<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/07/yose-csis-2366494370.jpg" alt="Pengamat Ekonomi sekaligus Executive Director CSIS Yose Rizal Damuri saat ditemui disela acara 2nd Innovation Summit Southest Asia and Premier Launch of The 2025 Trade Barrier Index, Selasa (6/5)." width="100%">
<figcaption>Pengamat Ekonomi sekaligus Executive Director CSIS Yose Rizal Damuri saat ditemui disela acara 2nd Innovation Summit Southest Asia and Premier Launch of The 2025 Trade Barrier Index, Selasa (6/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengamat Ekonomi sekaligus Executive Director Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri buka suara soal perlambatan ekonomi Republik Indonesia (RI) yang hanya mencapai 4,87 persen pada Kuartal I-2025, lebih rendah dibandingkan dengan Kuartal I-2024 yang tumbuh 5,11 persen.&nbsp; Yose mewanti-wanti pemerintah untuk lebih mempersiapkan diri lantaran ke depan ekonomi RI diprediksi akan lebih mengkhawatirkan lagi. Pasalnya ia menilai bahwa perlambatan ekonomi terjadi sebelum adanya gonjang-ganjing imbas kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.&nbsp; "Ini (perlambatan ekonomi) sebelum gonjang ganjing yang ada di tingkatan eksternal dan itu juga sudah ditopang juga dengan ramadhan serta lebaran, tapi ternyata memang ada pelemahan seperti itu, jadi kelihatannya ke depan masih agak lebih mengkhawatirkan lagi," kata Yose saat ditemui disela acara 2nd Innovation Summit Southest Asia and Premier Launch of The 2025 Trade Barrier Index di Jakarta, Selasa (6/5).&nbsp; Dia menjelaskan, hal yang perlu diantisipasi pemerintah yakni dampak dari ekspor karena dengan pelemahan yang ada di tingkatan global akan otomatis berdampak pada penurunan harga-harga komoditas. Padahal, kata Yose, ada banyak pemasukan RI yang berasal dari komoditas.&nbsp; "Dan itu tentunya akan berpengaruh juga kepada ekspor kita yang akhirnya juga menurunkan lebih jauh lagi pertumbuhan ekonomi RI. Jadi ini belum ada apa-apanya nih kelihatannya," jelasnya.&nbsp; "Jadi, memang perlu pegangan lebih erat lagi, lebih keras lagi. Permasalahannya di dalam ekonomi kita, internal sendiri itu tidak terlalu kelihatan menjanjikan," sambung Yose.&nbsp; Lebih lanjut, Yose juga membeberkan jika pada tahun 2008 atau 2012 ketika ada krisis Indonesia masih disebut Komodo Dragon Economy atau Komodo Ekonomi karena memiliki kulit tebal dan resilience.&nbsp; "Tetapi ternyata sekarang ini enggak terlalu, kita punya masalah. Punya masalah bukan hanya di dalam pertumbuhan tadi, tetapi juga di dalam fiskal. Misalnya, sampai sekarang kita nih enggak punya APBN loh sebenarnya," beber Yose. "APBN yang tahun kemarin itu kan sudah diubah berbagai macam alokasinya, efisiensi dengan efisiensi perubahan-perubahan relokasi-relokasi yang ada itu kan artinya sebenarnya mengubah APBN, tapi sampai sekarang belum ada APBN yang baru, mata-mata pengeluarannya belum kelihatan kemudian dari sisi moneter juga kita bisa lihat," pungkasnya. &nbsp;

Perlambatan ekonomi RI yang hanya mencapai 4,87 persen pada Kuartal I-2025, memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

Perlambatan Ekonomi RI, Yose Rizal Damuri: Persiapkan Diri untuk Tantangan ke Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/27/erick-thohir-2-444482395.png" alt="TANCAP GAS: Ketua Umum PSSI Erick Thohir ingin PSSI transparan dan akuntabel." width="100%">
