bisa bergerak mendalami dugaan korupsi kuota haji tambahan dengan mengacu pengaduan yang diterima. Seperti diketahui, pada awal Agustus lalu, ada laporan terkait dugaan korupsi pengalihan kuota haji tambahan yang dikirim ke KPK. &rdquo;Kalau sudah ada dumas (pengaduan masyarakat), KPK tentu sudah bisa bergerak,&rdquo; ujarnya. Yudi mengatakan, karakter penanganan kasus di KPK memang bersifat rahasia. Karena itu, dia berharap tidak adanya informasi terkait pergerakan KPK itu bukan berarti pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti. &rdquo;Ini kalau mau positive thinking, mudah-mudahan KPK sudah bergerak secara rahasia tanpa diketahui publik,&rdquo; imbuh mantan ketua Wadah Pegawai (WP) KPK itu. (tyo/c17/oni)

Yudi Purnomo Harahap menyarankan penegak hukum tidak perlu menunggu pansus selesai dalam mengusut dugaan korupsi kuota haji.

Mantan Penyidik KPK Sebut Proses Hukum Dugaan Korupsi Haji Tidak Harus Menunggu Pansus DPR

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Yudhi-Purnomo.jpg" alt="Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap menilai langkah Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) yang menolak pengunduran Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri sudah tepat. Sebab, Firli dianggap setengah hati mau mundur. "Sudah tepat Setneg tidak memproses pemberhentian Firli dengan hormat karena pemberitahuan/pernyataan berhenti Firli memang tidak mengatur pemberhentian karena masalah itu," kata Yudi dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/12). Yudi menjelaskan, undang-undang KPK mengatur Firli sebagai pimpinan KPK bisa berhenti atau diberhentikan karena beberapa alasan. Di antaranya meninggal dunia; berakhir masa jabatannya; melakukan perbuatan tercela; menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan; berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya; mengundurkan diri; atau dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang ini. "Ketika kemarin Firli mengatakan mundur kita semua mengira bahwa memang mengajukan permohonan mengundurkan diri seperti prosedur biasa tetapi ternyata baru ketahuan bahwa itu hanya pernyataan mundur bukan pengajuan permohonan mundur," ucapnya. "Apa yang dilakukan oleh Firli tersebut merupakan tindakan setengah hati untuk mundur sekaligus bisa menjebak Presiden melakukan kesalahan ketika mengeluarkan Keputusan Presiden memberhentikan Firli padahal tidak ada dasar hukumnya. Untung saja Setneg cepat tanggap," lanjutnya. Menurut Yudi, jika memang Firli ingin mundur harus dilakukan sesuai prosedur yang ada. Misalnya seperti yang dilakukan mantan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli yang mundur secara prosedur formal. "Dalam menghadapi prilaku Firli, memang penegak hukum dan pemerintah perlu hati hati dan tetap berpedoman pada asas dan ketentuan hukum berlaku," pungkas Yudi. Sebelumnya, permohonan pengunduran diri dari jabatan Ketua dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan Firli Bahuri ditolak. Ihwal adanya informasi ini dikatakan Koordinator Staf Khusus Presiden (KSP) Ari Dwipayana. "Keppres pemberhentian Bapak Firli Bahuri sebagai Pimpinan KPK belum bisa diproses lebih lanjut karena dalam surat tersebut, Bapak Firli Bahuri tidak menyebutkan mengundurkan diri, tetapi menyatakan berhenti," kata Ari Dwipayana kepada wartawan di Jakarta, Jumat (22/12). Menurut Ari, pernyataan berhenti tidak dikenal sebagai syarat pemberhentian Pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU KPK. Oleh karena itu, surat pengajuan pengunduran diri yang diajukan mantan Kabarharkam Polri itu tidak dapat diterima. &nbsp;

Bila Firli Bahuri ingin mundur harus dilakukan sesuai prosedur seperti yang dilakukan mantan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli.

