<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/yuddy-balik-ke-golkar-doli-motifnya-jangan-sampai-hanya-cari_m_189368.jpeg" alt="Duta Besar Indonesia untuk Ukraina Yuddy Chrisnandy." width="100%">
<figcaption>Duta Besar Indonesia untuk Ukraina Yuddy Chrisnandy.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Duta Besar Indonesia untuk Ukraina Yuddy Chrisnandy resmi meninggalkan partai hanura dan kembali ke Partai pertamanya, yakni Golkar.&nbsp; Yuddy sebelumnya pernah menjadi anggota DPR dari Partai berlogi beringin hitam itu, kemudian bergabung ke Partai Hanura yang saat itu masih dipimpin oleh Wiranto. Menanggapi hal itu, Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, kembalinya beberapa tokoh termasuk Yuddy ke beringin, menunjukkan bahwa partainya memiliki masa depan dan berpotensi menjadi partai politik pemenang di Pemilu 2019. Fenomena itu menandai kebangkitan kembali Golkar, setelah melewati masa sulit beberapa tahun ini. &ldquo;Karena Kepemimpinan baru dengan tagline Golkar Bersih telah pula membawa harapan baru," kata Doli dalam keterangannya, Jumat (16/2). Doli juga menambahkan, yang harus menjadi catatan penting adalah apa motif dan tujuan dari para tokoh-tokoh tersebut kembali ke Golkar.&nbsp;Dia tidak menginginkan kembalinya mereka hanya sekadar untuk melanggengkan kepentingan pribadi. "Jangan sampai Golkar dijadikan alat untuk power seeking, atau hanya untuk mengejar kesinambungan kekuasaan yang tidak mungkin diperoleh lagi di tempat mereka sekarang," kata dia mengingatkan. Menurut Doli, yang harusnya dikedepankan adalah komitmen mereka untuk menjadikan Golkar sebagai alat perjuangan dan tempat mengabdi demi kepentingan bangsa dan negara. "Bukan jadi alat untuk melanggengkan kekuassaan atau jabatan," paparnya.

Yuddy Balik ke Golkar, Doli: Motifnya Jangan Sampai Hanya Cari...

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/lantunan-bengawan-solo-ala-violis-cantik-ukraina-obati-kerinduan-wni_m_151816.jpeg" alt="Violis cantik Ukraina, Olga Shustova dan Yulia Shevchuk saat menghibur tamu di halaman KBRI Kyiv pada acara resepsi dilomatik." width="100%">
<figcaption>Violis cantik Ukraina, Olga Shustova dan Yulia Shevchuk saat menghibur tamu di halaman KBRI Kyiv pada acara resepsi dilomatik.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kemeriahan HUT-RI ke-72 tidak hanya terasa di tanah air. Di luar negeri, warga negara Indonesia (WNI) ikut menyemarakkan hari kemerdekaan tersebut. Menariknya kemeriahan hari proklamasi itu tidak dilakukan oleh WNI. Mereka bersama warga negara setempat ikut bersuka cita merayakan kemerdekaan RI ke-72. Sebagaimana yang berlangsung di Kyiv, Ukraina. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) menggelar resepsi diplomatik di halaman Wisma Indonesia yang dipimpin langsung oleh Duta besar Yuddy Chrisnandi, pada Kamis (17/8). Di hadapan para WNI, staf KBRI, dan korps diplomatik negara sahabat, Yuddy menyampaikan salam Presiden Jokowi kepada Pemerintah dan Bangsa Ukraina. Sebagai wakil wakil pemerintah Indonesia, mantan Menteri PAN Reformasi Birokrasi (PAN RB) menyampaikan terima kasih atas partisipasi warga Ukraina dalam kegiatan perayaan tersebut. &ldquo;Ini adalah resepsi diplomatik yang pertama diadakan pada tanggal 17 Agustus di Wisma Duta kediaman Duta Besar RI," ujar Yuddy dalam keterangan pers yang diterima JawaPos.com, Jumat (18/8). Dia menjelaskan, alasan KBRI ikut melaksanakan resepsi diplomatik bertepatan langsung dengan 17 Agustus, karena ingin sama-sama merasakan kemeriahan perjuangan itu dengan masyarakat Indonesia di tanah air. Selain itu juga bertepatan dengan perayaan 25 tahun hubungan diplomatik Republik Indonesia dan Republik Ukraina. "Indonesia adalah Negara dengan pertumbuhan ekonomi 5,2 % per tahun diharapkan dapat menjadi mitra ekonomi bagi Ukraina,&rdquo; bebernya. Resepsi ini juga menghadirkan violis cantik Ukraina, Olga Shustova (24) dan Yulia Shevchuk (27). Keduanya ternyata sangat mahir membawakan lagu-lagu Indonesia. Salah satu lagu favorit lagu Bengawan Solo. Lagu itu dimainkan dengan gesekan biolanya dengan khas. Seakan lagu itu dan lagu-lagu Indonesia membuat kerinduan WNI terhadap tanah air jadi terobati. Dalam kesempatanitu Olga mengaku bangga karena dapat tampil di depan Duta Besar dan korps diplomatik. Menurutnya, Indonesia adalah Negara yang besar dan dirinya menginginkan berkunjung ke Indonesia suatu saat nanti. Dalam resepsi tersebut, disajikan makanan khas Indonesia dan juga ditampilkan tari tradisional Sonteng Sunda oleh penari Puput Ratri Widayani dan Ayesha Fatma Nadira.