<figcaption>TANCAP GAS: Ketua Umum PSSI Erick Thohir ingin PSSI transparan dan akuntabel.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ada banyak catatan di balik keberhasilan Timnas U-22 meraih medali emas di SEA Games 2023. Selain kelihaian pelatih Indra Sjafri meracik strategi, ada sentuhan Ketua Umum PSSI Erick Thohir ikut memotivasi untuk membakar semangat para penggawa pasukan Garuda Nusantara. Motivasi Erick Thohir itu juga dapat ditularkan ke jajaran perusahaan pelat merah, karena dia adalah orang nomor satu Kementerian BUMN. Menurut Executive Director Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri, mental juara yang ditularkan Erick Thohir ke pemain timnas sejatinya dapat diaplikasikan di seluruh sektor, termasuk sektor ekonomi dan bisnis, khususnya di jajaran BUMN. "Selama ini banyak sekali narasi yang membuat terhambatnya mental juara bangsa Indonesia," ungkap Yose Rizal Damuri kepada wartawan, Minggu (21/5). Adapun bentuk narasi yang menghambat mental juara seperti antiimpor, anti penguasaan asing, dan proteksi produk dalam negeri. "Mental juara bangsa ini tak bisa terbentuk ketika kita selalu diproteksi. Juara atau tidak baru dapat dilihat setelah kita masuk ke lingkungan yang lebih besar dan dapat berkompetisi," sambungnya. Dia menegaskan bahwa kunci utama membentuk mental juara di sektor ekonomi tidak boleh phobia terhadap kehadiran orang atau produk asing. Padahal kehadiran orang asing itu sebagai ruang untuk kompetisi. Contoh phobia terhadap persaingan yang memberikan dampak kurang baik bagi perekonomian, yaitu, integrasi perekonomian Indonesia ke dunia. Sementara perekonomian Indonesia paling rendah di regional ASEAN. Perdagangan Vietnam dibandingkan dengan PDB bisa mencapai 200 persen. Ekspor impor Vietnam dua kali lebih besar, sedangkan di Indonesia hanya 35 persen. Contoh lainnya adalah perbandingan nilai investasi asing dibandingkan dengan PDB. Data dari CSIS, Indonesia merupakan salah satu yang terendah di regional dengan 1,8 persen. Padahal Vietnam mencapai 6 persen. Perekonomian Vietnam sudah terbuka dan terintegrasi sejak 1990-an. Thailand yang selama delapan tahun bermasalah angkanya masih di atas 2,5 persen. "Ini artinya perekonomian Indonesia tak terintegrasi dalam perekonomian global. Karena bangsa kita ingin memproteksi diri sendiri, maka bangsa Indonesia kecenderungan terisolasi dari perekonomian global," bebernya. Yose Rizal menyebut, Bangsa Indonesia tak akan mungkin memiliki mental pemenang seperti yang diinginkan Presiden Jokowi dan Erick jika diproteksi. Mental pemenang itu harus diuji dan turun ke lapangan untuk berkompetisi dengan negara lain. Dengan membuka diri sehingga pembentukan mental juara dapat berjalan natural. Yose berharap Erick dapat menularkan mental juara di sektor olahraga ke sektor ekonomi. Minimal dapat membentuk mental juara di perusahaan BUMN. Sehingga nantinya BUMN selain dapat bersaing di dalam negeri, juga dapat berkompetisi dengan berbagai perusahaan di luar negeri. Jika bangsa ini memiliki mental pemenang, maka harus mau berkompetisi. Salah satu sektor yang sudah dapat menerima kehadiran investor asing adalah telekomunikasi. Setelah proteksi industri telekomunikasi dibuka pemerintah, Telkom menjadi salah satu BUMN yang memiliki mental juara dan dapat berkompetisi baik di dalam negeri ataupun di luar. Dengan kompetisi membuat mental juara Telkom dan Telkomsel terbentuk. "Investasi asing disektor telekomunikasi terbukti tidak menggangu Telkom. Meski harus bersaing dengan perusahaan telekomunikasi global, justru saat ini Telkom dan Telkomsel masih menjadi perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Bahkan mereka sudah merambah ke berbagai negara. Itu salah satu contoh mental juara yang sudah terbentuk di BUMN," terang Yose.