Istana Tolak Pengunduran Diri Firli, Eks Pegawai KPK: Dia Mundurnya Setengah Hati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/03/IMG_20231003_190215-1504543362.jpg" alt="Artis Amanda Manopo (Fajar via Instagram)" width="100%">
<figcaption>Artis Amanda Manopo (Fajar via Instagram)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Beberapa artis Tanah Air menjalani pemeriksaan oleh Bareskrim Polri lantaran mempromosikan judi online.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketika diperiksa, para selebritis ini mengaku tidak mengetahui terkait slot atau judi online yang mereka promosikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu akhirnya menuai sorotan dari Eks Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, alasan tidak tahu yang dilontarkan para publik figur itu merupakan alasan klasik. Narasi semacam ini sering dituturkan oleh terperiksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Artis artis yang udah promosiin judi online &amp; bilang tidak tahu, tahukah kalian bahwa TIDAK TAHU itu alasan KLASIK terperiksa ketika ditanya?&rdquo; ujar Yudi dikutip dari unggahannya di X, Selasa (3/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, jawaban semacam itu nantinya akan terbongkar juga ketika para saksi diperiksa satu per satu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/013040797/diduga-terlibat-promosi-judi-online-amanda-manopoakui-dapat-bayaran-rp-16-juta">Diduga Terlibat Promosi Judi Online, Amanda Manopo&nbsp;Akui Dapat Bayaran Rp 16 Juta</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Nanti ketidaktahuan kalian akan diuji dengan saksi lain, bukti lain bahkan ahli termasuk penerimaan kalian dari endorse situs judi online,&rdquo; terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun para artis yang diperiksa di antaranya, Wulan Guritno, Yuki Kato, dan Amanda Manopo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiganya melontarkan narasi senada, yakni mengatakan bahwa mereka tidak tahu jika apa yang mereka promosikan adalah judi online.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Amanda Manopo misalnya. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak tahu jika dirinya diendorse judi online.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak, saya tidak tahu sama sekali," ujar Amanda, kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">***</div>

Wulan Guritno, Yuki Kato, dan Amanda Manopo mengaku tak tahu soal judi online saat diperiksa Bareskrim, Eks Penyidik KPK beri reaksi pedas.

Wulan Guritno, Yuki Kato dan Amanda Manopo Diperiksa Terkait Judi Online, Eks Penyidik KPK Beri Respons Pedas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Yudhi-Purnomo.jpg" alt="Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo Harahap menyusul rekannya Novel Baswedan, menjadi Youtuber Antikorupsi. Ia mengaku banyak menerima dukungan untuk membicarakan isu-isu antikorupsi melalui kanal pribadi.  "Kemarin saya sudah menyampaikan pada publik bahwa saya ingin jadi influencer antikorupsi. Alhamdulillah tanggapannya sangat luar biasa, bahkan ada yang menyarankan kepada saya untuk membuat blog pribadi," kata Yudi dalam chanel Youtube pribadinya, Jumat (22/10).  Chanel Youtube milik Yudi telah di mendapat 72 suscriber. Yudi mengaku, setelah tidak lagi menjadi pegawai KPK sejak 30 September 2021 lalu, dirinya banyak menjadi pembicara terkait masalah-masalah korupsi di kampus hingga media massa.  Menurut Yudi, isu-isu penanganan antikorupsi menjadi hal penting untuk menyebarkan nilai antikorupsi dan ilmu yang didapat selama kurang lebih 15 tahun mengabdi di KPK.  "Namun teman-teman menyarankan saya tetap punya blog pribadi. Tentu butuh effort dana tenaga yang besar, bahkan yang paling teknis saya belum bisa pakai aplikasi edit video. Kata teman nggak usah ribet yang penting mau dulu," ungkap Yudi.  Bahkan tak tanggung-tanggung ada pihak stasiun televisi swasta yang menghubunginya untuk mengisi acara terkait permasalahan antikorupsi.  "Ini jadi video saya yang pertama. Dibuat dengan sederhana hanya berdasarkan kamera HP yang saya punya," papar Yudi.  Yudi mengungkapkan, dirinya akan membahas permasalahan korupsi mulai dari pencegahan hingga penindakan, mulai dari upaya pendidikan sampai operasi tangkap tangan (OTT). Bahkan meluas ke manapun seperti intelijen, kepemimpinan, hingga isu strategis lainnya misalnya HAM, penegakkan hukum dan pertahanan keamanan.  "Konsepnya? Selain monolog, saya mengundang orang yang kompeten di bidangnya untuk bisa memberikan penjelasan," pungkas Yudi.