Lantunan Bengawan Solo Ala Violis Cantik Ukraina Obati Kerinduan WNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/67289_86449_Yuddy-Chrisnandi.jpg" alt="Yuddy Chrisnandi" width="100%">
<figcaption>Yuddy Chrisnandi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi tiba-tiba menyambangi komisi I DPR, Senin (28/11). Kedatangannya diketahui ketika awak media yang sedang mewawancarai Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya. Tantowi yang sedang diwawancarai lantas memberitahu kedatangan Yuddy dan meminta agar para awak media mempertanyakan hal serupa kepada Yuddy. &quot;Itu tanya calon duta besar,&quot; ujarnya seraya tertawa di depan pintu&nbsp; masuk anggota komisi I DPR. Yuddy yang mengenakan kemeja putih itu lantas tampak bingung ketika kehadirannya diketahui. Dia bergegas masuk ke ruangan tersebut. Namun, ditahan para awak media. Saat dipertanyakan maksud kedatangannya, dia hanya tersenyum. Ketika ditanyakan terpilihnya menjadi duta besar Kiev bentuk permintaannya yang diakomodasi Jokowi, Yuddy menjawab singkat. &quot;Ya begitulah. Kan suratnya sudah dikirimkan ke DPR,&quot; sebut orang dekat Wakil Presiden Jusuf Kalla itu. Sebelumnya, Yuddy sempat mengaku dirinya meminta untuk diangkat sebagai dita besar walaupun di negara kecil kepada Jokowi. Permintaan itu disampaikan saat Jokowi menyampaikan pencopotannya sebagai menteri PAN-RB pada Juli lalu. Yuddy mengaku lebih enjoy jadi dubes ketimbang jadi petinggi di kantor wapres. Dengan menjadi dubes, Yuddy ingin menyalurkan hobinya menulis buku. (dna/JPG)