Motivasi Erick Thohir itu juga dapat ditularkan ke jajaran perusahaan pelat merah, karena dia adalah orang nomor satu Kementerian BUMN.

Erick Thohir Diminta Aplikasikan Semangat Juara di BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/YOSE-RIZAL-DAMURI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>DUNIA memasuki tahun 2022 dengan optimisme berlanjutnya pemulihan ekonomi yang lebih kuat. Vaksin dan restriksi mobilitas yang dijalankan sejak awal 2020 memberikan keyakinan bahwa pandemi Covid-19 mulai dapat dikontrol dengan baik. Optimisme yang sama juga dapat dirasakan di Indonesia dengan makin menguatnya kepercayaan konsumen dan bisnis terhadap pemulihan ekonomi.  Tetapi, optimisme tersebut lenyap setelah invasi Rusia ke Ukraina. Harga meningkat secara tajam akibat terganggunya rantai pasok berbagai komoditas penting seperti minyak bumi, gas, dan gandum. Inflasi global meningkat tajam dari 3,5 persen hingga di atas 8,5 persen.  Banyak bank sentral yang mengambil langkah meningkatkan suku bunga dan memperketat likuiditas. The Fed, misalnya, telah menaikkan suku bunga sebanyak 400 bps. Salah satu usulan Indonesia dalam pertemuan G20 adalah meningkatkan keselarasan dalam pengambilan kebijakan pengetatan moneter sehingga spillover effect yang dirasakan negara lain dapat diminimalkan. Sayangnya, usulan tersebut tidak dapat dijalankan oleh negara anggota G20. <h3>Pelajaran dari Kondisi Perekonomian Indonesia</h3> Ada beberapa catatan yang dapat diambil dari perjalanan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ekonomi-indonesia/">ekonomi</a> di tahun ini. Pertama, perekonomian Indonesia ternyata masih cukup tangguh menghadapi guncangan global tersebut akibat dari dua hal. Pertama, lebih dari 70% perekonomian Indonesia didorong oleh aktivitas domestik. Ini menyebabkan perekonomian dapat terus berputar selama daya beli masih cukup tinggi. Kedua, terjadi kenaikan permintaan dan harga untuk berbagai komoditas ekspor Indonesia. Harga batu bara dan minyak sawit meningkat hingga 150% dan 80% dalam waktu singkat. Pemerintah bisa mengambil keuntungan dari pajak untuk dua komoditas tersebut yang kemudian dapat disalurkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat.  Catatan kedua, dibutuhkan mekanisme yang baik dalam upaya mengambil keuntungan dari peningkatan permintaan dunia tersebut. Ini termasuk mekanisme untuk meningkatkan pajak dari kenaikan harga dan distribusi bantuan sosial. Tetapi, lebih dari itu, diperlukan juga mekanisme untuk menyeimbangkan permintaan dalam negeri dan luar negeri. Untuk komoditas batu bara dan minyak sawit, pemerintah sempat bersifat reaksioner dengan melarang ekspor karena kenaikan harga domestik. Pelarangan tersebut tentu saja merugikan perekonomian dan masyarakat Indonesia karena hilangnya sumber penghasilan.  Ketiga, kondisi ekonomi saat ini memerlukan kebijakan moneter dan fiskal yang tepat guna dan tepat waktu. Di satu sisi pemulihan ekonomi masih memerlukan dukungan kebijakan fiskal dan moneter yang ekspansif. Di sisi lain, tekanan inflasi dan pengetatan kebijakan moneter berbagai negara mengharuskan Indonesia meningkatkan suku bunga untuk mencegah arus modal keluar dan mengurangi tekanan depresiasi.  