Eks Ketua WP KPK Yudi Purnomo Susul Rekannya jadi Youtuber Antikorupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Yudhi-Purnomo.jpg" alt="Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap dijatuhkan sanksi berupa SP 1 oleh Dewan Pengawas KPK terkait dugaan pelanggaran kode etik. Yudi dihukum sanksi tertulis selama tiga bulan sebagaimana Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020.  "Ya, betul (SP 1). Peringatan tertulis," kata Anggota Dewas KPK, Harjono dikonfirmasi, Rabu (23/9).  Yudi pun mengaku menerima putusan Dewas KPK tersebut.  "Tadi saya sudah mendengar putusan terhadap saya yaitu mendapatkan saknsi ringan dengan SP1 tertulis. Saya sudah menerima itu," ucap Yudi.  Untuk diketahui, Yudi dianggap melakukan pelanggaran kode etik terkait pernyataannya di media massa saat WP KPK melakukan pembelaan soal pemulangan penyidik Kompol Rossa Purbo Bekti ke institusi Polri. Yudi pun dilaporkan oleh rekan kerjanya ke Dewas KPK.  Yudi diduga melakukan penyebaran informasi tidak benar, melanggar kode etik dan pedoman perilaku integritas pada Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2020. Menurut Yudi, yang terpenting adalah pembelaan yang dilakukan WP KPK untuk Kompol Rossa berhasil. Terpenting, lanjut Yudi, Kompol Rossa masih bekerja di lembaga antirasuah.  "Apalagi yang diharapkan dari seorang wadah pegawai, ketua serikat pegawai bahwa perjuangannya berhasil. Masalah saya mendapatkan sanksi saya pikir itu merupakan suatu konsekuensi logis yang harus terima, karena adanya laporan," tegas Yudi.