Direkomendasikan Jadi Dubes, Yuddy Chrisnandi Sambangi Komisi I DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/67202_86362_Gedung-DPR.jpg" alt="Gedung DPR" width="100%">
<figcaption>Gedung DPR</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi I DPR mengklaim belum menerima surat presiden (Supres) terkait calon duta besar Indonesia untuk negara sahabat.&nbsp; Kendati demikian, mereka segera menjadwalkan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) dalam waktu dekat. &quot;Mungkin sudah sampai ke DPR tapi di komisi I nama-nama belum diterima. Tapi kami sudah siap, kita programkan untuk rapat dilaksanakannya fit and proper test,&quot; ujar Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin saat dihubungi JawaPos.com, Senin (28/11). Diperkirakan, fit and proper test akan berlangsung pada pekan depan dan berlanhsung selama dua hari. &quot;23 (orang), itu dua hari cukup,&quot; sebut pria yang akrab disapa Kang TB itu. Dari 23 nama yang telah dipilih Presiden Joko Widodo, Kang TB yakin bahwa mereka sudah melalui proses seleksi yang baik di staf kepresidenan maupun Kementerian Luar Negeri. Termasuk rekan satu komisinya, Tantowi Yahya yang akan ditugaskan sebagai duta besar Wellington, Selandia Baru. Menurut Kang TB, Tantowi mumpuni untuk menjadi duta besar Indonesia untuk negara sehabat. Sebab, politikus Golkar itu katanya memiliki kompetensi yang mumpuni. Tantowi dinilai menguasai persoalan kawasan. Sehingga, kakak kandung Helmi Yahya itu paham akan tugas-tugas dubes lantaran sudah berkecimpung di komisi I yang notabene membidangi pertahanan dan hubungan luar negeri. Apalagi, Tantowi cakap dalam berbahasa Inggris. Karenanya, Kang TB menilai Jokowi sudah pas dengan menunjuk Tantowi sebagai dubes. &quot;Cocoklah kalau dia (Tantowi),&quot; pungkas politikus PDIP itu. Adapun mereka yang ditunjuk Jokowi sebagai calon duta besar Indonesia diantaranya: 1. Tokyo - Arifin Tasrif 2. Athena - Ferry Adamhar 3. Bogota - Priyo Iswanto 4. Canberra - Kristiarto Legowo 5. Dili - Sahat Sitorus 6. Jenewa - Hasan Kleib 7. Kabul - Mayjen Dr. Ir. Arief Rachman&nbsp; 8. Kolombo - Ngurah Ardiyasa 9. Kiev -Prof Dr Yuddy Chrisnandi&nbsp; 10. Manama - Nur Syahrir Rahardjo 11. Roma - Esti Andayani 12. Seoul - Umar Hadi 13. Wina - Darmansjah Djumala 14. New Delhi - Arto Suryodipuro 15. Dhaka - Rina Soemarno 16. Amman - Andy Rachmianto 17. Bratislava - Wieke Adiwoso 18. Dar Es Salam - Prof. Radar Pardede 19. Wellington - Tantowi Yahya&nbsp; 20. Zagreb - Komjen (pol) Sjahroedin 21. Astana - Rachmat Pramono 22. Tunis - Ikrar Nusa Bhakti&nbsp; 23. Kuala Lumpur - Rusdi Kirana.(dna/JPG)

DPR Segera Gelar Fit and Proper Test 23 Calon Dubes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66921_86070_yuddy-chrisnandi.jpg" alt="Yuddy Chrisnandi" width="100%">
<figcaption>Yuddy Chrisnandi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dari 23 nama calon duta besar yang beredar di kalangan media, Yuddy Chrisnandi, sang mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) pun ikut menjadi pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia bakal menjadi Duta Besar Indonesia untuk Ukrania yang berkedudukan di Kiev. Yuddy ketika dikonfirmasi membenarkan penunjukan tersebut. Dia juga merasa kaget karena akan diposisikan sebagai duta besar. &quot;Iya (ditunjuk duta besar), kepastian tepatnya setelah diundang Kementerian Luar Negeri (Kemlu),&quot; ujar Yuddy kepada JawaPos.com, Sabtu (26/11). Politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu juga mengakui dalam waktu dekat akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi I DPR. &quot;Untuk fit and proper test dalam waktu dekat,&quot; katanya. Kendati demikian, pria kelahiran Bandung, Jawa Barat itu mengaku sampai saat ini belum memiliki persiapan untuk menjalankan fit and proper test itu. Pasalnya dia baru tahu akan dijadikan dubes pada, Jumat (25/11) kemarin. &quot;Belum siap, baru tahu kemarin,&quot; pungkasnya. Selain Yuddy, adapun nama lain seperti anggota Komisi I DPR yang juga politikus Partai Golkar, Tantowi Yahya ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Duta Besar Wellington, Selandia Baru. Berikut ini nama-nama calon Duta Besar 2016 yang diterima redaksi, JawaPos.com 1. Tokyo - Arifin Tasrif 2. Athena - Ferry Adamhar 3. Bogota - Priyo Iswanto 4. Canberra - Kristiarto Legowo 5. Dili - Sahat Sitorus 6. Jenewa - Hasan Kleib 7. Kabul - Mayjen Dr. Ir. Arief Rachman (Unhan) 8. Kolombo - Ngurah Ardiyasa 9. Kiev -Prof Dr Yuddy Chrisnandi (mantan Menpan) 10. Manama - Nur Syahrir Rahardjo 11. Roma - Esti Andayani 12. Seoul - Umar Hadi 13. Wina - Darmansjah Djumala 14. New Delhi - Arto Suryo-di-puro 15. Dhaka - Rina Soemarno 16. Amman - Andy Rachmianto 17. Bratislava - Wieke Adiwoso 18. Dar Es Salam - Prof. Radar Pardede 19. Wellington - Tantowi Yahya (golkar) 20. Zagreb - Komjen (pol) Sjahroedin 21. Astana - Rachmat Pramono 22. Tunis - Ikrar Nusa Bhakti (peneliti) 23. Kuala Lumpur - Rusdi Kirana (wantimpres/pengusaha).(cr2/JPG)