Meskipun Bank Indonesia mulai menaikkan suku bunga sejak Agustus, telah ada penurunan cadangan devisa sebesar 10% dan pelemahan rupiah sebesar 5%. Ditambah lagi subsidi BBM yang telah membengkak hingga tiga kali lipat sehingga membebani anggaran pemerintah, padahal tahun depan defisit ditargetkan kembali pada level normal di bawah 3% PDB. Akibatnya, pemerintah perlu meningkatkan penerimaan pajak.  Keempat, kecepatan pemulihan ekonomi berbeda antara tiap sektor ekonomi. Beberapa sektor memperlihatkan pertumbuhan yang pesat, terutama yang terkait kebutuhan pokok dan bahan baku, maupun jasa terkait ekonomi digital. Beberapa sektor yang menghasilkan barang jadi bukan kebutuhan pokok cenderung lambat pemulihannya. Seperti pakaian dan produk tekstil, sepatu, ataupun furnitur. Apalagi, sebagian dari produk manufaktur tersebut menyasar pasar ekspor yang mengalami pelemahan seperti terlihat di indeks pesanan ekspor manufaktur yang hanya di level 30. Semua ini mengindikasikan adanya perubahan struktural di dalam perekonomian Indonesia, terutama yang terjadi pada sektor manufaktur padat karya.  Kelima, pemulihan ekonomi ini memengaruhi situasi ketenagakerjaan di Indonesia yang terlihat kian membaik. Tingkat pengangguran menurun dari 7,1% di bulan Agustus 2020 menjadi 5,8% di Agustus 2022. Proporsi pekerja penuh waktu juga mengalami peningkatan dari 63,9% menjadi 68,5%.  Namun, dampak dari pandemi masih dirasakan oleh 4,2 juta orang yang sebelumnya bekerja penuh, tetapi menjadi pengangguran atau berkurang waktu kerjanya. Apalagi, sektor manufaktur padat karya yang selama ini menyediakan lapangan kerja formal cenderung belum pulih hingga beberapa waktu mendatang. Ini juga terlihat dari jumlah pekerja formal yang masih mengalami penurunan dari 58 juta sebelum pandemi menjadi 54 juta di tahun 2022. <h3>Bagaimana Prospek untuk Tahun Mendatang?</h3> Tahun 2023 diperkirakan akan masih penuh dengan tantangan. Akibat berlanjutnya kebijakan pengetatan di banyak negara serta berlanjutnya konflik politik internasional, perekonomian dunia diperkirakan hanya akan tumbuh sekitar 2,5%, jauh di bawah pertumbuhan ekonomi dunia di 2021 yang mencapai 6%. Laju inflasi juga diperkirakan masih tinggi, meskipun cenderung melambat dari tahun 2022.  ”Durian runtuh” yang didapatkan dari kenaikan harga komoditas mungkin tidak lagi sebesar tahun 2022. Begitu pula ekspor manufaktur lainnya yang juga terus mengalami penurunan permintaan. Strategi mempertahankan daya beli dengan memberikan bantuan sosial dari kenaikan pendapatan pemerintah akan sulit untuk dijalankan. Untuk itu, diperlukan strategi yang lebih berkelanjutan dengan mendorong aktivitas ekonomi.  Peningkatan investasi menjadi kunci untuk pembukaan lapangan kerja dan peningkatan penghasilan masyarakat. Tetapi, di tengah lesunya permintaan, investasi yang tersedia juga mengalami penurunan. Data menunjukkan, terjadi penurunan investasi internasional hingga 20%; kompetisi untuk mendapatkan investasi kian meningkat. Perbaikan iklim bisnis dan investasi harus dipercepat, termasuk pelaksanaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/uu-cipta-kerja/">UU Cipta Kerja</a>.  Sayangnya, implementasi UU ini sering mendapatkan tantangan dari peraturan yang dikeluarkan pemerintah sendiri, seperti yang terjadi dalam penetapan upah minimum 2022. Semakin mendekatnya tahun politik 2024 juga membuat semakin sulitnya reformasi ekonomi dijalankan. Sebab, regulasi akan semakin sering didasarkan atas pertimbangan politik bukan perhitungan ekonomi.  