<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/23/stablecoins-2-3371918057.jpg" alt="Ilustrasi Stablecoin, instrumen keuangan yang akan diperkenalkan oleh Tiongkok untuk mengancam dominasi dolar AS. (Brookings Institution)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Stablecoin, instrumen keuangan yang akan diperkenalkan oleh Tiongkok untuk mengancam dominasi dolar AS. (Brookings Institution)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp; Tiongkok berencana akan mengizinkan penggunaan stablecoin berbasis Yuan untuk pertama kalinya. Hal ini dilakukan untuk mendorong adopsi mata uang tersebut secara lebih global. Dilansir dari Reuters pada Rabu (20/8), dewan negara, yang merupakan kabinet Tiongkok, akan mempertimbangkan dan kemungkinan menyetujui sebuah peta jalan (roadmap) terkait penggunaan stablecoin secara lebih luas pada akhir bulan ini. Hal ini termasuk menandingi Amerika Serikat dalam pendorongan penggunaan instrumen keuangan tersebut, berdasarkan informasi salah satu sumber. Rencana tersebut meliputi target penggunaan mata uang Yuan pada pasar global dan juga tanggung jawab regulator dalam negeri secara garis besar, di mana peta jalan tersebut akan meliputi pembuat panduan untuk mencegah berbagai macam risiko. Jika perencanaan terkait penggunaan stablecoin berbasis Yuan ini disetujui oleh para pemimpin senior Tiongkok, maka keputusan ini menandakan perubahan sikap yang drastis terkait pendekatan negara Tirai Bambu dalam menangani aset digital mereka. Sebelumnya, pada tahun 2021, Tiongkok sepenuhnya melarang perdagangan dan penambangan kripto. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran yang menyebabkan gangguan pada stabilitas sistem keuangan. Tiongkok sendiri sudah lama berhasrat menjadikan status Yuan sebagai mata uang global, yang setara dengan Dolar atau Euro, berdasarkan posisinya sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia. Namun, beberapa faktor seperti pengendalian modal yang ketat dan surplus perdagangan tahunan Tiongkok yang mencapai triliunan dolar menghalangi ambisi tersebut. Beberapa halangan tersebut juga bisa menjadi batu sandungan utama dalam pengembangan stablecoin. Mengutip artikel dari The Associated Press, belum ada tanggapan resmi dari bank pemerintah milik Tiongkok, People&rsquo;s Bank of China, dan juga Kantor Informasi Dewan Negara di Beijing terkait rencana untuk menginternasionalkan Yuan, termasuk penggunaan stablecoin. Sebelumnya, negara tetangga, Hong Kong, sudah memiliki peraturan tentang stablecoin yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus kemarin, menyebabkan para ahli dari Tiongkok mendorong adanya pembuatan regulasi untuk persiapan stablecoin berbasis Yuan. Stablecoin merupakan jenis mata uang digital atau kripto yang nilainya mengacu pada mata uang resmi, seperti dolar AS atau Yuan Tiongkok. Instrumen keuangan ini bisa menjadi alat pembayaran alternatif jika transaksi mata uang dianggap terlalu mahal atau terlalu sulit. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kripto/016084162/stablecoin-penjaga-stabilitas-di-tengah-gejolak-pasar-kripto"> Stablecoin: Penjaga Stabilitas di Tengah Gejolak Pasar Kripto</a> Berbeda dengan instrumen kripto seperti Bitcoin, yang biasanya dijadikan alat investasi yang diperdagangkan untuk meningkatkan nilai harga tukar, stablecoin biasanya hanya digunakan sebagai instrumen pembayaran saja, yang biasanya memiliki harga tukar yang stabil. Pada saat ini, pasar stablecoin sendiri didominasi oleh Amerika Serikat, di mana negara Paman Sam tersebut memiliki 99 persen suplai stablecoin secara global, berdasarkan data dari Bank Penyelesaian Internasional (BIS). Presiden AS, Donald Trump, juga menandatangani undang-undang yang mengatur stablecoin, yang bernama GENIUS Act, sebagai salah satu komitmen kepemimpinannya yang ramah terhadap perdagangan kripto. Di benua Asia, selain Tiongkok dan juga Hong Kong, Korea Selatan juga berjanji akan memperkenalkan stablecoin yang berbasis mata uang Won dan juga membangun infrastruktur pendukung yang diperlukan, sama perihalnya dengan Jepang yang melakukan komitmen yang sama. (*)

Tantang dominasi Dolar As, Tiongkok berencana akan mengizinkan instrumen kripto stablecoin yang berbasis mata uang Yuan.