Lepas Menteri Dapat Dubes, Yuddy Chrisnandi Kaget

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/9222_26764_yuddy-chrisnandy-1-hl.jpg" alt="Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi" width="100%">
<figcaption>Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi</figcaption>
</figure>JawaPos.Com JAKARTA - Anggota Komisi II DPR, Amirul Tamim dari Fraksi PPP ikut prihatin atas nasib para tenaga honorer K2 dan bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Sudah dijanjikan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bertahap hingga 2019, namun batal terlaksana. Menurut anggota DPR asal Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara itu, kejadian yang menimpa para honorer sangat fatal. Apalagi dengan sikap Yuddy yang kata dia sudah melanggar janji. Pengangkatan honorer itu juga diikrarkan di hadapan ribuan honrer dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat dengar pendapat bersama komisi II. <a href="https://www.jawapos.com/read/2015/09/15/3816/disaksikan-dpr-yuddy-putuskan-honorer-k2-diangkat-jadi-cpns" target="_blank">Baca juga: Disaksikan DPR, Yuddy Putuskan Honorer K2 Diangkat Jadi CPNS</a> Oleh sebab itu, kata Amirul, pemimpin seperti itu tak layak menjadi seorang pemimpin apalagi menjadi seorang menteri&nbsp; yang tugasnya tak hanya memerintah, tetapi juga sebagai suri tauladan&nbsp; bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). &quot;Keputusan inkonsisten Menteri Yuddy sangat disayangkan. Dan tidak mencerminkan seorang pemimpin. Sehingga ia seharusnya tidak layak menjadi seorang Menteri. Kalau hanya pandai umbar janji &quot; ujar Amirul saat dihubungi di Jakarta (03/11) Mantan wali kota Baubau dua periode itu menambahkan, berdasarkan hasil rapat dengan menteri Yuddy bersama Komisi II DPR RI sebelumnya itu telah disepakati menyelesaikan honorer K2 hingga 2019 mendatang. &quot;Terkait kendala anggaran nanti diusulkan melalui APBNP 2016,&quot; tandasnya. Sementara itu, Yuddy sendiri sudah membeberkan alasan pemerintah tidak mengangkat honorer. Kata dia, meski dukungan politik dari anggota DPR untuk proses pengangkatan tenaga honorer K2 sudah maksimal namun ternyata tidak berdampak pada ketersediaan anggaran. <a href="https://www.jawapos.com/read/2015/11/03/9172/ternyata-ini-penyebab-menteri-yuddy-ingkar-janji-pada-honorer-k2" target="_blank">Baca juga: Ternyata, Ini Penyebab Menteri Yuddy Ingkar Janji Pada Honorer K2</a> Dengan berat hati, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, pengangkatan tenaga honorer itu terbentur anggaran.&nbsp; (had/awa/jpg)