Selain itu, perlu juga diperhatikan risiko yang terkait dengan perubahan iklim. Selama ini Indonesia masih diuntungkan oleh situasi perubahan iklim, terutama dari sisi produksi pertanian. Tetapi, ada kemungkinan perubahan iklim akan membawa dampak negatif dan mengancam ketahanan pangan nasional. Pemerintah perlu mengantisipasi isu kerentanan pangan dengan memanfaatkan rantai pasok internasional secara lebih baik.  Tahun 2022 akan berakhir dalam hitungan hari lagi. Banyak pelajaran dari berbagai kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah dalam masa sulit ini. Respons yang cepat, tepat, dan didasari perhitungan ekonomi yang matang akan menjadi kunci dalam menghadapi permasalahan di tahun 2023. (*)  <hr />  *) <a href="https://www.jawapos.com/tag/yose-rizal-damuri/">YOSE RIZAL DAMURI</a>, Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies

Pelajaran Berharga di 2022 untuk Prospek Ekonomi 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tahun-politik-bursa-berjangka-jakarta-optimistis-transkasi-naik-20_m_.jpg" alt="Buah Kelapa Sawit, salah satu komoditas yang diperdagangkan dalam bentuk minyak sawit mentah (CPO)" width="100%">
<figcaption>Buah Kelapa Sawit, salah satu komoditas yang diperdagangkan dalam bentuk minyak sawit mentah (CPO)</figcaption>
</figure>ILMU ekonomi mengajarkan bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk kebijakan dan regulasi hanya akan meningkatkan kesejahteraan jika digunakan untuk memperbaiki kegagalan pasar. Ada indikasi kegagalan pasar di pasar minyak goreng. Harga internasional minyak kelapa sawit/crude palm oil (CPO) yang terus melambung memberikan kesempatan bagi produsen dalam mendikte harga.  Komisi Pemantau Persaingan Usaha (KPPU) bahkan menduga adanya praktik oligopolistik.  Jadi, intervensi pemerintah dapat diambil, apalagi mengingat minyak goreng adalah salah satu bahan kebutuhan pokok.  Pentingnya Cost-Benefits Analysis  Tetapi, kebijakan dan regulasi yang diambil juga harus memperhatikan dua hal: akibat dari kebijakan tersebut serta mekanisme dan kemampuan implementasi. Kebijakan pelarangan ekspor CPO dan turunannya yang baru saja dikeluarkan adalah contoh kebijakan yang tidak memperhitungkan biaya yang akan ditanggung oleh perekonomian. Kebijakan itu mungkin akan berhasil menurunkan harga minyak goreng di pasar domestik, mengingat kebutuhan CPO untuk pangan hanya sekitar 20 persen dari produksi.  Tetapi, ada biaya sangat besar yang ditanggung perekonomian akibat kebijakan tersebut. Pertama, seperti kita ketahui, ekspor CPO dan turunannya adalah penyumbang ekspor dan devisa terbesar. Pada tahun 2021 ekspor produk ini mencapai angka USD 33 miliar dan menjadikan neraca perdagangan surplus sebesar USD 35 miliar. Dengan larangan ekspor, tentunya angka itu akan jauh berkurang.  Kedua, ekspor produk ini juga menyumbang penerimaan negara yang cukup signifikan. Setiap ton CPO yang diekspor dikenai pungutan ekspor sebesar USD 375 ditambah bea keluar USD 200. Dapat dibayangkan berapa pemasukan pemerintah yang hilang akibat 36 juta ton ekspor per tahun tidak lagi dapat dilakukan.  Ketiga, tentunya kebijakan ini akan berpengaruh terhadap produsen dan petani kelapa sawit. Penurunan harga tandan buah sawit sudah terlihat bahkan sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan. Dengan jumlah petani sawit yang mencapai 2,7 juta keluarga, tentunya hal itu akan membawa dampak sosial ekonomi yang sangat besar. Belum lagi dampaknya terhadap perkembangan industri itu sendiri.  