Tiongkok Siap Uji Coba Stablecoin Berbasis Yuan, Tantang Dominasi Dolar AS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/26/ronny-p-sasmita-3449725250.png" alt="Ronny P Sasmita" width="100%">
<figcaption>Ronny P Sasmita</figcaption>
</figure> BELAKANGAN, spirit dedolarisasi semakin menguat. Diawali dengan seruan Vladimir Putin pada pertemuan negara-negara anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) belum lama ini, seruan untuk lepas dari mata uang dolar terus berembus. Hal ini diperkuat dengan semakin membesarnya porsi penggunaan mata uang renmimbi dalam perdagangan internasional setelah Rusia menginvasi Ukraina. Data dari SWIFT menunjukkan bahwa penggunaan renmimbi mengalami kenaikan cukup signifikan, sekitar 4,5 persen sejak perang Rusia-Ukraina bermula. Selain itu, sejak beberapa tahun belakangan, Tiongkok (China) terus berusaha mendorong transaksi bilateral dalam perdagangan internasional. Artinya, setiap negara yang berdagang dengan Tiongkok tidak lagi melakukan pembayaran dengan dolar, tapi dengan mata uang renmimbi atau mata uang lokal. Namun, kental terasa, mata uang lokal yang dimaksud oleh Tiongkok adalah yuan, bukan mata uang negara mitra dagangnya. Tapi, nyatanya persoalannya tidak semudah yang dibayangkan. Mengganti alat pembayaran internasional dari dolar ke mata uang lain, sebut saja yuan, hanya akan memindahkan masalah dari dolar kepada yuan. Pun, kalau memang berganti yuan, Tiongkok harus merevisi total aturan moneternya. Selama ini China cq PBOC hanya memperbolehkan yuan berfluktuasi 2 persen dari median price-nya. Nah, jika yuan menjadi mata uang dominan, otomatis dalam waktu tak lama yuan akan berfluktuasi melebihi ketentuan tersebut. Selama ini Amerika Serikat (AS) sangat menikmati posisinya sebagai penerbit mata uang dolar karena mereka tak perlu khawatir dengan besarnya utang Negara Paman Sam tersebut. The Fed bisa mencetak dolar kapan pun, saat jatuh tempo membayar utang datang, terutama kepada pembeli surat utang AS dari negara lain. Namun, risikonya, The Fed tak bisa membatasi pergerakan dolar. Dolar bisa menguat ratusan persen terhadap suatu mata uang tanpa bisa diganggu gugat oleh The Fed. Dan jika itu terjadi, AS harus menerima bahwa komoditas ekspornya kian hari kian mahal. Nah, sebut saja Tiongkok siap melakukan perubahan. Jika mata uang internasional diganti menjadi yuan, Tiongkok akan menikmati posisi yang sama dengan AS. Tiongkok akan dengan mudah menjual surat utangnya dalam mata uang yuan, lalu menarik yuan dari negara-negara yang mengalami surplus dagang dengan Tiongkok. Pada saat itulah Tiongkok tak perlu lagi memikirkan berapa banyak utangnya karena surat utangnya dibanderol dengan yuan, yang bisa dicetak kapan pun oleh PBOC (Bank Sentral Tiongkok) di saat butuh, tanpa harus susah-susah melakukan ekspor atau mencari pinjaman ke negara lain yang memegang yuan. Sementara negara seperti Indonesia, jika menggunakan yuan, mau tak mau harus terus melakukan ekspor ke Tiongkok atau ke negara-negara pemilik devisa yuan untuk mendapatkan yuan. Sebab, Bank