Ketua WP KPK Yudi Purnomo Dijatuhi Sanksi Tertulis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Yudhi-Purnomo.jpg" alt="Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) mengaku belum mengetahui, jika dirinya dilaporkan koleganya ke Dewan Pengawas. Jika pelaporan tersebut benar adanya, penyidik lembaga antirasuah tersebut tak ambil pusing. "Saya belum mengetahui hal tersebut," kata Yudi dikonfirmasi JawaPos.com, Sabtu (29/2) petang. Saat ini, Yudi mengaku tengah fokus membantu Kompol Rossa yang tengah dipulangkan sepihak oleh pimpinan KPK. "Saya fokus mengadvokasi Mas Rossa yang kini sedang memperjuangkan haknya," imbuh Yudi. Untuk diketahui, sebelumnya buntut dari pelaporan Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) terkait pelaporan dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri Cs ke Dewan Pengawas berujung pada laporan balik. Ketua WP KPK Yudi Purnomo dikabarkan dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Mulanya WP KPK yang dikomandoi Yudi Purnomo melaporkan Firli Cs ke Dewan Pengawas atas dugaan tindakan kesewenang-wenangan pimpinan KPK, terhadap penarikan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke institusi asalnya, Polri. Kini Yudi yang melawan rezim pimpinan KPK jilid V harus menanggung nasib dilaporkan ke Dewas. Laporan terhadap Ketua WP KPK itu diduga dilayangkan oleh anggota Tim Jubir KPK Ian Shabir. Dalam laporannya, Yudi dituduh melanggar etik karena menyebarkan info ke publik terkait dengan terjadinya masalah pengembalian Kompol Rossa Purbo Bekti oleh Ketua KPK. Yudi juga dituduh melanggar etik karena menyebarkan informasi ke publik bahwa Kompol Rossa tidak gajian di Bulan Februari 2020, akibat diberhentikan per 31 Januari 2020. Namun, saat JawaPos.com mengonfirmasi Ian Sabir. Dia enggan menjawab lebih jauh soal pelaporannya itu. Ian justru mempertanyakan sumber informasi JawaPos.com perihal pelaporan yang diduga dilakukannya. ”Saya kasih info, tapi kasih tahu juga dari mana info ini,” kata Ian saat membalas pesan konfirmasi JawaPos.com, jumat (28/2). Selanjutnya, saat JawaPos.com menjelaskan perihal kode etik jurnalistik terkait perlindungan narasumber kepada Ian Shabir, penasehat WP KPK ini berkilah. “Yudi itu pegawai juga kebetulan sebagai Ketua WP KPK dan Ian Shabir juga pegawai kebetulan sebagai Penasihat WP KPK,” ucap Ian. Terpisah, dikonfirmasi perihal adanya pelaporan Ketua WP KPK, anggota Dewas KPK Albertina Ho belum mengaku belum mengetahui adanya laporan tersebut. Hakim nonaktif ini mengaku, dia baru saja pulang bertugas dari luar kota, sehingga belum mengecek adanya laporan baru yang masuk ke Dewas. “Belum tahu saya, kan baru habis dinas keluar kota,” ujar Albertina. Sementara Yudi Purnomo belum bersedia menjawab, ketika dikonfirmasi perihal kabar dirinya dilaporkan ke Dewas KPK. Demikian juga dengan Plt Jubir KPK Ali Fikri. Dia hanya membaca pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com melalui whatsapp. Untuk diketahui, sebelumnya, WP KPK melaporkan Firli Bahuri Cs ke Dewas KPK pada Jumat (7/2). Dalam laporannya, Yudi menyebut berdasarkan hasil investigasi WP KPK terdapat kejanggalan dalam mutasi terhadap penyidik KPK Rossa Purbo Bekti. “Bahwa terdapat dugaan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur dan bahkan berpotensi melanggar etik, khususnya jaminan agar KPK dapat menjalankan fungsi secara independen,” kata Ketua WP KPK, Yudi Purnomo di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (7/2). Yudi menyampaikan, dirinya telah bertemu dengan lima orang Dewas untuk membicarakan terkait polemik yang ada di internal KPK. Yudi pun berharap, Dewas dapat menindaklanjuti laporan WP. “Saya selaku Ketua WP sudah ketemu dengan 5 orang anggota dewas langsung di ruang kerja mereka,” ucap Yudi. Yudi menegaskan, pengembalian Rossa ke Mabes Polri tidak sesuai mekanisme aturan yang berlaku. Menurutnya, masa tugas Rossa di lembaga antirasuah baru selesai pada September 2020. Terlebih, Rossa merupakan penyidik yang mengusut kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. Yudi mengungkapkan, pihaknya mengetahui ada dua surat pembatalan penarikan Rossa yang dilayangkan Polri ke KPK sebanyak dua kali, yakni pada 21 dan 29 Januari 2020. Yudi memandang, hal itu merupakan dukungan Polri agar Rossa dapat melanjutkan pekerjaannya hingga tuntas di lembaga antirasuah. Kendati demikian, pimpinan KPK secara sepihak memulangkan Rossa ke instansi asalnya. Padahal kinerjanya di KPK diketahui belum selesai. “Bahwa pengembalian Kompol Rossa Purbo Bekti menimbulkan banyak kejanggalan mengingat tidak ada permintaan sendiri dari Kompol Rossa untuk kembali ke Kepolisian. Masa tugasnya masih panjang hingga 23 September 2020,” sesal Yudi.