Terakhir, larangan ini juga dapat menjadi preseden buruk untuk ketahanan pangan. Di tengah instabilitas yang tinggi akibat perang di Ukraina, larangan ekspor pangan adalah hal yang perlu dihindari. Larangan ekspor ini dapat ditiru negara produsen pangan lain ketika terjadi guncangan di pasar domestik mereka. Hal ini dapat memicu krisis pangan seperti yang terjadi pada 2007-2008 lalu. Kebijakan tersebut juga dapat membuat hilangnya kepercayaan terhadap komitmen Indonesia dalam berbagai transaksi ekonomi dan perdagangan, terutama mengingat kepresidenan Indonesia di G20.  Ada juga kemungkinan larangan ini tidak dapat dijalankan dengan baik hingga mendorong penyelundupan, mengingat begitu besarnya insentif untuk melanggar kebijakan ini. Itu sudah terjadi pada berbagai kebijakan sebelumnya, mulai dari harga eceran tertinggi (HET) hingga domestic market obligation, yang hanya menyebabkan kelangkaan dan pelanggaran.  Opsi Kebijakan Lainnya  Jadi, apa intervensi pemerintah yang tepat dilakukan? Sebenarnya beberapa kebijakan yang diambil saat ini sudah memperbaiki keadaan. Setelah kebijakan HET dicabut, pasokan minyak goreng mulai kembali normal. Memang harga berada pada tingkatan yang tinggi. Tetapi, ketersediaan produk adalah hal utama yang perlu dijaga. Percuma harga ditetapkan pada tingkat rendah jika pasokan tidak mencukupi.  Tingginya harga lebih disebabkan oleh tingginya permintaan dunia terhadap CPO. Cara yang paling manjur untuk menurunkan harga adalah menurunkan permintaan dunia. Tetapi, ini tentu bukan kontrol pemerintah. Tingginya permintaan sebenarnya juga menguntungkan perekonomian Indonesia dengan adanya windfall profits.  Yang lebih mungkin dilakukan ialah mengalihkan windfall profits tersebut sebagai kompensasi dari kenaikan harga. Ini dapat berbentuk subsidi untuk menurunkan harga minyak goreng, seperti yang dilakukan Malaysia untuk produk bersubsidi mereka. Tetapi, ini membutuhkan mekanisme yang rumit dan rawan penyalahgunaan.  Cara lainnya ialah memberikan bantuan kepada pihak yang terdampak secara signifikan dalam bentuk bantuan langsung. Saat ini pemerintah menyalurkan bantuan untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan tersebut juga dapat diberikan secara lebih luas. Beban untuk pemberian bantuan tersebut, yang sekitar Rp 6,20 triliun setiap bulan, seharusnya dapat diambil dari pungutan ekspor yang meningkat cukup tinggi akibat kenaikan harga internasional.  Lalu bagaimana dengan praktik oligopolistik yang ditengarai terjadi antara produsen minyak goreng? Untuk ini pemerintah perlu menerapkan kebijakan persaingan usaha dengan lebih ketat. Larangan ekspor tidak akan efektif digunakan dalam rangka menghadapi praktik oligopolistik dan kartel. Jan Tinbergen, peraih Nobel Ekonomi pertama, menyebutkan bahwa untuk mencapai beberapa target perbaikan, dibutuhkan instrumen kebijakan dalam jumlah yang sama. Mengharapkan bahwa dengan satu larangan ekspor akan mencapai berbagai target kebijakan merupakan suatu hal yang mustahil dan hanya membawa kerugian bagi perekonomian Indonesia. (*)  <hr />  *) YOSE RIZAL DAMURI, Executive Director Centre for Strategic and International Studies (CSIS)  &nbsp;

Pentingnya Menimbang Untung Rugi Larangan Ekspor CPO