Indonesia (BI) tak bisa mencetak yuan, hanya bisa mencetak rupiah. Lalu, saat cadangan yuan menipis, Indonesia harus meminjam ke Tiongkok, baik bilateral maupun ke lembaga keuangan di Tiongkok. Atau ke lembaga keuangan pemilik yuan, yang rerata ada di Tiongkok. Meminjam ke negara berdevisa yuan berkemungkinan akan sulit karena biasanya mereka juga berdagang dengan Tiongkok dan akan menyimpan yuannya untuk impor di masa depan. Hal itu hampir pasti akan terjadi karena neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok minus. Artinya, Indonesia lebih banyak mengimpor dari Tiongkok ketimbang mengekspor. Maka, otomatis yuan yang dikeluarkan akan lebih banyak ketimbang yuan yang didapat. Sehingga, pada satu titik, BI akan kekurangan devisa dalam bentuk yuan, lalu akan meminjam ke Tiongkok untuk tetap bisa membiayai impor dari Tiongkok. Lantas bagaimana jika Indonesia membayar impor dari Tiongkok memakai rupiah, lalu Tiongkok membayar impornya dari Indonesia memakai yuan? Dengan performa neraca dagang hari ini, Indonesia akan melepaskan rupiah lebih banyak ke Tiongkok dan mendapatkan yuan lebih sedikit. Sebab, impor Indonesia dari Tiongkok lebih banyak ketimbang impor Tiongkok dari Indonesia. Artinya, yuan akan lebih banyak menumpuk di BI karena Indonesia lebih banyak mengimpor (alias rupiah beredar akan terus berkurang karena dibayarkan ke impor Tiongkok). Rupiah akan keluar lebih banyak, yuan yang masuk lebih sedikit, tapi secara aggregate akan semakin mengimbangi volume rupiah karena rupiah terus terkuras. Jika itu terjadi dari tahun ke tahun, Indonesia harus menerbitkan surat utang rupiah terus untuk menambalnya alias untuk mengimbangi jumlah devisa yuan. Sebab, kalau tidak, rupiah akan menguat terhadap yuan alias yuan akan terus melemah terhadap rupiah dari waktu ke waktu. Kalau rupiah terapresiasi terus-menerus, daya saing ekspor Indonesia akan dikikis terus oleh yuan. Biaya impor Tiongkok dari Indonesia akan terus naik, sementara biaya impor dari Tiongkok akan terus turun, karena rupiah akan terus menguat dari waktu ke waktu terhadap yuan. Ujungnya, Indonesia akan terperangkap ke dalam dominasi impor dari Tiongkok karena semakin murah, sementara Tiongkok akan terus mengevaluasi impornya dari Indonesia karena apresiasi rupiah terhadap yuan dari waktu ke waktu. Artinya, Tiongkok hanya akan mengimpor barang atau jasa yang benar-benar tak bisa mereka hasilkan, terutama barang mentah. Di luar itu, kemungkinan impornya akan dialihkan atau diproduksi sendiri jika biayanya lebih murah ketimbang impor. Jadi akan tetap serbasalah jika pindah ke yuan. Artinya, yuanisasi pembayaran perdagangan dengan Tiongkok menyimpan jebakan utang ke Tiongkok untuk menambal kekurangan devisa yuan di suatu hari. Sementara yang satu lagi (pembayaran dengan rupiah) mengandung jebakan barang impor Tiongkok karena apresiasi rupiah jika melakukan pembayaran impor dari Tiongkok dengan rupiah.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;RONNY P. SASMITA,&nbsp;Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution

Selama ini Amerika sangat menikmati posisinya sebagai penerbit mata uang dolar karena mereka tak perlu khawatir dengan besarnya utang.

Dolar atau Yuan?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/amerika-berang-tiongkok-ingin-jadi-kekuatan-ekonomi-nomor-satu-dunia_m_207597.jpeg" alt="Ilustrasi Mata Uang Yuan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Mata Uang Yuan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) memperluas kerja sama penyelesaian transaksi bilateral dengan mata uang lokal alias local currency settlement (LCS). Yang teranyar adalah menggandeng bank sentral Tiongkok, People's Bank of China (PBC). Kebijakan penggunaan yuan untuk transaksi bilateral berlaku mulai Senin (6/9).  Direktur Eksekutif Kepala Departemen Internasional BI Doddy Zulverdi menuturkan, penggunaan rupiah dan yuan dalam transaksi perdagangan bilateral dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui penguatan pasar valuta asing (valas) di dalam negeri sehingga mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS (USD). Mengingat, pasar valas dalam negeri saat ini didominasi mata uang Negeri Paman Sam itu.  "Perdagangan kita 90 persen dengan hampir semua negara memakai USD. Dengan begitu, permintaan USD luar biasa. Itu membuat pasar valas kita sensitif dan nilai tukar rupiah juga fluktuatif dan volatil," terangnya dalam taklimat media Rabu (8/9).  Doddy menegaskan, tidak ada sama sekali kekhususan dengan Tiongkok. Sebab, kerja sama LCS dengan Negeri Panda itu bukan yang kali pertama dilakukan.  Sebelumnya, BI bekerja sama dengan tiga negara dalam pelaksanaan penggunaan mata uang lokal. Yaitu, Malaysia, Thailand, dan Jepang. Besarnya transaksi dagang tiga negara tersebut menjadi alasan bank sentral menjalin kerja sama.  "Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Indonesia saat ini. Meski, aturan mereka lebih ketat. Jadi, memang ada beberapa penyesuaian," bebernya.  Doddy memastikan, perluasan kerja sama LCS dengan negara-negara lain terus berlanjut. Tapi, dia belum bisa membeberkan detail mengenai calon negara mitra LCS berikutnya. Sebab, itu semua merupakan upaya diplomasi. Dia merasa tidak etis mengungkapkannya ketika masih dalam proses lobi dan negosiasi.  "Yang jelas dengan cakupan kegiatan ekonomi kita yang sangat luas, sementara kerja sama LCS masih terbatas, tentu kita akan berupaya memperluasnya," tuturnya.  Merespons hal tersebut, pelaku usaha menilai bahwa kesepakatan RI dengan Tiongkok terkait LCS mendatangkan banyak dampak positif untuk dunia usaha. "Yang pasti mengurangi risiko kurs rupiah terhadap USD. Selain itu, bisa mempercepat serta meningkatkan perdagangan Indonesia-Tiongkok," ujar Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno saat dihubungi Rabu.  Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani Widjaja mengatakan bahwa yuan merupakan mata uang yang memiliki tingkat stabilitas cukup tinggi. Dampak secara langsung ke pengusaha, importir dan eksportir Indonesia tidak perlu khawatir terhadap risiko lonjakan atau penurunan nilai tukar yang drastis dalam periode singkat.  Selain itu, lanjut Shinta, LCS bisa mengurangi biaya transaksi valas secara signifikan karena konversinya hanya satu kali atau langsung. Dengan begitu, beban transaksi menjadi lebih ringan.  "Meskipun perbedaan cost-nya hanya 1 persen, ini akan berdampak positif terhadap peningkatan daya saing produk ekspor nasional di pasar Tiongkok," bebernya.  KERANGKA LOCAL CURRENCY SETTLEMENT INDONESIA-TIONGKOK  Penggunaan kuotasi nilai tukar secara langsung (direct quotation)  Relaksasi regulasi tertentu dalam transaksi valuta asing antara mata uang rupiah dan yuan  Manfaat bagi pengusaha  Biaya konversi transaksi dalam valuta asing lebih efisien  Alternatif pembiayaan perdagangan dan investasi langsung dalam mata uang lokal  Alternatif instrumen lindungi nilai dalam mata uang lokal  Diversifikasi eksposur mata uang yang digunakan dalam penyelesaian transaksi luar negeri  Sumber: Bank Indonesia

BI jadikan Yuan sebagai Mata Uang Penyelesaian Transaksi Bilateral

Yuan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Yuan

Berita Terkini

Tiongkok Siap Uji Coba Stablecoin Berbasis Yuan, Tantang Dominasi Dolar AS

Dolar atau Yuan?

BI jadikan Yuan sebagai Mata Uang Penyelesaian Transaksi Bilateral

Download Aplikasi JawaPos.com