Dilaporkan ke Dewas, Ketua WP KPK: Saya Fokus Advokasi Mas Rossa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/NOVEL-TGPF-FED-4.jpg" alt="Korban Penyerangan Air Keras yang merupakan Penyidik KPK Novel Baswedan (kanan), didampingi Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo (kiri), menyampaikan tanggapan atas hasil Investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta ( TGPF), saat ditanya wartawan di Gedung KPK" width="100%">
<figcaption>Korban Penyerangan Air Keras yang merupakan Penyidik KPK Novel Baswedan (kanan), didampingi Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo (kiri), menyampaikan tanggapan atas hasil Investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta ( TGPF), saat ditanya wartawan di Gedung KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menagih janji Presiden Joko Widodo yang kembali membentuk tim pencari fakta dalam penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Penyidik Senior KPK, Novel Naswedan. Sebab hingga kini belum juga terungkap siapa pelaku penyerangan terhadap Novel.  Ketua WP KPK, Yudi Purnomo menyebut bahwa Jokowi yang kembali membentuk tim dari Polri pada 19 Juli 2019 diberikan waktu tiga bulan agar dapat mengungkap pelaku penyiraman Novel. Dia pun berharap, Jokowi dapat segera mengungkap pelaku penyerangan terhadap Novel.  "Wadah Pegawai KPK berharap bahwa perintah Pak Presiden Jokowi pada tanggal 19 Juli 2019 kepada Tim yang dibentuk Kepolisian agar pelaku penyiraman air keras terhadap Penyidik Senior KPK diungkap dalam waktu 3 bulan," kata Yudi saat dikonfirmasi, Jumat (11/10).  Yudi mengharapkan, sebelum pelantikan Presiden Jokowi pada periode kedua pada 19 Oktober 2019 nanti dapat membongkar pelaku penyerangan Novel. Karena tepat tiga bulan Jokowi meminta kasus Novel dapat disampaikan ke publik. Seperti apa yang diinginkan Jokowi dalam pembentukan tim dari Polri tersebut.  "Tanggal 19 Oktober 2019. Pekan depan bisa terwujud karena Rakyat Indonesia tentu ingin mengetahui siapa pelaku penyiraman air keras, sehingga membuat mata Novel Baswedan hampir buta," tukas Yudi.  Untuk diketahui, Novel Baswedan diserang oleh dua orang pengendara motor pada 11 April 2017 seusai salat Subuh di Masjid Al-Ihsan dekat rumahnya, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Namun hingga kini polisi belum bisa mengungkap pelaku yang telah merusak mata kiri Novel akibat tersiram air keras.

WP KPK Tagih Janji Jokowi Selesaikan Kasus Penyerangan Novel Baswedan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Yudhi-Purnomo.jpg" alt="Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>WADAH Pegawai (WP) KPK memegang peranan penting dalam mengawasi laku pimpinan. Sikap kritis dan upaya konkret beberapa kali ditunjukkan WP untuk menjaga pimpinan tetap independen dan profesional. Berikut obrolan wartawan Jawa Pos Agus Dwi Prasetyo dengan Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap tentang seperti apa calon pimpinan (capim) KPK harapan pegawai.  ---  WP KPK belakangan terlibat aktif dalam mengawasi seleksi calon pimpinan KPK 2019 – 2023. Apa yang melandasinya?  Karena kami merupakan bagian dari masyarakat dan pegawai KPK. Artinya, kami mengetahui seluk-beluk di KPK. Sebab, kami terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi sebagai pegawai KPK. Kami sudah mengevaluasi kepemimpinan mulai jilid pertama hingga keempat.  Selain itu, ada permasalahan yang belum selesai di KPK. Salah satunya, permasalahan teror yang tidak pernah terungkap. Bahkan, teror terhadap pimpinan tidak terungkap. Apalagi teror terhadap pegawai seperti penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Selanjutnya, ada permasalahan-permasalahan yang kemudian perlu disikapi supaya KPK tetap independen di dalam. Salah satu lembaga yang dipercaya sejak reformasi itu kan KPK. Kekuatan KPK ini sangat luar biasa. Karena itulah, kami terus menjaga KPK.  Bagaimana seharusnya melihat capim KPK itu betul - betul orang yang berintegritas dan layak memimpin KPK pada masa depan?  Saya pikir bisa dilihat dari rekam jejaknya. Orang itu pernah melanggar kode etik atau tidak. Pernah mengisi LHKPN kalau dia tercatat sebagai ASN (aparatur sipil negara) atau penegak hukum sebelumnya. Kemudian, yang ketiga orang itu pernah berseteru dengan KPK dan punya catatan buruk dalam pemberantasan korupsi. Itu bisa dijadikan catatan.  Sekarang masyarakat bisa mencari jejak rekam. Misalnya, di jejak digital, searching nama-nama capim di Google sudah keluar. Atau, mungkin masyarakat yang bertetangga dengan capim bisa melihat kehidupan capim tersebut. Bisa dilaporkan. Mungkin capim itu orang hebat, tetapi bisa saja hubungan dengan tetangganya buruk. Kalau dia sering bertengkar dengan tetangganya, berarti kan tercela. Tercela bukan pidana saja.  Apa ada aspek lain?  Seharusnya pimpinan KPK adalah orang-orang yang loyalitasnya hanya terhadap KPK. Ketika mendaftar KPK, seharusnya dia selesai dengan dirinya seperti dari sisi kesejahteraan. Kemudian, dia sudah tidak tunduk kepada siapa pun. Idealnya memang pada saat mendaftar sudah deklarasi mundur. Namun, karena mungkin belum tentu menang, mereka takut kehilangan pekerjaan. Namun, pada hari itu terpilih, besoknya dia harus mengundurkan diri. Kalau dia tidak mengundurkan diri, kasihan lembaga KPK-nya.  Apa yang dilakukan WP kalau pimpinan terpilih nanti ternyata tidak sesuai dengan harapan?  Yang jelas begini, pimpinan ini berlima. Mereka tidak hanya berani melawan koruptor dan bawahan, tetapi juga koleganya. Jadi, ketika mengetahui koleganya melanggar kode etik maupun pidana, segera bentuk komite etik. Jangan ewuh pakewuh.