Ingkar Janji, Yuddy Dianggap tak Layak Lagi Jabat Menteri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/9194_26735_Lukman-Edy.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy.</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Pernyataan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi soal pembatalan pengangkatan lebih dari 400 ribu tenaga honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS ternyata membuat DPR meradang. Terlebih tanda-tanda pemerintah untuk ingkar janji memang sudah terlihat sejak awal. &nbsp; Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy, pihaknya sudah memperkirakan hal itu akan terjadi. Sebab, sikap pemerintah untuk mengangkat honorer K2 menjadi CPNS memang sudah tidak tegas sejak awal. &quot;Ini sudah seperti undur-undur. Maju mundur maju mundur. Kami sudah memperkirakan ini akan terjadi,&rdquo;&nbsp; kata Lukman saat dihubungi, Selasa (3/11). Karenanya, Komisi II DPR tak akan berdiam diri. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menegaskan, Komisi II DPR yang menjadi mitra kerja Kemenpan RB akan mengingatkan pemerintah tentang betapa pentingnya pengangkatan tenaga guru dan petugas kesehatan honorer K2 menjadi PNS. &ldquo;Oleh sebab itu Komisi II tentu mempersiapan langkah berikutnya untuk memberi pengertian secara maksimal kepada pemerintah,&quot; ujarnya. Saat ditanya tentang langkah yang bisa dilakukan DPR atas keputusan pemerintah membatalkan rencana pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS, Lukman pun memberi jawaban tegas. &quot;Bisa sampai pada interpelasi,&quot; pungkasnya.(fat/jpnn)

Ini Cara DPR Bantu Honorer K2 dari Ancaman Gagal Jadi CPNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/9172_26710_yuddy-menteri-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.Com--Janji pemerintah untuk mengangkat 400 ribu honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS secara bertahap mulai tahun depan, kini hanya tinggal angan. Penyebabnya, karena dukungan politik dari anggota DPR untuk proses pengangkatan tenaga honorer K2 ternyata tidak berdampak pada ketersediaan anggaran. Dengan berat hati, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, pengangkatan tenaga honorer itu terbentur anggaran. Jangankan untuk anggaran gaji, duit untuk proses pengangkatannya saja tidak ada di dalam postur APBN 2016. &quot;Kita minta tambahan anggaran sekitar Rp 20 miliar untuk proses verifikasi-validasi dan untuk proses rekrutmen saja juga tidak dapat,&quot; katanya di Jakarta, kemarin. Padahal menurut Yuddy, proses pengangkatan tenaga honorer K2 itu tidak bisa dilepaskan dari verifikasi dan validasi. Sebab pemerintah tidak ingin ada tenaga honorer siluman ikut masuk menjadi CPNS. Yuddy menjelaskan pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS memang pelik sekali. Di satu sisi pengangkatan ini terkait dengan sisi kemanusiaan. Apalagi ada banyak tenaga honorer yang sudah mengabdi lama dan tidak bisa ikut tes CPNS umum karena usia lanjut. Di sisi lain, pemerintah memiliki keterbatasan anggaran untuk urusan gaji dan aneka tunjangan pegawai negeri. Menurut menteri asal Bandung itu, anggaran belanja gaji pegawai negeri saat ini sekitar 40 persen dari total APBN. Namun keperluan pegawai negeri tidak hanya itu saja. Keberadaan PNS juga diikuti anggaran belanja modal dan belanja barang. &quot;Ketika mengangkat satu orang PNS, pasti dibutuhkan misalnya satu komputer, satu unit meja, dan kebutuhan lainnya,&quot; kata Yuddy. Jika ditotal seluruhnya, anggaran yang terkait dengan keberadaan PNS mencapai 80 persen dari total belanja di APBN. &quot;Lantas untuk pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur fisik masyarakat dimana,&quot; jelasnya. Untuk itu dia berharap para tenaga honorer K2 bisa memahami posisi pemerintah. Yuddy masih mengupayakan alokasi anggaran pengangkatan tenaga honorer K2 ketika pembahasan APBN-P 2016 dibuka tahun depan.&nbsp; (wan/JPG)