Ketua WP KPK Yudi Purnomo: Kritisi Siapa pun Pimpinan Baru KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pimpinannya-diteror-bom-wp-kpk-teror-ini-tak-akan-ciutkan-nyali-kami_m_.jpg" alt="Yudi Purnomo Harahap dan Novel Baswedan melakukan salam komando usai serah terima jabatan Ketua Wadah Pegawai KPK baru, Senin (28/5) sore" width="100%">
<figcaption>Yudi Purnomo Harahap dan Novel Baswedan melakukan salam komando usai serah terima jabatan Ketua Wadah Pegawai KPK baru, Senin (28/5) sore</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mendapat ujian. Setelah sebelumnya teror menimpa penyidik seniornya Novel Baswedan, kini dua rumah pimpinananya di teror bom rakitan oleh orang tak dikenal.&nbsp; Menanggapi hal tersebut, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo menyebut upaya pemberantasan korupsi tengah diuji kembali keberaniannya. "Hal ini semakin membuktikan bahwa upaya teror terhadap pemberantasan korupsi terus berlangsung dan tidak pernah berhenti," ucapnya pada awak media, Rabu (9/1). Yudi juga menilai teror yang berlangsung di dua tempat berbeda, disinyalir bermaksud menimbulkan rasa takut pada para pihak yang ingin memberantas korupsi. "Ini upaya menimbulkan rasa takut dan gentar di hati pimpinan dan pegawai KPK agar berhenti menangkapi koruptor dan menciptakan Indonesia bersih," ujarnya. Namun, tegas Yudi, pihaknya tak akan memundurkan semangat pemberantasan korupsi. Yudi berkaca pada peristiwa penyerangan yang menimpa penyidik senior KPK Novel Baswedan pada 11 April 2017 silam.&nbsp; Sampai saat ini kasus tersebut juga belum menemukan titik terang, siapa pelaku sebenarnya. Tapi, lembaga yang digawangi Agus Rahardjo cs tetap berusaha semaksimal mungkin memberantas korupsi pasca peristiwa tersebut. "(Teror)Novel Baswedan yang sampai saat ini belum terungkap, jadi teror-teror kepada pimpinan KPK dan pegawai KPK tidak akan pernah menciutkan nyali kami dalam memberantas korupsi di negeri," sebutnya. "Ini malah justru makin memperteguh semangat kami bahwa korupsi harus dibasmi apapun risikonya, tentu dengan dukungan rakyat Indonesia," pungkasnya.

Pimpinannya Diteror Bom, WP KPK: Teror Ini Tak Akan Ciutkan Nyali Kami

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#yudi purnomo harahap

Berita Terkini