Ternyata, Ini Penyebab Menteri Yuddy Ingkar Janji Pada Honorer K2

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/8080_25548_yuddy-chrisnandy-1-hl.jpg" alt="Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi" width="100%">
<figcaption>Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi</figcaption>
</figure>JawaPos.Com JAKARTA - Yuddy Chrisnandi sudah setahun menjadi menteri di Kabinet Kerja, Jokowi-JK. Politikus asal Partai Hanura itu dipercaya sebagai menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selama setahun bekerja, ia mengaku telah memberhentikan 146 orang sebagai pegawai negeri sipil (PNS). &quot;Selamat setahun terakhir tercatat 146 PNS telah diberhentikan. Pemberhentian tersebut merupakan putusan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek red),&quot;&nbsp; ujar Yuddy Usai Pegukuhan Satgas ASN di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (23/10). Mentery Yuddy menambahkan, pemecatan 146 PNS tersebut kebanyakan akibat melanggar disiplin sebagai PNS dan sebagiannya tersangkut kasus pidana. PNS tersebut kata Yuddy, berasal dari berbagai daerah di Tanah Air. &quot;Semangat revolusi Presiden Joko Widodo saat ini tidak ragu-ragu lagi menindak PNS yang gemar melanggar disiplin. Reformasi birokrasi itu rohnya adalah perubahan mental para aparatur negara,&rdquo; tandasnya. (had/jpg) &nbsp;

Setahun Jadi Menteri, Yuddy Pecat 146 PNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/7716_25170_Yuddy-Chrisnandi.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi.</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Komisi II DPR RI akhirnya menyepakati usulan permohonan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tentang penambahan pagu anggaran untuk KemenPAB-RB dalam RAPBN 2016 sebesar Rp 27,49 miliar. Recananya, anggaran itu akan digunakan untuk mengangkat honorer kategori 2 (K2)&nbsp; menjadi CPNS pada awal tahun depan. Kesepakatan itu merupakan hasil rapat kerja Komisi II DPR dengan Yuddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10). Ketua Komisi II DPRI RI, Rambe Kamarul Zaman mengatakan, penambahan anggaran itu merupakan bentuk apresiasi atas kinerja Kementerian PANRB dalam menjaga konsistensi untuk menciptakan aparatur negara yang berkualitas dan berintegritas. &quot;Komisi II DPR RI mendukung usulan penambahan anggaran tahun 2016 KemenPAN RB sebesar Rp 27,49 miliar,&rdquo; ujar Rambe. Sedangkan Yuddy menegaskan, pihaknya akan terus menjaga komitmen untuk menjalankan program dan rencana kerja yang telah dicanangkan untuk 2016. Salah satunya adalah tentang&nbsp; penanganan tenaga honorer K2 dan bidan berstatus pegawai tidak tetap (PTT). Namun, anggota Komisi II DPR RI, &nbsp;Bambang Riyanto mengingatkan Yuddy agar mempercepat proses pengangkatan 440 ribu honorer K2 menjadi&nbsp; CPNS paling lambat pada 2018 &nbsp;mendatang.&nbsp; Sebab, Kata Bambang, jika sampai molor pada 2019, maka rencana pengangkatan itu bisa batal karena semua pihak disibukkan dengan agenda pemilu legislatif yang bersamaan dengan pemilu presiden. &quot;Sebagai contoh seperti &nbsp;pada tahun-tahun sebelumnya, jangan sampai terjadi kembali banyak honorer menjadi korban tidak jadi diangkat menjadi CPNS,&quot; kata Bambang saat ditemui usai raker. Politikus Gerindra itu juga mengatakan, Komisi II DPR menyetujui tambahan pagu anggaran sebagai dana untuk memverifikasi honorer, program dukungan manajemen, serta pelaksanaan tugas teknis lainnya. &nbsp; &quot;Komisi II maunya paling lambat tiga tahun. Anggarannya &nbsp;bisa dicari, yang penting niat pemerintahnya dulu,&quot; tandasnya. (had/JPG)

Beri Tambahan Anggaran Rp 27,49 M, DPR Minta Yuddy Tuntaskan Honorer K2 Paling Lambat Tiga Tahun Lagi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#yuddy chrisnandi

Berita Terkini